Garuda - Garba Rujukan Digital

Rural to Urban Transition: A Case of Health Worker Migration Dynamics Post-COVID-19 in Jakarta Nissa, Indah Choirun; Asmarani, Dini; Bachri, Syamsul
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.4143

Tenaga kesehatan dari daerah melakukan migrasi ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terutama selama wabah Covid-19 merebak, banyak rumah sakit di Jakarta membutuhkan tambahan staf untuk menangani peningkatan permintaan layanan kesehatan. Dengan adanya kesempatan untuk menjadi sukarelawan, petugas kesehatan dari daerah menyadari adanya peluang untuk menyumbangkan keterampilan mereka serta meningkatkan peluang kerja. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan dampak yang mereka hadapi di daerah asal mereka. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap empat mantan relawan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, penulis menemukan bahwa pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perpindahan tenaga kesehatan dari daerah ke Jakarta. Data dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang melibatkan proses sistematis reduksi data dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan teori yang membumi. Hasil yang didapatkan dari analisis proses migrasi ini disebabkan oleh masalah-masalah seperti pembayaran yang kurang, gaji yang tertunda, dan kurangnya prospek karir di daerah asal mereka. Kondisi ini telah tertuang dalam peraturan undang-undang kesehatan saat ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 235 dan 229, dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan sistem pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.Abstract: Health workers from rural areas were eager to migrate to Jakarta for better employment. After the Covid-19 outbreak, many hospitals in Jakarta needed additional staff to handle the increased demand for health services. With the call for volunteers, health workers from rural areas recognized an opportunity to contribute their skills as well as improve employment opportunities. This article aims to explore the challenges and the implications that they encountered in their former regions. By employing a qualitative method using in-depth interviews with four former volunteers at Jakarta Islamic Hospital Sukapura, the authors discovered that the Covid-19 pandemic significantly impacted the movement of health workers from rural areas to Jakarta. The data were analyzed using Miles and Huberman’s techniques, involving systematic processes of data reduction and conclusion drawing to generate grounded theories. Results from the analysis of this migration process include underpayment, delayed salaries, and a lack of career prospects in their previous regions. This condition is also stated in the recent health law regulations, as outlined in Law Number 17 of 2023, specifically in Articles 235 and 229, with the aim of enhancing health system equality across Indonesia.

Dampak Konseling Kelompok dalam Pencegahan Relaps Narapidana Narkotika Keluar Lapas Salatiga dan Ambarawa Purwandari, Eny; Kanafi, Mochamat
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.3931

Drug abuse remains a national issue that is difficult to control, and rehabilitation or imprisonment does not necessarily effectively cure addiction. Many inmates relapse after being released from prison. This article investigates the impact of group counseling in preparing drug inmates for release to prevent relapse, using a quasi-experimental method with a pretest-posttest control group design. The research subjects were 20 males aged 23 to 51 in Salatiga and Ambarawa prisons. The results showed that group counseling interventions significantly reduced the tendency to relapse, proving that group therapy can be implemented in prison rehabilitation programs. The DPR RI needs to oversee the implementation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and provide feedback to BNN RI, the Ministry of Law and Human Rights (KemenkumHAM), and the National Police (POLRI) regarding the preparation of inmates before release to prevent relapse after release.Abstrak: Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah nasional yang sulit dikendalikan, dan rehabilitasi atau hukuman penjara belum tentu efektif dalam menyembuhkan ketergantungan. Banyak narapidana yang mengalami relaps setelah keluar dari lapas. Artikel ini meneliti pengaruh pelaksanaan konseling kelompok dalam menyiapkan narapidana narkotika yang akan keluar dari lapas untuk mencegah kekambuhan, menggunakan metode quasi-experiment dengan desain pretest posttest control group. Subjek penelitian adalah 20 laki-laki berusia 23 hingga 51 tahun di lapas Salatiga dan Ambarawa. Hasil menunjukkan bahwa intervensi konseling kelompok secara signifikan mengurangi kecenderungan kekambuhan, membuktikan bahwa terapi kelompok dapat diimplementasikan dalam pembinaan di lapas. DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan memberikan masukan kepada BNN RI, KemenkumHAM, dan POLRI terkait persiapan narapidana sebelum keluar lapas untuk mencegah kekambuhan setelah bebas.

Education and Women’s Job Transition During the Pandemic Covid-19 Suryaningrum, Nugrahayu; Maulana, Arif
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.3334

Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan ekonomi yang mengakibatkan penurunan jam kerja bahkan kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, terdapat peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Banyak perempuan mulai bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Sektor informal menjadi pilihan perempuan karena kemudahan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Pendidikan sebagai modal yang dimiliki pekerja mempunyai pengaruh terhadap pilihan memasuki pekerjaan sehingga menentukan transisi pekerjaan yang akan dipilih pekerja dalam menghadapi dampak pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap reaksi ekonomi perempuan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan melihat transisi pekerjaan perempuan dan apakah pengaruh tersebut sama pada perempuan muda dan dewasa. Dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 dan metode analisis regresi logistik multinomial terhadap 26.087 sampel yang terdiri dari 8.407 perempuan usia muda dan 17.680 perempuan dewasa serta 6.902 perempuan yang melakukan inmover formal, 16.472 perempuan inmover informal, dan 2713 perempuan outmover, ditemukan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan inmover ke sektor formal dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan inmover ke sektor informal dibandingkan menjadi pengangguran. Peluang untuk melakukan transisi ke sektor formal lebih tinggi di kalangan perempuan muda. Pada perempuan dewasa, peluang tersebut lebih rendah karena tanggung jawab dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Selain pendidikan, perempuan kawin dan menjadi kepala rumah tangga lebih berpeluang untuk melakukan transisi ke sektor informal karena kemudahan memasuki pekerjaan dengan kendala yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan pendapatan di masa pandemi Covid-19. Abstract: The Covid-19 pandemic has impacted the economic downturn, which has resulted in decreased working hours and even lost jobs. However, there has been an increase in women’s labor force participation accompanied by employment in the informal sector. Many women start working to supplement their family income. The informal sector is the choice of women because of its convenience and does not require special skills. Education as capital owned by workers influences the choice of entering a job, determining the job transition workers will choose in dealing with the impact of the pandemic. Therefore, this study aims to assess the effect of education on women’s economic reactions in overcoming the Covid-19 pandemic by looking at women’s work transitions and whether this effect is the same for young and adult women. Using data from the 2020 National Labor Force Survey and the multinomial logistic regression analysis method for 26,087 samples consisting of 8,407 young women and 17,680 adult women as well as 6,902 women who were formal inmover, 16,472 women who were informal inmovers, and 2713 women who were outmovers, it was found that women with higher education tend to enter formal jobs and are less likely to enter informal jobs than become unemployed. The increased propensity to enter formal employment is higher among young women. In adult women, the tendency to work is lower because of childcare and household responsibilities. Apart from education, women who are married and heads of households are more likely to enter the informal sector due to the ease of entering work with the constraints they have to increase their income during the Covid-19 pandemic

The Role of the Council of Indonesian Ulama (MUI) to the Development of a Madani Society in the Democratic Landscape of Indonesia Muhaimin, Ramdhan; Muslimin, JM
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.3368

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk tahun 1975 dengan tujuan sebagai perangkat pendukung kebijakan negara dalam urusan keagamaan umat Islam. Dalam perjalanannya, fatwa MUI tidak lepas dari dinamika pro dan kontra. Lebih dari itu, kedudukan MUI juga seringkali dipersoalkan pihak-pihak tertentu yang menentang keberadaannya terkait relevansinya dengan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kedudukan MUI sebagai unsur kokoh dari masyarakat madani dalam dinamika politik demokrasi di Indonesia. Rumusan penelitian yang disusun dalam kajian ini adalah bagaiman peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap perkembangan masyarakat madani dalam lanskap demokrasi Indonesia. Untuk menjawab rumusan tersebut, kajian ini menggunakan konsep masyarakat madani dan teori fungsionalisme struktural. Kajian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan dokumen yang dihimpun adalah studi kepustakaan (library research). Hasilnya,penelitian ini melihat bahwa eksistensi MUI sebagai pilar masyarakat madani dalam sistem demokrasi Pancasila cukup kuat. Selain itu, kehadiran MUI juga melengkapi fungsi struktur dan eksistensi lembaga dan perangkat negara lainnya, seperti Kementerian Agama, DPR RI, dan ormas-ormas Islam. Karena itu, dukungan politik dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra legislatif menjadi keharusan agar MUI tetap tegak sebagai instrumen masyarakat madani. Abstract: The Council of Indonesian Ulama (MUI) was formed in 1975 to support state policy in Muslim religious affairs. In its journey, MUI's fatwa cannot be separated from the dynamics of pros and cons. Moreover, the position of MUI is also often questioned by certain parties who oppose its existence related to democracy. Therefore, this research aims to analyze the position and role of MUI as a solid element of Madani society in the dynamics of Indonesian democracy. The research formulation in this study is how extensive is the role of MUI in the democratic landscape of Indonesia, contributing not only to the reinforcement of Pancasila's democracy but also to the development of a Madani society. To answer the formulation, this study uses the concept of Madani society and the theory of structural functionalism. This study is analyzed using a qualitative method with an explanatory research type. The technique used to analyze the data and documents collected is library research. As a result, this study sees that the existence of MUI as a pillar of Madani society in the democracy of Pancasila system is quite strong. In addition, the presence of MUI also complements the function of structure and existence of other institutions and devices, such as the Ministry of Religious Affairs, the House of Representatives, and Islamic organizations. Therefore, political support from Commission VIII of DPR RI as a legislative partner is a must for MUI to remain upright as an instrument of Madani society.

Towards Advanced Tourism Development in Indonesia: A Critical Review of Free-Visa Policy Antariksa, Basuki; Maulana, Addin; Priyatmoko, Rakhman; Hamidah, Siti
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.3822

Pada 2016, Pemerintah Indonesia menginisiasi kebijakan bebas visa bagi 169 negara untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing secara signifikan. Namun, pada 2018, parlemen merekomendasikan peninjauan kembali kebijakan tersebut. Hal ini mengingat potensi tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dilakukan oleh penerima bebas visa serta dampak signifikan terhadap penurunan pendapatan negara. Melalui pendekatan kualitatif, yang mencakup studi literatur dan analisis dokumen hukum, studi ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif terhadap kebijakan bebas visa di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa (1) prinsip-prinsip utama dari kebijakan bebas visa di Indonesia adalah resiprokalitas dan prinsip manfaat; (2) kebijakan ini juga kurang didukung oleh justifikasi yang memadai dari negara-negara penerima, dan belum ada bukti empiris yang konklusif tentang dampak positif kebijakan tersebut terhadap peningkatan jumlah wisatawan asing ke Indonesia; (3) oleh karena itu, perlu penyempurnaan norma hukum terutama dalam peraturan keimigrasian untuk memastikan tujuan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip keamanan dan proteksi teritorial. Pembuat kebijakan perlu untuk mempertimbangkan penyesuaian Undang-Undang Keimigrasian agar harmonis dengan kebijakan bebas visa, demi mencapai tujuan strategis nasional tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan kedaulatan negara.Abstract:In 2016, the Indonesian Government initiated a visa-free policy for 169 countries to significantly increase the number of foreign tourists visiting. However, in 2018, parliament recommended a review of the policy. This is considering the potential of criminal acts, both crimes and violations, by visa-free recipients and a significant impact on the decline in state revenue. Through a qualitative approach, which includes a literature review and legal document analysis, this study aims to provide alternative solutions to the visa-free policy in Indonesia. The study found that (1) the main principles of Indonesia's visa-free policy are reciprocity and the benefit principle; (2) this policy is also not supported by adequate justification from the recipient countries, and there is no conclusive empirical evidence of the positive impact of the policy on the number of foreign tourist to Indonesia; (3) therefore, need for refinement legal norm, especially immigration regulations, to ensure that government objectives are aligned with the principles of territorial security and national protection principles. Policymakers must consider adjusting the Immigration Law to be in harmony with the visa-free policy to achieve national strategic goals without overriding the security and sovereignty aspect of the country.

CSR and Sustainability of the Palm Oil Industry in Riau Province Wedayanti, Made Devi; Santri, Selvi Harvia; Rustam, Afrinaldy; Baharuddin, Tawakkal; Yogia, Moris Adidi; Pulungan, Boby Indra
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.4128

Keberlanjutan industri minyak kelapa sawit menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Penelitian ini menggali praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konteks keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di Provinsi Riau. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini melakukan tinjauan pustaka komprehensif yang mengutip beragam sumber seperti jurnal akademis, situs web, dan laporan resmi pemerintah terkait CSR dan keberlanjutan sektor minyak kelapa sawit. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan Nvivo 12 Plus sebagai alat kunci. Temuan penelitian menerangi beragam pendekatan CSR yang diadopsi oleh perusahaan minyak kelapa sawit di Provinsi Riau, meliputi praktik pertanian berkelanjutan, perlindungan integritas lingkungan dan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur dan akses ke layanan penting, penerapan standar transparansi dan sertifikasi, serta investasi dalam riset dan inovasi. Implementasi inisiatif CSR memainkan peran penting dalam memajukan keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di wilayah ini. Inisiatif ini menjadi mekanisme penting untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memupuk kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, perlu diakui bahwa implementasi program CSR masih memiliki tantangan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang mendukung serta menerapkan pengawasan yang ketat.Abstract: The sustainability of the palm oil industry stands as a multifaceted and contentious matter, given its profound environmental and social repercussions. This study delves into Corporate Social Responsibility (CSR) practices within the context of the palm oil industry's sustainability in Riau Province. Employing a qualitative methodology, this research conducts a comprehensive literature review drawing from diverse sources such as academic journals, websites, and official government reports concerning CSR and the sustainability of the palm oil sector. The analysis leverages Nvivo 12 Plus as a key tool. The research findings illuminate a varied landscape of CSR approaches adopted by palm oil companies in Riau Province, encompassing sustainable agricultural practices, safeguarding environmental integrity and biodiversity, fostering community empowerment, bolstering infrastructure and access to crucial services, embracing transparency and certification standards, and investing in research and innovation. Notably, the implementation of CSR initiatives plays a pivotal role in advancing sustainability within the palm oil industry in this region. These initiatives serve as crucial mechanisms for mitigating adverse environmental impacts, uplifting local communities, cultivating trust among stakeholders, and fostering sustainable economic development. However, it must be acknowledged that the implementation of this CSR program presents challenges, the House of Representatives (DPR) should motivate the government to implement accommodative regulations and supervisory measures.

A Policy Study on Disability Inclusivity in National Disaster Management Wahyuningroem, Sri Lestari; Fitriyah, Irmia
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.3650

Studi global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menghadapi tantangan besar dalam menghadapi bencana, terutama selama pandemi COVID-19. Tulisan ini mengevaluasi respons kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan kelompok ini dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Fokusnya adalah empat kebijakan nasional terkait: Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas pada Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Melalui perspektif inklusivitas, analisis ini menyoroti sejauh mana kebijakan mendukung upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan partisipasi penyandang disabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis substansi dan implementasi kebijakan, serta diskusi kelompok terpumpun dan wawancara semi- terstruktur dengan para pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum optimal dalam mengakomodasi unsur inklusivitas yang diperlukan, sehingga memengaruhi implementasinya. Rekomendasi utama mencakup tinjauan ulang kebijakan, penyelarasan kebijakan terkait, dan alokasi anggaran yang komprehensif untuk mendukung penanggulangan bencana inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.Abstract Global studies indicate that individuals with disabilities face significant challenges during disasters, particularly amid the COVID-19 pandemic. This paper evaluates the government’s policy response to the needs of this group in disaster management in Indonesia. It focuses on four relevant national policies: Law No. 24 of 2007 on Disaster Management, Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Government Regulation No. 42 of 2020 on Accessibility for Settlements, Public Services, and Disaster Protection for Persons with Disabilities, and Head of the National Disaster Management Agency Regulation No. 14 of 2014 on the Treatment, Protection, and Participation of Persons with Disabilities in Disaster Management. Through an inclusive perspective, this analysis highlights how these policies support inclusive efforts for the protection, fulfillment of rights, and participation of individuals with disabilities. Data collection involves substantive and implementation policy analysis, focus group discussions, and semi-structured stakeholder interviews. The results indicate that the current regulations are not optimal in accommodating the necessary inclusivity elements, affecting their implementation. The main recommendations include a policy review, alignment of related policies, and comprehensive budget allocation to support inclusive disaster management, especially for individuals with disabilities.

Persepsi Masyarakat Mengenai Nilai-Nilai Integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam Layanan ASN di Kabupaten Buton Meilinda, Selvi Diana; Suwandi, -
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.4299

Integrity in Buton Regency reached a vulnerability index of 67.70 percent based on the 2022 Integrity Assessment Survey (SPI) by the Corruption Eradication Commission (KPK) Prevention Network. The vulnerability of institutional potential results in low integrity ratings and impacts the erosion of resources and organizational cultural values. Data were collected using a qualitative approach, using questionnaires from 24 public service users in Buton Regency. The data were analyzed descriptively with the aim of understanding how the community perceives the integrity values of the Martabat Tujuh Constitution in the services of state civil servants (ASN) in Buton Regency. The results showed that public service users at the Takawa Office Building in Buton Regency agreed with using Martabat Tujuh Constitution integrity values in implementing public services. The survey results indicated that the public responded positively to ASN when these integrity values were applied in ASN services in Buton Regency. Commission III of the DPR RI should encourage the government to implement regulations for the ASN Law that internalize the integrity values of the Martabat Tujuh Constitution so that they can be applied widely throughout Indonesia.AbstrakIntegritas di Kabupaten Buton mencapai indeks kerawanan sebesar 67,70 persen berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Jaringan Pencegahan Korupsi KPK tahun 2022. Kerentanan potensi lembaga mengakibatkan rendahnya penilaian integritas dan berdampak pada terkikisnya sumber daya dan nilai-nilai budaya organisasi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan menggunakan angket dari 24 masyarakat pengguna layanan publik di Kabupaten Buton, data dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat pengguna layanan publik di Gedung Perkantoran Takawa Kabupaten Buton setuju dengan penggunaan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan hasil survei masyarakat yang memberikan respons positif pada nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh apabila diterapkan dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Komisi III DPR RI perlu mendorong pemerintah membuat peraturan pelaksana UU ASN yang menginternalisasikan nilai-nilai integritas Martabat Tujuh sehingga dapat diterapkan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

Eksplorasi Beban Digital Guru: Survei Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh Guru Haeri, Iman Zannatul; Afriansyah, Anggi
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.4615

Previous research has identified various challenges in the implementation of the Platform Merdeka Mengajar (PMM) among teachers, including limited internet access and technological devices, teachers' proficiency in using technology, limited understanding of PMM, and an increased digital workload that occupies teachers' time. This article aims to: (1) analyze the increase in teachers' digital workload due to extensive digitalization through PMM; (2) identify communication and instructional patterns in PMM implementation; and (3) examine how teachers utilize PMM to provide more effective and humane recommendations for improvement. A survey was conducted using a questionnaire distributed via Google Forms to 211 teachers across 27 provinces in Indonesia. The article highlights three key findings: First, digitalization through the Platform Merdeka Mengajar (PMM) significantly increases teachers' workload. A total of 55.9% of teachers reported teaching 24–30 hours per week, 19% taught 30–40 hours, and 4.3% taught 40–50 hours. Additionally, 79.1% of respondents indicated that PMM increased their administrative burden. Second, communication and instructions related to PMM were found to be hierarchical and lacked dialogue, with 70.1% of teachers using PMM due to direct instructions from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) or school management. Third, the digital workload forced 51% of teachers to complete PMM tasks outside of school hours, including 22.3% working at home and 14.7% working late at night. Moreover, a significant portion of teachers relied on personal resources, with 71.1% using their own internet and 67.3% covering electricity costs to fulfill PMM requirements. This article recommends that the government consider teachers' rights and working hours when implementing PMM.AbstrakRiset terdahulu memaparkan berbagai tantangan dalam operasionalisasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) di kalangan guru: keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, kapabilitas guru dalam penguasaan teknologi, pemahaman terbatas mengenai PMM, serta meningkatnya beban digital yang menyita waktu guru. Artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis peningkatan beban digital guru akibat masifnya digitalisasi melalui PMM; kedua, mengidentifikasi pola komunikasi dan instruksi dalam pengerjaan PMM; serta ketiga, meninjau ulang mekanisme pemanfaatan PMM oleh guru untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan manusiawi. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada 211 guru di 27 provinsi di Indonesia. Tiga temuan utama artikel ini adalah: pertama, digitalisasi melalui PMM secara signifikan meningkatkan beban kerja guru. Sebanyak 55,9% guru mengajar 24-30 jam per minggu, 19% mengajar 30-40 jam, dan 4,3% mengajar 40–50 jam. Sebagian besar responden (79,1%) melaporkan bahwa PMM menambah beban administrasi mereka. Kedua, pola komunikasi dan instruksi terkait PMM bersifat hierarkis dan kurang dialogis, dengan 70,1% guru menggunakan PMM karena tekanan instruksi langsung dari Kemendikbudristek atau pihak sekolah. Ketiga, beban kerja digital memaksa 51% guru mengerjakan tugas PMM di luar jam sekolah dan mengerjakan di rumah (22,3%), sering hingga larut malam (14,7%), dan sebagian besar menggunakan biaya pribadi untuk internet (71,1%) dan listrik (67,3%). Artikel ini menyarankan DPR RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan hak dan jam kerja guru dalam implementasi PMM.

Formulasi dan Validasi Indikator Bank Sampah Berkelanjutan Yandri, Pitri; Budi, Sutia; Muhyidin, Ayi
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.3629

For decades, Indonesia has practiced community-based waste management, one example being waste banks. This movement has spread widely across urban areas and has been formally regulated under the Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 14 of 2021. However, the regulation does not fully address the long-term management of waste banks, particularly their sustainability. Thus, compatible indicators are needed to ensure the sustainability of waste banks. This study aims to explore and validate sustainable waste bank indicators that support implementing a circular economy. A mixed-method approach was employed, combining extensive qualitative literature reviews and quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM). 143 waste bank members from South Tangerang and Yogyakarta participated in the study. The results identified 24 valid and reliable indicators, grouped into five dimensions: economic (profitability, investment, economic benefits, efficiency); social (increasing number of members, active participation, social interaction, member knowledge); environmental (reducing waste accumulation, proper sorting, sorting effectiveness); technological (WhatsApp group, internet portal, Android-based application); and institutional governance (leader’s vision, organizational structure, coordination, promotion, service innovation, strategic plans, incentives, local government support, and regional regulations). These findings provide a comprehensive framework for waste bank managers and policymakers to enhance sustainable waste management practices.AbstrakSelama beberapa dekade, Indonesia telah mempraktikkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, salah satunya melalui bank sampah. Gerakan ini telah menyebar luas di wilayah perkotaan, dengan regulasi formal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya mempertimbangkan pengelolaan jangka panjang, terutama dari aspek keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang kompatibel untuk mendukung keberlanjutan bank sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memvalidasi indikator bank sampah berkelanjutan yang mendukung implementasi ekonomi sirkular. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur ekstensif dan analisis kuantitatif dengan Model Persamaan Struktural (SEM). Sebanyak 143 anggota bank sampah di Tangerang Selatan dan Yogyakarta dijadikan sampel. Hasil penelitian mengidentifikasi 24 indikator valid dan reliabel, yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi: ekonomi (profitabilitas, investasi, manfaat ekonomi, efisiensi); sosial (peningkatan jumlah nasabah, partisipasi aktif, interaksi sosial, pengetahuan nasabah); lingkungan (pengurangan tumpukan sampah, pemilahan sesuai standar, efektivitas pemilahan); teknologi (grup WhatsApp, portal internet, aplikasi berbasis Android); dan tata kelola kelembagaan (visi pemimpin, struktur organisasi, koordinasi, promosi, inovasi layanan, rencana strategis, insentif, peran pemerintah daerah, regulasi lokal). Temuan ini menyediakan kerangka kerja komprehensif yang dapat digunakan oleh pengelola bank sampah dan pembuat kebijakan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email jurnaldprri@gmail.com

Phone +6287839712686

Journal Mail Official jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA