Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PROSEDUR DAN SKEMA RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 ]]>
<![CDATA[Novia Shinta Bella]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.212 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.639-650
<![CDATA[COVID-19 yang melanda Indonesia menimbulkan dampak diberbagai sektor seperti sektor ekonomi dan keuangan. OJK mengeluarkan kebijakan stimulus sebagai langkah penyelamatan ekonomi melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus diberikan melalui restrukturisasi kredit. OJK menyerahkan pedoman restrukturisasi kredit kepada pihak bank, nantinya bank akan melakukan penilaian dengan pedoman paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terdampak COVID-19. Pada umumnya disetiap perbankan untuk prosedur pengajuan restrukturisasi kredit dan skema yang diberikan memiliki cara maupun kriteria debitur yang berbeda-beda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan untuk mengetahui skema restrukturisasi kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur termasuk debitur UMKM yang terdampak penyebaran COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dengan melengkapi persyaratan data yang telah ditetapkan oleh bank dan dapat disampaikan secara online melalui email atau website bank. BRI dalam melaksanakan upaya restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 tetap mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. BRI mempunyai pedoman yang memuat kriteria debitur beserta sektor yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Skema restrukturisasi kredit yang diberikan BRI berdasarkan hasil analisa terhadap debitur dengan menilai penurunan omset secara persentase.]]>
<![CDATA[METODE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Farhan Puger]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.229 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.964-973
<![CDATA[Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia serta ketahanan nasional. Adanya pandemi ini pemerintah juga telah menetapkannya sebagai bencana nasional. Hal ini memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek salah satunya kepastian hukum penyelesaian sengketa tanah, karena saat ini Sengketa tanah tidak dapat dihindarkan karena permintaan tanah yang semakin meningkat namun jumlah bidang tanah yang ada semakin berkurang setiap tahunnya. Sehingga diperlukan langkah alternatif lain yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan mengingat penerapan social distancing karena wabah pandemi ini. Riset hukum ini memakai pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan masalah melalui kajian serta analisa suatu aturan perpu yang ada serta deskripsi analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya untuk memberikan gambaran tentang peraturan tersebut terhadap penyelesaian sengketa tanah dan dampak dari Covid-19 di pelaksanaannya dan penggunaan data sekunder riset dokumentasi yang tergolong diantaranya dari materi-materi hukum dengan penelusuran literatur kepustakaan serta penerapan analisis kualitatif.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Winsherly Tan]]>;
<![CDATA[Maharani Millenia Hussy]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.489 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.14-27
<![CDATA[Untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan menjaganya agar tetap stabil adalah salah satunya tugas industri perbankan. Maka dari itu perlunya pengaturan dan pengawasan dibidang perbankan yaitu Kebijakan Pengawasan Perbankan, agar tujuan dalam meningkatkan perekonomian negara dapat tercapai. Namun setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam kebijakan pengawasan dalam bidang perbankan serta kelebihan dan kekurangannya. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tertulis, dan penelitian perbandingan hukum. Permasalahan Utama yang ada di Indonesia adalah kurangnya kejelasan pengaturan dalam bank pengawasan khusus antara OJK dan Bank Indonesia, status hukum OJK dalam pengawasan perbankan serta Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya memulai meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa jadi negara maju.]]>
<![CDATA[TERAPI BIMBINGAN KEROHANIAN BAGI KESEMBUHAN PECANDU NARKOBA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANGKALAN MADURA ]]>
<![CDATA[Kingkin Nendra Fibiyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.895 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.262-273
<![CDATA[Lapas ataupun Rutan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Keberhasilan dalam suatu lapas dalam membina warga binaan pemasyarakatannya yaitu ketika warga binaan keluar dari Lapas kembali ke masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat serta menjadi manusia seutuhnya. Tujuan penulisan ini yaitu untuk memberikan wawasan terhadap pembaca tentang pembinaan spiritual kerohanian bagi pecandu narkoba pada warga binaan serta bagaimana pelaksanaannya di Lapas maupun Rutan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis teks. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan spritual kerohanian yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian pada warga binaan agar menjadi lebih baik untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi masyarakat ketika keluar dari Lapas ataupun rutan nanti. Pembinaan spiritual terdiri dari pemberian arahan tentang kerohanian, memberikan ilmu pengetahuan keagamaan agar dapat menambah keimanan dan ketaqwaan para warga binaan]]>
<![CDATA[TINJAUAN NORMATIF TERHADAPPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Fajar Padly]]>;
<![CDATA[Anwar Sulaiaman]]>;
<![CDATA[Ridwan Rangkuti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.882 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perusahaan pembiayaan konsumen yang menjaminkan kembali BPKB milik konsumen dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan konsumen. dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban dan sanksi pidana perusahaan pembiayaan konsumen terhadap tindakannya yang menjaminkan kembali BPKB milik konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka (library research), penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan menjaminkan kembali BPKB milik konsumen oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah dampak dari adanya klausula baku yang mengatur pemberian kuasa kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk menjamin ulangkan BPKB milik konsumen kepihak ketiga. Yang mana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pencamtuman klausula baku semacam itu adalah hal yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK. Selanjutnya, Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UUPK telah mengakui bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dalam penanganannya didasarkan pada PERMA No. 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam UUPK berupa pidana denda sebagai pidana tunggal. Sehigga, dalam kasus ini, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikenai hukuman denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PLATFORM ONLYFANS ]]>
<![CDATA[Moch Abdul Aziz]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.301 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.874-881
<![CDATA[Penggunaan teknologi secara masif dewasa ini merupakan tanda bahwa manusia telah banyak berkembang dari masa ke masa. Berdasarkan statistik Patroli Siber dari Januari 2020 sampai Juni 2021 total laporan yang ada telah mencapai 2.259, Pornografi dengan jumlah 208 menduduki peringkat tiga setelah Penyebaran Konten Provokatif 1.048 dan Penipuan Online 649. Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian yuridis normatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa OnlyFans mirip dengan media sosial lain hanya berbeda dalam pembatasan jenis konten serta berbayar yang nominalnya dikehendaki oleh konten kreator. Sanksi bagi konten kreator, pelanggan, dan pihak OnlyFans yang memuat, mengakses atau menyediakan konten pornografi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (“UU Pornografi”) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ali Rahmad]]>;
<![CDATA[Rahmi Zubaedah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.372 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.512-520
<![CDATA[Perjanjian waralaba minimal melibatkan dua pihak, yang dapat berupa badan hukum atau organisasi yaitu pemberi waralaba, yang memberikan produk atau mereknya dalam waralaba kepada entitas lain (penerima waralaba) yang dipilih oleh pemberi waralaba yang sama untuk beroperasi atas namanya. Perjanjian Waralaba, merupakan sebuah perjanjian yang mencakup sejumlah kewajiban tetap, di mana perusahaan-perusahaan independen bertanggung jawab satu sama lain untuk bersama-sama mendorong dan mengembangkan perdagangan dan melakukan layanan sesuai dengan kewajiban tertentu. Secara yuridis, perjanjian waralaba ini sudah diatur pada PP Nomor 16 tahun 1997 mengenai waralaba yang sudah digantikan oleh PP Nomor 42 tahun 2007, Kepmenperind RI Nomor 256/MPP//KEP/7/1997 mengenai “Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Perdaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006. Didalam melaksanakan perjanjian waralaba terdapat beberapa asas perjanjian yaitu (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) asas konsesualisme, (3) asal kepercayaan, (4) asas kekuatan mengikat, (5) asal persamaan hukum, (6) asas keseimbangan, (7) asas kepastian hukum, (8) asas kepatutan, dan (9) asas kebiasaan.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH EX EIGEN-DOM VERPONDING: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR : 211/Pdt.G/2019/PnAmb ]]>
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>;
<![CDATA[Celine Tio]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.603 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.777-788
<![CDATA[Sistem pertanahan yang dinamakan tanah eigendom. Akan tetapi sistem pertanahan yang menggunakan hukum barat ini masih dianggap tidak sinkron dengan Hak Asasi Manusia dan juga merugikan masyarakat sehingga pada masa kemerdekaan Indonesia, diterbitkanlah peraturan baru yang mengatur mengenai sistem pertanahan nasional. Namun pada kenyataannya untuk mentransmisi hukum barat ke hukum nasional tidaklah mudah, sehingga muncul beberapa sengketa tanah, salah satunya yaitu sengketa tanah ex eigendom verponding yang diadili di Pengadilan Negeri kota Ambon dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 211/Pdt.G/2019/PN Amb. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana kasus posisi, kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung serta kelebihan dan kelemahan hakim dalam memutuskan putusan dalam perkara sengketa tanah ex eigendom verponding ini. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan yang dihasilkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa alasan hakim dalam menolak permohonan perkara yang diajukan oleh Lutfi Attamimi selaku perwakilan dari PT. Maluku Membangun ini telah sesuai dengan fakta dan Undang-Undang yang berlaku namun terdapat juga beberapa kelemahan hakim dalam mempertimbangkan bukti data pertanahan yang dilampirkan oleh penggugat, sehingga pada akhir putusan di simpulkan bahwa tanah ex eigendom Verponding nomor 987 tidak berhasil direbut kembali oleh penggugat karena ketidak sahnya bukti dan fakta yang dikemukakan dimuka persidangan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Desi Natalia]]>;
<![CDATA[Veronika Angelina Wau]]>;
<![CDATA[Kristiana Elu]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.219 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.153-165
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk mengajak masyarakat akan sadar masalah kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekitar dan penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab rendahnya dan dampak yang dialami oleh masyarakat terhadap kerusakan lingkungan sekitar di kota-kota pada umumnya. Penulisan ini bukan berdasarkan observasi secara langsung akan tetapi dilakukan dengan melihat isu berdasarkan literatur media sehingga dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakkan lingkungan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap lingkungan yang ditinggalinya, kurangnya pengawasan aparat pemerintah dan mensosialisasi serta tindakan pemerintah dalam upaya menyadarkan masyarakat selaku pencemar lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[KETENTUAN DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN WARGA SIPIL ]]>
<![CDATA[Dede Santi Fatimah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.339 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.417-429
<![CDATA[Fenomena perceraian yang terjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penulis mengkaji ketentuan dan akibat hukum perceraian bagi PNS, anggota TNI dan warga biasa. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan mengkaji fenomena dalam masyarakat dan menganalisisnya dengan peraturan yang ada melalui metode yuridis normatif dan yurisid empiris. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa terdapat ketentuan khusus yang mengatur prkawinan, perceraian dan rujuk bagi PNS dan anggota TNI. Ketentuan perceraian bagi PNS terdapat dalam PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 10/1983. Sedangkan ketentuan khusus bagi perceraian anggota TNI dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 23/2008 dan Peraturan Panglima TNI No. 11/2007. Akibat hukum dari perceraian bagi PNS adalah adanya ketentuan pembagian gaji bagi mantan istri dan anaknya sebanyak 1/3 dari gaji suaminya.]]>
