cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 228 Documents
 13   14   15   16   17 
PENERAPAN KAFA’AH DALAM PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA Muhammad Nur Syahbani; Muh. Jamal Jamil; Siti Nurul Fatimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.30104

Abstract

Penelitian ini membahas terkait penerapan Kafa’ah dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga. Seiring perkembangan zaman, persepsi masyarakat terkait kafa’ah sudah mulai bergeser yang mana kafa’ah dimaknai haruslah betul-betul sekufu dalam segala hal. Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri sebenarnya bagaimana pandangan masyarakat Pangkep mengenai konsep kafa’ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mana sumber utama penelitian ini adalah data-data dilapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Pangkep secara garis besar tidak mengetahui istilah kafa’ah dalam perkawinan, namun secara konsep secara tidak sadar masyarakat Kabupaten Pangkep telah menerapkannya. Untuk penerapannya sendiri mayoritas masyarakat Pangkep menjadikan agama sebagai tolak ukur utama namun untuk faktor pendukung di setiap daerah bisa jadi berbeda-beda, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Terakhir, penelitian ini juga membuktikan kafa’ah terbukti mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam rumah tangga masyarakat di Kabupaten Pangkep.
IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rachmat Hidayat; Muh. Saleh Ridwan; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.33098

Abstract

Permasalahan pada skripsi ini yaitu: Bagaimana Perspektif Hukum islam terkait izin Poligami bagi PNS Pengadilan Agama Makassar. Permasalahan adalah: 1)Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Makassar dalam memutuskan izin poligami bagi PNS, 2)Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami PNS di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian adalah penelitian lapangan. Penelitian bermaksud menggambarkan objek penelitian saat sekarang, yaitu tentang izin poligami bagi PNS di pengadilan agama makassar perspektif hukum islam. Hasil penelitian adalah bahwa dalam pertimbangan hakim terkait perkara izin poligami PNS diterima karena pemohon memenuhi syarat yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, selain itu memperoleh izin istri pertama. Secara islam poligami tidak dilarang selama adil. Hukum islam dalam memandang pertimbangan hakim dalam memutuskan izin PNS di pengadilan agama Makassar betul karena hakim tidak memutuskan hanya memperhatikan aturan pemerintah tetapi memperhatikan hukum islam. Peneliti berharap semoga menjadi pertimbangan hakim memutuskan izin poligami tidak hanya memperhatikan peraturan pemerintah dan undang-undang tapi juga memperhatikan hukum islam. Sehingga poligami tidak merusak norma-norma perkawinan. Teruntuk para akademisi Islam memberi pengetahuan poligami secara mendalam agar tidak terjadi masalah ketika itu terjadi.
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Ayu Ashari; Halim Talli; Muhammad Fajri
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.35333

Abstract

This research discusses the implementation of simple, fast and low-cost justice principles in divorce cases during the Covid-19 pandemic. The outbreak of the Covid-19 pandemic has not only had an impact on community activities in general, but the Religious Courts as an institution have also experienced several obstacles in resolving cases, especially with the increase in divorce cases. Therefore, in the end, the author explored how effective the application of the principle of simple justice was, fast and low cost, especially in divorce cases during the Covid-19 pandemic at the Sungguminasa Religious Court. The type of research used is empirical legal research, namely a study with field data as the main data source such as the results of interviews. The results of this study reveal that the effectiveness of applying the principle of simple, fast and low-cost justice in divorce cases during the Covid-19 pandemic at the Sungguminasa Religious Court was not effective, due to several factors, namely from the court, the litigants, both the plaintiff/defendant and witness, in terms of the ineffectiveness of the application of this principle, it can be measured from the presence of several cases which were not decided on time, in this case beyond the allotted time, namely more than 5 (five) months since the case was registered.
PENERAPAN KAIDAH FIKIH AL-ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE Fitrah Nisardi; Supardin Supardin; Andi Muhammad Akmal
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.36513

Abstract

The discussion in this study is related to the application of the fiqh rules of al-adah muhakkamah in the distribution of inheritance to the Islamic community in Tanete Riattang District, Bone Regency. Fundamentally related to inheritance matters have been regulated in Islamic law, but in reality not all Muslims share the inheritance with reference to the provisions regarding the distribution of inheritance in the fiqh Mawaris. Customs and habits that grow in a person's social environment, become the reason that person is bound by a law. There are at least two concepts of inheritance law in Indonesia, namely, Islamic law and customary law. In this study, several main issues were formulated, including the form of inheritance distribution as well as the implementation of the application of the principles of fiqh al adah muhakkamah. by tudang sipulung or by deliberation. The concept of sharing inheritance is in accordance with the concept of tashaluh sharing which is based on agreement and voluntarism. The implementation of the distribution of inheritance by tudang sipulung is in accordance with the distribution according to Islamic law, in this case al-adah or al-urf, as long as the distribution of inheritance does not conflict with the values of Islamic teachings. The division using this method is based on the agreement and also the voluntarism of the heirs, which is basically the same as the distribution of inheritance by means of tashaluh which in practice prioritizes deliberation and agreement of the heirs. Keywords: Customary Law, Inheritance, Fiqh Rules.
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A Devi Wardan Sari; Alimuddin; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.32428

Abstract

Abstract The main issue is mediation in the sttlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class I A, the subject matter is divided into three sub-problems, namely: 1) How is the ,ediation process in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 2) What is the role of the mediator in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 3) What are the results of mediation in the settlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. The type of research is descriptive qualitative, namely field research, using a normative juridical and empirical juridical approach with interview and documentation data collection methods. Based on the results of the study, it shows that the mediation process is divided into three stages, namely, the pre-mediation stage, the mediation process stage, and the final stage of implementation. The prsence of he parties is very important for the continuation of the mediation. The mediator must be equipped with psychological knowledge in addition to psychological knowledge of law. The succes in the mediation in the settlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class IA is still less effective, as for the causes of the low result obtained, one of which is the complexity of an inheritance case, the obligation to present parties who are not only two or three but can be more than that. The implication of the research is that the mediation process is very important for the mediator to provide a sense of security, peace, and peace to the parties. The mediator must improve the ability to mediate the parties, namely not only from the rules but also the ability to dialogue with the parties. The good faith of the parties is also very influential on the success of the mediation, that is, it is hoped that the partis can regenerate good relations and undergo the mediation process in good faith.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HADHANAH DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA MAKASAR KELAS IA Andi Agung Mallongi Andi Muhammad Nasri; Musyfikah Ilyas; Muhammad Anis
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.27794

Abstract

The subject of this research is the analysis of the judge's decision regarding the determination of hadhanah (custodial rights) in the Makassar Religious Court Class 1A with the object of research decision number 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks. The main problem in this research consists of the main problem and 2 sub-problems, namely: 1) How does Islamic law review the imposition of hadhanah to ensure the continuity of children's education in the Makassar Religious Court Class IA? 2) How is the analysis of the judge's considerations in the 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks decision in determining the burden of hadhanah in ensuring the continuity of children's education in the Makassar religious court class IA? The results of the research produced by the researcher show that the determination of hadhanah by the judge at least has indicators of considerations in determining it, namely; First, the state of health, whether the parent (father) is not disabled and does not have a mental disorder. Second, economic conditions, namely whether the parents (father) do not have large debts and have decent jobs that can meet the needs of their children (hadhanah). This is in line with the existence of Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI) by looking at the abilities of parents. The implications of this research are: 1) The judge's decision must have clear concepts and methods so that justice seekers (justiciable) can accept and implement the judge's decision. So that judges must be required to have integrity, intellectuality and capability in carrying out their duties and responsibilities. This is necessary so that later the legal products it produces can then be in accordance with the value of the legal objectives, namely the existence of justice, expediency and certainty. Likewise with the case of determining hadhanah (Child Control) the judge must really be able to see the reality of the two parents, not only emphasizing mere positivism. 2) The public should not be too quick to draw a conclusion to the judge's decision which is always considered unfair and discriminatory. Because in resolving a case is not an easy thing, of course, through discussion, interpretation of views and considerations, then the judge can then decide on a case.
PERSEPKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SILARIANG AKIBAT TINGGINYA UANG PANAIK Sunniati; Zulfahmi Alwi; Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.29119

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana Perkawinan silariang di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar. 2) Bagaimana Keberadaan uang panaik sebagai syarat perkawinan di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar. 3) Bagaiamana Persepktif hukum Islam tentang silariang akibat tinggginya uang panaik di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-selatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong dari penelitian kualitatif/lapangan atau field research dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan siologis. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa silariang terjadi karena tingginya uang panaik sehingga kedua pasangan yang saling mencintai melakukan perkawinan silariang dan di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panaik, Namun demikian demikian demikian hukum mubah (dibolehkan) dan diserahkan pada tradisi pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama pihak kedua bela. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penentuan jumlah uang panai sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan dan tidak melakukan silariang, pada penetapan uang panaik hendaknya pihak laki-laki juga memahami keadaasn keluarga perempuan dan keadaan sosialnya, sehingga dalam pemberian biaya (walimah) uang panaik berada di posisi pada yang wajar untuk diterima. Abstrak Permasalahan utama penelitian ini adalah 1) Bagaimana perkawinan silang di Desa Mangindara, Kecamatan Galesong-Selatan, Kabupaten Takalar. 2) Bagaimana keberadaan uang panaik sebagai syarat pernikahan di Desa Mangindara, Kecamatan Galesong-Selatan, Kabupaten Takalar. 3) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai silariang akibat tingginya arus kas di Desa Mangindara, Kabupaten Galesong-selatan, Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif/bidang atau penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan siologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa silariang terjadi karena tingginya jumlah uang panaik sehingga kedua pasangan yang saling mencintai melakukan perkawinan silang dan dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur jumlah atau batas uang panaik, namun hukum diperbolehkan (diperbolehkan) dan diserahkan kepada tradisi. masyarakat lokal sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak
ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HAUL DAN NISAB ZAKAT HARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Umar B; Hartini Tahir; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.29330

Abstract

Abstract The main problems of this study are 1) How is the community's understanding of the haul and nizab of zakat assets in Lagading Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency, 2) How are the efforts of the Lagading Village government, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency in providing understanding to the community regarding haul and nizab zakat assets, 3) How does Islamic law review the public understanding regarding haul and nizab zakat assets in Lagading Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. This research is a field research or field research that is descriptive in nature which is expected to provide a comprehensive and systematic picture of facts related to human problems and their symptoms. The results of this study are the people of Lagading Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency only know that zakat is an obligation as Muslims, but many do not know the purpose and function of zakat. Most people don't know what nisab and haul are so that in issuing zakat a lot of them are just guessing in accordance with sincerity, while the efforts of the Lagading village government in providing public understanding of haul and nisab zakat assets are to form a village zakat committee which has been running for 10 years. In the past, apart from that, the village head of the Sidrap district has held meetings in the district to conduct training or seminars, and the village government's efforts in fostering the community are to bring in ustadz to discuss zakat at certain times, especially in the month of Ramadan, meanwhile if it is reviewed in law What Islam has prepared and implemented so far is not zakat, but alms, infaq or the like. To make the implementation of zakat efficient in educating Community members need to go through the implementation of programs for this. It is necessary to carry out as soon as possible training or seminars that have been discussed in the district to foster communities related to issuing zakat on assets. It is necessary to immediately formulate the vision, mission and organizational goals of the Amil Zakat Agency in Lagading Village so that the implementation process (both collection and distribution) can be measurable, efficient and on target. It is necessary to collaborate between the government and the community to carry out zakat empowerment movements with various economic development ideas and productive efforts in order to create a prosperous society. Keywords: Islamic Law, Society, Understanding, Zakat
PROBLEMATIKA MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN KARENA ADANYA PIHAK KETIGA DI PENGADILAN AGAMA ENREKANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi Sartika jufri; Lomba Sultan; Fatmawati
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.29964

Abstract

Abstract Mediation Problems in Divorce Cases Due to the presence of a third party at the Enrekang Religious Court from an Islamic Law Perspective. The author examines the problems of the mediation process in the divorce case because of the existence of a thrid party at the Enrekang Religios Court, and the obstacles faced in the process of resvolving the mediation in the divorce case due to the presence of a third party at the Enrekang Religious Court andi the view of Islamic law on the problems of mediation in the divorce case due to the presence of a third party. This research is decriptive qualitative in the form of filed research or research files which is carried out by going directly to the research location to obtain anda collect complete and valid research data, the data collection methods used are observation, interviews and dokumentation. The results of the study show that the mediation process at the Enrekang Religious Court has similarities in the mediation process in general but in it’s application there are differences and the types of cases handled, the contraints that cause, mediation to fail are the emergence of internal problems in husband and wife marriages, loq levels of education, lock of moral understanding and Religion, difficult to work, low levels of education, lack of moral understanding and Religion, difficult to work with and the absence of one party, already has a partner. Keywords: Mediation, Divorce, Third Parties, Islamic law
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH TERHADAP PERKARA CERAI TALAK Nurul Rifdah Herman; Musyfikah Ilyas; Nurfaika Ishak
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.36874

Abstract

This study discusses the considerations of judges in determining the leves of madhiyahinco, Iddah dan mut’ahmaintenance of divorce cases (a case study at the Sungguminasa religions court class 1B). Household disharmony resulting from the neglect of rights and obligations which causes the breakup of the marriage. One of the consequences in the from of burdening the husband to pay for madhiyah maintenance, iddah dan mut’ah living. This research aims to find out what is the legal basic for providing maintenance and what are the inhibiting factors in providing levels of madhiyah maintenance, iddah income and mut’ah against disvorce. As for the result of this study, in giving consideration to determining the level of living, the panel of judges is based on the first two things based on the husband’s income (economic factors) and the wife basic needs. Another consideration is that there are no factors that become ostacles in providing madhiyah maintenance, iddah and mut’ah maintenance specifically at the Sungguminasa religious court. However, in general, the compilation of Islamic law, article 80, paragraph 7, has been absorbed as an obstacle to earning a living, namely nusyuz. The implication is tp provide advice to layers of society related to the protection of women’s rifht after good, if and a husband is required to provide maintenance for his wife in a godd way, if it is not implemented the it is considered debt. Keyword: Judge’s consderation, Madhiyah income, Iddah Income, Mut’ah and divorce.

Page 15 of 23 | Total Record : 228

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue