Garuda - Garba Rujukan Digital

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN PADA MASYARAKAT DESA BOTTOBENTENG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO Riska; Patimah; Nila Sastrawati
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.29118

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjodohan pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupatan Wajo. Masalah pokok diurai dalam dua sub sub sub sub masalah, yakni: 1) faktor-faktor apakah yang perjodohan? 2) Bagaimana dampak perjodohan terhadap anak dalam membangun rumah tangga pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar'I dan sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo bersifat memaksa dan memiliki dampak berbeda-beda yang dirasakan oleh anak yang dijodohkan. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan nikah, maka kepada wanita itu diberi hak memilih untuk tetap melanjutkan atau tidak. Implikasi penelitian ini adalah sebelum perjodohan didiskusikan dengan anaknya yang akan dijodohkan dan dilakukan perkenalan satu sama lain agar saling mengetahui sifat dan karakter, sehingga perjodohan yang dilakukan berdampak positif pada kehidupan rumah tangga anak yang dijodohkan. Abstrak Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam tentang perjodohan di masyarakat Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Masalah utama dipecah menjadi dua sub-masalah, yaitu: 1) faktor apa yang cocok? 2) Apa dampak perjodohan terhadap anak dalam membangun rumah tangga di masyarakat Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar'i dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo bersifat koersif dan memiliki dampak yang berbeda terhadap anak-anak yang dijodohkan. Jika pernikahan dilakukan tanpa izin dari wanita yang akan menikah, maka wanita tersebut diberi hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau tidak. Implikasi dari penelitian ini adalah sebelum perjodohan dibahas dengan anak-anaknya yang akan dijodohkan dan diperkenalkan satu sama lain sehingga saling mengenal sifat dan karakter satu sama lain, sehingga perjodohan yang dilakukan memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga anak yang bertunangan tersebut

PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI TALAK A. Uswatun Hasanah Aswar; Supardin; Siti Nurul Fatimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.29318

This study discusses the application of ex officio rights of judges to divorce cases at the Bulukumba Religious Court Class II. The judge at the Bulukumba Religious Court Class II once exercised his ex officio rights which ordered the applicant (husband) to hand over the iddah and mut'ah income to the respondent (wife) even though the respondent or the wife did not file a counterclaim. Therefore, it is necessary to explore how the ex officio rights of judges are applied at the Bulukumba Religious Court and the legal consequences of implementing these ex officio rights. This type of research is an empirical legal research that is a study with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The results of this study indicate that in the Bulukumba Religious Court, judges exercise their ex officio rights, for example in Decision Number 799/Pdt.G/2021/PA.Blk and Decision Number 574/Pdt.G/2021/PA.Blk and one of the considerations is to provide justice for a wife who will be divorced by her husband. However, the application of this ex officio right is rarely used because most divorce cases at the Bulukumba Religious Court are decided verstek, making it difficult for the judge to prove that the applicant is entitled to receive the right or not. The legal consequence of applying the ex officio rights of judges is to realize the principle of justice by putting everything in its share. In other words everyone fulfills their responsibilities and receives what is due to them. Keywords: Divorce, Judge Ex Officio Rights, Religious Courts

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA BONTOALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA) Siti Nurul Afifah; Hartini Tahir; Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.29331

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut terbagai kedalam beberapa submasalah yaitu: 1) bagaimana proses tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 2) bagaimana dampak tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan dua pendekatan yaitu: pendekatan syar’i dan pendekatan sosial/sosiologi. Hasil penelitian ini mencakup bagaimana prosesi Appabattu Nikkah. Ada beberapa pantangan yang dipercaya tidak boleh dilanggar karena akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya salah satunya yaitu: pengantin pria tidak boleh menyentuh bagian tengah leher paling bawah pengantin wanita, karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek. Namun jika dilihat dari konteks agama Islam tidak ada dampak negatif dari prosesi Appabattu Nikkah. Sedangkan dampak positif dari prosesi Appabattu nikkah adalah untuk mempereratkan ikatan batin antar suami istri. Hukum tradisi Appabattu Nikkah dalam Pernikahan Adat Makassar Desa Bontoala Dusun Ana Gowa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah mubah. Implikasi penelitian ini adalah hendaknya kepercayaan Masyarakat dalam memaknai tradisi Appabattu Nikkah ini semata-mata hanya tradisi atau kebiasaan orang terdahulu kita, Diharapakan kepada tokoh Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa pamali tersebut tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits, dan bisa penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pandanganhukum Islam. Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, Dampak, Pandangan Hukum Islam.

