Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

Justitia
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ISSN : 23549033 EISSN : 25799398 DOI : -

Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,

Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 955 Documents

58 59 60 61 62

PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM I Made Dwi Sudarsana; Herry Fernandes Butar Butar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Narapdana merupakan anggota masyarakat yang karena tidak dapat menyesuaikan diri terhadap kehidupan masyarakat lain, sehingga melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan harus diasingkan demi menjalani masa pemidanaan. Selama proses tersebut mereka akan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun begitu mereka tetap memiliki hak salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting bagi Narapdana untuk memperlancar segala kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber data.Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Hasil Penelitian, untuk hak kesehatan masih belum sesuai ketentuan, dan juga belum ada standar dari minimnya pelayanan dan sesuai standar. Kesimpulan, pemenuhan hak dan kelayakan air bagi WBP di lapas tersebut masih belum sesuai dengan Undang-undang.

PERAN PEMERINTAH DAN FUNGSI HUKUM DALAM PENGAWASAN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Ade Nabila Maharani; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pesatnya perkembangan produk kosmetik yang saat ini begitu cepat, ini dapat terjadi karena kemauan tiap individu untuk soal gaya hidup yang menarik dan terlindungi . Di negara kita saja setiap produk kosmetik yang sudah di edar luaskan harus memiliki nomor izin sebelum beredar dengan adanya pemberitahuan yang telah di sah kan oleh Badan Pengawas Obat serta Makanan guna syarat kalau kosmetik tersebut dapat dipercaya untuk dipakai.Tetapi belakangan ini sudah ramai berita tentang produk kosmetik yang berbahaya,dimana pemakai dari kosmetik berbahaya ini sangatlah merugikan pihak konsumen. Adanya suatu kasus yang diangkat ini adalah tentang Perlindungan dari Hukum terhadap pihak Konsumen pada peredaran produk kosmetik yang bahaya, peran untuk melakukan pengawasan pada beredarnya produk kosmetik berbahaya, dan hukuman yang dijatuhkan dari pembuat atau bisa disebut pelaku usaha produk kosmetik berbahaya bagi pihak konsumen. Adanya akibat penggunan produk kosmetik berbahaya yang akan menimbulkan efek buruk yang bisa saja berbahaya bagi kesehatan konsumen. Dan dapat menyebabkan kerugian materil maupun moril, Dan dapat merusak citra Badan Pengawas Obat Makanan sebagai badan yang tertinggi untuk mengeluarkan izin pengedaran terhadap produk yang akan di edarkan, serta menimbulkan rugi pada negara karena berkurangnya pendapatan negara bukan dari pajak

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN ATAS KEBOCORAN PIPA MINYAK MILIK PT. PERTAMINA, TBK. DI LAUT UTARA KARAWANG Mohamad yosep ramanda; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah (lingkungan hidup). Kedua istilah tersebut meskipun secara harpiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan atas kebocoran pipa minyak milik PT. Pertamina di Laut Utara Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bahan hukum sekunder yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. Serta yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri

UNDANG-UNDANG DEKRIMINALISASI KANABIS (GANJA) SEBAGAI UPAYA MENGURANGI OVERCAPASITY DI RUMAH TAHANAN DI AMERIKA SERIKAT M. Fadly Abimayu Pradeza; Herry Fernandes Butar Butar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-undang Dekriminalisasi Kanabis sebagai upaya untuk mengurangi overcapasitas di rumah tahanan Amerika serikat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang kemudian dianalisis dengan deskriptif-kualitatif. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang kemudian diinventari dan disusun secara sistematis.Hasil penelitian menunjukan (1)Overcapasitas yang terjadi di Amerika terjadi karena Kriminlaisasi terhadap kanabis dimulai pada tahun 1970 setelah presiden Ricard Nixon mengumumkan perang terhadap narkoba. (2) Kriminalisasi kanabis menyebabkan peningkatan populasi penjara yang mencapai puncak pada tahun 2009 dengan jumlah 1.615.500 tahanan. (3) Overcapasitas menyebabkan permasalahan pada beban anggaran negara, masalah social pada narapidana dan keluarga serta stigmatisasi pada narapidana. (4)Dekriminalisasi kanabis digunakan sebagai upaya untuk mengurangi overcapasitas di rumah tahanan Amerika dan mengurangi dampak buruk kriminalisasi kanabis.

PENERAPAN DIVERSI DAN IMPLEMENTASI PENETAPAN HASIL DIVERSI PADA KLIEN ANAK DI BAPAS KELAS I PALANGKARAYA Holida Hotman; Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Peran pembimbing kemasyarakatan pada perkara anak di tahap penyidikan, kejaksaan, maupun pengadilan sangat berpengaruh pada nasib seorang anak ke depannya. Rekomendasi Litmas yang diberikan oleh PK menentukan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dilakukan dari awal ketika anak akan dilakukan penyidikkan, dimana seorang PK lah yang melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tidak hanya untuk perkara anak namun juga untuk semua perkara. Selain itu terdapat upaya diversi sebagai salah satu penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bentuk diversi atau pengalihan proses penyelesaian di luar persidangan melalui musyawarah untuk ke depannya akan lebih banyak diupayakan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai tahapan diversi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menjadi wajib sebagai salah satu kompetensi dari pembimbing kemasyarakatan

KONSEP SANKSI KATULAK DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT MIDUANA DI HUBUNGKAN DENGAN TINGKAT STABILITAS KEAMANAN DI DESA BALEGEDE KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT Tarya Sonjaya; Yana Kuspiana; Hayatun Hamid; Haekal Fauzi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Miduana yang meyakini adanya sanksi yang tidak tertulis yang disebut dengan Katulak, dimana keyakinan terhadap sanksi Katulak ini, masyarakat adat Miduana memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat Miduana. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat Miduana mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DINAS P3AP2KB KOTA BATAM Eko Nurisman; Kennix Kho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Perempuan menjadi pihak yang lebih rentan terhadap tindakan KDRT jika dibandingkan dengan pihak laki-laki, hal ini disebabkan karena secara ukuran ataupun kekuatan fisik, perempuan cenderung memiliki fisik yang lebih lemah dari pada laki-laki. Di Indonesia, terdapat lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melindungi perempuan, salah satunya merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Pembahasan dalam artikel ini akan dibatasi hanya pada penelitian di Dinas P3AP2KB Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban KDRT serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas P3AP2KB Kota Batam terhadap mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara. Metode analisis data yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian ini, Dinas P3AP2KB Kota Batam telah berkontribusi dalam memenuhi hak perempuan sebagai korban KDRT serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DAMPAK PENCEMARAN AIR TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH POPONCOL KABUPATEN KARAWANG Alprita Cersia Lobo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pencemaran merupakan tercampurnya bahan-bahan yang mampu membuat kerusakan yang dapat berdampak pada keberlangsungan mahluk hidup di sekitar. Pencemaran yang terjadi khususnya adalah pencemaran air. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini, dan populasi manusia yang meningkat maka semakin banyaknya juga teknologi yang dipakai, khususnya di dalam kehidupan kita saat ini, untuk menunjang taraf hidup manusia maka adanya pendirian pabrik-pabrik di sekitar, khususnya di kota Karawang ini. Begitu banyak pabrik-pabrik yang di dirikan dan begitu pula banyaknya pembuangan limbah yang dilakukan, limbah B3 yang mengalir di buang ke sungai Citarum dan dapat berdampak pada pencemaran air. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lingkungan Hidup dan beberapa peraturan lainnya mengenai pencemaran air menjadi patokan bagi siapa saja yang melakukan pencemaran harus mendapatkan sangsi yang tegas. Metode penelitian yang digunakan adalah didasarkan pada tinjauan Yuridis normatif dimana menelah teori dan data dari peraturan-peraturan data kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain serta Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa di sungai citarum sendiri telah terjadi kecenderungan penurunan kuantitas dan kualitas air.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Pranjono Pranjono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja dan upaya-upaya penanggulangan perilaku seks bebas di kalangan remaja khususnya di kota Padangsidimpuan.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara beberapa pihak yang terkait dan metode kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dengan perilaku seks bebas. Hasil penelitian diperoleh yaitu 1) faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas di kalangan remaja disebabkan kurangnya pemahaman tentang agama sehingga keimanannya menurun, kebiasaan menonton video porno,2) faktor pergaulan bebas dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar para remaja tidak terlibat dalam perilaku seks bebas menggunakan upaya Pre Emtif dan represif.

ASPEK HUKUM PERENCANA KEUANGAN DAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI DI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN SINGAPURA Pujiastri Agustiene; Imam Haryanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Jurnal ini ingin mengkaji tentang bagaimana pengaturan perencana keuangan dan pengelolaan dana investasi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura. Dengan adanya kasus yang melibatkan perencana keuangan, saat ini muncul permasalahan yang menimbulkan persoalan hukum baru, yaitu belum adanya pengaturan tentang perencana keuangan di Indonesia. Sejumlah negara seperti Australia, Singapura dan Hongkong telah memiliki aturan yang tegas berkenaan dengan perencana keuangan. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perencana keuangan. Tujuan jurnal ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan perencana keuangan di Singapura serta bagaimana pengelolaan dana investasi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura.

Page 60 of 96 | Total Record : 955

58 59 60 61 62

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dedy Suhendra

Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone
+6281263002196

Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dedy Suhendra

Contact Email dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone +6281263002196

Journal Mail Official justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location Kota padangsidimpuan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dedy Suhendra

Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone
+6281263002196

Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA