TheJournalish: Social and Government
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Articles
257 Documents
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Travel Berbasis WEB
Febriana, Widia;
Madani , Miftahul;
Widyawati , Lilik;
Assa’ady, M Chothibul Umam;
Yoga Sumadewa , I Nyoman
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i4.842
Pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan travel berbasis web bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola berbagai proses operasional perusahaan travel. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data terkait pemesanan tiket, jadwal perjalanan, layanan pelanggan, dan keuangan secara terintegrasi. Dalam proses pengembangan, metode waterfall digunakan dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Sistem berbasis web ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan seperti duplikasi data, ketidakakuratan informasi, dan keterbatasan akses informasi bagi pengguna. Dengan adanya sistem ini, pengguna, baik internal perusahaan maupun pelanggan, dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara real-time, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan produktivitas perusahaan. Implementasi sistem ini juga mendukung aksesibilitas yang lebih baik melalui perangkat desktop maupun mobile, serta menyediakan laporan-laporan yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis.
Eksplorasi Strategi Branding dalam Meningkatkan Citra Perusahaan di Era Digital
Umam Assa’ady , M Chothibul;
Febriana, Widia;
Wardi, Putri Amalia;
Talidobel , Susilo;
Nirwana, Baiq Nadia
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i4.853
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi branding digital yang diterapkan oleh perusahaan di Indonesia dalam upaya meningkatkan citra merek mereka di era digital. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada Perusahaan PT Rinjani Royal Cosmetindo yang aktif dalam penerapan branding digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, e-WOM (Electronic Word of Mouth), dan personalisasi konten merupakan strategi utama dalam membangun citra merek. Media sosial memberikan platform yang efektif untuk berinteraksi dengan konsumen, sementara e-WOM membantu memperkuat citra positif merek melalui ulasan dan rekomendasi pelanggan. Selain itu, personalisasi konten memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pengalaman yang relevan bagi setiap konsumen, yang dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan branding digital adalah kesulitan mengukur dampak langsung terhadap penjualan serta ketidak konsistenan antara branding digital dan tradisional. Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan branding digital oleh PT Rinjani Royal Cosmetindo adalah dengan mengembangkan sistem analitik yang lebih efektif untuk mengukur dampak langsung dari strategi branding digital terhadap penjualan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan tools analisis data dan pengukuran ROI (Return on Investment) yang lebih terintegrasi. Selain itu, perusahaan perlu melakukan harmonisasi antara branding digital dan tradisional dengan menyusun pesan yang konsisten di seluruh saluran komunikasi, memastikan identitas merek tetap kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa branding digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan citra perusahaan, namun perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren digital untuk memaksimalkan potensi dari strategi ini.
TANTANGAN PERTAHANAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045
Ahmad Fanani;
I Wayan Midhio;
Afrizal Hendra
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i4.858
Golden Indonesia 2045 is a long-term vision launched to mark 100 years of Indonesian independence. This vision covers various aspects of development, including economic, social and defense. National defense policy is one of the key elements in ensuring the achievement of this vision, considering the importance of national stability and security as the foundation for sustainable development. This research aims to see the challenges in the aspect of national defense towards a golden Indonesia 2045 and the role of national defense in realizing a golden Indonesia 2045. The research method used is a literature study involving analysis of documents, books, journal articles and information from official websites. Indonesian national defense. The findings obtained by researchers in this research are that there are several challenges faced by Indonesian national defense such as Economic and Resource Challenges: Defense Budget Limitations and the Need for Military Modernization, Institutional and Bureaucratic Challenges: The Need for Reform of Defense Institutions and Bureaucracy and Budget Limitations and Priorities National: Balancing Economic Development and Defense Investment. Meanwhile, the role of national defense in realizing a Golden Indonesia 2045 is implementing Defense Diplomacy in the context of international cooperation in maintaining regional security and building national resilience and responding to non-conventional threats. Non-conventional threats such as terrorism, separatism, cyber attacks and climate change.
Fungsional Komunikasi Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Permai Jaya
Darmasetiadi, Doni;
Oktawati, Nurul Ovia
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i4.861
Setiap kelompok perikanan pasti melaksanakan komunikasi, termasuk Pokdakan Permai Jaya yang beroperasi di Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Kajian ini dilakukan untuk untuk memahami fungsi komunikasi berperan dalam operasional kelompok, terutama peranan aktif dalam membentuk kualitas keputusan kelompok. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdakan Permai Jaya diketahui telah melakukan komunikasi kelompok dengan berbagai karakternya. Pokdakan Permai Jaya juga telah melakukan fungsional kelompoknya untuk pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Teori Fungsional Kelompok, yang terdiri atas analisis masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif, dan evaluasi karakter positif dan negatif. Kesimpulan dari kajian ini adalah Pokdakan Permai Jaya telah menerapkan komunikasi kelompok sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Tetapi, pada bagian evaluasi karakter positif dan negatif tidak terlalu mendalam dilakukan.
Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Saprudin, Endin;
Sartika, Ika;
Tjenreng, M. Zubakhrum;
Wulansari, Ratu Diah
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i4.872
Desa Kanekes yang berada di Kabupaten Lebak memiliki potensi wisata saba budaya yang terkenal dengan upacara Seba dan Ngaseuk serta tata cara kehidupan suku Baduy yang unik ditunjang dengan keindahan alam yang masih natural. Setelah Desa Kanekes menjadi objek wisata, hal ini berdampak positif terhadap Baduy yang semakin banyak dikunjungi para wisatawan sehingga ekonomi masyarakat pun semakin meningkat, meski demikian banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul terutama ketika tamu yang datang seringkali melakukan pelanggaran adat setempat, dan berpengaruh bagi lunturnya budaya yang ada, banyaknya pemandu wisata dari luar Baduy yang kurang paham aturan adat setempat kerap menjadi persoalan sekaligus menjadi pesaing yang tidak seimbang bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan melihat peran para stakeholders serta rencana tindak lanjut dalam pengembangan pariwisata. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif melalui observasi yang cukup intens dan wawancara dengan para informan kunci, akhirnya diperoleh hasil sebagai berikut: pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum optimal dilihat dari rendahnya dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, penggunaan sumberdaya lokal, dan penguatan institusi lokal. Perlu adanya peningkatan pelatihan dan pendampingan yang khusus, memperketat aturan adat berikut sanksi, serta menyiapkan peraturan pendukung. Peran serta stakeholders juga belum berjalan dengan optimal. Belum terlihatnya pengembangan pariwisata yang diinisiasi oleh masyarakat dan terlibatnya swasta sebagai investor dengan skema yang jelas, dan peran pemerintah sebagai fasilitator sekaligus koordinator. Rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum menyentuh pada pembuatan peraturan pendukung dan peningkatan pelatihan serta pendampingan sehingga diperlukan adanya evaluasi master plan yang direncanakan, pemerintah sebagai manajer harus dapat menjadi koordinator dan kontroler untuk memastikan terjadinya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan
Analisis Gender Tentang Partisipasi Pria Dalam Keikutsertaan KB Vasektomi (Mop) di Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman
Raden, Nurhujaima Hi;
Khozin, Muhammad
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i4.876
Pengarusutamaan gender pada dasarnya adalah sebuah strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi keadilan gender, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Gender terhadap Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana Vasektomi (MOP) di Desa Wedomartani Kecamatan Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Upaya peningkatan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui promosi KB untuk kaum pria dengan berbagai media. Dan bentuk penyadaran yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran khususnya bagi Pria. Upaya peningkatan pengetahuan dapat dilakukan oleh petugas (PLKB) melalui promosi KB bagi pria dengan berbagai media dan bentuk penyadaran yang dilakukan, yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran khususnya bagi pria, sehingga dengan ikhlas mau untuk berpartisipasi sebagai peserta menjadi akseptor KB.
Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pengelolaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai)
Pasrah, Arham;
Congge, Umar;
Rajamemang, Rajamemang
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v6i1.869
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 1. Bagaimana Pengelolaan Identittas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai, 2. Untuk mengetahui faktor determinan dalam implementasi Pengelolaan identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai Khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang mengarah pada proses kasus pengelolaan identitas kependudukan digital yang sejalan dengan Akuntabilitas pelayanan publik Di Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan indikator indikator yang ditentukan dengan melihat hasil pengumpulan datadari informan penelitian yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pengelolaan informasi Adminstrasi Kependudkan, Adminstrator Database (ADB) disdukcapil Sinjai dan dan masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pengelolaan Ident itas Kependudkan Digital selama kurun waktu 2 tahun telah berjalan di Kabupaten Sinjai dengan terbitnya Permnedagri Nomor 72 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 223 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana impelentasi pelaksanaan IKD disesuiakan dengan ketersediaan Perangkat dan jaringan beserta SDM, dan pemahaman terhadap Lembaga Pengguna Dokumen Kependudukan beserta Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Idnetitas Kependudukan Digital sebagai wujud Dokumen kependudukan yang berbasis digitalisasi 2. Faktor determinan meliputi Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Fasilitas dan Prasarana, Sistem dan Jaringan, serta kesadaran dan pemahaman warga, serta lembaga pengguna dokumen kependudukan sebagai faktor pendukung dengan ketersediaan Sumber daya Aparatur dan perangkat sebagai dasar utama layanan identitas kependudukan digital kepada warga. Faktor penghambat yakni lembaga pengguna dokumen kependudukan masih belum mampu menerapkan identitas kependudukan digital ini karna masing masing bertahan dengan database lembaga tersendiri dengan pemberlakuan Dokumen kependudukan secara fisik walaupun Legalitas Negara telah sah serta pemahaman warga yang masih minim tentang teknologi dimana negara dituntut untuk berbasis digitalisasi yang masih belum direspon sepenuhnya oleh warga.
Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sinjai
Asran, Asran;
Congge, Umar;
Jamaluddin, Jamaluddin
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v6i2.870
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sinjai Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang digunakan yaitu Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Camat, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis intraktif dengan pengumpulan data reduksi data dan penyajian data serta memberi kesimpulan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sinjai belum maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa alur koordinasi antar actor tidak terlalu bagus hal ini menjadi titik temu pada saat melakukan wawancara dari berbagai Informan. Koordinasi ini yang masih kurang sehingga dalam proses pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan dikabupaten Sinjai masih tidak terlalu memberikan dampak yang sangat siknifikan dalam menurungkan angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai. Dengan ini, pemerintah Kabupaten Sinjai dapat menciptakan strategi yang holistik dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
The Role of Woman’s Peer Group in Enhancing Self-Concept and Self-Image Members To Do Aesthetic Procedures in Jakarta
Alexandrina, Elke;
Ramonita, Latifa;
Wiguna, Maylaffayza;
Wempi, J.A
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v6i1.883
This study investigates the role of women’s social groups in enhancing self-concept and self-image to do aesthetic surgery in Jakarta, Indonesia. The existence of these groups can also play a role as reference group or supporter among members. Based on this situation, this study seeks to reveal the complex interplay between support groups, self-concept, and self-image among women in Jakarta in deciding to have aesthetic procedures. Drawing on qualitative inquiry, the research focuses on the voices and experiences of women who have undergone aesthetic procedures, enhanced by their support groups. Data collected through in-depth interviews to members of women’s peer groups, aesthetic doctors, a psychologist, and also through document analysis. The findings shed light on the nuanced ways in which women in Jakarta negotiate beauty ideals and identity formation within a globalized context. While Korean beauty trends offer a compelling aesthetic ideal, they also raise questions about the commodification of beauty and its impact on self-esteem and body image. By situating these findings within the broader socio-cultural landscape, the research contributes to a deeper understanding of the complex dynamics shaping beauty culture in Jakarta and offers insights into promoting body positivity and empowering individuals to embrace diverse expressions of beauty.
Gencatan Senjata Negara Israel-Palestina tahun 2025 : Analisis dalam Perspektif Hobbesian
Emanuel Widayat, Tri Nugroho;
Anisa, Ria
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i4.885
Gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina dapat dianalisis melalui perspektif teori politik Thomas Hobbes, khususnya dalam kaitannya dengan konsep state of nature, Leviathan, dan kontrak sosial. Hobbes berpendapat bahwa tanpa otoritas yang kuat, masyarakat akan terjebak dalam kondisi anarkis yang ditandai oleh kekerasan dan ketidakamanan. Dalam konteks Israel-Palestina, gencatan senjata sering kali berfungsi sebagai upaya sementara untuk keluar dari keadaan alamiah yang penuh konflik, namun tidak diiringi oleh keberadaan otoritas tunggal yang mampu menegakkan perdamaian secara berkelanjutan. Ketiadaan Leviathan dalam bentuk otoritas yang sah dan berdaulat membuat gencatan senjata tetap rapuh dan rentan terhadap pelanggaran. Selain itu, meskipun gencatan senjata dapat dianggap sebagai langkah awal menuju kontrak sosial, absennya kesepakatan politik yang stabil antara kedua pihak menghambat terciptanya perdamaian yang sejati. Dengan demikian, dari perspektif Hobbesian, gencatan senjata bukanlah solusi final, melainkan sekadar jeda dalam siklus kekerasan yang berulang. Tahun 2025 adalah pengulangan peristiwa kesebelas kalinya. Gencatan senjata juga bukan merupakan wujud dari kontrak sosial, karena hanya merepresentasikan bentuk dominasi kekuasaan bukan kesepakatan sejati. Untuk mencapai stabilitas jangka panjang, diperlukan otoritas kuat yang dapat bertindak sebagai Leviathan, baik dalam bentuk negara yang disepakati bersama maupun mekanisme eksternal yang mampu menegakkan perjanjian secara efektif.