Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

Justitia
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ISSN : 23549033 EISSN : 25799398 DOI : -

Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,

Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 955 Documents

59 60 61 62 63

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS PIHAK DEVELOPER ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.Kdr) Nisrina Aljannah Fatahilah; Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Di dalam kehidupan bernegara setiap tindakan dan perbuatan diatur dalam hukum yang berlaku. Hukum sebagai regulator memiliki fungsi untuk mengukur apakah norma hukum yang dijalankan bersifat adil atau tidak. Perbuatan melawan hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, orang karena salahnya tersebut diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menerbitkan kerugian dan mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dilakukan baik secara sengaja maupun karena tidak sengaja yang disebabkan kelalaian. Seperti pada penelitian ini di mana Penggugat mengalami kerugian dikarenakan tindakan yang dilakukan tergugat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana suatu tindakan yang dapat dikategorikan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.Kdr. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dimana dalam menganalisis permasalahan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK PELAYANAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS Kurniawan Tri Pamungkas; Mitro Subroto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai penyelenggara kegiatan pembinaan bagi narapidana memiliki peran penting dalam pemenuhan hak pelayanan narapidana terkhusus narapidana penyandang disabilitas. Dalam proses pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas tentunya terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi berjalan suatu proses pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas. Dalam penelitian kali ini, penulis berusaha mencari tau tentang hak pelayanan narapidana penyandang disabilitias di dalam Lapas, pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan narapidana penyandang disabilitas di Lapas, dan beberapa faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas. Metodologi yang digunakan merupakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan berbagai pendekatan peraturan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa penyandang disabilitas sangat rentang akan tindakan diskriminasi. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak pelayanan narapidana disabilitas yaitu terdapat pada anggaran sarana dan prasarana, sumber daya dalam melaksanakan pelayanan, serta peraturan perundang-undang yang belum mencantumkan terkait pelayanan khusus terhadap narapidana disabilitas.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATAM Yusup Parsoran Togatorop; Lenny Husna
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Each type of waste has a different method of management and must be appropriate to its type so as not to create problems in the community. The growing population of the land is having an impact on increasing the amount of waste generated by the community. Loss No. The 2013 Problem Formulation examines how to review the overall Waste Management Implementation System in Bottom City from 11 and what factors influence Waste Management in Bottom City that examines the theory, responsibility, and environment of waste management implementation. It is used as a practical sociological approach to the Batam City Environmental Services Office and the community with direct maintenance data collection techniques. The data collected and the information are qualitatively descriptive analyzes, i.e. it is a method of analyzing the data, collecting and selecting the data obtained from the research according to its quality and truth and then specifically evaluating it

YOUNG WIVES' RIGHTS OF UNREGISTERED MARRIAGE TO JOINT PROPERTY BASED ON ISLAMIC AND POSITIVE LAW Encep Ahmad Yani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

In Indonesia, marriage is governed by two sets of legal provisions: favorable norms and Islamic rules, the latter of which are founded on the Koran, Hadith, Imam Madzhab, and the opinion of mutaakhkhirin Ulama. As for what constitutes positive legislation in this context, or law no. 16 of 2019, amending law no. 9 of 1975 concerning the clarification of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and then Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Rules. This indicates that marriages are legitimate regardless of whether they are performed in front of a marriage registrar or in front of people who understand Islam's marriage laws (Kiyai, ustad, etc.). The second is permissible. Due to the fact that both are legal, the ramifications of the marriage-related rules are identical. In practice, young brides marry by hand as if there is no legal protection for common property in the event of divorce or death. People who do this research are hoping to find, develop, and come up with new ideas in the field of law, particularly in the area of protecting the rights of young people married with joint assets.

Perlindungan Hak Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang Eva Nurlia; Findri Firdhausa; Wahyu Donri Tinambunan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai sektor kehidupan menjadi tak teratur, pemenuhan hak dan kewajiban menjadi terhambat tak terkecuali pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak merupakan hal yang harus dilakukan seperti yang kita ketahui bahwa hak-hak anak termasuk kedalam hak asasi manusia yang dijamin. Di tengah pandemi seperti ini, berbagai resiko atau dampak bukan tidak mungkin tidak bisa dihindari, seperti halnya kekerasan, eksploitasi dan stigmatisasi terhadap anak dan orang tuanya yang terkena dampak covid-19. Berdasarkan pembahasan di atas penulis membahas mengenai upaya perlindungan hak anak di tengah pandemi covid-19 di Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan hak anak di tengah pandemi Covid-19 baik dari undang-undang maupun sumber alternatif lainnya yang kemudian dikumpulkan dalam kesimpulan deskriptif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak anak di tengah pandemic Covid-19 di kabupaten Karawang.

DISRUPSI DALAM PEMASYARAKATAN PADA LAPAS KELAS IIB KOTA AGUNG Sultan Malik Ibrahim; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pada artikel ini peneliti membahas tentang dirupsi yang terjadi dalam pemasyarakatan, terkhusus kebijakan terkait disrupsi yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung. Penelitian ini menjelaskan bahwa disrupsi merupakan bagian dari proses perubahan sistem informasi yang ada pada Pemasyarakatan yang disebut juga Sistem Database Pemasyarakatan atau disingkat juga sebagai SDP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas bagaimana penerapan Sistem Database Pemasyarakatan sebagai bentuk disrupsi yang ada pada Pemasyarakatan. Dalam mengkaji isi dari penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan cara pengambilan data secara langsung ke lapangan, di mana studi kasus diperkuat melalui wawancara terhadap infornan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini keudian dilakukan pengolahan akan standar kebijakan yang diterapkan terkait SDP. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akan kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan sebagai perwujudan dari perubahan sistem informais yang ada pada Pemasyarakatan telah dilakukan dengan cukup baik dan terstruktur.

IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROFESIONALITAS ANGGOTA LEGISLATIF DAN KUALITAS KADERISASI PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Dudi Warsudin; Hayatun Hamid
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Menjadi sebuah syarat yang mutlak bahwasanya berdirinya suatu negara harus didasarkan atas adanya keberadaan suatu pemerintahan. Keberadaan pemerintahan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah akan menentukan sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Mengingat pentingnya keberadaan suatu pemerintahan di dalam negara maka sudah seharusnya orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan merupakan orang-orang yang memiliki kualitas serta profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia memungkinkan siapa saja dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa memiliki kualifikasi serta kemampuan untuk menjalankan fungsi pokok lembaga legislatif yaitu membentuk undang-undang, menyusun anggaran pendapatan dan belanja, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum terhadap kualitas dan profesionalitas anggota legislatif dan kualitas kaderisasi partai politik. Serta bagaimana implikasi penerapan sistem proporsional terbuka terhadap produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam hal ini menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian yang penulis temukan yaitu bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu menyebabkan siapa saja dapat mencalonkan diri serta dapat menjadi anggota legislatif walaupun pada kenyataannya yang bersangkutan tidak memiliki kualitas serta kualifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif. Kemudian pemberlakuan sistem proporsional terbuka menyebabkan beberapa produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislative seringkali bersifat kontroversial serta tidak sedikit yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

FAKTOR PENYEBAB SEORANG MENJADI RESIDIVIS ATAS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR ( CURANMOR ) Oktaviani Wulansari; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Faktor penyebab timbulnya kejahatan yang biasa terdapat pada diri manusia itu sendiri yang meliputi faktor internal yaitu agama dan pendidikan, serta faktor eksternal yang berasal dari luar diri manusia, antara lain faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan ekonomi. Penyebab terjadinya residivis merupakan faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Baik karena faktor pendidikan, masyarakat maupun ekonomi. Adapun upaya pemberantasan kejahatan terdiri dari dua aspek yaitu dari segi sebelum terjadinya kejahatan yang sering dikenal dengan cara preventif yaitu dalam upaya ini dilakukan melalui sistem abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab suatu kejahatan dan sistem moralistik yaitu penerangan atau penyebarluasan dalam masyarakat berarti memperkuat moral dan mental seseorang agar terlayani dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Dari segi setelah terjadinya sejahtan yaitu melalui cara-cara represif dimana segala tindakan yang dilakukan oleh residivis tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan agama, serta rendahnya pendidikan, disamping tidak adanya pendapatan yang diperoleh. setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena seorang residivis telah dicap sebagai kriminal di masyarakat, sehingga tidak ada lagi rasa percaya terhadap seorang residivis.

HILIRISASI PERTAMBANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK EKONOMIS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Armadani Rizki Illahi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat dan menegaskan hilirisasi nilai tambah tembaga menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan namun tantangan penerapan hilirisasi pertambangan ini kerap terjadi dengan negara – negara pengimpor mineral lainya hubungan untung dan rugi menjadi kendala utama, pengelolaan sampai menjadi bahan jadi tentunya berimbas juga pada harga yang ditawarkan, terdapat banyak kendala dalam mewujudkan hilirisasi produk pertambangan ini. penelitian ini difokuskan terhadap bagaiamana penerapan hilirisasi pertambangan tanpa harus mengurangi tingkat konsumsi hasil tambang dan juga bagaiamana munculnya harmoniasasi hilirisasi pertambangan dengan aspek ekonomis lingkungan hidup. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hilirisasi ini dilakuakan tanpa kompromi wajib dilaksanakan demikian fakta pemerintahan yang terjadi, tanpa adanya terobosan yang berani di bidang pertambangan Indonesia akan menuai bencana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebagai akibat tergerusnya kekayaan alam tanpa adanya upaya antisipasi recovery sumber daya alam.

MITIGASI KESIAPSIAGAAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI ( LOKUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA AGUNG ) Karina Syahfitri; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Bencana gempa bumi terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kotaagung menimbulkan keresahan warga binaan serta petugas pemasyarakatan sehingga mengganggu aktivitas dalam Lapas. kurangnya Kesiapan para petugas pemasyarakatan dalam mengahadapi bencana alam khususnya dalam pengamanan membuat dapat membuat evakuasi WBP menjadi tidak kondusif. Tujuan dari suatu analisa ini ialah untuk menganalisa strategi penanganan darurat untuk dilakukan pada saat terjadinya bencana gempa bumi di Lapas Kelas IIB Kota Agung, dan menganalisis petugas pada bagian mana yang siap dan tidak untuk melawan bencana alam seperti gempa bumi. Metode ini menggunakan suatu metode yang ada dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta studi literatur pada penelitian yang berkaitan dengan kejadian bencana diwilayah penelitian. Dalam pengambilan data yang ada peneliti menerapkan suatu instrumen observasi dan wawancara pada informan yang difokuskan secara sengaja. Sumber data untuk penelitian ini menggunakan data primer, yaitu aturan dan data dari Kementrian Hukum dan Ham serta data skunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan bahwa ketika terdapat becana gempa bumi, petugaskan belum mengetahui strategi penanganan darurat yang tepat untuk dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Agung. Penelitian ini membahas mengenai strategi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung dalam menyelamatkan nyawa WBP agar tidak terjadinya pelarian pada saat terjadinya bencana gemba bumi.

Page 61 of 96 | Total Record : 955

59 60 61 62 63

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dedy Suhendra

Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone
+6281263002196

Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dedy Suhendra

Contact Email dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone +6281263002196

Journal Mail Official justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location Kota padangsidimpuan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dedy Suhendra

Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone
+6281263002196

Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA