cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hoiruddin Fathurohman
Contact Email
ssyarah077@gmail.com
Phone
+6289618357674
Journal Mail Official
syntaxbandung@gmail.com
Editorial Address
Perum Derwati Mas Jl. Derwati Mas, No.20 Rancasari, Ciwastra - Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Cv.Rifainstitut
ISSN : 27212491     EISSN : 27212246     DOI : http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i3
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Syntax Imperatif. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan adalah jurnal yang diterbitkan dua bulan sekali oleh CV. Syntax Corporation Indonesia. Jurnal Syntax Imperatif akan menerbitkan artikel-artikel ilmiah dalam cangkupan ilmu sosial dan pendidikan. Artikel yang dimuat adalah artikel hasil penelitian, kajian atau telaah ilmiah atas issue penting dan terkini atau resensi buku ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 600 Documents
 31   32   33   34   35 
Tanggung Jawab Hukum Bidan Praktik Mandiri Pada Kasus Rujukan Kegawat Daruratan Kebidanan Anisa M, Puti Nur; Wijayanti, Edy; Bungin, Sator Sapan
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.492

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia mendasar yang ingin dijunjung pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Salah satu tanggung jawab bidan adalah merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu jika pasien mengalami kondisi yang tidak dapat ditangani oleh bidan. Rujukan pasien ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tanggung jawab hukum bidan praktik mandiri pada kasus rujukan kegawat daruratan kebidanan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, bidan praktik mandiri memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi, terutama dalam situasi yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan-perundangan yang mengatur tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi bidan praktik mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum bidan ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tindakan Medis di Rumah Sakit Untuk Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dan Pasien Satriawan, Satriawan; Nasser, Nasser; Prasetyo, Boedi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.493

Abstract

Rumah sakit tidak terlepas dari risiko terjadinya kesalahan dan kecelakaan dalam melayani pasien. Untuk menjamin keselamatan pasien untuk mencegah terjadinya kejadian tidak diharapkan, rumah sakit perlu menerapkan upaya manajemen risiko. Setiap tindakan medis yang didapatkan selalu ada risiko yang harus dihadapi, dapat terjadi kapanpun walaupun ditangan dokter yang paling pandai sekalipun. Jadi disini jelas bahwa risiko tidak dapat diduga. Berbagai gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas dugaan terjadinya resiko medis dan dugaan malapraktik seperti tersebut, sejalan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, menginisiasi perusahaan asuransi untuk menawarkan asuransi proteksi dokter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan manajemen risiko di rumah sakit untuk perlindungan hukum tindakan medis tenaga kesehatan dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asuransi Proteksi Medis telah diatur dalam BAB III Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, pada bagian mekanisme kredensial dan pemberian kewenangan klinis bagi staf medis dirumah sakit, angka 12 poin D yang menyatakan bahwa Dokter memiliki asuransi proteksi profesi.
Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker dalam Melayani Resep Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Wahyu Surasto, Indra; Sitanggang, Maura Linda; Sulmiah, Fitri Apriyanti
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.495

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Salah satu inovasi yang muncul adalah penerapan resep elektronik atau e-prescribing. Peranan apoteker mengalami pergeseran paradigma dari sekadar penyedia obat menjadi mitra aktif dalam tim perawatan pasien. Dari sisi hukum perdata, resep elektronik dapat dipandang sebagai perpanjangan dari kontrak pelayanan kesehatan, di mana apoteker berjanji untuk menyediakan obat sesuai dengan instruksi digital dari dokter, dengan implikasi bahwa kegagalan sistem bisa dianggap sebagai wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap apoteker dalam melayani resep elektronik diatur dalam berbagai regulasi yang menegaskan tanggung jawab dan kewenangan apoteker. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 secara implisit melindungi apoteker melalui pengaturan yang memberikan legitimasi pada praktik resep elektronik. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juga memperkuat perlindungan data pribadi dan keamanan informasi yang harus dijaga oleh apoteker
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pelayanan Kebidanan dalam Pemberian Asuhan di Rumah Sakit Kholifatin, Rizqiya; Adianto, Hedwig; Jaeni, Ahmad
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.496

Abstract

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk sebuah perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukumnya itu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum terhadap praktik kebidanan dalam pemberian asuhan di rumah sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dari hasil penelitian yang ditemukan adalah perlindungan hukum terhadap praktik pelayanan kebidanan dalam pemberian asuhan di rumah sakit di temukan di berbagai pasal peraturan hukum Indonesia, diantaranya adalah ketentuan undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 39, 50, 54, 63, 64, 165, 184, 197, 293, 296 dan 1366 KUHP, namun sebelum ancaman pidana itu dikenakan terlebih dulu penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak
Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berkenaan Tindak Pidana Korupsi dalam Mencegah Gratifikasi Praktik Kedokteran untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Madani, Hasan; Agustinus, Agustinus; Retnowati, Anis
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.497

Abstract

Masalah korupsi di Indonesia tampaknya semakin berkembang tanpa batas akhir-akhir ini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berkenaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan berkenaan gratifikasi terbisa dalam Pasal 12B. Pengamalan Undang-undang tersebut dalam mencegah gratifikasi dalam praktik kedokteran mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini disusun menerapkan penelitian yuridis normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, serta menggunakan sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap gratifikasi dalam praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki beberapa aspek penting yakni gratifikasi dianggap sebagai suap jika terkait dengan jabatan atau tugas penerima, khususnya jika nilainya melebihi Rp10 juta dan tidak dilaporkan, Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap penerima gratifikasi yang tidak melaporkan penerimaan tersebut, Implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian hubungan antara gratifikasi dengan jabatan atau tugas penerima, dan Efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh kurangnya pengawasan dan sistem pelaporan yang memadai di lingkungan medis
Kelamin Janin dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Taubah, Wadhit; Ratmono, Tugas; Retnowati, Anis
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.498

Abstract

Pada awalnya, upaya kesehatan reproduksi di Indonesia lebih banyak bersifat umum tanpa rincian yang tajam. Dalam rangka itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencoba menggambarkan secara rinci upaya-upaya kesehatan reproduksi yang mencakup sepanjang spektrum kehidupan reproduksi, dari sebelum hamil hingga pascapersalinan. Di Indonesia, pemilihan jenis kelamin pada reproduksi dengan bantuan tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi, namun belum secara detail diatur prosedur dan pelaksanaannya. Terutama untuk penggunaan metode PGD dimana angka keberhasilan yang cukup tinggi ini masih belum tertulis secara detail dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang negara menunjukkan bahwa menciptakan anak keturunan merupakan sebuah hak bagi setiap keluarga yang dilindungi oleh negara. Artinya bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan sebuah pelayanan seluas-luasnya agar setiap orang mendapatkan fasilitas yang mendukung proses mendapatkan sebuah keturunan.
Insan Kamil, Takhalluq bi al-akhlâq Allah dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam Nugraha, Roni
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v3i6.502

Abstract

Eksistensi manusia di alam semesta berbeda dengan makhluk lainnya yang cenderung ada tanpa proses menjadi. Dalam dimensi jasadiah misalnya, manusia lahir, tumbuh dan berkembang melalui tahapan-tahapan yang cukup Panjang. Demikian halnya dalam dimensi kemanusiaan, ia menjelma menjadi citra diri seseorang melalui proses pendidikan sepanjang hayat yang dalam bahasa Driyarkara diistilahkan dengan hominisasi dan humanisasi (pemanusiaan manusia muda). Kemanusiaan itu sendiri merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karenanya, membincangkan Pendidikan harus bermuara pada citra ideal manusia yang dalam Bahasa agama dikenal dengan istilah insan kamil. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa gagasan insan kamil merupakan tipologi manusia ideal yang menampilkan dua sisi wajah Tuhan, luthfun dan qahrun. Karenanya, dalam pengembangan pendidikan, tidak bisa hanya berpijak pada satu sisi wajah Tuhan, pendidikan harus berpijak pada dua dimensi wajah Tuhan sehingga dengannya manusia akan berada pada posisi seimbang antara luthfun dan qahru, antara rahmat dan keadilan, antara harap dan takut
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kesalahan Pengobatan Yang Dilakukan Apoteker di Apotek Rajagukguk, James Bernando; Sagala, Parluhutan; Suswantoro, Tri Agus
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.503

Abstract

Menciptakan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan, apotek salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan pada perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan terkait dengan penggunaan obat. Tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus menerapkan standar profesi dan mematuhi kode etik. Pada kenyataannya sering apoteker melakukan kesalahan pengobatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap pasien pada saat praktik profesi apoteker. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab apoteker terhadap kesalahan pengobatan serta perlindungan dan bagaimana pengaturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum pidana apoteker yang melakukan kesalahan pengobatan di apotek bisa terjadi baik karena adanya malpraktik atau karena adanya perbuatan yang bersifat melanggar peraturan hukum, baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Kelalaian tenaga medik merujuk pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap standar-standar yang berlaku, baik standar profesi, standar pelayanan, ataupun standar operasional prosedur; dan IAI berperan juga perlu melakukan upaya dalam menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan perlindungan kepada para anggotanya, sebagaimana yang termuat pada Permenkes Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan UU Kesehatan
Efektivitas Penerapan Elektronik Formasi (E-Formasi) dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Sanda, Eka; Hattab, Syahruddin; Nurhannis, Nurhannis
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Elektronik Formasi (e-Formasi) Dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas penerapan elektronik formasi (e-Formasi) dalam rekrutmen aparatur sipil negara dengan mengacu kepada teori Duncan yang mengukur efektivitas kebijakan dari indikator Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis kualitatif, yaitu jenis penelitian menggunakan metode pemecahan masalah yang diteliti dengan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai keadaan obyek penelitian terhadap gejala-gejala yang terjadi pada obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Porpusive yaitu dengan cermat memilih dan menentukan orang-orang yang lebih mengetahui masalah yang diteliti dan untuk memberikan data yang aktual dan akurat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung di lapangan berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas Penerapan Elektronik Formasi (e-Formasi) Dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari indikator integrasi dan adaptasi telah berjalan dengan baik namun terdapat kendala yaitu dalam indikator pencapaian tujuan dimana tidak tercapai secara maksimal manfaat dari e-Formasi dikarenakan tidak adanya konektivitas dengan aplikasi dan kebijakan kepegawaian lainnya
Peran Norma dan Konformitas Sosial dalam Kepatuhan dan Ketidakpatuhan Pajak Aditama, Muhammad Nabil; Purbasari, Ratih
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.506

Abstract

Artikel ini meneliti peran faktor-faktor sosial dalam hal kepatuhan pajak dan pengaruhnya kepada kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, artikel ini merupakan kajian sistematis dari literatur-literatur dan penemuan-penemuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik norma sosial dan konformitas sosial ini dan korelasinya dengan perilaku kepatuhan pajak. Literatur-literatur sebelum ini menekankan peran rasa takut, dan mengatakan bahwa pendorong utama di balik kepatuhan pajak adalah ketakutan akan hukuman dan audit, yang demikian menyiratkan bahwa peran faktor-faktor sosial itu sedikit, yang kemudian artikel ini mengusulkan bahwa tidaklah demikian. Artikel ini dibuat bukan untuk menolak atau menentang penemuan-penemuan sebelumnya tentang bagaimana ketakutan akan hukuman dan audit memotivasi seseorang untuk membayar pajak, melainkan, artikel ini melengkapi dan menjelaskan bagaimana kedua faktor tersebut bukanlah satu-satunya pendorong di balik kepatuhan pajak, yang demikian memperkaya pemahaman kita mengenai perilaku wajib pajak.

Page 33 of 60 | Total Record : 600

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 5 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 4 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 3 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 6 (2022): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 5 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 4 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 3 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 6 (2021): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 5 (2020): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 4 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 3 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Syntax Imperatif More Issue