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A MAKASSAR TAHUN 2020-2021 Andi Titah Niagara Unga Putri; Lomba Sultan; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.29626

The main problem in this study is about the Problems of Implementing Divorce Trials During the Covid-19 Pandemic in the Makassar Class 1A Religious Court in 2020-2021. This study aims to determine the implementation of the Divorce Trial at the Makassar Class 1A Religious Court during the Covid-19 Pandemic; Knowing the Effect of Covid-19 on the Process of Implementing Divorce Trials at the Makassar Class 1A Religious Court. This type of research is field research. While the data collection uses primary data and secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis and the research approach used in this thesis is empirical juridical, namely research that is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, then will be linked to the applicable laws and regulations and existing legal theory. . The results of the study show that: 1) The implementation of the divorce case trial is basically the same as before the Covid-19 pandemic, only the difference lies in the technical process where the process can be done online and offline. The use of the electronic system itself is in the form of E-Court, Elitigation and Teleconference. 2) The influence that was felt by the Makassar Class 1A Religious Court during the Covid-19 pandemic, of course, there were some such as the work system, which used to be full time in the office but after Covid-19 a work from home system was implemented, but it didn't last long because there are several things that are considered less effective from this WFH system. In the trial itself, the effect is if the trial was carried out manually, but after the Covid-19 pandemic the trial could be carried out technologically, and this is certainly not optimal because other users, namely people who still do not understand the use of technology, besides that the trial implementation It can be said that it is relatively closed because access to electronically participate in the trial is only intended for litigants and is not yet open to be accessed by the public. The implications of this research are, 1) It is hoped that in the future human resources and supporting tools for case administration services in courts electronically will be more prepared to face developments in the world of justice. 2) It is necessary to apply regulations regarding the administration of cases in courts electronically and more effectively, then it is necessary to carry out a thorough socialization of court service users. 3) To improve convenience for people seeking justice, it is also necessary to improve services that are more leverage so that it is easier for the public to access goods manually or online. Keywords: Divorce, Trial, Covid-19 Pandemic

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PALLANGKAI DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI DESA GARUNTUNGAN KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA Asriani Mardi; Muhammad Fajri
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30025

This research discusses the review of Islamic law on the Pallangkai custom. The main problem is how to review Islamic law on the Pallangkai custom in the practice of marriage in Garuntungan Village, Kindang District, Bulukumba Regency. This research is a qualitative research using a juridical and sociological approach to data sources because this research is a primary and secondary data source, then the data collection method used is interviews with documentation. The results of the study show that the traditional Pallangkai tradition is not disputed in Islam because it does not conflict with Islamic law. The Pallangkai custom is included in 'urf sahih, namely 'urf that is acceptable to the community. If the request for money or goods from the older brother can burden the man with a large demand and can prevent his sister from getting married. Included in 'urf Fasid is a habit that runs in society but its teachings are contrary to Islamic teachings because it has prevented someone from getting married. The suggestion of this research is that people's trust in interpreting the Pallangkai Indigenous tradition does not go out of the corridor of Islamic Law and still believes that happiness, safety and welfare in navigating married life only from Allah SWT not from Tradition. And for the brother, do not forbid the sister to marry first and burden the sister by asking for goods or anything excessively. Keywords: Custom, Marriage, Islamic Law Review

