Garuda - Garba Rujukan Digital

Informed Consent sebagai Dasar Persetujuan Dalam Perjanjian Terapeutik Terminasi Kehamilan Dian Wiris Woro Wardani; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13936

This study aims to analyze the legal position of informed consent as the basis for the validity of therapeutic agreements in the termination of pregnancy and to examine the legal consequences of negligence within the framework of health law. The study is grounded in the high medical risk associated with pregnancy termination and the persistence of normative issues concerning the standards of valid consent, potential disharmony in emergencies, and the lack of systematic integration among constitutional, contractual, and legal accountability dimensions. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that informed consent constitutes a substantive juridical requirement that determines the legality of medical procedures, limits the authority of healthcare professionals, and serves as the basis for determining civil, administrative, and criminal liability based on compliance with professional standards and causal relationships. Accordingly, the legal validity of therapeutic termination of pregnancy is not determined by administrative formalities, but by the fulfillment of substantively valid consent. The novelty of this research lies in the formulation of an integrative conceptual framework that links the constitutional legitimacy of the right to health, the structure of therapeutic agreements, and the regime of legal accountability within a unified normative system. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan informed consent sebagai dasar keabsahan perjanjian terapeutik dalam terminasi kehamilan serta menilai konsekuensi hukum kelalaiannya dalam kerangka hukum kesehatan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko medis terminasi kehamilan dan masih adanya persoalan normatif terkait standar persetujuan yang sah, potensi disharmoni dalam kondisi kegawatdaruratan, serta belum terintegrasinya dimensi konstitusional, kontraktual, dan pertanggungjawaban hukum secara sistematis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent merupakan syarat yuridis substantif yang menentukan legalitas tindakan medis, membatasi kewenangan tenaga kesehatan, serta menjadi dasar penentuan tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana berdasarkan kepatuhan terhadap standar profesi dan hubungan kausal. Dengan demikian, keabsahan terminasi kehamilan terapeutik tidak ditentukan oleh formalitas administratif, melainkan oleh terpenuhinya persetujuan yang sah secara substantif. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan legitimasi konstitusional hak kesehatan, struktur perjanjian terapeutik, dan rezim pertanggungjawaban hukum dalam satu sistem normatif terpadu.

Pengangkatan Wakil Kepala Daerah Tanpa Pemilihan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Marokhimin Marokhimin; Emy Hajar Abra; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13937

This study examines the policy of appointing deputy regional heads without direct elections in the Riau Islands Province and analyzes the factors determining its effectiveness in regional governance. Previous studies predominantly emphasize procedural and normative aspects, while the implications for governance effectiveness and local democratic legitimacy remain underexplored. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, focusing on Law Number 23 of 2014 and Law Number 6 of 2020. The findings reveal that such appointments can be normatively justified as an exceptional mechanism within the framework of functional democracy and open legal policy to ensure governmental continuity during leadership vacancies. However, their effectiveness is contingent upon the integration of three key dimensions: clarity of normative authority design, strength of institutional coordination, and political-administrative legitimacy supported by regional legislatures (DPRD). The novelty of this study lies in developing an integrative analytical framework linking normative, institutional, and legitimative factors as determinants of governance effectiveness, moving beyond purely procedural analysis. The study highlights the need for regulatory reform to strengthen the implementation of norms, clarify authority distribution, and ensure that non-electoral appointments remain limited, accountable, and aligned with democratic principles. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengangkatan wakil kepala daerah tanpa pemilihan langsung di Provinsi Kepulauan Riau serta faktor-faktor yang menentukan efektivitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek prosedural dan normatif, sementara implikasi terhadap efektivitas tata kelola dan legitimasi demokrasi lokal masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan tanpa pemilihan langsung dapat dibenarkan sebagai mekanisme pengecualian dalam kerangka demokrasi fungsional dan open legal policy guna menjamin keberlanjutan pemerintahan dalam kondisi kekosongan jabatan. Namun, efektivitasnya ditentukan oleh integrasi tiga dimensi utama, yaitu kejelasan desain kewenangan normatif, kekuatan koordinasi kelembagaan, dan legitimasi politik-administratif melalui dukungan DPRD. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analitis integratif yang menghubungkan faktor normatif, institusional, dan legitimatif sebagai penentu efektivitas pemerintahan daerah, melampaui pendekatan prosedural. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi regulasi untuk memperkuat norma pelaksana, memperjelas pembagian kewenangan, serta memastikan bahwa mekanisme non-elektoral tetap terbatas, akuntabel, dan selaras dengan prinsip demokrasi.

Pertanggungjawaban Pidana Perusakan di Atas Lahan Tanpa Hak Pengelolaan Berdasarkan Asas Horizontal Andy Wijaya; Alwan Hadiyanto; Dwi Afni Maeleni
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13944

This study aims to analyze the legal status of criminal acts of destruction occurring on land without Management Rights (HPL) and to formulate a model of criminal liability based on the horizontal principle in Indonesian agrarian law. The research is motivated by the increasing number of land tenure disputes involving uncertain legal status, which frequently escalate into the destruction of buildings, plants, or other objects under unilateral ownership claims. This situation raises juridical issues regarding criminal law protection of damaged objects and the interpretation of the element of “property belonging to another person” in the offense of destruction. The urgency of this study lies in clarifying the boundary between civil and criminal law to ensure that law enforcement remains consistent with fundamental agrarian principles, particularly the horizontal principle. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by doctrinal analysis of rechtsgoedbescherming theory and the autonomy of criminal law. The novelty lies in reinterpreting the element of “property belonging to another person” in Article 406 of the Indonesian Criminal Code through a normative construction based on the horizontal principle. The findings show that the absence of HPL or uncertainty of land status does not eliminate criminal liability for destruction, as criminal law focuses on protecting concrete legal interests and proving the elements of the offense to ensure legal certainty and justice. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perusakan yang terjadi di atas lahan tanpa hak pengelolaan (HPL) serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas horizontal dalam hukum agraria Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi meningkatnya sengketa penguasaan tanah dengan status hak yang tidak pasti yang kerap bereskalasi menjadi perusakan bangunan, tanaman, atau benda lain atas dasar klaim kepemilikan sepihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai perlindungan hukum pidana terhadap objek perusakan serta penafsiran unsur “barang milik orang lain” dalam delik perusakan. Urgensi penelitian terletak pada perlunya penegasan batas antara hukum perdata dan hukum pidana agar penegakan hukum tetap konsisten dengan prinsip dasar hukum agraria, khususnya asas horizontal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis doktrinal teori rechtsgoedbescherming dan otonomi hukum pidana. Kebaruan penelitian terletak pada reinterpretasi unsur “barang milik orang lain” dalam Pasal 406 KUHP melalui konstruksi normatif berbasis asas horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan HPL atau ketidakjelasan status tanah tidak menghapus pertanggungjawaban pidana perusakan, karena hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum konkret serta pembuktian unsur delik guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Pengelolaan Keamanan Swasta di Sektor Perhotelan:Legalitas Kewenangan dan Perlindungan Satpam dalam Hukum Pidana dan Ketenagakerjaan Danu Setiawan Eko Wardana; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13958

This study aims to analyze the legality of private security management in the hospitality sector and the legal protection of security guards from criminal and labor law perspectives. The problem arises from unclear limits of security guards’ authority, which may lead to criminalization of security actions and uncertainty in employment relationships in outsourcing practices. The urgency lies in the increasing complexity of hotel security situations that place security guards in a vulnerable position. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that regulations on authority, labor protection, and legal liability remain fragmented and unharmonized, resulting in inadequate legal protection. This study concludes that harmonization among police law, criminal law, and labor law is necessary. The novelty lies in a regulatory harmonization model integrating authority legality and legal protection of security guards. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan serta perlindungan hukum bagi Satpam dalam perspektif hukum pidana dan ketenagakerjaan. Permasalahan muncul dari ketidakjelasan batas kewenangan Satpam yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi tindakan pengamanan dan ketidakpastian hubungan kerja dalam praktik outsourcing. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kompleksitas situasi keamanan di hotel yang menempatkan Satpam pada posisi rentan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan, perlindungan ketenagakerjaan, dan pertanggungjawaban hukum masih tersebar dan belum terharmonisasi sehingga perlindungan hukum belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara hukum kepolisian, hukum pidana, dan hukum ketenagakerjaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan legalitas kewenangan dan perlindungan hukum Satpam.

Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Salmah Salmah; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13959

This study aims to analyze the legal position and evidentiary degradation of authentic deeds within the Indonesian civil evidentiary system and to formulate a structured theoretical framework for judicial assessment parameters. The research addresses the inconsistency between Articles 1868 and 1870 of the Indonesian Civil Code, which normatively grant authentic deeds perfect and binding evidentiary force, and judicial practice that demonstrates variable interpretations potentially leading to legal uncertainty. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, particularly through ratio decidendi analysis of Supreme Court decisions. The findings reveal that the evidentiary strength of authentic deeds is not absolute but relatively presumptive, functioning as prima facie evidence subject to judicial evaluation through formal, material, and evidentiary consistency tests. The novelty of this research lies in the formulation of a typological model of evidentiary degradation that distinguishes between normative factors (formal defects and lack of authority) and evidentiary factors (conflicting evidence and counter-proof), integrated into an operational judicial assessment framework. This study contributes theoretically by reconstructing the doctrine of civil evidentiary law through positioning authentic deeds as rebuttable proof, and practically by providing systematic guidance for judges in ensuring consistent legal reasoning, as well as for notaries and legal actors in maintaining compliance with formal and substantive requirements to preserve evidentiary validity in civil dispute resolution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan degradasi kekuatan pembuktian akta autentik dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia serta merumuskan kerangka teoretis yang sistematis mengenai parameter penilaian hakim. Permasalahan penelitian berangkat dari ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata yang secara normatif memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan praktik peradilan yang menunjukkan variasi penilaian hakim sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis ratio decidendi putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat relatif-presumtif dan tidak absolut, melainkan sebagai alat bukti awal yang tunduk pada pengujian yudisial melalui uji formil, uji materiil, dan uji konsistensi alat bukti. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model tipologi degradasi kekuatan pembuktian yang membedakan faktor normatif (cacat formil dan kewenangan) dan faktor pembuktian (konflik alat bukti dan pembuktian sebaliknya), yang diintegrasikan dalam parameter penilaian hakim yang operasional. Kontribusi penelitian ini secara teoretis memperkuat rekonstruksi doktrin hukum pembuktian dengan menempatkan akta autentik sebagai alat bukti yang dapat dipatahkan (rebuttable proof), serta secara praktis memberikan pedoman bagi hakim dalam membangun konsistensi pertimbangan hukum dan bagi notaris serta para pihak dalam menjaga validitas pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata.

Kekeliruan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis Penalaran Yuridis Putusan Pengadilan Rosmerry Rosmerry; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13971

This study aims to analyze the construction of judicial legal reasoning in corruption cases and to examine the accuracy of legal application in the Decision of the Tanjung Pinang District Court Number 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg based on the principle of legality and the doctrine of participation (medeplegen). The study is motivated by indications of inconsistency between legal facts, the fulfillment of offense elements, and the applied legal norms, which may lead to substantive injustice. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively through stages of identifying legal facts, examining elements of the offense, and evaluating the application of legal norms. The findings reveal the existence of error in law, particularly in the fulfillment of the element of “receiving gifts or promises,” which is not supported by proof of a causal relationship between the benefit and official authority, as well as in the application of Article 55 of the Criminal Code, which fails to adequately explain individual roles and joint intent within the concept of participation. These findings indicate that the primary weakness lies in judicial legal reasoning, particularly in the process of legal subsumption, which affects the overall quality of the decision. The novelty of this study lies in its structured analysis of the relationship between legal facts, elements of the offense, and judicial reasoning as indicators of the quality of corruption judgments. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan yuridis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi serta menguji ketepatan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg berdasarkan asas legalitas dan teori penyertaan (medeplegen). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi ketidakkonsistenan antara fakta hukum, pemenuhan unsur delik, dan norma hukum yang diterapkan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui tahapan identifikasi fakta hukum, pengujian unsur delik, dan evaluasi penerapan norma. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekeliruan penerapan hukum (error in law), khususnya pada pemenuhan unsur “menerima hadiah atau janji” yang tidak didukung oleh pembuktian hubungan kausal antara pemberian dan kewenangan jabatan, serta pada penerapan Pasal 55 KUHP yang tidak menguraikan secara memadai peran individual dan kesengajaan bersama dalam konsep turut serta. Temuan ini menegaskan bahwa kelemahan utama terletak pada penalaran yuridis dalam proses subsumsi norma yang berdampak pada kualitas putusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terstruktur terhadap hubungan antara fakta hukum, unsur delik, dan konstruksi pertimbangan hakim sebagai indikator kualitas putusan perkara korupsi.

Peran Lembaga Adat Dayak Dalam Penyelesaian Tindak Asusila Perspektif Hukum Nasional Muhamad Sahdan Siregar; Surya Sukti; Reza Noor Ihsan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13989

This study aims to analyze the role of Dayak customary institutions in resolving cases of sexual misconduct and to understand the mechanisms of their settlement in relation to the national legal system in Indonesia. This research is motivated by the practice within Dayak indigenous communities where certain disputes are not only resolved through state legal mechanisms but also through customary law that emphasizes the restoration of social relations within the community. This condition reflects the dynamics of legal pluralism in Indonesia, making it important to examine how the authority of customary institutions is exercised in society. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, using field data collected through interviews with customary leaders, village officials, and community members who understand the practice of customary dispute resolution. The field data are further supported by literature studies and relevant statutory regulations. The results of the study indicate that Dayak customary institutions play a significant role in resolving cases through customary deliberation mechanisms involving customary leaders, the parties concerned, and members of the local community. The resolution process is carried out through the imposition of customary sanctions and efforts to restore social harmony as a manifestation of restorative justice principles within indigenous communities. The novelty of this study lies in its analysis of the practice of dispute resolution by Dayak customary institutions and its implications for the harmonization of customary law and national law within the framework of legal pluralism in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat Dayak dalam penyelesaian perkara asusila serta memahami mekanisme penyelesaiannya dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penyelesaian perkara dalam masyarakat adat Dayak yang tidak hanya dilakukan melalui mekanisme hukum negara, tetapi juga melalui hukum adat yang menekankan pemulihan hubungan sosial dalam komunitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam praktik pluralisme hukum di Indonesia sehingga perlu dikaji bagaimana kewenangan lembaga adat dijalankan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data lapangan berupa wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat yang memahami praktik penyelesaian perkara adat, yang kemudian didukung dengan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Dayak memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pihak yang bersengketa, serta masyarakat setempat. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui pemberian sanksi adat dan upaya pemulihan hubungan sosial sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan restoratif dalam masyarakat adat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai praktik penyelesaian perkara oleh lembaga adat Dayak serta implikasinya terhadap upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

Analisis Peran Rukun Tetangga dalam Penerapan Asas Hukum Administrasi Lingkungan di Permukiman Padat Perkotaan Taufiq Supriadi; Dedy Simanungkalit; Rachmaliani Rofiqoh; Vanny Vanny
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.14018

This study aims to analyze the legal position and functional role of Rukun Tetangga (RT) as a preventive actor within the framework of environmental administrative law in densely populated urban areas. This research employs a normative juridical method enriched with limited empirical data obtained through document analysis, observation, and interviews, focusing on RT 08/RW 04 Malaka Jaya, East Jakarta. The findings reveal that RT can be conceptualized as a quasi-administrative actor and a grassroots environmental governance unit performing non-formal preventive administrative functions through internal environmental regulation, participatory decision-making, and community-based monitoring. These practices function as an early-stage preventive mechanism in addressing environmental degradation at the micro level, which is often beyond the reach of formal administrative instruments. The novelty of this study lies in positioning RT as a micro-administrative node that bridges legal norms (das Sollen) and social practices (das Sein), thereby expanding the scope of environmental administrative law to include community-based environmental governance as an integral component of environmental prevention systems. This study contributes theoretically by redefining the subject of environmental administrative law beyond state-centric actors and practically by offering a replicable model of community-based environmental governance as an early warning system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan peran Rukun Tetangga (RT) sebagai aktor preventif dalam kerangka hukum administrasi lingkungan di kawasan permukiman padat perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pengayaan empiris terbatas melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, dengan fokus pada RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RT dapat dikonstruksikan sebagai quasi-administrative actor sekaligus unit tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang menjalankan fungsi administratif nonformal yang bersifat preventif melalui pengaturan internal lingkungan, pengambilan keputusan partisipatif, dan pengawasan berbasis komunitas. Praktik tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap degradasi lingkungan pada level mikro yang belum terjangkau secara optimal oleh instrumen administratif formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi RT sebagai simpul administratif mikro yang menjembatani norma hukum (das Sollen) dan praktik sosial (das Sein), sekaligus memperluas cakupan hukum administrasi lingkungan dengan mengintegrasikan tata kelola lingkungan berbasis komunitas sebagai bagian dari sistem pencegahan lingkungan hidup. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui redefinisi subjek hukum administrasi lingkungan yang tidak lagi bersifat state-centered, serta kontribusi praktis berupa model tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang dapat direplikasi sebagai sistem peringatan dini.

Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Rahmi Dwi Sutanti Sutanti; Jessica Thalia Mutiara Simamora; Putri Zalika Al Karima; Muhammad Iftar Aryaputra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.14027

This study aims to analyze the integration of restorative justice within the Indonesian sentencing system and to examine supervisory punishment as an alternative sentencing mechanism under the National Criminal Code. This research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that before the enactment of Law Number 1 of 2023, restorative justice had been accommodated in various sectoral regulations, yet remained partial and lacked systemic integration. The National Criminal Code subsequently institutionalizes supervisory punishment as a non-custodial sanction reflecting a paradigm shift from retributive to restorative justice, emphasizing victim recovery, offender accountability, and social reintegration. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis linking the pre-Criminal Code development of restorative justice with the formulation of supervisory punishment as a concrete instrument for its implementation within the national sentencing system. Therefore, supervisory punishment has strategic implications in promoting a more humane, proportional, and recovery-oriented criminal justice system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia serta mengkaji pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, konsep keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai regulasi sektoral, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik. KUHP Nasional kemudian menginstitusionalisasikan pidana pengawasan sebagai bentuk pemidanaan non-pemenjaraan yang mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif, dengan menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menghubungkan perkembangan keadilan restoratif pra-KUHP dengan formulasi pidana pengawasan sebagai instrumen konkret implementasi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional. Dengan demikian, pidana pengawasan berimplikasi strategis dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Judicial Reasoning on Unlawfulness in Onslag Decisions in Corruption Cases Ihat Subihat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.14036

This study analyzes judicial law finding (rechtvinding) in High Court Decision Number 25/PID.SUS/2021/PT/BDG, focusing on the interpretation of the element of unlawfulness in an onslag van alle rechtsvervolging ruling within corruption cases involving budget switching policies in the education sector. The research addresses the tension between legal certainty and substantive justice, particularly the tendency to criminalize administrative discretion without adequate assessment of material unlawfulness and mens rea. This study employs a normative legal method with statutory and case approaches, supported by qualitative interpretative and argumentative analysis of legal materials. The findings demonstrate that the panel of judges applied a contextual and substantive approach by integrating formal and material unlawfulness, emphasizing intent, consequences, and proportionality. Although procedural irregularities were identified, the absence of malicious intent and state financial loss justified the application of onslag as a manifestation of the principles of ultimum remedium, proportionality, and subsidiarity. The novelty of this research lies in the formulation of the Theory of Decriminalization of Functional Discretion, which offers a conceptual framework to distinguish administrative deviations from criminal conduct based on intent, impact, and accountability. This study contributes to the development of a progressive paradigm in corruption law enforcement and recommends a risk-based legal assessment model to prevent overcriminalization while safeguarding good-faith public officials.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA