cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bambang Somantri
Contact Email
akun.imwi@gmail.com
Phone
+6281352435283
Journal Mail Official
akun.imwi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota sukabumi,
Jawa barat
INDONESIA
Cakrawala Repositori Imwi
Published by Institut Manajemen Wiyata Indonesia
ISSN : 26208490     EISSN : 26208814     DOI : https://doi.org/10.52851/cakrawala.
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Cakrawala Repositori IMWI focuses on publishing original research articles, reviewing articles from contributors, and current issues relating to Economics, Business and Management. The main purpose of the journal is to provide a platform for scholars, academics, and researchers to share contemporary thinking in the field. The work should not be published or submitted for publication elsewhere. The official language of the manuscript that will be published in Jurnal Cakrawala Repositori IMWI is Indonesian. For information and registration, contact cakrawala@imwi.ac.id. Jurnal Cakrawala Repositori IMWI is a peer-reviewed journal which is published six times a year. This journal is an open-access that publishes research outcomes with significant contributions to the understanding and improvement of management science. The review process in this journal employs a double-blind peer-review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 1,132 Documents
 28   29   30   31   32 
Tanggung Jawab Perusahaan Terbuka Yang Disuspensi Bursa Efek Indonesia Kepada Pemegang Saham Michael Leonardo; Benny Djaja
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 2 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i2.394

Abstract

Pasar modal mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian dalam suatu negara. Pasar modal mengumpulkan dana masyarakat yang disebut investor untuk kepentingan perusahaan yang tercatat di pasar modal agar dapat memajukan perusahaannya. Perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang telah melewati tahap penawaran umum perdana dapat dibeli sahamnya dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan peusahaan-perusahaan yang telah melakukan penawaran umum, tidak sedikit juga terdapat perusahaan-perusahaan yang bermasalah di Bursa Efek Indonesia. Melihat kondisi ini, bagaimanakah pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap investor yang menjadi pemegang saham dalam perusahaannya? Mengapa Bursa Efek setiap tahun meloloskan perusahaan-perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana agar dapat ditransaksikan dalam pasar saham? Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan terbuka seharusnya berlaku surut terhadap penanggungjawab perusahaan walaupun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diberikan pembebasan pelunasan tanggung jawab dan tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam perusahaan terbuka.
Ketidakpatuhan Implementasi Peraturan Pengenaan Pajak Atas Transaksi Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan Indri Septiani; Benny Djaja
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 2 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i2.395

Abstract

Pada umumnya di kalangan masyarakat beralih kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dilakukan dengan cara jual beli, namun merujuk pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan peralihan hak atas tanah dapat juga dilakukan dengan cara tukar menukar dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Transaksi tukar menukar sangat jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena tidak banyak yang mengetahui prosedur tata cara pelaksanaannya sampai dengan pengenaan pajak atas transaksi tukar menukar. Jika pengenaan pajak transaksi jual beli pada penjual dikenakan pajak penghasilan dan pembeli dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), sedangkan dalam transaksi tukar menukar masing-masing para pihak dikenakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tata cara perpajakan serta besarnya pengenaan pajak penghasilan di atur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta pelaporan dan besarnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Meskipun tata cara pelaporan dan besarnya pajak di atur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya, masih terdapat kekeliruan atau kesalahan perhitungan pajak yang mengakibatkan kerugian terhadap pemasukan Pajak Negara dikarenakan transaksi tukar menukar hak atas tanah dan bangunan sangat jarang terjadi di masyarakat Indonesia.
Akuntabilitas Dimata Gereja: Melihat Praktik Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Gereja Polycarpus Atambua Rere Paulina Bibiana; Viany Cecilia Pah; Alfonsus Rodriques Suninono
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.396

Abstract

mengelola pendapatannya dengan baik. Untuk memastikan akuntabilitas, gereja perlu melaporkan keuangan kepada umatnya. Studi ini berfokus pada GMIT Polycarpus Atambua yang berada di bawah Sinode GMIT. Gereja ini memiliki visi menjadi jemaat yang misioner dengan tujuan kemandirian dalam Teologi, Daya, dan Dana. Namun, website Sinode GMIT tidak menyediakan panduan pelaporan keuangan yang seharusnya dilakukan oleh setiap gereja, sehingga muncul pertanyaan tentang penerapan akuntabilitas dalam Sinode GMIT, terutama di GMIT Polycarpus Atambua. Penelitian ini menemukan bahwa GMIT Polycarpus Atambua telah melaporkan keuangan secara akuntabel kepada jemaatnya. Catatan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan kepada jemaat dan diperiksa oleh BP3J. Namun, BP3J bukanlah pihak yang memiliki keahlian keuangan, sehingga ada kekhawatiran bahwa hasil pemeriksaan mungkin tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan terjadi ketidaksimetrisan informasi. Selain itu, setelah dilakukan pengawasan, laporan tahunan juga disusun. Namun, laporan tersebut masih sederhana, hanya mencakup pemasukan, pengeluaran, dan total anggaran. Hal ini jauh berbeda dengan ketentuan dalam PSAK 45 mengenai pelaporan keuangan nirlaba. Dalam kesimpulannya, GMIT Polycarpus Atambua telah melaksanakan pelaporan keuangan dengan akuntabel kepada jemaatnya. Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pemeriksaan keuangan serta menyusun laporan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, akan lebih baik jika Sinode GMIT menyediakan panduan yang jelas mengenai pelaporan keuangan nirlaba kepada gereja-gereja di bawahnya untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan.
Content Analysis Of Customers’ Negative Reviews Of An Indonesian Online Travel Agency On The Google Play APP Kanya Anindita; Siswantini Siswantini; Divya Thanra; Farasiva Indiani Rajasa
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 4 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.398

Abstract

This research delves into the nature of negative reviews that customers post about the OTA platform on Google Play, and how the OTA responds to them. It takes a qualitative approach and uses content analysis to analyze negative reviews posted between November 2022 and January 2023. The study revealed that customers' negative reviews were related to various aspects of the user experience, such as issues with the Paylater feature, refunds, third-party services, errors, and cancellations. The study further identified several phrases that customers frequently used to express their dissatisfaction with the OTA platform. This information can be helpful to the OTA in identifying specific areas that require improvement and in creating effective customer experience management strategies. The findings of this research provide useful insights into customer perceptions of the OTA platform, which can inform OTA's decision-making processes. The OTA can use this information to address the specific concerns raised by customers and improve their overall experience with the platform. Ultimately, the research can assist the OTA in enhancing its reputation, improving customer loyalty, and gaining a competitive advantage in the market.
Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam : Indonesia Dan Malaysia Indah Nurmayantri; Priyonggo Suseno
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.400

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dana pensiun di dua negara Indonesia dan Malaysia. Dengan menganalisis aturan dasar hukum dan analisis hukum pengelolaan dana pensiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kualitatif kepustakaan, dimana data yang diproleh merupakan data skunder yang berasal dari internet, jurnal, buku, maupun literatur lain. Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja; Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun. Sedangkan di Malaysia dengan Employees Provident Fund Act 1991 Undang-Undang Dana Pensiun 2007 (UU 662) (Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)). Iuran yang dibayarkan setiap jabatan dalam suatu negara berbeda. PNS dikenai potongan 8% per bulan. Rinciannya: 4,75% utk program jaminan pensiun, 3,25% untuk program JHT. Iuran 4,75% itu diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), dan bukan dana pensiun. Iuran 3,25%. Anggota TNI dan Polri dipungut sebesar 4,75%, Tunjangan hari Tua dan Perumahan sebesar 3,25% dan Dana Kesehatan sebesar 2% dari besaran gaji. Di Malaysia EPF telah menetapkan bahwa persentase 11% dibayarkan dari gaji pekerja dan 13% dibayar oleh pemberi kerja. Dan KWAP kontribusi tetap dari pemberi kerja yang berjumlah 5% dari pemerintah federal dan 17,5% dari badan hukum, otoritas dan lembaga local.
Penggunaan Media E-Commerce Marketplace Dalam Keputusan Pembelian Produk Indrayani Nur; Budiandriani Budiandriani; Ramlawati Ramlawati
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.401

Abstract

Fenomena munculnya belanja online menimbulkan perilaku berbelanja pada semua kalangan, jumlah online shop yang semakin banyak menimbulkan animo masyarakat untuk lebih memilih berbelanja online. Kemajuan teknologi serta kemudahan dalam mengakses website toko online menjadi faktor pendukung yang melahirkan banyaknya online shop. Beberapa keuntungan menjadi faktor masyarakat memilih belanja secara online adalah lebih hemat waktu, model barang yang ditawarkan lebih bervariasi, lebih up to date, serta lebih murah dibandingkan dengan harga di toko. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui keputusan pembelian suatu produk dengan menggunakan media e-commerce marketplace berdasarkan alternative pilihan tiga alat pemasar yang dijadikan variabel dalam penelitian ini, yaitu harga, promosi dan kemudahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan fenomena dan fakta yang ada atau terjadi dalam obyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara melalui Goggleform. Banyaknya para pelanggan yang melakukan pemesanan pada marketplace, maka digunakanlah teknik purposive. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah keseluruhan informan dibatasi sebanyak 100 orang.Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pengguna media e-commerce marketplace. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pelanggan dengan menggunakan media e-commerce marketplace dalam proses pemilhan produk memiliki peranan penting dan signifikan, hal ini ditunjukkan dengan kemudahan layanan yang diberikan misalnya dalam proses pembayaran transfer antar bank, COD (cash on delivery), rekening bersama. kemudahan pembayaran dan promosi merupakan faktor penting dalam meningkatkan keputusan pembelian. Segmentasi harga juga menunjukkan dimensi yang positif dengan kesesuaian harga dan kualitas produk yang dipasarkan dengan system promosi yang dijalankan sehingga ini berdampak pada keputusan dan minat beli pelanggan.
Konstruksi Wacana Media Sosial Terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Mudiana Permata Sari; Yeski Putri Utami; Jarot Marsono
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 4 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.157

Abstract

Salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program jaminan hari tua yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Permenaker ini menuai berbagai polemik di masyarakat, terutama adanya penolakan dari kalangan pekerja. Terjadinya kontroversi terhadap keputusan pemerintah untuk mengembalikan JHT kepada fungsi awalnya, tidak lepas dari pengaruh media sosial, berupa penyampaian wacana dalam berita riil maupun hoaks dalam menggiring opini masyarakat. Oleh karena itu, Analisis Wacana Kritis (AWK) menjadi salah satu cara untuk mengetahui strategi dan konstruksi wacana yang ditimbulkan oleh media sosial mulai dari awal sosialisasi JHT pada awal tahun 2022 hingga akhirnya direvisi menjadi Permenaker No.4 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengetahui pewacanaan dibangun oleh BPJS-TK dan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT melalui media sosial resmi mereka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis isi (konten) dengan model analisis Teun A. Van Dijk dan ciri-ciri wacana oleh Eriyanto dengan menggunakan aplikasi software NVIVO. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah unggahan yang berkaitan dengan JHT pada media sosial resmi BPJS-TK dan Kementerian Ketenagakerjaan tidak memperhatikan dimensi struktur makro, struktur mikro dan suprastruktur dalam wacana ditampilkan. Selain itu, informasi yang terpusat pada media sosial menggunakan bahasa yang misleading dan bukan untuk pekerja usia pensiun. Hal inilah yang menyebabkan pekerja pada usia produktif yang salah paham, dan menolak kebijakan pemerintah untuk mengembalikan fungsi JHT sehingga terbitlah Permenaker No. 4 Tahun 2022 untuk meredakan kontroversial yang terjadi di masyarakat terhadap pemerintah.
Service Time Improvement Proposition For Insurance Customer Operation At Bpjs Kesehatan West Bandung Office: A Discrete Event Simulation Approach Rizka Utami Sri Hajarismala; Meditya Wasesa
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.237

Abstract

BPJS Kesehatan is one of the public legal entities in Indonesia and provides public services to the public, one of which is the administration process service and the provision of face-to-face information directly to the nearest BPJS Kesehatan office. The Customer Satisfaction Index is an assessment of whether the services provided by BPJS Kesehatan are in accordance with participants' expectations. To create excellent service for participants, BPJS Kesehatan refers to 5 dimensions of service quality, namely Tangibility, Empathy, Responsiveness, Reliability, and Assurance. One of the face-to-face service problems faced by BPJS Kesehatan West Bandung Office every day is the waiting time and long queues. This problem was even listed on the Customer Satisfaction Index as one of the participants' dissatisfaction points. To find out what causes long queues and the long waiting time for participants, interviews, and observations of conditions in the field are needed. This can be searched in a structured manner using Fishbone Analysis. To help find solutions to these problems, we use Discrete Event Simulation in the Anylogic application to analyze the existing service conditions and find alternative solutions to solve the issue. As a result, we propose several alternative operational scenarios and define the best scenario that can be applied to increase CSI and reduce participant complaints about waiting times and long queues.
Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Razali Razali; Zarmaili Zarmaili; Darmanto Darmanto
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.246

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dikabupaten merangin merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.7 Institusi yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok umumnya adalah tempat sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, toko obat atau apotek, laboraturium dan tempat kesehatan lainnya, tempat proses belajar mengajar seperti sekolah, perguruan tinggi, dan tempat pendidikan lainnya, tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, beberapa tempat kerja seperti perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta serta tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat kegiatan anak-anak, angkutan umum, tempat umum seperti taman kota, tempat sarana olahraga dan tempat lainnya yang ditetapkan.
Designing An Information Security Framework For The Indonesia Water Industry Sector Hidayatul Muttaqin; Kalamullah Ramli
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.352

Abstract

The majority of Indonesia's water industry sectors have implemented smart water management systems as part of their business development, which has an indirect impact on enterprise information security. However, in general, water sector enterprises continue to place a low priority on information security, and the development of information system frameworks is based on generic norms employed by financial firms. There has been no research on information security frameworks especially built for water firms in Indonesia that use information security standards in the utilities sector. This article proposes a solution in the form of a new framework for Indonesian water firms that combines international information security requirements in the utilities sector with Indonesian government rules. This approach of development combines worldwide standards with national rules. The Cybersecurity Capability Maturity Model (C2M2) and ISO 27019 are two international standards commonly used by utility businesses globally. Government Regulation or Peraturan Pemerintah (PP) Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions is the relevant national regulation. The framework addresses information technology, telecommunications, and operational technology, with four approach categories: governance and ecosystem, protection, defense, and resilience. According to the research findings, the newly integrated framework can be applied and is worthy of recommendation. This framework also meets the standards for information security and can be used by Indonesian water corporations.

Page 30 of 114 | Total Record : 1132

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Cakrawala Repository IMWI Vol. 8 No. 3 (2025): Cakrawala Repository IMWI Vol. 8 No. 2 (2025): Cakrawala Repository IMWI Vol. 8 No. 1 (2025): Cakrawala Repository IMWI Vol. 7 No. 02 (2024): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 7 No. 6 (2024): Cakrawala Repository IMWI Vol. 7 No. 5 (2024): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 7 No. 4 (2024): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 7 No. 3 (2024): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 7 No. 2 (2024): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 7 No. 1 (2024): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 6 (2023): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 5 (2023): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 4 (2023): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 2 (2023): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 1 (2023): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 5 No. 2 (2022): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 5 No. 1 (2022): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 4 No. 2 (2021): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 4 No. 1 (2021): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 3 No. 2 (2020): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 3 No. 1 (2020): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 2 No. 2 (2019): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 2 No. 1 (2019): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 1 No. 2 (2018): Cakrawala Repositori IMWI Vol. 1 No. 1 (2018): Cakrawala Repositori IMWI 1731-1745 1722-1730 1709-1721 1706-1712 1700-1705 1699-1708. 1692-1699 1688-1698 1680-1691 1680-1687 1669-1679 1-7 More Issue