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp) Yul Hidayah; Muh. Jamal Jamil; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30061

This study discusses the analysis of the Judge's Decision on guardian Adhal at the Watansoppeng Religious Court (Study of Decision No. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp). The sub-problem that the author raises is, how is the description of the case of the adhal guardian's application in the decision number 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp, then the basis for the judge's consideration in determining the decision number 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp. This type of research is field research which is then analyzed qualitatively using a juridical and syar'i approach, then this research is sourced from the results of direct interviews by the Religious Courts. The results of the study indicate that the determination to accept the applicant's application because the reason made by the guardian does not want to marry does not become a barrier to become a guardian. As for the judge's consideration in granting the petition regarding the guardian of Adhal because there are no grounds or elements that prevent the two parties from getting married, based on the evidence and testimony of the witnesses presented in the trial process, it was found that the reasons used by the guardian for not agreeing to become a guardian is proven to be inappropriate and contrary to syara', besides that the applicant and his prospective husband have been proven to be kafa'ah according to the applicable laws and regulations. The implication of this research is that marriage guardians are expected to reconsider more about rejecting the good intentions of someone to marry his brother, before carrying out the marriage, the prospective husband should introduce the family, namely the family of the woman and for the practitioners of Islamic law to socialize to the public regarding guardian adhal so that the community understands about this and there are no unwanted marriages.

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENETAPAN ITSBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA NOMOR 64/Pdt.P/2020/PA.Blk) Ummul Khaerah; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30683

The main problem of this research is the Maqashid Syariah Analysis of the Determination of Itsbat Marriage for Husbands Who Have Died (Case Study of Determination of Judges at the Bulukumba Religious Court Number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk). The sub-problem is, how is the process and consideration of the judge in determining the marriage itsbat for the husband who has died in case number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk then the determination of the marriage itsbat for the husband who has died is associated with maqashid sharia, type The research used is qualitative research using normative theological (syar'i) and juridical normative research approaches. The results of this study, namely, the judge in determining the marriage certificate in case number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk was only carried out in 1 trial where the judge in determining the application saw the facts given by the witness, the applicant also has submitted authentic letter evidence in the form of, a photocopy of a family card, a photocopy of a death certificate, and also a photocopy of a decision letter from PT. Tri Tunggal Sentra Buana, the judge referred to the book I'anatut Juz IV pages 253-254 and the book Bughyatul Mustarsyidin page 298, in addition to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 jo. Article 7 paragraph (1) KHI. The determination of itsbat marriage case number 64/Pdt/P/2020/PA.Blk is associated with maqashid sharia, which is included in the category of Ad-dharuriyyat and hajiyyat which the judge looks at the benefit; to preserve life/soul; to maintain offspring; and to protect property. The implication of this research is to provide information to the public that how important it is that marriage is registered, if the marriage is not registered it can be overcome by submitting an application for itsbat marriage at the local Religious Court, the judiciary in deciding/establishing a decision/application must pay more attention to the benefit of justice seekers , the KUA institution in order to provide advice, direction and also socialization to the community to register marriages at the Marriage Registrar (PPN), so that both parties and their descendants get legal certainty. Keywords: Maqashid Sharia, Itsbat Marriage, Die.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA MENUTUP MALU AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. Perspektif Hukum Islam) Iffah Annisa Faulia Gusti Hasan; Hartini Tahir; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30755

