Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum Lelang Negara Angreinni Angreinni; Zaenal Arifin; Albertus Heru Nuswanto; Muhammad Iftar Aryaputra; Putri Haliza Yuniar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13474

This study aims to analyze the role of the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) in ensuring fair auction implementation from regulatory, procedural, and stakeholder-protection perspectives. The research is motivated by the persistence of auction disputes, participant dissatisfaction, and negative perceptions regarding transparency and accountability in state auction practices. Previous studies have primarily examined auction procedures, transparency, or protection of specific parties in isolation, and therefore have not provided a comprehensive analysis of KPKNL as an institutional actor that integrates legal certainty, legal protection, and substantive fairness throughout the auction process. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by analysis of primary and secondary legal materials as well as secondary empirical data on auction practices. The findings indicate that KPKNL plays a strategic role as a technical regulator, process facilitator, and guarantor of compliance with transparency, accountability, and legal protection principles for all stakeholders. However, the effectiveness of these functions remains limited by challenges in public outreach, information technology utilization, and complaint-handling mechanisms. Academically, this study contributes to a more integrated understanding of KPKNL’s institutional function in ensuring auction fairness. Practically, it highlights the need to strengthen institutional capacity, enhance auction digitalization, and refine regulatory frameworks to improve governance quality and public trust in state auction systems. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam menjamin pelaksanaan lelang yang berkeadilan dari aspek regulasi, prosedur, dan perlindungan para pihak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya sengketa lelang, ketidakpuasan peserta, serta persepsi negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan lelang negara. Kajian terdahulu umumnya menelaah prosedur lelang, transparansi, atau perlindungan pihak tertentu secara parsial, sehingga belum memberikan analisis komprehensif mengenai peran KPKNL sebagai institusi yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan substantif dalam keseluruhan tahapan lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, serta data empiris sekunder mengenai praktik pelaksanaan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPKNL memiliki peran strategis sebagai regulator teknis, fasilitator proses, dan penjamin kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala pada aspek sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan mekanisme pengaduan. Secara akademik, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai fungsi kelembagaan KPKNL dalam kerangka keadilan lelang yang terintegrasi. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi lelang, dan penyempurnaan regulasi guna meningkatkan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap lelang negara.

Strategi Polri dalam Penegakan Hukum Humanis untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik di Kepulauan Riau Ryan Lubis; Alwan Hadiyanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13508

This study aims to analyze the strategy of the Indonesian National Police in implementing humane law enforcement as an effort to increase public trust in the Riau Islands and to identify challenges that affect institutional legitimacy. Although studies on humane law and public trust have developed, research that integrates Lawrence M. Friedman's legal system theory with the border region context and implementation at the regional police level is still limited. The urgency of this research is based on the declining level of public trust in the police, even though this institution is the main gateway in the scriminal justice system. The research uses a normative-empirical method with a legislative, conceptual, and case approach, supported by interviews and institutional documents. The results show that strategies such as dialogic patrols, procedural transparency, and the application of restorative justice can improve police-community relations, but their impact on increasing public trust is still partial due to structural resistance, hierarchical organizational culture, and the dynamics of public opinion in the media. In conclusion, police legitimacy is not only determined by formal legality, but also by the harmony between legal structure, legal substance, and legal culture. The novelty of this research lies in the integration of Friedman's legal system theory with the characteristics of border areas and an implementative analysis at the provincial police level as a structural actor that interacts directly with the community. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerapkan penegakan hukum yang humanis sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik di Kepulauan Riau serta mengidentifikasi tantangan yang memengaruhi legitimasi institusional. Meskipun kajian mengenai hukum humanis dan kepercayaan publik telah berkembang, penelitian yang mengintegrasikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan konteks wilayah perbatasan serta implementasi pada tingkat Kepolisian Daerah masih terbatas. Urgensi penelitian ini didasarkan pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian, padahal institusi ini merupakan gerbang utama dalam sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung wawancara serta dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi seperti patroli dialogis, transparansi prosedural, dan penerapan restorative justice mampu memperbaiki relasi polisi–masyarakat, namun dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan publik masih parsial akibat resistensi struktural, budaya organisasi yang hierarkis, serta dinamika opini publik di media. Kesimpulannya, legitimasi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi oleh keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori sistem hukum Friedman dengan karakteristik wilayah perbatasan serta analisis implementatif pada level Polda sebagai aktor struktural yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin di Indonesia Chikita Murti Wiliyandari; Rachmi Sulistyarini; R. Imam Rahmat Sjafi'i
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13573

This study aims to analyze the legal implications of the relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, particularly in relation to inheritance rights following Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research addresses the normative tension between civil law recognition of paternity and the concept of lineage (nasab) within Indonesia’s plural legal system. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study examines legal materials and judicial practices. The findings indicate that while the Constitutional Court decision expands civil recognition based on biological proof, it does not fully harmonize with inheritance regimes, especially within Islamic law, resulting in legal uncertainty, inconsistent judicial interpretation, and administrative barriers in inheritance processes. Therefore, the effectiveness of legal protection for children born out of wedlock depends on regulatory harmonization and consistent legal interpretation. The novelty of this study lies in its systematic analysis of the unresolved normative conflict between civil relationship and lineage concepts and its practical implications for inheritance law, offering a conceptual framework for legal harmonization to ensure certainty and justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya, khususnya terkait hak waris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan normatif antara pengakuan hubungan keperdataan dan konsep nasab dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memperluas pengakuan hubungan keperdataan berbasis pembuktian biologis, namun belum sepenuhnya terharmonisasi dengan sistem kewarisan, khususnya dalam hukum Islam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi putusan hakim, serta hambatan administratif dalam praktik kewarisan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan keseragaman penafsiran hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sistematis terhadap konflik normatif antara hubungan keperdataan dan nasab serta implikasi praktisnya dalam hukum kewarisan, yang menghasilkan kerangka konseptual untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Investasi Pulau Rempang Eka Binaria Manullang; Shelvi Rusdiana; Ampuan Situmeang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13614

This study aims to analyze the application of the principle of legal certainty in the Rempang investment conflict and to assess whether the relocation policy complies with the state’s constitutional obligation to protect human rights. The urgency of this research lies in the existing research gap, as previous studies have generally addressed agrarian conflicts or human rights violations in a descriptive or sectoral manner without systematically integrating legal certainty theory, the concept of the rule of law (rechtsstaat), and constitutional human rights obligations in analyzing national strategic investment conflicts. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials and policy documents. The findings reveal that the implementation of legal certainty in the Rempang case remains substantively deficient due to inconsistencies between norms and practice, the dominance of economic utility over justice and legal certainty, and weak, meaningful participation prior to project implementation. The study further demonstrates that the absence of substantive legal certainty increases social conflict and investment risk. The novelty of this research lies in positioning legal certainty as a determinant variable of development legitimacy within national strategic investment conflicts. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dalam konflik investasi di Rempang serta menilai kesesuaian kebijakan relokasi dengan kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan hak asasi manusia. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kekosongan kajian yang secara integratif menguji konflik investasi strategis nasional melalui sintesis teori kepastian hukum Gustav Radbruch, konsep negara hukum (rechtsstaat), dan kewajiban konstitusional perlindungan HAM, karena studi terdahulu cenderung bersifat normatif-deskriptif atau sektoral. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, berbasis analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam kasus Rempang belum mencapai derajat substantif karena terdapat inkonsistensi antara norma dan praktik, dominasi orientasi kemanfaatan ekonomi atas keadilan dan kepastian hukum, serta lemahnya mekanisme partisipasi bermakna sebelum implementasi proyek. Temuan ini menegaskan bahwa defisit kepastian hukum justru meningkatkan risiko konflik sosial dan ketidakstabilan investasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi analisis yang menempatkan kepastian hukum sebagai variabel determinan legitimasi pembangunan dalam konflik investasi strategis nasional.

Model Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Maqashid Syariah:Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Kebijakan Pariwisata Indonesia Nuzulul Unsiyah; khoirun; Ahmad; Shofiyun
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13635

This study aims to construct an integrative legal model for halal tourism development based on maqashid al-shariah within Indonesia’s tourism regulatory framework. The rapid expansion of halal tourism, driven by increasing global Muslim travel demand, has not been accompanied by a harmonized and comprehensive legal system, resulting in fragmented policies and potential legal uncertainty. This research employs a normative-juridical method using conceptual and statutory approaches by analyzing national tourism regulations, DSN-MUI fatwas, and relevant scholarly literature. The findings reveal that existing regulations have not explicitly incorporated the protection of religion, life, intellect, lineage, and property as core principles in halal tourism governance. This study proposes an integrative model grounded in four pillars: regulatory harmonization, national standardization, multi-stakeholder synergy, and sustainability orientation. The novelty of this research lies in the systematic integration of maqashid al-shariah principles with national legal frameworks as an applicable normative model rather than a merely descriptive approach. The study contributes theoretically by strengthening maqashid al-shariah as a normative and evaluative framework in tourism law, and practically by offering policy recommendations to enhance legal certainty, service standards, and global competitiveness of Indonesia’s halal tourism sector. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model hukum integratif dalam pengembangan pariwisata halal berbasis maqashid syariah dalam kerangka regulasi pariwisata Indonesia. Pertumbuhan pesat pariwisata halal yang didorong oleh meningkatnya permintaan wisatawan Muslim global belum diimbangi dengan sistem hukum yang harmonis dan komprehensif, sehingga menimbulkan fragmentasi kebijakan dan potensi ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui analisis regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum secara eksplisit mengintegrasikan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai prinsip utama dalam tata kelola pariwisata halal. Penelitian ini menawarkan model integratif berbasis empat pilar, yaitu harmonisasi regulasi, standardisasi nasional, sinergi multi-aktor, dan orientasi keberlanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi sistematis maqashid syariah dengan kerangka hukum nasional sebagai model normatif yang aplikatif, bukan sekadar deskriptif. Kontribusi penelitian ini secara teoritis memperkuat maqashid syariah sebagai kerangka normatif dan evaluatif dalam hukum pariwisata, serta secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum, standar layanan, dan daya saing global pariwisata halal Indonesia.

Bantuan sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia Angreinni Angreinni; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Albertus Heru Nuswanto; Suryani Angraini Fahmi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13655

The purpose of this study is to analyze the potential transformation of social assistance (Bansos) into a non-cash vote-buying instrument in Indonesian elections and to identify regulatory and governance weaknesses that facilitate such practices. This research employs a juridical-normative approach supported by conceptual analysis and literature review of electoral laws and social assistance policies. The findings reveal a regulatory gap in the Election Law that fails to explicitly accommodate policy-based non-cash vote buying, alongside legal ambiguity in distinguishing legitimate public policy from electoral instruments, and governance failure reflected in weak transparency, accountability, and bureaucratic neutrality in Bansos distribution. Concrete indicators of politicization include pre-election distribution surges (electoral timing), program personalization, and biased beneficiary selection. The novelty of this study lies in formulating the concept of policy-based non-cash vote buying as an expansion of vote-buying categorization within electoral law, complemented by a typology of politicization mechanisms and monitoring indicators. This study contributes to advancing electoral law reform through an effect-based approach, strengthening institutional oversight, and improving transparent and accountable Bansos governance to uphold electoral integrity and fairness. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi transformasi bantuan sosial (Bansos) sebagai instrumen politik uang non-tunai dalam Pemilu Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan regulasi dan tata kelola yang memfasilitasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan analisis konseptual dan studi literatur terhadap regulasi Pemilu dan kebijakan bansos. Hasil penelitian menunjukkan adanya regulatory gap dalam Undang-Undang Pemilu yang belum mengakomodasi politik uang non-tunai berbasis kebijakan publik, disertai legal ambiguity dalam batas antara kebijakan sosial dan instrumen elektoral, serta governance failure yang tercermin dari lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan netralitas birokrasi dalam distribusi Bansos. Indikator konkret politisasi Bansos meliputi peningkatan distribusi menjelang Pemilu (electoral timing), personalisasi program, dan bias dalam penentuan penerima. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep policy-based non-cash vote buying sebagai perluasan kategorisasi politik uang dalam hukum Pemilu, disertai tipologi mekanisme politisasi Bansos dan indikator pengawasannya. Kontribusi penelitian ini mendorong reformulasi hukum Pemilu berbasis pendekatan dampak, penguatan pengawasan kelembagaan, serta perbaikan tata kelola Bansos yang transparan dan akuntabel guna menjaga integritas dan keadilan elektoral.

Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Di Platform E-commerce Thalita Rahmabilla Alvaroneta; Zaenal Arifin; Agus Saiful Abib; Andi Asri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13656

This study aims to analyze the legal protection of photographic copyright on e-commerce platforms and to evaluate its effectiveness in addressing copyright infringements in the digital environment. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines the regulatory framework under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and its implementation in digital commerce practices. The findings reveal that although copyright protection has been formally established through the recognition of moral and economic rights and supported by preventive and repressive legal mechanisms, its implementation remains suboptimal due to challenges such as digital evidentiary constraints, limited enforcement capacity, low legal awareness, and unclear intermediary liability of e-commerce platforms. This study identifies a structural gap between normative regulation and practical enforcement, particularly in the context of platform-based transactions. The novelty of this research lies in its integrative analysis of copyright protection within the e-commerce ecosystem by emphasizing the role of digital platforms and technology-based enforcement mechanisms such as notice and takedown systems. The study contributes theoretically to the development of digital intellectual property law by incorporating an effectiveness-based approach, while practically offering policy recommendations to strengthen regulatory frameworks, enhance platform accountability, and improve adaptive law enforcement to ensure legal certainty, justice, and protection for photographers in the digital economy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di platform e-commerce serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta implementasinya dalam praktik perdagangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak cipta telah diatur secara formal melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi serta didukung oleh mekanisme preventif dan represif, implementasinya masih belum optimal akibat kendala pembuktian digital, keterbatasan penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, serta belum jelasnya tanggung jawab platform e-commerce sebagai perantara. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan struktural antara pengaturan normatif dan praktik implementatif, khususnya dalam transaksi berbasis platform digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif perlindungan hak cipta dalam ekosistem e-commerce dengan menekankan peran platform digital serta mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi seperti sistem notice and takedown. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum kekayaan intelektual berbasis digital melalui pendekatan efektivitas hukum, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan akuntabilitas platform, serta mengoptimalkan penegakan hukum yang adaptif guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi fotografer di era ekonomi digital.

Abuse of Process in Extreme Grace Period Clauses in Debt Suspension Settlements Norman David
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13669

This study aims to analyze the legal construction of extreme grace period clauses in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) settlement proposals and to assess whether such clauses constitute abuse of process despite formal procedural compliance. Using doctrinal legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines Law Number 37 of 2004 and develops a normative framework based on proportionality, good faith, and creditor protection through qualitative interpretive analysis. The findings reveal a critical normative gap in Indonesian insolvency law, namely the absence of clear parameters governing the reasonableness of grace periods, which enables debtors to strategically design excessively long and selectively applied deferral clauses that disproportionately burden non-dominant creditors. Although formally validated through the PKPU voting mechanism and homologation process, such clauses undermine the substantive objective of PKPU as a balanced collective restructuring instrument by eroding the economic value of creditor claims. This study establishes that extreme grace period clauses may be classified as a structural form of abuse of process when they exploit procedural legitimacy to achieve substantively unjust outcomes. The novelty of this research lies in conceptualizing extreme grace period clauses as a distinct doctrinal category within the abuse of process framework in Indonesian bankruptcy law, as well as in developing operational indicators—proportionality, non-discrimination, and compensatory mechanisms—for assessing their legality. The study contributes theoretically by advancing a shift from procedural legality to substantive justice in insolvency law, and practically by proposing proportionality-based judicial review and regulatory reform to strengthen creditor protection and ensure the integrity of the PKPU mechanism.

Peliputan Langsung Persidangan Pidana: Harmonisasi KUHAP dan Undang-Undang Pers Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona; Indriati Amarini
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13700

This study aims to analyze the legal implications of live coverage of criminal trials within the framework of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 40 of 1999 on the Press, as well as to formulate a harmonization model to balance judicial transparency and fair trial principles. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively through relevant legal norms and doctrines. The findings indicate that live coverage cannot be interpreted as an absolute manifestation of open court proceedings, but rather as an extension of public access to information that must be proportionally limited to safeguard the presumption of innocence, evidentiary integrity, and judicial independence. The absence of clear technical regulations in KUHAP regarding live broadcasting has created disharmony with the press law regime and poses risks such as trial by media, witness contamination, and undue pressure on the judiciary. The novelty of this research lies in its integrative approach that simultaneously examines KUHAP and the Press Law within a unified normative-operational harmonization framework. Its contribution is the formulation of a collaborative regulatory model between the Supreme Court and the Press Council, including selective broadcasting restrictions, delayed broadcasting mechanisms, pool feed systems, and strengthened journalistic ethics to ensure a balanced relationship between judicial transparency and substantive justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum peliputan langsung persidangan pidana dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta merumuskan model harmonisasi guna menyeimbangkan keterbukaan peradilan dengan prinsip fair trial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif terhadap norma hukum dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peliputan langsung tidak dapat dimaknai sebagai perwujudan absolut asas persidangan terbuka untuk umum, melainkan sebagai bentuk perluasan akses informasi yang harus dibatasi secara proporsional untuk melindungi asas praduga tidak bersalah, integritas pembuktian, dan independensi hakim. Kekosongan pengaturan teknis dalam KUHAP terkait peliputan langsung menimbulkan disharmonisasi dengan rezim kebebasan pers serta berpotensi memicu trial by media, kontaminasi kesaksian, dan tekanan terhadap proses peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji secara simultan hubungan antara KUHAP dan Undang-Undang Pers dalam kerangka harmonisasi normatif dan operasional. Kontribusi penelitian ini adalah merumuskan model regulasi kolaboratif antara Mahkamah Agung dan Dewan Pers melalui pembatasan siaran selektif, mekanisme delayed broadcast, sistem pool feed, serta penguatan etika jurnalistik untuk menjamin keseimbangan antara transparansi peradilan dan perlindungan keadilan substantif.

Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Aris Pebriwadi Sinaga; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13735

This study aims to analyze criminal law enforcement against thuggery in the industrial area of Batam City from the perspectives of justice, legal certainty, and legal utility, as well as to compare its regulation under the old and the new Indonesian Criminal Code (KUHP). The legal issue examined arises from the persistence of extortion and intimidation as juridical constructions of thuggery that disrupt security, stability, and economic activities in industrial zones. The urgency of this research lies in assessing whether the enactment of the new KUHP provides normative reinforcement in addressing such criminal acts. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that both legal regimes regulate the essential elements of coercion, violence, or threats, and the intent to obtain unlawful benefit; however, the new KUHP introduces a more systematic normative structure, harmonization with human rights principles, and a more balanced sentencing orientation that integrates retribution, prevention, and social protection. The study concludes that effective law enforcement depends not solely on normative clarity, but on the proportional integration of legal certainty, substantive justice, and social utility in practice. The novelty of this research lies in its normative-comparative analysis, which explicitly demonstrates the added value of the new KUHP in strengthening sentencing policy toward extortion and intimidation as juridical manifestations of thuggery in industrial areas. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap premanisme di kawasan industri Kota Batam dalam perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta mengomparasikan pengaturannya dalam KUHP lama dan KUHP baru. Permasalahan hukum yang dikaji berangkat dari maraknya praktik pemerasan dan pengancaman sebagai konstruksi yuridis premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan aktivitas ekonomi kawasan industri. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana pembaruan KUHP memberikan penguatan normatif terhadap penanggulangan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial kedua rezim hukum sama-sama mengatur unsur pemaksaan, kekerasan atau ancaman, serta tujuan memperoleh keuntungan melawan hukum, namun KUHP baru menghadirkan sistematika norma yang lebih terstruktur, harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia, serta orientasi pemidanaan yang lebih seimbang antara pembalasan, pencegahan, dan perlindungan sosial. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi pada integrasi nilai kepastian, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dalam praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-komparatif yang menegaskan nilai tambah KUHP baru dalam memperkuat arah kebijakan pemidanaan terhadap praktik pemerasan dan pengancaman sebagai bentuk premanisme di kawasan industri.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA