Garuda - Garba Rujukan Digital

Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Mayesti, Sabila Amelia; Zaid Alfauza Marpaung
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12286

This study aims to analyze acts of vigilantism from the perspective of Indonesian criminal law, with a focus on normative foundations and legal implications. Vigilantism, where individuals or communities commit violence against alleged offenders without due legal process, constitutes a violation of human rights and remains prevalent in Indonesia. This phenomenon is important to examine as it undermines the legitimacy of the criminal justice system and violates fundamental legal principles, such as the principle of legality and due process of law. The urgency of this study lies in the reality that acts of vigilantism not only contravene the rule of law but also reflect a crisis of public trust in law enforcement institutions. This research employs a normative legal method with a statutory approach. The study finds that although vigilantism is not explicitly addressed in statutory law, the KUHP and KUHAP contain sufficient legal instruments to prosecute such acts, including articles on assault, murder, and conspiracy. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of these criminal provisions and its emphasis on upholding the presumption of innocence and the constitutional rights of citizens. The findings indicate that vigilantism is a criminal act that cannot be justified under any circumstances and perpetuates a cycle of violence and erodes public trust in the formal legal system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan main hakim sendiri dari perspektif hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada dasar normatif dan implikasi yuridisnya. Tindakan main hakim sendiri, yakni ketika masyarakat melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum yang sah, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini penting dikaji karena berdampak pada legitimasi sistem peradilan pidana dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum dasar, seperti asas legalitas dan due process of law. Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa praktik main hakim sendiri tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tindakan main hakim sendiri tidak disebut secara eksplisit, KUHP dan KUHAP memiliki cukup instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya, seperti pasal-pasal tentang penganiayaan, pembunuhan, dan persekongkolan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pasal-pasal pidana tersebut serta penekanan pada pentingnya menegakkan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apa pun, dan justru memperkuat siklus kekerasan serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang sah.

Perlindungan Hukum Bagi Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Aini Widya Utami; Putri Eka Ramadhani Batubara
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12364

This study examines the forms of legal protection and legal remedies available to prospective Umrah pilgrims following the revocation of licenses of Umrah Travel Organizers (PPIU) by the Ministry of Religious Affairs. The problem arises from the growing number of cases where pilgrims had fully paid for Umrah services but were not departed, such as in the case of PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri. The license revocation has caused legal uncertainty, a lack of accountability, and financial harm to affected pilgrims. This research highlights the urgency of providing effective legal protection for prospective pilgrims who are placed in a vulnerable position due to the failure of the organizers to fulfill their obligations. Using a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, this study finds that the affected pilgrims maintain a strong legal position based on civil law principles. Legal protection can be pursued through compensation claims, refund requests, and official complaints submitted to regulatory authorities. Legal remedies available include non-litigation efforts such as mediation, as well as litigation in the form of civil lawsuits, criminal reports, and class action lawsuits. This research contributes to filling the gap in post-license revocation consumer protection mechanisms in the legal framework of religious-based travel. It strengthens the theoretical understanding of civil liability and offers practical insights to improve regulatory safeguards and legal recovery channels for victims. This research provides a concrete contribution in encouraging comprehensive and sustainable improvements in regulations and protection systems for Umrah pilgrims in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum diterapkan serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh calon jemaah umrah pasca pencabutan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kementerian Agama. Latar belakang masalah ini muncul dari banyaknya kasus dimana calon jemaah telah melakukan pembayaran secara penuh, namun tidak diberangkatkan hingga akhirnya izin operasional PPIU dicabut, seperti yang terjadi pada PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri. Kondisi ini menimbulkan kekosongan tanggung jawab, ketidakpastian hukum, serta kerugian yang menimpa jemaah sebagai konsumen jasa keagamaan. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya perlindungan hukum yang efektif terhadap jemaah dalam posisi rentan akibat terputusnya mekanisme pertanggungjawaban setelah pencabutan izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengandalkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan studi kasus. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang mengkaji perlindungan hukum terhadap calon jemaah yang telah melakukan pembayaran namun belum diberangkatkan, khususnya pasca pencabutan izin PPIU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon jemaah memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut haknya berdasarkan prinsip perikatan dalam hukum perdata. Perlindungan hukum dapat diberikan melalui jalur ganti rugi, pengembalian dana, serta pengaduan ke otoritas berwenang. Selain itu upaya hukum yang tersedia bagi jemaah mencakup penyelesaian nonlitigasi seperti mediasi, serta litigasi melalui gugatan pidana, gugatan perdata, termasuk gugatan kelompok (class action). Peran aktif pemerintah dalam pengawasan dan pemulihan hak-hak jemaah menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Penelitian ini memberikan kontribusi konkret dalam mendorong perbaikan regulasi dan sistem perlindungan jemaah umrah di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Rahadina, Virda Ayu; Ratna, Edith
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.10931

This research aims to determine the enforcement of forestry law in the administrative aspect in Indonesia and the role of the Ministry of Environment and Forestry in addressing the issue of forest and land fires in Indonesia which have an impact on environmental destruction because land is cleared, that forest fires will cause pollution and forest damage. The challenges and obstacles in carrying out supervision and enforcement that arise are funding and human resource factors, lack of public awareness, and how law enforcement officers act. Earth water and all natural resources are the pillars of the economy in Indonesia with an understanding of togetherness and family where according to Article 33 paragraph (3) control is held by the state for the prosperity of society, not individuals. This research uses a normative juridical approach, examining the applicable laws and regulations as well as their implementation in society through a descriptive-analytical presentation and data collection. Forestry Law No. 41/1999 and Law No. 39/2014 is a forest empowerment regulation in Indonesia to protect the plantation sector. In this case, the Ministry of Environment and Forestry filed a lawsuit for compensation and took action against the perpetrators of forest fires and environmental degradation with administrative fines against PT RKA and PT ABS. Provisions in the regulations limit forest use which leads to forest destruction by corporations with the application of criminal sanctions for violators as a measure for law enforcement and forest conservation in the future. The novelty of this research is that it discusses the administrative law side. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum kehutanan dalam aspek administrasi di Indonesia dan peran KLHK dalam menyikapi persoalan kebakaran kawasan hutan dan lahan tanah di Indonesia yang berdampak pada peluluhlantahan lingkungan hidup dengan alasan pembukaan area lahan, bahwa kebakaran hutan akan menimbulkan pencemaran serta kerusakan hutan. Tantangan dan hambatan dalam menjalankan pengawasan dan penegakan yang muncul ada pada faktor dana maupun SDM, kurangnya kepedulian masyarakat serta bagaimana aparat penegak hukum dalam bertindak. Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam sebagai tonggak perekonomian di Indonesia dengan paham kebersamaan dan kekeluarga dimana menurut Pasal 33 ayat (3) penguasaannya dipegang oleh negara guna kemakmuran masyarakat, bukan perseorangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, mengkaji ketentuan dan peraturan yang berlaku serta penerapannya di masyarakat dengan bentuk sajian deskriptif analitis serta menggunakan pengumpulan data. UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU No. 39/2014 adalah regulasi pemberdayaan hutan di Indonesia untuk melindungi sektor perkebunan. KLHK pada kasus ini mengajukan gugatan ganti rugi dan menindak pelaku kebakaran hutan serta degradasi lingkungan dengan sanksi denda administratif terhadap PT RKA dan PT ABS. Ketentuan dalam regulasi pembatasan pemanfaatan hutan yg mengarah pada kerusakan hutan oleh korporasi dengan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar sebagai langkah penegakan hukum dan pelestarian hutan di masa depan. Kebaruan dalam penelitian ini adalah membahas terkait sisi hukum administrasinya.

Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal Rachelninta, Nathasya Irish; Sulastri, Sulastri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11113

This study aims to analyze the implementation of women's inheritance rights within the patrilineal customary system of Karo ethnic group and the judicial considerations based on the Medan High Court Decision No. 400/Pdt.2023/PT MDN. The urgency of this research lies in harmonizing legal pluralism, particularly the role of judges in inheritance cases and their impact on the development of customary law and gender equality for Karo women and the community. This study employs a normative juridical method to examine the application of customary inheritance law in the distribution of inheritance assets through judicial decisions. The novelty of this research expands on an analysis of the implementation of Karo customary inheritance law in relation to gender equality within civil inheritance law. It refers to the inheritance rights of Karo women in actual cases, distinguishing it from other studies that discuss Karo customary inheritance law or court case resolutions in a purely regulatory manner. The findings reveal that the implementation of Karo women's inheritance rights is reflected in court decisions, where women receive a share, albeit smaller than men, due to differences in rights and obligations. Judges consider customary law as the closest legal framework for the family while also taking gender justice into account by accommodating the inheritance rights of Karo women. The application of Karo customary inheritance law in asset distribution continues to uphold gender fairness for Karo women. This study is expected to contribute both practically and theoretically to the enforcement of a just customary inheritance law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal, yakni suku Karo, serta pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt.2023/PT MDN. Urgensi penelitian berpusat pada harmonisasi dalam pluralisme hukum, terlebih peran Hakim dalam perkara yang berdampak pada perkembangan hukum adat serta prinsip kesetaraan gender berkeadilan bagi perempuan Karo juga masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk membahas penerapan hukum waris adat dalam pembagian harta waris lewat putusan Hakim. Kebaharuan penelitian memperluas analisis penerapan hukum waris adat Karo dengan kesetaraan gender di dalam hukum waris perdata, mengacu pada hak waris perempuan Karo pada kasus aktual, berbeda dengan penelitian lainnya yang membahas hukum waris adat Karo sebatas regulatif saja. Hasil penelitian menjelaskan implementasi hak waris perempuan Karo tercermin dalam putusan, di mana bagian perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki karena perbedaan hak dan kewajiban, serta pertimbangan Hakim merujuk pada pembagian sesuai hukum waris adat sebagai hukum terdekat keluarga, memperhatikan keadilan gender melalui akomodasi akan hak waris perempuan Karo yang diakui. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis juga teoretis dalam penegakan hukum waris adat yang berkeadilan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di Indonesia Irawan, Dhenisa Oktavia; Tantimin, Tantimin; Situmeang, Ampuan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11297

The pharmaceutical industry as a business entity must fulfill the right to health, especially for children. However, the Acute Kidney Injury (AKI) case in Indonesian children, with 324 cases in less than a year, indicates a violation of children's right to health and life. Court findings reveal systematic and widespread gross human rights violations, making the pharmaceutical industry involved accountable. This study aims to examine the fulfillment of elements of gross human rights violations by the pharmaceutical industry in producing contaminated drugs containing hazardous and toxic substances, as well as the burden of corporate criminal liability. This research employs a normative legal research method with a statutory approach, analyzing several legal regulations. The findings indicate that corporate actions fulfill the elements of crimes against humanity under the Human Rights Court Law, making them criminally liable. However, individual criminal responsibility remains a challenge in corporate accountability. Therefore, legal reforms are needed to strengthen pharmaceutical oversight and establish more effective corporate sanctions, such as fines as the primary penalty, business license suspension or revocation, and additional sanctions like confiscation of profits from criminal acts, corporate dissolution, and banning executives from establishing new companies in the same field. Industri farmasi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan, terutama bagi anak-anak. Namun, kasus Gangguan Ginjal Akut (AKI) pada anak di Indonesia dengan 324 kasus dalam waktu kurang dari setahun menunjukkan adanya pelanggaran hak kesehatan dan hak hidup anak. Fakta persidangan mengungkap adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang bersifat sistematis dan meluas, sehingga industri farmasi yang terlibat harus bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemenuhan unsur-unsur pelanggaran HAM berat oleh industri farmasi dalam memproduksi obat-obatan yang terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun serta bagaimana beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan penelitian perundangan-undangan yang mengkaji beberapa peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan korporasi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU Pengadilan HAM sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, masih terdapat hambatan dalam menegakkan hukum terhadap korporasi. Namun, prinsip pertanggungjawaban pidana individu menjadi hambatan dalam menegakkan hukum terhadap korporasi. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan hukum untuk memperkuat pengawasan farmasi serta menetapkan pidana korporasi yang lebih efektif, seperti pidana denda sebagai pidana utama, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembubaran korporasi, dan larangan bagi pengurus korporasi untuk mendirikan perusahaan baru di bidang yang sama.

Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum Perjanjian Arisan Online Secara Lisan Pada Media Sosial Facebook Rifayandhi, Muhamad Hanif
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11327

The urgency of this research is to inform the public that arisan online agreements are a form of legal action in the electronic realm that can be held accountable. Arisan online is highly important because human life today is closely tied to the virtual world, which will provide society with deeper knowledge about electronic transactions in the form of arisan online. The research approach is normative juridical. This study's novelty lies in discussing the importance of specific regulations for arisan online orally, which often occur with technological advancements and are usually conducted directly or in writing based on the Civil Code and the UU ITE. This study offers novelty by discussing the importance of specific regulations for arisan online, which are currently conducted verbally due to technological advancements. Previously, arisan was predominantly carried out in person and in written form. This is based on the Indonesian Civil Code and the UU ITE. The legal consequences of default in arisan online agreement include compensation (Article 1243 of the Civil Code), cancellation o(Article 1266 of the Civil Code), and payment of court fees if the case is brought to court (Article 181, paragraph 1 of the H.I.R.). By understanding these two aspects, this study provides input for legal practitioners in the field of electronic transactions and enhances the development of legal knowledge, particularly civil law. Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum perjanjian arisan online dan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian arisan online dikaitkan KUHPerdata dan UU ITE. Perjanjian arisan online merupakan kegiatan yang sedang digemari oleh semua golongan. Pada awalnya arisan dilakukan secara tatap muka, seiring dengan perkembangan teknologi arisan dapat dilakukan secara online, namun seringkali terjadi wanprestasi. Urgensi penelitian ini adalah masyarakat dapat mengetahui bahwa praktik arisan online merupakan salah satu perbuatan hukum dalam lingkup elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Arisan online memiliki urgensi yang sangat penting karena kehidupan manusia pada saat ini sangat berkaitan erat dengan dunia virtual sehingga akan memberikan pengetahuan baru yang lebih mendalam mengenai kegiatan transaksi elektronik berupa arisan online pada masyarakat. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu membahas mengenai pentingnya regulasi khusus dalam praktik arisan online saat ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi yang biasanya dilakukan secara langsung dan secara tertulis dengan didasari KUHPerdata dan UU ITE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian arisan online yang dilakukan melalui sistem elektronik adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dengan memenuhi syarat sah dan unsur perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 15 ayat 1 UU ITE. Akibat hukum apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian arisan online meliputi ganti rugi (1243 KUHPerdata), pembatalan perjanjian (1266 KUHPerdata), dan pembayaran biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (181 ayat 1 H.I.R.). Diketahuinya kedua hal tersebut memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam lingkup transaksi elektronik dan menambah pemahaman pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Urgensi Sertifikat Keandalan Privasi Dalam Menghadapi Kebocoran Data Pribadi Savitri, Zandra Azelia; Amirulloh, Muhamad; Susanto, Mei
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11385

This study examines the urgency of privacy reliability certificates in addressing the increasing prevalence of personal data breaches due to the rapid advancement of information and communication technology. In Indonesia, data breaches have significantly increased, with nearly 160 million personal data records exposed since 2004. These breaches have severe consequences, including identity theft and declining public trust in electronic systems. Although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection has been enacted, its implementation and data security mechanisms remain suboptimal. This research adopts a normative juridical approach to analyze the legal standing of privacy reliability certificates under Law No. 20 of 2014 on Standardization and Conformity Assessment, as well as the legal obligations of electronic system operators in ensuring data security. The findings reveal that privacy reliability certificates are not yet mandatory for non-strategic electronic system operators in Indonesia, unlike in developed countries where similar certifications are required to enhance cybersecurity. The government should accelerate the adoption of privacy reliability certificates as a national standard (SNI) to strengthen personal data protection, increase transparency, and provide legal certainty for electronic system operators and users. Penelitian ini mengkaji urgensi sertifikat keandalan privasi dalam mengatasi kebocoran data pribadi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, kasus kebocoran data telah meningkat secara signifikan, dengan hampir 160 juta data pribadi terekspos sejak 2004. Hal ini berdampak serius terhadap individu dan bisnis, termasuk risiko pencurian identitas dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem elektronik. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diberlakukan, implementasi regulasi dan mekanisme perlindungan masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kedudukan hukum sertifikat keandalan privasi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik dalam menerapkan standar keamanan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat keandalan privasi belum menjadi persyaratan wajib bagi operator sistem elektronik non-strategis di Indonesia, berbeda dengan praktik di negara-negara maju yang telah mewajibkan sertifikasi serupa untuk meningkatkan keamanan siber. Diperlukan percepatan adopsi sertifikat keandalan privasi sebagai standar nasional (SNI) untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih kuat, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dan pengguna.

Perlindungan Hukum Pemanfaatan Tanaman Lahan Basah Sebagai Kerajinan Berdaya Guna Bagi Masyarakat Lokal Kalimantan Selatan Indah Ramadhany; Risni Ristiawati; Cindyva Thalia Mustika
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.11561

The purpose of this study is to examine the existing regulations related to the role of the South Kalimantan Regional Government in developing a system to assist local communities in managing and utilizing wetland plants in an economically valuable and environmentally sustainable manner, based on regional autonomy policies under Law No. 23/2014 on Regional Government and its amendments. Currently, the South Kalimantan Provincial Regulation No. 7/2023 on Creative Economy Development serves as the reference for fostering business actors in South Kalimantan, which only provides general provisions on creative economy development with an emphasis on environmental sustainability and local wisdom. However, there is no specific regulation that provides legal certainty and protection for the management and utilization of wetland plants, including local crafts based on these resources. This study employs a normative legal research method, which involves a process of finding legal rules, principles, or doctrines to address the legal issue of regulatory gaps. This research is prescriptive in nature, aiming to answer the legal issue raised by using arguments, theories, and new concepts as a prescription for solving the problem, thereby providing concrete recommendations for the development of regulations related to the management and utilization of wetland plants in South Kalimantan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi yang ada terkait peran Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam membentuk sistem untuk membantu masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan, berdasarkan kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Saat ini, acuan pembinaan pelaku usaha di Kalimantan Selatan adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang hanya mengatur secara umum tentang ekonomi kreatif dengan pengembangan yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal. Namun, belum ada peraturan khusus yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara spesifik terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah, termasuk kerajinan lokal yang berbasis pada sumber daya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan regulasi, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yaitu kekosongan hukum. Dengan sifat preskriptif, penelitian ini bertujuan memberikan solusi melalui argumentasi, teori, dan konsep baru untuk mengatasi masalah hukum yang ada., sehingga memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah di Kalimantan Selatan.

Penerapan KPBU Skala Kecil dengan Sistem Dana Bagi Hasil Dalam Perkebunan Sawit: Pembaharuan Kerjasama Kemitraan Petani Kurdi Kurdi; Cut Zulfahnur Syafitri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.11777

The utilization of the Palm Oil Revenue Sharing Fund (DBH) by local governments often faces efficiency constraints and fiscal limitations, while private participation in supporting infrastructure development is still low. This research aims to analyze the utilization of Palm Oil DBH through the Small Scale Public Private Partnership (PPP) scheme as an innovative financing model to improve budget efficiency and ensure quality and sustainable infrastructure development. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze the legal basis and effectiveness of this scheme. The results show that despite having a strong legal foundation, the implementation of Small Scale PPP is hampered by a regulatory vacuum related to clear project boundaries. However, by utilizing DBH Sawit as the source of Availability Payment (AP), this scheme has the potential to accelerate project realization, increase investment, and strengthen local financial governance and accountability. Therefore, this study recommends that the central government immediately improve the regulation of Small Scale PPP to provide legal certainty, and for local governments to improve institutional capacity in preparing and managing projects with this scheme, in order to optimize the utilization of Palm Oil DBH to support sustainable regional development. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit oleh pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala efisiensi dan keterbatasan fiskal, sementara partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pendukung masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan DBH Sawit melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil sebagai model pembiayaan inovatif untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis dasar hukum serta efektivitas skema ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, penerapan KPBU Skala Kecil terhambat oleh kekosongan regulasi terkait batasan proyek yang jelas. Namun, dengan memanfaatkan DBH Sawit sebagai sumber pembayaran Availability Payment (AP), skema ini berpotensi mempercepat realisasi proyek, meningkatkan investasi, serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah pusat untuk segera menyempurnakan regulasi KPBU Skala Kecil guna memberikan kepastian hukum, dan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mempersiapkan serta mengelola proyek dengan skema ini, demi optimalisasi pemanfaatan DBH Sawit untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah Indrisa, Echa; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.11792

The purpose of this study is to analyze unregistered adoption from a maqashid sharia perspective. This is done because society still practices unregistered adoption based on court orders. Unregistered adoption can lead to legal issues and child protection concerns. This article employs normative legal research using secondary data from literature review. Data analysis was conducted through a conceptual approach utilizing the maqashid sharia theory. The results show that Islamic law does not prohibit adopting a child as long as it does not change the child's status to that of a biological child of the adoptive parents. Adoption must be accompanied by registration. Unregistered adoption contradicts maqashid sharia because it does not fulfill al-kulliyat al-khamsah. Registration is not only an administrative requirement but also essential for legal protection according to maqashid sharia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengangkatan anak tanpa pencatatan perspektif maqashid syariah. Hal ini dilakukan karena di masyarakat masih ditemukan praktik pengangkatan anak tanpa pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan dapat menimbulkan masalah hukum dan perlindungan anak. Jenis penelitian dalam artikel ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan teori maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan hukum Islam tidak melarang seseorang melakukan pengangkatan anak selama tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak harus disertai pencatatan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan bertentangan dengan maqashid syariah karena tidak memenuhi al-kulliyat al-khamsah. Pencatatan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga syarat perlindungan hukum sesuai maqashid syariah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA