cover
Contact Name
M. Taufiq
Contact Email
m.taufiq222@gmail.com
Phone
+6285729966377
Journal Mail Official
m.taufiq222@gmail.com
Editorial Address
Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri Kab. Bintan, Prov. Kepri PO BOX 33 - Tanjungpinang 29100
Location
Kab. bintan,
Kepulauan riau
INDONESIA
TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum
ISSN : 27153878     EISSN : 2715386X     DOI : https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01
Jurnal TERAJU fokus pada kajian ilmu syariah dan hukum. Kajian utama jurnal TERAJU meliputi: Hukum Islam: Usul Fikih, Fikih, Perbandingan Mazhab, Sosiologi Hukum Islam, serta kajian yang masuk dalam ilmu syariah. Ilmu Hukum: Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan ilmu yang serumpun. Studi Perbandingan hukum: meliputi perbandingan hukum islam dan hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 81 Documents
TRADISI LARANGAN NIKAH SESUKU DI DESA PARITBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (AL-QUR`AN DAN HADIS) ABROR, MHD.
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 01 (2023)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is something sacred in one's life, almost all humans desire marriage. In the Big Indonesian Dictionary it is stated that marriage is an agreement between a man and a woman to legally become husband and wife. But sometimes, the hope of having a household to become a sakinah mawaddah wa rahmah family fails before the marriage contract is caused by many factors, both in terms of family, heredity and even tradition. The results of the research show that same-ethnic marriage has occurred in Paritbaru Village, which was actually prohibited by the traditional stakeholders in the village. When someone wants to get married, the first thing that is seen or asked is the tribe of the future wife or husband, if they come from the same tribe, there will be rejection, both from the family and especially from the grandmother or adat leaders in the village, for example if the man -the man has a Malay ethnicity and his future wife is also from a Malay ethnicity, so in Paritbaru Village their marriage will be prohibited by the adat leaders. This study uses a case study as a research approach to analyze the tradition of prohibiting same-sex marriage in Paritbaru Village, located in Kampar district, Riau, Indonesia from the perspective of the Qur'an and Hadith. The data collection method used is observation and direct interviews. In the observation stage of the researcher as participant-observation. Furthermore, data was also collected from in-depth semi-structured interviews with same-ethnic marriage actors, ninik mamak (traditional leaders) and local religious leaders. At first, the ban on same-ethnic marriages started because there was a concern that they would also be breastfed, because in the past the people of Paritbaru Village lived in groups according to their respective tribes, they lived in the house "Godang" which means Big. In the Islamic religion it is also clear, it is not permissible to marry a half-brother.
Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dan Relevansinya dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama Bintania, Aris; Fajrin, Rahmanida
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 01 (2023)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v5i01.978

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang sistem gugatan dalam peradilan Islam dan relevansinya dengan formulasi gugatan yang berlaku di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Filsafat, Pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama yakni dari segi aspek pengertian dan defenisi, dari aspek syarat-syarat mengajukan gugatan, dan dari aspek formulasi gugatan. Namun demikian terdapat juga beberapa perbedaan, antara lain: pertama dalam fiqh al-qadha seseorang yang dungu atau bodoh dan tidak mampu menggugat menyebabkan fasad atau rusaknya gugatan, sementara menurut hukum positif ia dapat diwakili pihak formil yaitu wali atau pengampunya (curator). Kedua mengenai keharusan hadir pihak-pihak dalam persidangan. Ketiga kemungkinan hakim mengadili tergugat yang tidak hadir. Keempat sistem pemeriksaan apakah harus lisan atau dapat secara tertulis. Kelima perbedaan dari sistem pembuktian dan dalam mengklasifikasi alat bukti yang menjadi dasar putusan hakim.
Kelayakan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal Angkat, M. Arbisora; Taufiq, M.; Hidayatulah, Rizki Pradana; Triputra, Muhammad Abid; Fornandes, Yangga; Herlambang, Bagus Sindhu
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 01 (2023)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The basis for considering Tanjung Pinggir Sekupang Beach as location for hilal sighting started from visiting of Hisab Rukyat Division from Jakarta to Batam City Ministry of Religion during Hisab Rukyat Training in 2016. After observations at various locations according to them, this beach is considered suitable as a location for hilal sighting because from the height of the place it is sufficient. After further research, Tanjung Pinggir Sekupang Beach is not supported by primary parameters, because geographically it is blocked by buildings, small islands and trees at azimuth 240o-300o. Meanwhile, the weather conditions are also not supportive, because Batam City has low air temperature, humidity and high rainfall, causing Batam City to be more often in cloudy weather conditions and categorized as a wet month criteria. This is also supported by the results of hilal sighting report from Hisab Rukyat Team of Batam City which always fail to see the hilal from 2016-2022 due to weather factors. Tanjung Pinggir Sekupang Beach is supported by secondary parameters, because in terms of accessibility and beach facilities this is quite adequate. Because Tanjung Pinggir Sekupang Beach is not supported by primary parameters and supported by secondary parameters, this beach is in the category of less suitable as a location for hilal sighting.
POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Yulianto, Wachid; Erofa, Andi
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 01 (2023)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v5i01.1005

Abstract

Omnibus law or omnibus bill is the practice of drafting laws and regulations with countries that adhere to the common law tradition. In Indonesia's legal system with the civil law tradition, the preparation of laws and regulations using the omnibus method is a step that is considered to be able to overcome hyper regulation and disharmony of existing laws. With all the controversy over the formation of the UU No. 11/2020, the government emphasizes that this Law is believed to be able to revive the economy and investment from within the country and abroad. In fact, the pros and cons of drafting UU No. 11/2020 have, in fact, been submitted to the Constitutional Court for a judicial review, both in terms of formal and material trials. With the "conditional unconstitutional" decision from the Constitutional Court, it means that the government as the initiator of UU No. 11/2020 concerning Job Creation has homework to make improvements in terms of its formal formation because it is not in accordance with UU No. 12/2011 concerning the Formation of Legislation.
Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura Putra, Mochamad Andika Wibawa; Happy Yulia Anggraeni
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.833

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak dari seseorang atas temuannya berupa karya seni, nama, dan simbol yang dipergunakan oleh seseorang dalam dunia perdagangan. Karya atau ciptaan seseorang didalam bidang seni, symbol dan nama memiliki hubungan dengan dunia perdagangan, sehingga temuan atau ciptaan seseorang yang dianggaop sebagai kekayaan intelektual harus dilindungi agar tidak disalah gunakan. Aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tertulis dalam perjanjian WTO yaitu TRIPs Agreement yang kemudian berlaku sejak tahun 1995. Indonesia dan Singapura merupakan kedua negara yang ikut serta dalam meratifikasi atas aturan tersebut. Di Indonesia, mengenai Paten telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sedangkan, aturan mengenai perlindungan paten di Singapura telah diatur dalam Patents Act yang didasarkan pada British Patent Act 1977. Paten Singapura dilindungi secara internasional di bawah Patent Cooperation Treaty (PCT). Didalam mendefiniskan hukum paten, Indonesia dan Singapura memiliki karakteristik kesamaan hal ini dikarenakan keduanya memiliki kesamaan serta perbedaan yang cukup signifikan karena keduanya sama sama bersumber dari TRIPs. Adapun didalam sistem pendaftaran dan segala sesuatu yang memuat sistematika dan prosedural yang berhubungan dengan hukum paten keduanya memiliki kesamaan. Indonesia dan Singapura pula memiliki ketentuan yang sama perihal penemu dapat memiliki hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral.
Peralihan Kewenangan Managerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 masiga, andika kareso
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.867

Abstract

Kemandirian Hakim dalam Pengadilan Pajak masih menggunakan "dual roof system" dimana di berbagai peradilan telah menganut "one roof system". Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua rumu?an masalah yakni: 1) Bagaimana kedudukan pengadilan pajak merut UU Pengadilan Pajak? 2) Bagaimana peralihan kewenangan managerial pengadilan pajak pasca putusan Mahkama Konstitusi nomor registrasi 26/PUU-XXI/2023? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melaksanakan penelitian studi kepustakaan, serta mempergunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai Mahkamah Agung (MA) bertentangan secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat/Conditionally Uncostitutional) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. "Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026". Sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapnya berbunyi, "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan mekanisme peralihan kewenagan managerial selambat- lambatnya tanggal 31 Desember 2026". Putusan menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkama Agung.
Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Zaifa, Gilang Abi; Pasah, Marip; Permata, Virna Amalia Nur; Nurulhuda, Nada Syifa
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.966

Abstract

As a country governed by the rule of law, Indonesia is certainly not exempt from legal policy in the process of formulating legislation. The concept of legal policy refers to the policies and procedures that the government can employ to establish a legal system. Based on this, the problem formulation arises regarding the nature of the political aspects of legislation in the Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja) and the development and participation of the society in the creation of the Job Creation Law. The research method used is normative juridical, with a statute and conceptual approach. The results of the discussion show that the political aspects determine the objectives of what will be formulated in the legislation. In Indonesia, the formulation must be based on Pancasila, which serves as the fundamental norm of the state. The increasing critical and wise development of society must be taken into account to involve them in the formulation of legislation. The involvement of society aims to ensure that the resulting regulations will be beneficial for the people.
Implikasi Hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel : Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia Ainun Nisa, Derin Fernanda; Tamam, Badrut
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.985

Abstract

Abstrak Praktik monopoli dan kartel merupakan fenomena yang signifikan dalam lingkungan bisnis Indonesia, yang berdampak kompleks pada perekonomian dan kepentingan konsumen. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dengan fokus pada implikasi hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel, serta tinjauan terhadap peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Melalui analisis deskriptif, fenomena tindakan monopoli dan praktik kartel yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ditemukan mencakup dominasi pasar oleh satu perusahaan atau kelompok yang merugikan persaingan, serta praktik kartel yang membatasi persaingan dengan mengatur harga dan pembagian pasar. KPPU, sebagai badan pengawas independen, memiliki peran penting dalam menangani masalah monopoli dan kartel. KPPU berupaya mencegah dan mendeteksi tindakan monopoli dan kartel, menyelidiki dugaan pelanggaran, dan memberlakukan sanksi yang berdampak bagi perusahaan pelanggar. Evaluasi efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh KPPU menunjukkan bahwa sanksi yang tegas dan konsisten berpotensi menciptakan efek pencegahan yang lebih besar terhadap pelanggaran monopoli dan kartel. Selain itu, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan persaingan usaha dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan adilnya sanksi yang diberlakukan. Kata Kunci : Implikasi Hukum, Monopoli, Praktik Kartel, KPPU
MODERASI BERAGAMA DALAM KONTEKS STUDI SYARIAH: TANTANGAN DAN PEMAHAMAN YANG BERAGAMA Asnita, Dessy; Ryzka Dwi Kurnia; Asih Pertiwi
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 02 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i02.1151

Abstract

This paper discusses the importance of religious moderation in the context of Sharia studies and the associated challenges and understandings of religion. The religious moderation movement has a significant impact on maintaining sustainability, social harmony, and interfaith coexistence in contemporary Muslim society. Despite the diverse views on religious moderation, it is essential to understand that this concept should lead to the preservation of strong faith in Aqidah while practicing tolerance in religious matters. This article also examines various perspectives of scholars and thinkers regarding religious moderation, both in support and doubt. This research employs a qualitative research approach to explore differing viewpoints and understand complex issues within the context of religious moderation. The research findings indicate that moderation is not intended to undermine Aqidah but rather to strengthen it by maintaining tolerance in specific areas such as creed, jurisprudence, ethics, transactions, and economics. A balanced understanding of religious moderation can serve as a strong foundation for creating a peaceful and united Muslim community, in line with Islamic values that emphasize peace, harmony, and interfaith coexistence.
Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022) Khairunnisa, Ayudya; Anisa Salsabila; Ahmad Prayozi Sugandi
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 02 (2023)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the factors that caused the failure of the mediation process in resolving divorce cases handled at the Yogyakarta Religious Court. The aim of this research is to determine the level of success of the divorce mediation process and determine the elements that hinder the success of the divorce mediation process at the Yogyakarta Religious Court. This research uses research methods from various literature review sources such as various journal articles. Based on the research results, it shows that the success rate of the divorce mediation process at the Yogyakarta Religious Court is classified as very low, which shows that the implementation of the divorce mediation process at the Yogyakarta Religious Court has not been effective in reducing the high number of divorce cases. The inhibiting elements include: Both parties have a strong desire and determination to divorce, the presence of bad faith on the part of the parties, the absence of one or both parties involved in the mediation process, the limited number of mediator judges, the lack of the mediator's ability to carrying out the mediation process, and there are also conflicts that are very complicated and there is no hope that they can be repaired again. Keywords: Mediation, Divorce, Religiouns Courts.