This research discusses how the Judge's Consideration of the Application for Marriage Dispensation as an Effort to Cover Shame due to Pregnancy Out of Wedlock (Study of the Decision of the Sengkang Class 1B Religious Court Number 1/Pdt.P/2020/PA.Skg Perspective of Islamic Law)". From the main problem, the writer formulates several sub-problems, namely: What is the process of applying for a marriage dispensation at the Sengkang religious court? What are the positive and negative aspects in the provision of marriage dispensation due to pregnancy out of wedlock? and How is the judge's consideration in granting a marriage dispensation case due to pregnancy out of wedlock on case number 1/Pdt.P/2020/PA.Skg Perspective of Islamic Law? This type of research is field research or can be called qualitative research, field research is carried out using the method of observation, interviews, and describes the facts that occur in the field. The results of this study indicate that in granting the application for dispensation for marriage due to pregnancy out of wedlock, the Panel of Judges certainly bases its considerations on the principles of Islamic law, one of which is that if it is linked between taking benefit or rejecting harm, then rejecting harm takes precedence over taking benefit. The implication of this research is that parents should pay more attention to their children so that unwanted things do not happen. And people should be more aware and understand the laws that apply in this country in order to realize a happy and prosperous marriage. Keywords: Dispensation for Marriage, Pregnant Out of Wedlock, Islamic Law.

EFEKTIVITAS SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B Rifda Cahya Alindah Alindah; Musyfikah Ilyas; Muhammad Fajri
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30835

The main problem in this research is how effective the trial outside the court building held by the Maros Religious Court class I B, especially in the settlement of the marriage isbat case, then in formulating the sub-problems, namely: 1) What are the factors that hinder and support the trial outside Maros Religious Court building class I B in the settlement of the isbat marriage case in 2022? 2) What is the impact of the trial outside the Maros Religious Court building class I B in the settlement of the isbat marriage case in 2022? This research is included in qualitative field research (field research) using qualitative methods, in which this study focuses on collecting data from predetermined informants. The approach used in this thesis research is an empirical juridical and social/sociological approach because the data needed are data in the form of interviews from judges, clerks, respondents, the community and others for the author. The results of this study are that the effectiveness of the trial outside the court building in 2022 is very good and effective, because it has reached a standard level of satisfaction where the court has followed the existing policy to conduct a trial outside the court building so that the public does not have difficulty applying for itsbat married at the trial. Lack of obstacles during the trial due to complete and adequate facilities or infrastructure. As for the impact of holding a trial outside the Maros Religious Court class I B building, which is to raise legal awareness for people whose marriages are not legally valid to immediately perform isbat marriage and get a marriage certificate so that it is recognized by law and the state, more and more people are getting legal certainty in taking isbat marriage outside the courthouse and more and more areas are getting legal services easily. The implications of the research are 1. Socialization related to hearings outside the court building, especially in the settlement of isbat marriage cases to the public to better know the importance of a legal marriage. 2. For the Maros Religious Court class I B as the agency authorized to handle hearings outside the court, the court must try to maximize the trial process so that the trial runs smoothly. Keywords: Effectiveness, Isbat Marriage, Court

URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe) Darmi; Lomba Sultan; Nurfaika Ishak
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30880

This study discusses the urgency of marriage registration in the perspective of Islamic law and positive law (a case study on the understanding of the people of Tellangkere Village, Tellu Limpoe District). This study discusses the Process of Marriage Registration in Normative Studies (Islamic Law and Positive Law) and the factors that influence people's understanding of marriage registration. The type of research used in this thesis is a qualitative research type. The approach used is a normative juridical approach. The results of the study have shown that the process of registering marriages in the perspective of Islamic law and positive law is not in line with existing regulations. Where people think that the marriage book or marriage certificate itself is not important. Marriage registration employees or the KUA office have made it easier to manage marriage certificates. Many people view that a legal marriage is a marriage carried out only religiously, so that it becomes an obstacle in determining marriage registration. However, if it is not registered with the KUA, then the marriage is not legally valid, so that many people feel a bad impact on the continuity of the household they live. Like the child does not have a birth certificate, when a divorce occurs, the wife cannot sue her husband for the property and does not have legal force. Factors that influence the understanding of the people of Tellangkere Village about marriage registration are economic factors and social factors. Keywords: Marriage Registration, Islamic Law, Positive Law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nurfaika Ishak

Contact Email nurfaika.ishak@gmail.com

Phone +6285292349495

Journal Mail Official qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA