Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 3 (2021)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Akbar, Hairul]]>;
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan perbuatan yang sangat mulia karena pada dasarnya perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintah. Diskriminasi terhadap perempuan dengan segala bentuknya dilarang menurut hukum Islam. Penulisan ini menggunakan teknik kepustakaan. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi kaum perempuan dari pelbagai bentuk diskriminasi serta untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan pada umumnya tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan kerap mengalami tindakan diskriminatif seperti persolan nafkah, kesenjangan upah, pelecehan seksual, pembatasan kesempatan, pemberian cuti hamil, dan aturan berpakaian. Konvensi Internasional yang telah diratifikasi menjadi tonggak awal keterlibatan negara secara formal dalam upaya meminimalisir tindakan diskriminatif terhadap perempuan dipelbagai sektor. Jauh sebelum isu-isu perlindungan terhadap perempuan menjadi isu universal, Islam telah meletakkan dasar perlindungan terhadap perempuan.Kata Kunci: Diskriminasi; Perempuan; Perlindungan]]>
<![CDATA[TELAAH SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK ]]>
<![CDATA[Sulaiman, A. Heldalina]]>;
<![CDATA[Padang, Andi Tenri]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi perempuan dalam kontestasi politik dari perspektif siyasah syar’iyyah. Teknik penulisan yang digunakan adalah teknik kualitatif. Keterlibatan perempuan dalam konstetasi politik masih sangat minim dengan pelbagai kendala. Padahal secara regulatif kuota 30% telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi faktanya jumlah perempuan pada lembaga-lembaga elektoral masih jauh dari persentase yang telah ditetapkan. Ketentuan keterwakilan 30% perempuan hanya menjadi ketentuan normatif yang diimplementasikan secara formalitas oleh partai politik dalam proses pencalonan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik]]>
<![CDATA[POLEMIK SENGKETA PILPRES 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Faisal Akbar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Risal, M. Chaerul]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang diposisikan sebagai pengawal konstitusi, dengan salah satu kewenangannya adalah mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Penulisan ini menggunakan teknik kualitatif (library research). Perselisihan Hasil Pemilihan Umum merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara atributif diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara teknis pelaksanaannya mengacu pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Penanganan PHPU Pilpres 2019 cukup menyita perhatian publik bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan antar pendukung pasangan calon, meskipun pada akhirnya pasangan Prabowo- Sandiaga dapat menerima putusan Mahkamah Konstitusi dan kekhawatiran akan dampak sengketa tersebut tidak sampai terjadi. Dalam Islam, metode penyelesaian sengketa dalam pemerintahan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme musyarawah.Kata Kunci: Pemilu; Pilpres 2019; PHPU]]>
<![CDATA[PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM ]]>
<![CDATA[Nur, Muhammad]]>;
<![CDATA[Salenda, Kasjim]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dana desa wajib dikelola secara transparan, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk memastikan pengelolaanya sesuai dengan ketentuan tentu diperlukan unsur pengawasan dan salah satunya oleh Inspektorat Kabupaten. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang tujuannya untuk menggerakkan pembangunan di desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia berpotensi menimbulkan pelbagai permasalahan, sehingga dibutuhkan pengawasan Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern yang dimiliki oleh Kabupaten Sidrap. Peran Inspektorat diharapkan dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dilevel pemerintahan desa, sehingga proses pembangunan dan pelayanan dapat terjaga mutunya. Inspektorat dengan segala kekurangan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan menjadi leader dalam melakukan koordinasi, kontroling, mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam Islam, terdapat sebuah organ yang bernama muhtasib, yang secara khusus bertugas melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar dan memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman bagi pelanggaran.Kata Kunci: Dana Desa; Inspektorat; Pengawasan]]>
<![CDATA[EKSISTENSI ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM ]]>
<![CDATA[Nugraini, Neni]]>;
<![CDATA[Hisbullah, Hisbullah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi asas good governance dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditinjau dari Hukum Tatanegara Islam di Desa Bolang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif syar’i dan yuridis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemilihan kepala Desa di Desa Bolang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa asas good governance yang belum sepenuhnya diterapkan, khususnya asas kepastian hukum dan transparansi. Faktor yang memengaruhi proses pemilihan kepala desa antara lain tingkat pendidikan masyarakat, faktor geografis, dan ketersediaan biaya. Pada prinsipnya, pengambilan keputusan ditingkat panitia pemilihan dengan jalan musyawarah telah sejalan dengan prinsip salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Islam yaitu syura.Kata Kunci: Good Governance; Hukum Tata Negara Islam; Pemilihan Kepala Desa]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Nursalim, Nursalim]]>;
<![CDATA[Fatmawati, Fatmawati]]>;
<![CDATA[Alimuddin, Alimuddin]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan upaya pelestarian meliputi kebijakan penataaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan. Penulisan ini seluruhnya merupakan metode kualitatif lapangan. Tanggungjawab pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Bajeng belum terlaksana secara maksimal, sebab masih ditemukan pelbagai permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sampah yang belum terkelola dengan baik, alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan serta Tempat Pembuangan Akhir sampah yang mencemari udara. Islam, sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan bagaimana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan alam, bahkan al-Quran secara tegas telah memberikan informasi bahwa segala kerusakan di bumi dan laut tidak lain selain merupakan perbuatan manusia.Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan; Pengelolaan; Tanggungjawab Pemerintah]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Nurul]]>;
<![CDATA[Kurniati, Kurniati]]>;
<![CDATA[Kahpi, Ashabul]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penerapan pelbagai kebijakan pembatasan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 berdampak terhadap sektor produksi, bahkan beberapa di antaranya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pemutusan Hubungan Kerja sebagai dampak pandemi merupakan hal yang sulit dihindari oleh pemberi kerja. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah sebagai regulator untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenakerjaan, khususnya jika pilihan terakhirnya memang harus terjadi pemutusan hubungan kerja. Prinispnya, Islam sangat menghormati hak-hak pekerja, bahkan Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering. Meskipun tidak ditemukan dalil yang secara spesifik mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh Covid-19, tetapi setidaknya Islam telah memberikan suatu mekanisme penyelesaian masalah, yaitu melalui musyawarah, di mana prinsip-prinsip musyawarah sesungguhnya telah terformalisasi dalam beberapa regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.Kata Kunci: Covid-19; Ketenagakerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Rahmaniar, Rahmaniar]]>;
<![CDATA[Sultan, Lomba]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mengetahui permasalahan pelayanan dibidang kesehatan dengan menganalisis penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur mengenai hak masyarakat, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Secara umum, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berupaya memenuhi seluruh hak masyarakat dalam setiap pemberian layanan kesehatan dan tidak ada pembedaan kualitas layanan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk menjamin keterpenuhan tersebut, pihak rumah sakit telah menerapkan standar-standar pelayanan yang anti diskriminatif sesuai amanat Undang-undang Pelayanan Publik.Kata Kunci: Masyarakat Kurang Mampu; Layanan Kesehatan; Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[PERANAN LEMBAGA ADAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Jannah, Rihul]]>;
<![CDATA[Ilyas, Musyfikah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada masa Kerajaan Gowa, Lembaga Adat mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu raja, bahkan tugasnya memiliki kemiripan dengan fungsi lembaga perwakilan di negara-negara modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran Lembaga Adat Daerah (LAD) yang telah dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kabupate Gowa Nomor 5 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peran Lembaga Adat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa antara lain untuk membantu pemerintah melestarikan adat dan budaya, menampung serta menyalurkan aspirasi, membantu menyelesaikan konflik, sebagai wadah mediasi masyarakat adat, dan fungsi-fungsi pengawasan. Dalam pandangan siyasah syar’iyyah, khususnya jika menggunakan pendekatan maslahat, maka penekanannya adalah sejauh mana lembaga tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, sepanjang Lembaga Adat Daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Gowa, maka keberadaanya tidak bertentangan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.Kata Kunci: Pemerintahan; Lembaga Adat Daerah; Maslahat]]>
<![CDATA[POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILUKADA KOTA MAKASSAR TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Paradigma, Sopyar]]>;
<![CDATA[Larissa, Dea]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat ditingkat daerah untuk memilih pemimpin. Salah satu problem mendasar dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah maraknya praktik-praktik politik transaksional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik politik transaksional serta peran Badan Pengawas Pemilu. Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa sedikitnya terdapat 4 laporan praktik politik transaksional selama Pemilukada Kota Makassar. Faktor yang memengaruhi diantaranya tingkat pendidikan, ekonomi, dan kebiasaan. Badan Pengawas Pemilu berperan dalam melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik politik transaksional, dengan melibatkan pelbagai pihak seperti pemilih, organisasi kemasyarakatan, peserta Pemilukada dan dalam proses penegakan hukumnya melibatkan Sentra Gakkumdu. Dalam hukum Islam, politik transaksional dapat dikategorikan sebagai risywah atau suap-menyuap dengan status hukumnya adalah haram. Sementara dalam hukum positif, politik transaksional merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana.Kata Kunci: Demokrasi; Pemilukada; Politik Transaksional]]>
