cover
Contact Name
Hoiruddin Fathurohman
Contact Email
ssyarah077@gmail.com
Phone
+6289618357674
Journal Mail Official
syntaxbandung@gmail.com
Editorial Address
Perum Derwati Mas Jl. Derwati Mas, No.20 Rancasari, Ciwastra - Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Cv.Rifainstitut
Syntax Imperatif. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan adalah jurnal yang diterbitkan dua bulan sekali oleh CV. Syntax Corporation Indonesia. Jurnal Syntax Imperatif akan menerbitkan artikel-artikel ilmiah dalam cangkupan ilmu sosial dan pendidikan. Artikel yang dimuat adalah artikel hasil penelitian, kajian atau telaah ilmiah atas issue penting dan terkini atau resensi buku ilmiah.
Articles 600 Documents
Manajemen Supervisi Akademik dalam Pembelajaran: Strategi dan Implementasi Muaripin, Muaripin; Muaripin, Ary Maulana
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.509

Abstract

Academic supervision is an important aspect of education management that aims to improve the quality of learning. In the context of schools or educational institutions, academic supervision focuses on monitoring, evaluating and developing teacher performance and the teaching and learning process. This article discusses the role of academic supervision management, the basic principles underlying it and effective strategies that can be applied to improve the quality of learning. It also discusses the challenges faced in implementing academic supervision and recommendations for further improvement.
Strategi Komunikasi Islam dalam Konteks Dakwah Sari, Jumriah Komala; Duraesa, M. Abzar; Tahir, Muhammad; Inayah, Sitti Syahar
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.510

Abstract

Komunikasi berperan penting dalam aspek kehidupan, baik dalam menciptakan interaksi sosial juga interaksi interpersonal. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah berdakwah. Sebagaimana Islam mengharuskan pengikutnya untuk menyebarkan (mendakwahkan) ajaran Islam. Dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah tentunya diperlukan komunikasi yang baik agar pesan dakwah yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik pula oleh khalyak. Dalam analisis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa strategi yang dapat digunakan khususnya, tiga strategi sentimen, nalar, dan akal sehat. Taktik lainnya termasuk berinovasi, menggunakan strategi multikultural, dan memanfaatkan pendekatan yang berfokus pada generasi milenial
Transmission of disaster information in the implementation of relocation policies after the Earthquake, Tsunami and Liquefaction in Palu, Central Sulawesi Bahri, Syamsul
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.511

Abstract

Background: The handling of the major disaster that occurred in the city of Palu still leaves polemics, currently there are still people living in temporary housing who hope to receive proper compensation. There is no reason to turn away from the major disaster that occurred in the city of Palu. What is interesting is that even though it is given seriousness, it is known that the policy has reached a dead end in implementing the policy in the field, several polemics have not been resolved to date, so that the rehabilitation and reconstruction policy for affected residents has not gone according to plan as it should, the facts show that among those affected by the disaster, there are those who have lost their place. lived as a result of a disaster, whether his house was buried in the ground. due to liquefaction, it was washed away. clean due to strong tsunami waves or collapsed due to an earthquake on a powerful scale, found still screaming in refugee camps, they still live in the midst of uncertainty. Results: This research uses a qualitative research approach, paying attention to the information transmission section, by examining all important parts of the policies adopted and distributed to all stakeholders, especially the scope in correctly identifying all possibilities for the policies chosen, in the form of contradictions, agreements and deviations or differences. interpretation at the implementing level and the wider community, answering the extent to which the bureaucratic hierarchy provides strong support in implementing policies, the ability of stakeholders to define policies and capture important policy information. Conclusion: The shocking exposure regarding disaster management caused a lot of losses, gave rise to a lot of polemics, interpretations and policy choices that invited risk, handling disasters with new mechanisms that ignored conventional methods then gave rise to multiple interpretations, giving rise to debate, this then had an impact on the condition of the existing bureaucratic hierarchy as if -if they do not provide strong support in implementing the policy, this creates a deadlock in defining the relocation policy.
Perlindungan Hukum Dokter Dalam Melakukan Tindakan Emergensi Di Rumah Sakit Yang Mengakibatkan Komplain Pasien Negoro, Luhung Wikant Bakti; Husain, Bahtiar; Prasetyo, Boedi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.512

Abstract

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang memberikan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kegawatdaruratan. Dalam keadaan kegawatdaruratan semua fasilitas pelayanan kesehatan maupun seorang dokter yang tidak mempunyai kompetensi dibidang penyakit itu, diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memberikan pertolongan pertama. Rentannya dokter yang bertugas dalam pelayanan kegawatdaruratan medis mendapat tuntutan dari pasien atau keluarga pasien. Dilihat dari sudut hukum pidana, persoalan pokok yang menjadi titik taut antara hukum kesehatan dan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Dalam perspektif hukum perdata, pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Pasien yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin neko77 Kedokteran Indonesia dan tidak menghilangkan hak menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Dari sistem hukum, tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan dan tindakan yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
Hubungan Livability dengan Kualitas Hidup pada Wilayah Padat Penduduk Perkotaan di Kelurahan Kampung Rawa Kota Administrasi Jakarta Pusat Qurrotu Aini, Jihan Ulayya; Hasanah, Uswatun; Kabbaro, Hurriyyatun
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.513

Abstract

Permasalahan tingginya angka kepadatan penduduk di Jakarta Pusat menimbulkan semakin sulitnya keluarga menggapai kualitas hidup yang lebih baik, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup adalah sempitnya lahan untuk tempat tinggal dan mengakibatkan beberapa masyarakat berpenghasilan rendah memilih untuk tinggal di pemukiman kumuh atau jauh dari kata layak huni dan lingkungan yang sehat maka akan rentan mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan livability dengan kualitas hidup pada wilayah padat penduduk perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kampung Rawa yang berada pada Kota Administrasi Jakarta Pusat pada bulan Januari 2024 sampai dengan September 2024. Pengambilan data dilakukan dengan teknik probability sampling dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan cluster random sampling maka sampel dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga pada RW 2 di Kelurahan Kampung Rawa dengan total 476 sampel. Penelitian ini menggunakan uji normalitas sebagai uji prasyarat, serta uji-t sebagai uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang nyata antara livability dengan kualitas hidup dengan signifikansi <0.05 (p = 0.000). Keeratan hubungan antara livability dengan kualitas hidup adalah sebesar r = 0.587, artinya terdapat hubungan yang cukup kuat dan berada pada kategori sedang. Untuk meningkatkan kualitas hidup pada wilayah padat penduduk, salah satunya dapat melakukan pengembangan keterampilan untuk menunjang kestabilan ekonomi sehingga dapat melakukan peningkatan kualitas hunian. Jika semakin baik livability pada wilayah padat penduduk maka kualitas hidup pada wilayah padat penduduk akan semakin tinggi.
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Kecacatan Akibat Kusta (Morbus Hansen) Pangestu, Juan Felix; Heridadi, Heridadi; Purnomo, Budi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.515

Abstract

Penyakit kusta atau Morbus Hansen salah satu penyakit menular akibat bakteri Mycobacterium leprae yang dapat menyebabkan kecacatan pada beberapa anggota tubuh manusia seperti mata, tangan dan kaki. Stigma dan diskriminasi yang tinggi pada penyakit ini di Kota Ambon, Maluku sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengalami leprophobia atau perasaan takut yang berlebihan pada penderita kusta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang kecacatan akibat kusta di Kota Ambon, Maluku khususnya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasien kusta yang mengalami kecacatan sering menghadapi diskriminasi, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta stigma sosial penderita kusta yang memperburuk kondisi mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya dukungan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan bagi penyandang disabilitas
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Pelakunya Positif Mengidap HIV/AIDS Wibowo, Ray Indra
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.516

Abstract

Dalam hal ini timbul persoalan hukum dengan adanya suatu fenomena adanya seseorang yang terjangkit virus HIV/AIDS kemudian melakukan perkosaan kepada orang lain sehingga korbannya ikut tertular virus tersebut. Dalam hal ini korban dipastikan akan menderita karena setelah perkosaan tersebut dipastikan akan menderita lahir dan batin sampai ajal menjemputnya. Menarik untuk dikaji tentang perlindungan hukum kepada korban berikut upaya hukum korban apabila tidak menerima restitusi dari pelaku pemerkosaan yang mengidap HIV/AIDS. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang pelakunya positif menyintas HIV/AIDS dilakukan melalui 2 (dua) hal yaitu pemberian restitusi dan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Selain beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang pelakunya positif menyintas HIV/AIDS, selain beberapa hal tersebut di atas, juga perlu dilakukan melalui pendampingan dalam hal ini korban secara langsung pasti akan tertular HIV/AIDS dari pelaku. Korban dalam hal ini harus diisolasi untuk upaya penyembuhan atau menghambat agar virus tersebut mereda. Dalam hal ini memang belum ada obat penyembuh terhadap HIV/AIDS, sehingga dipastikan lambat laun terhadap korban yang terinveksi akan semakin melemah dan kesehatannya akan menurun secara drastis sebelum akhirnya meninggal dunia
Analisa Yuridis Fraud Sebagai Kejahatan dalam Asuransi Kesehatan Komersial Menurut Perspektif Perlindungan Para Pihak Jaeni, Ahmad; Astuti, Tri Maryani Kusuma
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.517

Abstract

Kecurangan dalam asuransi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan asuransi, namun juga dilakukan oleh nasabah asuransi yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan dalam sistem kesehatan. Oleh karena itu, kajian perlindungan hukum terhadap fraud dan perlindungannya kepada para pihak yang terikat dalam sebuah kesepakatan asuransi kesehatan penting untuk dilakukan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Perlindungan Hukum kepada perusahaan asuransi terhadap tindakan fraud yang dilakukan oleh nasabah asuransi telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang dimana aturan lebih khusus mengalahkan aturan yang lebih umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, OJK mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 46 tahun 2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Fraud, dan Laporan Strategi Anti-Fraud Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
Pengaturan Perizinan Penanam Modal Asing dalam Bidang Usaha Rumah Sakit Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Sidiq, Muhamad Fajar; Buaton, Tiarsen; Maryani, Ani
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.518

Abstract

Penanaman modal asing (PMA) dalam bidang usaha rumah sakit di Indonesia menjadi isu strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan serta menjaga persaingan usaha yang sehat. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan berkualitas, keberadaan rumah sakit yang didukung oleh investasi asing diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, pengaturan perizinan penanaman modal asing dalam sektor ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak mengganggu keseimbangan persaingan usaha dalam negeri dan tetap menjaga standar pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perizinan penanaman modal asing dalam pendirian rumah sakit di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan perundang- undangan yang berlaku terkait PMA di bidang kesehatan serta bagaimana pengaturan tersebut dapat mendukung persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif. Investasi asing di sektor kesehatan harus diiringi dengan upaya untuk memperkuat tenaga medis lokal. Pemerintah dapat mewajibkan rumah sakit asing untuk memberikan program pelatihan dan transfer teknologi kepada tenaga kesehatan dalam negeri. Langkah ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli asing dan mendorong pengembangan kompetensi local
Darurat Medis dalam Pelayanan Kesehatan Pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Angelina Kadompi, Oktaviani Matilda Viola; Silitonga, Vera Dumonda; Agus, Tri
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.519

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah salah satu komponen negara yang memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap integritas bangsa dan negara. Tugas utama TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI dilaksanakan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam pelaksanaan OMSP, TNI didukung oleh beberapa unsur kesehatan seperti Rumah Sakit Darurat Lapangan dan Rumah Sakit Bantu Kapal, yang dapat beroperasi baik dalam situasi bencana maupun non-bencana. Persetujuan tindakan medis atau informed consent merupakan proses komunikasi penting untuk menyamakan pemahaman tentang tindakan, perawatan, atau prosedur medis yang akan dilakukan. Informed consent sangat penting bagi tenaga kesehatan dan medis sebagai bukti persetujuan atas tindakan operasi, anestesi, atau prosedur lain yang berpotensi menimbulkan sengketa medis. Keberadaan informed consent juga memberikan perlindungan hukum bagi petugas medis. Dalam penanganan medis saat bencana, dilema etik, termasuk terkait informed consent, bisa muncul. Dokter, baik secara umum maupun khususnya dokter TNI yang bertugas dalam OMSP, harus selalu menerapkan prinsip-prinsip etik seperti nonmaleficence, manfaat, keadilan, dan otonomi dalam menghadapi potensi dilema etik selama pelayanan kesehatan di OMSP.

Filter by Year

2020 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 5 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 4 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 3 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 6 (2022): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 5 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 4 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 3 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 6 (2021): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 5 (2020): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 4 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 3 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Syntax Imperatif More Issue