Garuda - Garba Rujukan Digital

Paradoks Regulasi Buku: Evaluasi Pengaturan Buku Umum di Indonesia Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.4628

The book industry in Indonesia faces significant challenges due to weak regulation of general books. Although Law Number 3 of 2017 on the Book System (Sisbuk Law) was enacted to protect the publishing industry, its focus has primarily been on educational books, leaving general books under-regulated. As a result, the production and distribution of general books have declined, piracy is rampant, and public access to quality books is limited. This study employs a qualitative approach, using interviews and focus group discussions with key stakeholders, including publishers, authors, and government officials. The findings highlight the need for specific regulation of general books to filter content that does not align with cultural values and ensure the quality of books in circulation. The study recommends the establishment of an independent body for evaluating general books and policies that protect the publishing industry to strengthen the national literacy ecosystem.AbstrakIndustri perbukuan di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat lemahnya regulasi terhadap buku umum. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) telah diberlakukan untuk melindungi industri perbukuan, fokus utamanya hanya pada buku pendidikan, meninggalkan buku umum tanpa pengaturan yang memadai. Akibatnya, produksi dan distribusi buku umum menurun, pembajakan marak, dan akses masyarakat terhadap buku berkualitas terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk penerbit, penulis, dan pemerintah. Temuan menunjukkan perlunya regulasi khusus untuk buku umum guna menyaring konten yang tidak sesuai nilai budaya dan memastikan kualitas buku yang beredar. Studi ini merekomendasikan pembentukan lembaga independen untuk penilaian buku umum dan kebijakan yang melindungi industri perbukuan, demi memperkuat ekosistem literasi nasional.

Upaya Indonesia dan UNODC dalam Menangani Permasalahan Anak yang Terlibat Dalam Kejahatan Terorisme Tahun 2018–2020 Kusuma, Alfia; Juned, Mansur
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.3787

Terrorism crimes are increasingly involving children, who are the future generation of the nation. Therefore, addressing terrorism crimes requires extra efforts from various parties. This study aims to describe the efforts made by the Indonesian government and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in addressing the issue of children involved in terrorism crimes. This study uses a qualitative method with a case study analysis. The author conducted in-depth interviews with representatives from the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), and the Prasasti Peace Foundation (YPP), as well as a literature review from sources related to terrorism. The results of the study indicate that the family environment, mental health, and emotional state of children are internal factors, and the influence of the social environment is an external factor that causes children to be involved in terrorism crimes. Handling children involved in this crime requires special treatment and comprehensive regulations. Indonesia took an important step in handling children involved in terrorism through international cooperation with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), which resulted in the “Bali Call for Action” political declaration that affirmed global commitment and encouraged increased handling capacity at various levels of implementation. At the end, this research recommends the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) to formulate special regulations related to the handling of children involved in terrorism crimes. This regulation can be in the form of derivative regulations, such as Government Regulations or Ministerial Regulations, to clarify the procedures for comprehensive handling, assistance, and rehabilitation of children.AbstrakKejahatan terorisme kini semakin melibatkan anak-anak, yang merupakan penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, penanganan kejahatan terorisme membutuhkan upaya ekstra dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghadapi permasalahan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), serta studi pustaka dari sumber-sumber yang berkaitan dengan terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, kesehatan mental, emosional anak menjadi faktor internal dan pengaruh lingkungan sosial yang menjadi faktor eksternal penyebab anak terlibat dalam kejahatan terorisme. Penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan ini memerlukan penanganan khusus dan regulasi yang komprehensif. Indonesia mengambil langkah penting dalam menangani anak-anak yang terlibat terorisme melalui kerja sama internasional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menghasilkan deklarasi politik “Bali Call for Action” yang menegaskan komitmen global dan mendorong peningkatan kapasitas penanganan di berbagai tingkat pelaksana. Pada bagian akhir, penelitian ini merekomendasikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk merumuskan regulasi khusus terkait penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Regulasi ini dapat berupa aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, guna memperjelas prosedur penanganan, pendampingan, dan rehabilitasi anak secara komprehensif.

Implementasi Gerakan Kesejahteraan Sosial sebagai Model Praktik Makro Pekerjaan Sosial: Studi pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Malang Sukmana, Oman; Astutik, Juli; Suprapto, Budi
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.3347

Efforts to achieve social welfare must be organized through social welfare movements by encouraging the participation of communities and social organizations. This study examines the implementation and processes of the social welfare movement conducted by Persyarikatan Muhammadiyah in Malang City, East Java, as a model of macro social work practice. Using a qualitative method with a case study approach, the research involved four administrators of the Muhammadiyah Regional Leadership in Malang City, selected purposively as subjects. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal that the implementation of the social welfare movement is influenced by organizational factors, leadership, resources, networks, community participation, strategies, and movement objectives. Persyarikatan Muhammadiyah has effectively provided social services, education, healthcare, and community empowerment to address various social issues. This study recommends that the government develop social welfare movement programs involving collaboration with community organizations, provide accurate data on social welfare organizations as strategic partners, and ensure, through Commission VIII of the Indonesian Parliament (DPR RI), that social welfare programs are implemented systematically, effectively, and efficiently. Furthermore, formal regulations should guarantee the active involvement of community organizations in the development of social welfare programs.AbstrakUpaya mewujudkan kesejahteraan sosial perlu dilakukan secara terorganisir melalui gerakan kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi sosial. Penelitian ini menggambarkan implementasi dan proses gerakan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai model praktik makro pekerjaan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan empat pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang dipilih secara purposif sebagai subjek. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gerakan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh faktor organisasi, kepemimpinan, sumber daya, jaringan, partisipasi masyarakat, strategi, dan tujuan gerakan. Persyarikatan Muhammadiyah telah berhasil memberikan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun program gerakan kesejahteraan sosial yang melibatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, menyediakan data yang akurat terkait organisasi gerakan kesejahteraan sosial sebagai mitra strategis, serta memastikan, melalui Komisi VIII DPR RI, bahwa program kesejahteraan sosial dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan efisien. Selain itu, perlu ada regulasi formal yang menjamin keterlibatan aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan program kesejahteraan sosial.

Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengatasi Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia Ansyah, Rahmat Husein Andri; Dani, Fatimatuz Zahro Diah Putri; Khoiriyani, Fauziah
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.4127

The number of businesses that have been certified halal has yet to reach the targets set by the government. One of the main reasons for this is the limited capacity of Halal Inspection Agencies (LPH), which are authorized to conduct examinations and/or testing of product halalness. This study aims to analyze the role and capacity of LPH in supporting the halal certification process in Indonesia and to identify factors that limit its capabilities, thereby formulating strategies to enhance the capacity of LPH in Indonesia. This research employs a qualitative method with a directed content analysis approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with stakeholders in the halal business ecosystem, including MSME business actors and representatives from the Regional Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs. Four LPHs were the focus of this study: 2 nonprofit the halal inspection, a university-based LPH, and a non-profit organization-based LPH. Hindering factors were identified using the Fishbone Diagram model and analyzed within the framework of Moore’s Business Ecosystem, including suboptimal regulations, funding constraints, low awareness among business actors, and the relationship between LPH and the government. The study results indicate that LPH currently functions solely as an executor of halal inspections, with limited capacity that is unevenly distributed to meet regional needs. Therefore, this study recommends that Commission VIII of the DPR RI strengthen oversight of policies regulating LPH, enhance human resource competencies through continuous training, promote cross-agency collaboration and the application of information technology in the halal certification process, and implement public-private partnerships to improve the effectiveness and accountability of halal certification in response to existing challenges.AbstrakJumlah pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah hingga saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran dan kapasitas LPH dalam mendukung proses sertifikasi halal di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi kapabilitasnya, sehingga dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas LPH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan directed content analysis. Data primer didapat dari wawancara mendalam dengan stakeholders dalam ekosistem bisnis halal: pelaku usaha UMKM dan perwakilan dari Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama. Empat LPH dijadikan fokus dalam penelitian ini: 2 lembaga pemeriksa halal non profit, 1 LPH universitas, dan 1 LPH organisasi non-profit. Faktor penghambat yang diidentifikasi menggunakan model Diagram Fishbone dan dianalisis dalam kerangka Ekosistem Bisnis Moores, mencakup regulasi yang belum optimal, kendala pendanaan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan hubungan LPH dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPH saat ini hanya berperan sebagai pelaksana pemeriksaan halal, dengan kapasitas yang masih terbatas dan belum merata sesuai kebutuhan di berbagai wilayah. Dengan begitu, studi ini merekomendasikan agar Komisi VIII DPR RI meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang mengatur LPH, memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, mendorong kolaborasi lintas lembaga serta penerapan teknologi informasi dalam proses sertifikasi halal, dan menerapkan kemitraan publik-swasta untuk efektivitas serta akuntabilitas sertifikasi halal sebagai respons terhadap tantangan yang ada.

