Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDIRIAN PT PERORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[I Made Andreartha Kusmadana]]>;
<![CDATA[H. Zainal Asikin]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.911 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.%p
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis pelaksanaan pendirian pt perorangan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Permasalahan yaitu 1) Bagaimana kedudukan badan hukum PT Perorangan dalam sistem hukum Indonesia, 2) Bagaimana tanggungjawab pemegang saham PT Perorangan jika terjadi kepailitan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Analisis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan badan hukum PT Perorangan bertentangan dengan ketentuan perseroan. Pemegang saham PT Perorangan tidak akan diminta pertanggungjawaban melebihi modal apabila pemegang saham tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 153 J ayat (2).]]>
<![CDATA[PENGARUH PEMBERIAN PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PADA SAAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Novrianza Novrianza]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.046 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3051-3061
<![CDATA[Penyebaran virus covid-19 menjadi kekhawatiran bagi Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kondisi overcrowded. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, yang menguraikan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan, dan cuti bersyarat kepada narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dari hal tersebut permasalahan yang diambil dari penelitian ini yakni bagaimana pengaruh pemberian program asimilasi narapidana saat pandemi covid-19 terhadap pengulangan tindak pidana. Masih adanya narapidana yang melanggar program asimilasi covid-19 yakni melakukan pengulangan tindak pidana kembali dikarenakan oleh factor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian peran PK Bapas sangat diperlukan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan secara ketat yakni dengan melakukan percakapan melalui media daring (video call), memberikan sosialisasi terhadap keluarga yang menjadi penjamin, melibatkan aparat terkait, dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman narapidana yang sedang menjalani program asimilasi.]]>
<![CDATA[ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Meli Andriani]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.355 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2401-2407
<![CDATA[Pada penelitian ini, arbitrase dianggap menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi atau tidak melalui pengadilan. Terjadinya sengketa juga dapat diselesaikan di pengadilan ataupun diluar pengadilan, tergantung kesepakatan awal oleh para pihak atau para yang bersengketa. Untuk memenuhi tujuan dari dibuatnya artikel ini, sebagai penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Pada dasarnya Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk memutuskan suatu keputusan yang dilakukan oleh Arbiter dengan adil, dan cepat berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bersumber penjelasan pada latar belakang yang sudah tercantum, sehingga penulis hendak membahas Implementasi Pengaturan Arbitrase mengenai penyelesaian sengketa dan Putusan Arbitrase saat menangani Kasus.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM WARIS TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA JOGOPATEN ]]>
<![CDATA[Fitrohtul Khasanah]]>;
<![CDATA[Muhajir Muhajir]]>;
<![CDATA[Akhmad Muhaini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.07 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2757-2765
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Jogopaten mengkaji tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat, banyak ditemukan penundaan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan. Penundaan tersebut seolah-olah tidak menjadi suatu kekhawatiran di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan karena masih hidupnya salah satu orang tua dari anak pewaris, yaitu suami atau istri pewaris. Salah satu orang tua yang masih hidup tersebut masih memiliki tanggungjawab untuk membiayai pendidikan anak pewaris yang belum selesai menempuh jenjang pendidikan, ahli waris masih dalam kaadaan berkabung, dan masih ada salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum menikah. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan, dan dianalisis melalui hukum Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten tidak diperbolehkan karena tidak ada ‘uẑur syar’i yang dapat dijadikan alasan untuk diperbolehkan menurut Hukum Islam.]]>
<![CDATA[PERAN LAPAS TERBUKA KELAS III RUMBAI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC) ]]>
<![CDATA[Gazali Genepsi]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.424 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2972-2978
<![CDATA[Program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah menjalin kembali hubungan narapidana sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, diperlukan inovasi dalam penerapan sistem pemasyarakatan serta program yang tepat pada proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Community Based Correction (CBC) sebagai inovasi pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan masyarakat.Lembaga Pemasyarakatan Terbuka memiliki peran untuk menerapkan Community Based Correction (CBC) yang sangat sesuai untuk menjalin hubungan narapidana dengan masyarakat sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Community Based Correction adalah proses pembinaan lanjutan dalam mempersiapkan narapidana menjalankan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep Community Based Correction (CBC).Community Based Correction (CBC) menjadi konsep atau program pendampingan bagi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani sisa masa hukuman dan diberikan kesempatan untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat dengan pemantauan dan pengawasan tertentu, yaitu: narapidana harus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, narapidana diseleksi terlebih dahulu, narapidana tidak boleh dieksploitasi, sistem pengamanan harus minimum, dan tanggung jawab pemindahan narapidana. Implementasi prinsip dasar Community Based Correction (CBC) di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR SAHAM AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN GO-PUBLIC DI PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Laras Almanda Dewi]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.644 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2293-2302
<![CDATA[Investasi khususnya pada produk saham di Pasar Modal selain dapat memberikan peluang keuntungan, juga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian negara dan menjaga kestabilan inflasi. Khususnya berinvestasi pada perusahaan Go-Public atau yang dikenal sebagai perusahaan terbuka di Pasar Modal. Namun semakin tinggi return yang akan didapat para investor akan semakin tinggi pula risikonya, misalnya jika perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dimana lebih memfokuskan untuk meneliti dan mengkaji terhadap bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Saham Akibat Kepailitan Perusahaan Go-Public di Pasar Modal. Berdasarkan penelitian, pailitnya suatu perusahaan menyebabkan kerugian bagi para investor berupa Capital Loss. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum yang dapat ditempuh para investor yakni melakukan gugatan keperdataan, baik yang diajukan sendiri oleh investor ke lembaga pengadilan ataupun dengan melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Anisha Widi Tomo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.967 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2640-2649
<![CDATA[Dalam artikel ini fokus kepada perilaku menyimpang, khususnya pelecehan seksual secara verbal yang terkait dalam media sosial. Metode yang digunakan penulis dalam hal ini adalah metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu kondisi atau keadaan dalam penggunaan media sosial serta bentuk perilaku menyimpang khususnya pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan kepada perempuan. Hasil kajian menunjukan beberapa faktor yang menjadikan pelaku maupun korban pelecehan seksual dalam hal ini (1) Minimnya pemahaman dalam menggunakan media sosial di masyarakat (2) Peraturan perundang – undangan belum mengatur secara khusus terkait pelecehan seksual secara verbal (3) Perilaku manusia secara sosial mempengaruhi keberadaan suatu norma sebagai pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peraturan perundang – undangan yang secara khusus terkait pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal sehingga dapat memberikan perlindungan secara preventif. ]]>
<![CDATA[ALUR PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGEKTA KONSUMEN ( BPSK ) KARAWANG ]]>
<![CDATA[Imam Arifin Daffa]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.793 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2892-2897
<![CDATA[Pasal 49 ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah membentuk organisasi penyelesaian debat pelanggan di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian pertanyaan pembelanja di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dipercaya untuk mengurus dan menyelesaikan pertanyaan antara pelaku bisnis dan pembeli. Kantor tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menunjukkan kompleksitas proses pengadilan yang umumnya akan panjang, formal dan berbelit-belit dengan pendekatan elektif untuk menyelesaikan perdebatan di luar pengadilan dengan mempertimbangkan standar biaya yang cepat, lugas dan minimal. Penjelajahan ini diarahkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatan dan pendekatan yuridis yang mengatur. Tugas BPSK dilihat dari UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan 3 (tiga) strategi, yaitu strategi peredaan, intervensi dan mediasi berdasarkan keputusan dan pemahaman dari pertemuan-pertemuan interogasi. Jenis pilihannya adalah konklusif dan membatasi untuk memanfaatkan strategi peredaan dan intervensi.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS DAN KUASA MENJUAL TANAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI ]]>
<![CDATA[Nasya Agustyna Rahmaesa]]>;
<![CDATA[Winanto Wiryomartani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.506 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3187-3198
<![CDATA[Adanya kondisi dimana calon pembeli yang telah memiliki perjanjian pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual sebagai dasar untuk melakukan pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT namun tidak dapat terlaksana karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh calon penjual dan PPAT. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah kedudukan pembeli yang memiliki perjanjian pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual dalam jual beli tanah ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dan perlindungan hukum bagi pembeli yang memiliki perjanjian pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual dalam jual beli tanah yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian preskriptif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka menggunakan teknik analisis data kualitatif. Bahwa perjanjian pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual sebagai suatu akta otentik dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2002 TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO ]]>
<![CDATA[Aditya Miranda Sibu]]>;
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.313 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2192-2195
<![CDATA[Pada masalah terkait permasalahan kumpul kebo (perbuatan hidup dan hidup ersama antara seorang pria dan seorang wanita tanpa terikat oleh status perkawinan yang sah) sering menimbulkan masalah dan pro kontra di dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan yang sering diabaikan oleh masyarakat sehingga masih saja terjadi peningkatan kasus kumpul kebo ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 dalam kehidupan bermasyarakat terkhususnya dalam meminimalisir perbuatan kumpul kebo. Jenis penelitian ini adalah peneliian empiris, yaitu penulis langsung meninjau kelapangan dan meminta data-data sehingga dapat menunjang kelengkapan penelitian ini. Penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 belum begitu dipahami dan sering kali diabaikan oleh masyarakat, Meski demikian aparat keamanan dan penegak hukum masyarakat setempat terus menerus melakukan pengoperasian dibeberpa titik setempat agar dapat mengurangi peningkatan kasus kumpul kebo agar semua masyarakat bisa hidup di lingkungan yang lebih baik.]]>
