Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[ANALISIS UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPEROLEH IDENTITAS DIRI TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Putri Saphira Audesti Binti Yussofi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.532 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.694-702
<![CDATA[Anak merupakan aset bagi negara, oleh karena itu negara wajib menjamin keberlangsungan hidup anak sebagai warga negara. Disebabkan hal tersebut setiap orang mempunyai hak memiliki identitas diri sebagai bentuk pengakuan yang sah di hadapan Hukum, yang dimana identitas diri tersebut dimuat dalam suatu dokumen yang berupa akta kelahiran. Selain negara, keluarga merupakan pihak yang paling berperan pada pemenuhan Hak anak untuk memiliki identitas atau akta kelahiran ini. Akan tetapi sangat disayangkan di era modern ini justru minimnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya akta kelahiran bagi sang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan pemenuhan hak identitas diri anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa metode penelitian Yuridis Normatif dengan menitikberatkan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status anak dari perkawinan orang tua yang tidak didaftarkan tetap dapat memiliki identitas dirinya berupa akta kelahiran dengan mengajukan permohonan berupa penetapan asal-muasal anak oleh orangtuanya ke Pengadilan dengan bukti yang memenuhi syarat.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN TERHADAP KASUS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK DENGAN MODUS SKIMMING. ]]>
<![CDATA[Aprijulianur Azzahra]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.934 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1008-1018
<![CDATA[Transaksi dalam dunia perbankan sudah banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan memiliki peran penting bagi perekonomi negara. Transaksi utama dibidang perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Transaksi bank yang banyak dipakai oleh masyarakat masa ini adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, namun walaupun sudah banyak digunakan oleh masyarakat terdapat beberapa kejahatan yang dialami masyarakat sebagai nasabah bank seperti pembobolan rekening. Dalam dunia perbankan salah satu penyelesaian yang banyak digunakan adalah mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa yang sangat efektif di dunia perbankan, khususnya bagi pihak bank maupun nasabah. Penelitian hukum dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bahannya berasal dari data primer dan data sekunder dengan melakukan studi pustaka, serta menganalisis Undang-undang khususnya yang berkaitan dengan mediasi perbankan. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME DIBAWAH UMUR YANG ADA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Rinto Sibarani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.624 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.62-71
<![CDATA[Berbagai macam jenis kejahatan terus bermunculan unutk menggangu ketentraman dimasyarakat khususnya di Negara Indonesia dimana salah satunya adalah kejatan terorisme. Kejahatan terorisme dimasa kini tidak bisa lagi di anggap enteng karena berbeda dari kejahatan biasa laimya, jika dahulu kejahatan ini dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki sasaran secara acak. Namun sekarang kejahatan terorisme sudah merambah kepada anak-anak. Dimana anak merupakan potensi, tunas serta yang meneruskan impian dari sebuah negara sehingga tindakan kejahatan terorisme yang pelakunya adalah seorang anak perlu mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana efektifitas hukum untuk melindungi pelaku tindak kejahatan terorisme yang dilakukan anak yang berusia dibawah umur. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari studi pustaka, undang-undang, jurnal dan artikel. Jenis pendekatan didalam kajian penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS STRATEGI PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto) ]]>
<![CDATA[Annisa Fourkhani]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.651 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.318-329
<![CDATA[Penelitian ini bertujuann untuk mengetahui strategi pemenuhan pelayanan kesehatan kepada narapidana di poliklinik Lembaga Pemasyarakata Kelas IIA Purwokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif melalui analisis SWOT pada pemangku kepentingan kesehatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi lapas dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada narapidana. Ada ketersediaan brosur, gambar atau pamflet yang menjelaskan bahaya penyakit, pemeriksaan kesehatan rutin, dan juga kesiagaan petugas untuk datang ke blok apabila ada narapidana yang sakit. Poliklinik lapas itu sendiri memiliki keuntungan dimana ada perjanjian kerjasama dengan puskesmas. Hal ini sangat membantu jalannya pelayanan kesehatan secara optimal baik dari sarana pra sarana maupun obat – obatan dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[PERANAN SURAT PANGGILAN SIDANG TERHADAP TERDAKWA DAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Syahril Syahril]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Hasibuan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.444 KB)
<![CDATA[Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah adanya hambatan dalam penyampaian surat penggilan sidang dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan alasan bahwa metode kulitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan. Jenis penelitian yang dibuat adalah penelitian Observational Research dengan cara survey yakni, penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Pencapaian ini dilakukan dengan berbagai penulis mempelajari dan menganalisa berbagai bahan atau memanfaatkan buku-buku guna memperoleh bahan bersifat ilmiah yang menjadi landasan atau kerangka teoritis di dalam penelitian dan analisa data terhadap masalah yang dihadapi. Setelah penulis melakukan kegiatan riset pustaka, maka penulis juga melakukan kegiatan riset lapangan guna memperoleh data melalui perkembangan ilmu hukum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Daniar Prameswari Rahadatul Aisy]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.223 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.928-935
<![CDATA[Saat ini para pihak yang mempunyai permasalahan sengketa lebih banyak memilih untuk menuntaskan sengketa mereka diluar pengadilan, penyelesaian sengketa yang akan mereka pilih adalah arbitrase, yang saat ini telah di atur pada Undang-Undang Arbitrse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran pengadilan didalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing adalah untuk meyakinkan proses dari penyelesaian sengketa tersebut dari saat pendaftaran sampai kepada pelaksaan putusan tersebut,diamana terdapat beberapa syarat terkait dalam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut yang ditetapkan didalam Pasal 66 UU AAPS, sedangkan dalam Pasal 70 UU AAPS menjelaskan beberapa alasan terkait proses permohonan pembatalan putusan sengekta arbitrasekarena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pengadilan sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara yang sedang dipermasalahkan, untuk pengadilan sendiri hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa legalitas prosedur dalam pengambilan putusan arbitrase.]]>
<![CDATA[KRITIK TERHADAP SANKSI ADAT AKIBAT PERKAWINAN EKSOGAMI RANG DI LANGA KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[Stephanie Elisandra Lorin Ledo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.918 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.210-221
<![CDATA[Hukum Adat, Hukum nasional dan Hukum Islam di Indonesia hidup secara berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang ada di daerah Ngada, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ngada lebih banyak dihadapkan pada dua pilihan hukum, yaitu hukum adat dan hukum positif Indonesia untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di daerah mereka. Dapat dilihat pada sistem perkawinan masyarakat Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada,Nusa Tenggara Timur. Sistem perkawinan yang ada di Langa,menganut sistem endogami rang, yang artinya sistem perkawinan yang mengharuskan calon mempelai untuk memilih pasangan yang berasal dari tingkatan sosial (rang) yang sama mereka melarang perkawinan yang berbeda tingkatan sosialnya (eksogami rang). Masyarakat adat Bajawa membedakan rang menjadi tiga yaitu gae, kisa dan ho’o. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu peneliti mendatangi ketua-ketua adat yang ada di setiap desa di Langa untuk menggali informasi mengenai perkawinan eksogami rang serta peneliti mencari literatur-literatur yang terkait dengan perkawinan eksogami rang ini.]]>
<![CDATA[ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Mohamad Fasyehhudin]]>;
<![CDATA[Ahmad Lanang Citrawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.201 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.574-581
<![CDATA[Prinsip AAUPB merupakan instrumen untuk menciptakan Keputusan Administrasi Negara yang baik. Tulisan ini menganalisis penggunaan prinsip-prinsip AAUPB dalam penyelenggaraan perizinan oleh pejabat administrasi negara di Indonesia. Fokusnya adalah pengaturan prinsip AAUPB di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi relevan, sebab selain menjadi legal matrix penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia, juga sebagai dasar implementasi AAUPB di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative legal research. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan penyelenggaraan perizinan tidak hanya terikat AAUPB sebagai prinsip, akan tetapi sebagai norma peraturan perundang-undangan yang menjadi legal matrix hukum administrasi negara. AAUPB menjadi nilai moral hukum tertinggi dalam penyelenggaraan perizinan negara yang pada hakikatnya menjustifikasikan penggunaan kekuasaan Negara terhadap rakyat Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen hukum utama untuk merealisasikan dan mewujudkan Pemerintahan yang baik. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN ZONA BEBAS SAMPAH DI TUPAREV, KARAWANG ]]>
<![CDATA[Arief Darmawan Tobing]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>;
<![CDATA[Pamungkas Satya Putra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.532 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.828-838
<![CDATA[Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk mengurangi pencemaran, pengurasan dan kerusakan lingkungan. Sehingga untuk mengurangi produksi sampah harus dilakukan pengelolaan sampah agar sampah tersebut dapat dikelola dan dapat dimanfaatkan kembali. Pengelolaan sampah diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Selain itu untuk mengurangi sampah, Kabupaten Karawang memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah agar diterapkan oleh masyarakat Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah berdasarkan hukum lingkungan, dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya penerapan zona bebas sampah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum pertama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. Zona bebas sampah diterapkan oleh DLKH dengan tujuan untuk mempercepat proses pengelolaan sampah di Karawang. Meskipun zona bebas sampah oleh Pemerintahan Kabupaten Karawang dan DLKH sudah diterapkan sejak bulan April, tetapi pada pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena masyarakat sekitar masih awam dengan adanya penerapan zona bebas sampah.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT UNTUK MENENTUKAN STRATEGI KESATUAN PENGAMANAN LAPAS DALAM UPAYA MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR ]]>
<![CDATA[Rey Japa Bramada]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.265 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.464-474
<![CDATA[Terjadinya peredaran narkoba di Lapas adalah sebuah kesalahan dalam memanagemen pengamanan dalam sebuah sistem di Lapas. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu Sumber Daya Manusia terpenting dalam menentukan kondisi keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik Penelitian Lapangan yaitu pengumpulan data langsung yang menjadi objek penelitian untuk melihat dari dekat Lapas tersebut, dengan menggunakan motode pengamatan, observasi, interview. kemudian penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder atau data yang diperoleh dari data yang telah dibukukan, baik berupa laporan-laporan maupun hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukan strategi yang mempunyai nilai tertinggi yaitu WT. Sehingga Pada kelemahan dan ancaman yang ada di Lapas dapat diminimalkan kelemahan internal untuk menghindari ancaman dari eksternal yaitu dengan membentuk Tim Inteligent untuk memperoleh informasi dalam melakukan deteksi dini dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban khususnya dalam hal peredaran narkoba, melaksanakan koordinasi dengan APH lainnya dan BNN, memaksimalkan penggeledahan titipan barang dan makanan untuk mencegah penyelundupan narkoba dan meningkatkan skill petugas dalam melakukan pendekatan dan pengamanan.]]>
