Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTEK KECURANGAN ARGOMETER PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KAWASAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Irene Fata Sari]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.795 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.650-656
<![CDATA[Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satu kekayaan tersebut berupa minyak. Minyak dan bahan produksi turunannya memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam kegiatan transportasi. Melihat tingginya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia, maka permintaan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) juga ikut meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU). Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli bahan bakar minyak masih ditemukan permasalahan yang muncul, Salah satu masalah yang timbul yakni, keluhan para konsumen terhadap takaran pada saat pengisian bensin. Hal ini terbukti di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) di kawasan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sehingga konsumen mengalami kerugian . Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap undang-undang dan pendekatan terhadap kasus. Dalam kasus perlindungan konsumen ini terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan, yang pertama perlindungan hukum secara preventif dan yang kedua perlindungan hukum secara represif.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI TERHADAP PENGARUH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL ]]>
<![CDATA[Dimas Hariang Kencana]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.189 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.864-871
<![CDATA[Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di era modern saat ini mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Perkembangan tersebut tidak hanya dilihat dari segi aturannya saja, melainkan dilihat dari segi aspek kehidupan lainnya. Agar dapat berkembang, maka dibutuhkannya suatu modal yang dapat berupa modal dalam negeri maupun modal asing. Investasi lokal maupun asing menjadi solusi untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karenanya, diperlukan sudut pandang lain agar regulasi yang ada terutama di bidang investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka ketentuan hukum yang berlaku ini bisa menjadi jalan bagi para pemberi modal agar bisa berpartisipasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.]]>
<![CDATA[MENYEDIAKAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS I TANGERANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Baginda Kusuma Putra Kartiwa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.939 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.557-564
<![CDATA[Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14 point (1) huruf f bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Latar belakang pendidikan narapidana di Lapas Kelas I Tangerang rata-rata tidak lulus SMA, rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi angka melek huruf untuk kesadaran membaca para narapidana dan tahanan rendah. Latar belakang mereka tidak tamat SMA adalah karena faktor ekonomi. Perpustakaan di Lapas Kelas I Tangerang memiliki banyak manfaat bagi narapidana, karena bukan hanya menunjang dalam program pembinaan saja, akan tetapi sangat bermanfaat sebagai tempat melepas jenuh, menambah informasi dan pengetahuan. Suasana perpustakaan yang kondusif juga mampu memberikan rasa nyaman dan fokus sehingga narapidana tertarik untuk menumbuhkan minat baca.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PADA SUATU PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN ]]>
<![CDATA[Magfirah Hamsah]]>;
<![CDATA[Abdul Maasba Magassing]]>;
<![CDATA[Muhammad Basri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.955 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.465-481
<![CDATA[Application of the Principles of Recognizing Beneficial Ownership in Foundations Based on Notary Deeds, guided by Mr. Abdul Maasba Magassing as the main mentor and Mr. Muhammad Basri as the co-mentor. This study aims to examine and analyze the position of beneficial ownership in the application of the principle of recognizing beneficial owners in a foundation legal entity establishment, as well as to study and analyze the role of the notary regarding the obligation to disclose beneficial ownership in the establishment of a foundation. This type of research is normative supported by primary and secondary data. The data analysis used is qualitative with a theoretical basis. Furthermore, the data is presented descriptively. This type of research is normative, supported by primary and secondary data. The data analysis used is qualitative with a theoretical basis. Furthermore, the data is presented descriptivelyThe results showed that the implementation of the principle of recognizing beneficial owners in foundations has not been fully implemented. This is due to the absence of strict sanctions for foundations that do not report beneficial owners or do not update information on beneficial owners to relevant regulators and the category of beneficial owners in foundations of 25% (twenty five percent) is still minimal. In addition, a notary as a party reporting in the prevention and eradication of the crime of money laundering cannot be the same as the reporting party for financial service institutions or other agencies. To implement Government Regulation No. 43 of 2015, the reporting party must be fully protected by law enforcement officials.]]>
<![CDATA[UPAYA DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN POLDA LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN DETEKSI DINI UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung). ]]>
<![CDATA[Naufal Fikri Asyhamami]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.609 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.795-799
<![CDATA[ Indonesia merupakan negara besar berkepulauan yang memiliki banyaknya keaneka ragaman dari Agama, ras, suku, kepercayaan dan golongan. Dari setiap perbedaan memiliki latar belakang dan sudut pandang berbeda. Hal tersebut dapat menjadikan sebuah pertikaian termasuk paham radikalisme. Radikalisme dapat diartikan cikal bakal munculnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu keinginanan yang mengingikan sebuah perubahan yang bersifat revolusioner namun membalikkan nilai yang ada, bahkan banyak yang secara drastis menggunakan cara kekerasan dan melakukan aksi yang ekstrem. Di Indonesia sudah banyak kejadian dari terorisme contohnya peledakan yang marak terjadi yang menimbulkan korban. Hal ini menjadi bukti bahwa radikalisme berhasil masuk kedalam Indonesia. Jaringan radikalisme sudah banyak masuk ke beberapa wilayah yang berada di Indonesia khususnya wilayah Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung Dalam Pelaksanaan Deteksi Dini Untuk Mencegah Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung (Studi Di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung).Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Empiris yaitu peneliti langsung meneliti obyek untuk mendapatkan data dan informasi. Sumber dan Data, menggunakan dua bagian data yaitu : data sekunder dan data primer. Studi pustaka, yaitu memperoleh sumber dari literature,peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penilitian ini. Studi lapangan, dilakukan sebuah penelitian kepada Kasubdit keamanan negara Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung, Satgas penyelidikan radikal direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung, Seksi Intelmob Sat Brimob Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung.]]>
<![CDATA[IMUNITAS DAN PEMBATASAN KEKEBALAN GEDUNG DIPLOMATIK (STUDI KASUS: PEMBUNUHAN JAMAL KHASHOGGI) ]]>
<![CDATA[Rahmad Fadhil]]>;
<![CDATA[Khairur Rizal Lutfi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.854 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.706-716
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan beberapa permasalahan, pertama tentang bagaimana konsep kekebalan dalam hubungan diplomatik berdasarkan Kovensi Wina 1961. Kedua, dalam hal apa saja pembatasan kekebalan gedung diplomatik pada kasus Jamal Khashoggi. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta pada jenis data menggunakan jenis data sekunder yang dibagi menjadi beberapa macam yaitu bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa pembatasan dari kekebalan gedung diplomatik tercantum dalam Konvensi Wina 1961 yang intinya gedung diplomatik tidak dapat digunakan untuk hal yang bertentangan dengan fungsi misi diplomatic. Kasus yang terjadi di Gedung diplomatik Arab Saudi, Turki ingin menyelidiki karena mempunyai bukti kuat bahwa Arab Saudi melakukan tindak kejahatan. Pada dasarnya, gedung diplomatik tidak dapat diganggu gugat oleh alat-alat kekuasaan negara penerima dan apabila ingin memasuki gedung diplomatik harus ada ijin dari kepala perwakilan diplomatik. Tetapi terdapat beberapa pengecualian yaitu apabila adanya bukti bahwa gedung diplomatic digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan apabila terjadi hal yang diluar kendali atau keadaan darurat yang dimana dapat mengancam atau menghilankan nyawa seseorang. ]]>
<![CDATA[EKSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DI MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Rizkia Syukriana]]>;
<![CDATA[Maharani Nurdin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.569 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.607-618
<![CDATA[ Dalam tulisan ini menganalisis tentang bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan kredit macet di masa pandemi. Melihat bagaimana perekonomian Indonesia ikut terganggu sebagai implikasi dari Covid-19, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020. Akan tetapi, pada praktiknya para debitur masih mengalami kesulitan dalam melakukan restrukturisasi kredit sehingga kebijakan pemerintah tersebut belum dapat diterapkan dengan yang diharapkan. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana eksistensi penerapan kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet pada masa pandemi?. Dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan norma hukum yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. ]]>
<![CDATA[PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Dani Ardiansyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.318 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.830-835
<![CDATA[Sebagai makhluk sosial, setiap orang mempunyai martabat dan status yang sama di bumi, tidak peduli apakah mereka dalam keadaan sempurna atau kurang sempurna. Dalam kondisi yang tidak sempurna tidak akan menyebabkan hilangnya martabat dan status bagi penyandang disabilitas. Sudah menjadi kewajiban negara terjaminnya ketercapaian bagi seorang penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Pelayanan publik adalah hak mendasar bagi masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhi, begitu juga dengan layanan publik yang diterima oleh penderita disabilitas. Didalam pelayanan publik terhadap disabilitas perlu adanya pelayanan yang setara dengan masyarakat normal pada umumnya. Hal ini tidak hanya bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia setiap masyarakat, namun juga menjalankan amanat undang-undang serta sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Pemerintah sudah menjamin ketercapaian fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang telah dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang telah berlaku. WBP penderita disabilitas mempunyai hak lain yang harus disediakan oleh lapas. Karena lapas adalah fasilitas umum, sama seperti fasilitas umum lainnya yang harus memenuhi persamaan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DISDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Pebi Camne Halawa]]>;
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.694 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.517-524
<![CDATA[Pada masa pandemi covid 19, banyak surat edaran yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Surat edaran itupun memuat poin-poin dalam penanggulangan, pencegahan dan penyebaran covid 19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan salah satu surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur kepulauan riau pada masa pandemi covid 19 yang ditujukan pada lembaga pendidikan dalam pemberian keringanan uang sekolah siswa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Supaya penelitian ini tidak terlalu luas maka perlu ada pembatasan masalah dan penelitian ini lakukan disebuah sekolah swasta yang ada di kota batam yaitu sekolah menengah atas ananda batam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi covid 19 di nilai kurang efektif, dikarenakan dalam pemberian keringanan uang sekolah kepada siswa tidak secara merata. Namun disisi lain pihak sekolah juga membutuhkan biaya besar untuk melanjutkan kegiatan operasional sekolah.]]>
<![CDATA[SELAYANG PANDANG UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sabda Sarah Bunda Medellu]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.421 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.762-773
<![CDATA[Pada masa sekarang tidak dipungkiri bahwa praktik monopoli secara alamiah sering dilakukan oleh para pelaku usaha di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kegiatan monopoli merupakan kegiatan pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil mungkin, dan hal tersebut sering kali merugikan konsumen. Di Indonesia telah ada payung hukum yang mengatur tentang tindakan monopoli, apa yang dilarang dan apa yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam tulisan ini akan dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perbuatan monopoli, bagaimana hukum antimonopoli yang berlaku di Indonesia, implementasi hukum tersebut di Indonesia serta bagaimana peraturan antimonopoli tersebut berpengaruh terhadap perkembangan perekonomia Indonesia. Tujuan dari penjelasan yang akan dipaparkan adalah untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang dimaksud praktik monopoli dan bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur praktik monopoli. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis akan mengkaji setiap permasalahan dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang ada, dan juga membandingkan satu dengan yang lainnya.]]>