Examining Educational Equity in Indonesia through Student Performance in the Certified Emancipated Learning Internship Program Hakim, Lukman Nul; Winarti, Destina; Kayen, Hazrat Shah; Numan, Muhammad; Buana, Indra Cakra; Barliana, Dewi
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.4389

Kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas antara masyarakat Jawa dan luar Jawa merupakan persoalan serius yang melanggengkan ketidakadilan sistemis. Di Pulau Jawa, daerah perkotaan mendapatkan manfaat dari pendidikan tinggi yang lengkap, dosen yang berkualitas, dan sumber daya pendidikan lainnya yang melimpah, sedangkan di daerah pedesaan dan terpencil sering kali mengalami hal yang sebaliknya. Para peneliti telah menyoroti isu ketidakadilan dalam pendidikan dari konteks, di antaranya, kurikulum, fasilitas dan kualitas dosen. Namun, tidak banyak yang melihat isu ketidakadilan ini dalam konteks program magang. Itulah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini. Fokus kajiannya adalah pada perbedaan kinerja mahasiswa Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) dari perguruan tinggi dalam dan luar Pulau Jawa, dengan pendekatan kuantitatif. Rubrik penilaian kinerja mahasiswa disusun oleh Tim MBKM instansi tempat magang yang meliputi student log book, tes akademik, formulir observasi, artikel, dan presentasi. Penilaian dilakukan oleh para mentor yang telah dilatih. Data penelitian berasal dari 144 mahasiswa baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di dalam dan luar Pulau Jawa. 120 mahasiswa dari Jawa dan 24 dari luar Jawa. Uji independent T-test dilakukan untuk melihat perbedaan signifikan kinerja magang mahasiswa di DPR RI. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan nilai akhir yang signifikan antara kinerja magang mahasiswa yang berasal dari universitas di dalam dan di luar Pulau Jawa, dibandingkan dengan mahasiswa yang mengikuti program magang dari universitas di dalam Pulau Jawa. Penelitian ini menyoroti disparitas kualitas pendidikan dilihat dari program magang. Kajian ini merekomendasikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI untuk menghasilkan kebijakan afirmatif bagi mahasiswa luar pulau Jawa termasuk kebijakan program magang.AbstractThe disparity in access to quality education between regions within Java and those outside it perpetuates systemic inequality. While urban areas in Java benefit from comprehensive higher education, skilled faculty, and ample resources, students in non-Java regions often face significant limitations. This study uniquely examines this educational inequality through the lens of student performance in the Merdeka Campus’s Certified Internship Program (MBKM), comparing students from universities within Java to those outside. Using a quantitative approach, the research analyzed the internship performance of 144 students—120 from Java and 24 from outside Java—based on a performance rubric developed by the MBKM Team at their respective internship institutions. This rubric includes assessments from student logbooks, academic tests, observation forms, article papers, and presentations. Evaluations were conducted by trained mentors, and an independent t-test was applied to identify performance differences. Results indicated a significant disparity in final scores, with students from Java-based universities outperforming those from outside Java. This study highlights the need to address educational disparities in internship performance and recommends affirmative policies from the Ministry of Higher Education, Science, and Technology to support students from outside Java, particularly in internship programs.

The Challenges of Unique Poverty Alleviation Policies in Banten and Yogyakarta Jati, Wasisto Raharjo
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4450

Poverty remains a persistent challenge nationally and subnationally. Reliance on ineffective grants fuels poverty. This study analyzes innovative poverty alleviation policies in Banten and Yogyakarta, focusing on inter-branch interactions. Collaboration is key to creating better joint policies and maintaining parliamentary oversight of the government’s programs. The purpose of this study is to outline the challenges and factors that influence the success of innovative policies in both regions. This study uses a qualitative approach and a comparative case study design. Data were collected through in-depth interviews, in-depth fieldwork, focus group discussions (FGDs), and document analysis conducted between 2015 and 2017, and analyzed using a deductive thematic approach. The results of this study show that poverty alleviation approaches should be tailored based on thematic analysis of each region. This study suggests a best practice approach to evaluate policy effectiveness. Therefore, this study recommends that the DPR RI collaborate with the government for optimal policy implementation. In addition, the DPR RI needs to promote poverty-related legislation, conduct cross-sectoral and cross-actor oversight, and/or reform the poverty budget mechanism.

Determinan Kejadian Stunting pada Anak di Bawah Lima Tahun di Provinsi Sulawesi Tengah Ningsi, Ningsi; Sudikno, Sudikno; Nurjanah, Made Agus; Gunawan, Gunawan
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4310

Stunting terjadi akibat kekurangan gizi jangka panjang yang menyebabkan defisit energi, protein, dan zat gizi mikro, sehingga mengganggu perkembangan fisik dan mental anak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stunting pada anak di bawah lima tahun (balita) di Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Sampel terdiri dari 1.351 anak usia 0–59 bulan. Analisis multivariat menunjukkan bahwa determinan stunting adalah jenis kelamin, usia balita, kepemilikan buku kesehatan ibu dan anak (KIA), tinggi badan ibu, indeks massa tubuh (IMT) ayah, tempat persalinan, dan perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) ibu (p-value < 0,05). Hasil penelitian ini diharapkan mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Komisi IX, dalam mengawasi kebijakan penanganan stunting dengan fokus pada faktor utama penyebabnya. Upaya yang perlu ditingkatkan meliputi edukasi gizi bagi ibu, kemudahan akses layanan kesehatan, dan perbaikan ekonomi keluarga. Selain itu, pelayanan stunting harus terus diperbaiki untuk menjamin tumbuh kembang anak optimal.

Pemetaan Arah Riset Global tentang Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Implikasinya bagi Kebijakan Nasional Azizah, Ghina Fitri; Anwar, Rully Khairul; Winoto, Yunus
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4779

Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan isu global multidimensi yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah menjadi perhatian banyak pihak, kebijakan pengentasannya sering kali belum sepenuhnya berbasis pada bukti ilmiah yang komprehensif. Dalam konteks ini, memahami arah dan tren riset global mengenai kemiskinan dan kesejahteraan sosial menjadi krusial sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis tren riset global di bidang tersebut, serta mengevaluasi posisi dan kontribusi Indonesia dalam diskursus akademik internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode bibliometrik dan menganalisis 108 artikel ilmiah terindeks Scopus untuk menelusuri pola kolaborasi, kutipan, dan perkembangan tema dalam riset global terkait isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengaruh signifikan dalam literatur global, dengan jumlah sitasi yang tinggi dan kolaborasi interdisiplin yang menonjol dibandingkan dengan negara lain. Namun, tema riset yang berkembang masih bersifat umum dan belum banyak mencerminkan tantangan spesifik, seperti ketimpangan wilayah dan keterbatasan akses layanan dasar. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan kontribusi nasional dalam riset yang lebih kontekstual dan relevan terhadap kebutuhan kebijakan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar para pemangku kepentingan memperkuat kebijakan berbasis data, meningkatkan kemitraan riset, dan memprioritaskan program pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam hal ini, DPR RI perlu memperkuat ketiga fungsi utamanya berbasis riset, serta memprioritaskan kebijakan sosial yang berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan.

Challenges and Impacts of Social Inclusion Libraries on Literacy in South Bengkulu Hamudy, Moh Ilham A; Rifki, M Saidi; Hayuningtyas, Mukhlisha
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4681

This study aims to analyze the challenges and impacts of the Social Inclusion-Based Library Transformation Program (TPBIS) on literacy development in South Bengkulu. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that TPBIS activities often lack alignment with the program’s core objectives, are implemented without strategic planning, and fail to reach diverse community groups. These shortcomings have contributed to low scores in the Community Literacy Development Index and Reading Interest Level. Key challenges include inadequate planning, limited budget, and weak cross-sectoral coordination. Therefore, a clearer understanding of TPBIS objectives, a comprehensive analysis of community needs, and stronger institutional collaboration are necessary to improve program effectiveness and accountability. In this context, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), through Commission X, plays a strategic role in ensuring policy effectiveness by overseeing the implementation of TPBIS or similar programs, particularly in ensuring accountability and responsiveness to local needs. Furthermore, DPR RI is expected to encourage increased budget allocations for improving library infrastructure, developing human resource capacity, and fostering synergy among ministries and institutions to support inclusive and sustainable national literacy development.

Peran Tuas Kebijakan dalam Institutional Bricolage Pekerja Migran Indonesia Semi-Skilled Malaysia untuk Pemenuhan Gizi Yovani, Nadia; Ompusunggu, Viena Trixia; Surbakti, Krismanta; Khayriyah, Aqilah; Putri, Virna Gustya; Fadilla, Reza Rizki
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4856

Migrasi tenaga kerja lintas negara telah lama menjadi fenomena global. Namun, pemenuhan gizi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adaptasi PMI semi-terampil di Malaysia dalam memenuhi kebutuhan gizi dengan menggunakan konsep cognitive frame dan institutional bricolage dari Jens Beckert. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan text network analysis (TNA), wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan photovoice pada Oktober 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman PMI tentang gizi lebih banyak dibentuk oleh jaringan sosial sesama pekerja migran dan rekan kerja/kuliah daripada institusi formal seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kondisi ini memunculkan fenomena institutional bricolage, melalui solusi mandiri untuk masalah gizi dan berbagi informasi nutrisi melalui komunitasnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog konstruktif antara DPR RI dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) mengenai pemenuhan hak pangan bagi PMI, legalisasi kebijakan pengurangan harga bahan makanan, revisi regulasi bilateral Indonesia dan Malaysia, serta pelatihan gizi berbasis komunitas dengan PPI sebagai mediator. Temuan dan rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil PMI melalui advokasi lintas komisi di DPR RI, yaitu Komisi II, Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi IX.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email jurnaldprri@gmail.com

Phone +6287839712686

Journal Mail Official jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA