Articles
228 Documents
<![CDATA[ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Andi Nurjayanti]]>;
<![CDATA[Supardin]]>;
<![CDATA[Muh. Jamal Jamil]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.25243
<![CDATA[Abstract The subject of this research is the distribution of inheritance to adopted children from the perspective of Islamic law in Bontomanai Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency. This research is a qualitative research field study with an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the distribution of inheritance to adopted children in Bontomanai Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency, that is, adoptive parents give property to their adopted children only to the extent of the heir's love because the distribution of inheritance has no measure and most parents adopt children from their own siblings and the settlement disputes through tudang sipulung or mapakiade. As for the distribution of inheritance to adopted children in the perspective of Islamic law, adopted children are not entitled to the inheritance of their adoptive parents because the adopted child is not an heir but if the adoptive parents want to share then article 209 in the KHI explains that the adopted child can get it through a mandatory will with condition is not more than 1/3 of the property. However, in the community of Bontomanai Village, the distribution of inheritance for adopted children is not in accordance with the rules set out in the KHI such as the absence of a dose and considering the adopted child as a biological child and giving inheritance is their responsibility. Keywords: Inheritance Law, Islamic Law, Adopted Children]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI ]]>
<![CDATA[Yusmi Yusmi]]>;
<![CDATA[Zulfahmi Alwi]]>;
<![CDATA[Abdul Syatar]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.26834
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri dengan melihat studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa cara pelaksanaan isbat nikah yaitu dimulai dari pengajuan permohonan, setelah itu disidangkan, jika telah memenuhi rukun dan syarat maka hakim akan mengabulkan. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan isbat nikah terhadap perkawinan siri, yaitu selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam dan pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah, dan efektivitas pelaksanaam isbat nikah, yaitu dapat memberikan jalan keluar bagi pasangan yang menikah siri, serta bisa menjaga pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah harapan untuk semua hakim di Pengadilan Agama tanpa terkecuali menyampaikan kepada pemohon untuk memperhatikan prosedur pelaksanaan isbat nikah. Kata Kunci: Isbat Nikah; Kawin Siri; Pengadilan Agama; PA Sungguminasa.]]>
<![CDATA[KAFA’AH DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Andi Anisa Faradilah]]>;
<![CDATA[Sabri Samin]]>;
<![CDATA[Hartini Tahir]]>;
<![CDATA[Andi Akmal]]>;
<![CDATA[Muhammad Akmal]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27125
<![CDATA[Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kafa’ah dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam. Adapun permasalahan yang diteliti antara lain: 1) bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru tentang kafa’ah. 2) bagaimana praktik kafa’ah dalam pelaksanaan proses perkawinan pada masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 3) bagaimana realisasi kafa’ah terhadap tingkat keharmonisan perkawinan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi menurut budaya syariat Islam seperti Al-Qura’an, hadist, ijma, dan fatwa yang relevan dengan masalah yang di bahas.Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi masyarakat terhadap kafa’ah dalam perkawinan lebih menekankan pada aspek kesetaraan dalam hal agama. 2) Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru telah mempraktekkan konsep kafa’ah terutama dalam segi keagamaan dimana telah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, ada pula beberapa keluarga yang memperhatikan pasangan dari segi pekerjaannya. Sedangkan untuk aspek kafa’ah nasab/keturunan tidak menjadikan permasalahan dengan harus menikah sesama bangsawan, sesama pemuka agama atau keturunan lainnya yang sama dengan keluarganya. 3) Realisasi kafa’ah yang ada di Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu keluarga yang memiliki banyak kesetaraan antara pasangan maka keharmonisan keluarganya lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang memiliki tingkat kesetaraan yang lebih rendah. Ada empat keluarga yang sangat harmonis dan tujuh keluarga lainnya harmonis. Kata kunci: perkawinan, kafa’ah, hukum islam.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BP4 KUA KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Rizma Syamwali Putri]]>;
<![CDATA[Muh. Jamal Jamil]]>;
<![CDATA[Muh. Rasywan Syarif]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27340
<![CDATA[The main problem in this research is how to review Islamic law on the urgency of the pre-marital course on household harmony at KUA, Mandai District, Maros Regency. From the main problem, two sub-problems were formulated, namely: 1. What is the Urgency of the Pre-Marriage Course on Household Harmony in KUA, Mandai District, Maros Regency?. 2. What is the Urgency of the Pre-Marriage Course on Household Harmony at the KUA, Mandai Sub-district, Maros Regency in terms of Islamic Law? Descriptive Qualitative Research is the type of research used in this thesis, namely field research. The results of this study indicate that the Pre-Marriage Course is very important for every bride and groom to follow as an effort to create a harmonious family by providing knowledge, understanding, skills and raising awareness to adolescents of marriageable age. Second, pre-marital courses have urgency because they contain positive values (maṣlahaḥ) and pre-marital courses strengthen and support the realization of hifẓ an-nasl. The Pre-Marriage Course is carried out so that the prospective bride and groom can get provisions to build a household and can realize household harmony and avoid divorce. The implication of this research is that it is hoped that every prospective bride and groom will take the Pre-Marriage Course seriously so that the bride and groom can get provisions before starting a family. It is hoped that KUA will continue to provide course materials that support harmony in the household of every bride and groom, as well as provide advice on divorce which may occur if husband and wife cannot control the conflict in their household. Keywords: Pre-Marriage Course, Household Harmony.]]>
<![CDATA[SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH (TESENG) MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[syamsul arif]]>;
<![CDATA[Andi Intan Cahyani]]>;
<![CDATA[Muhammad Anis]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27810
<![CDATA[Abstrak: Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah (Teseng) di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng)?. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah para petani penggarapan sawah di kelurahan Sangiasseri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan Sangiasseri tentang bagi hasil penggarapan sawah (teseng) dibolehkan oleh syara’ karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah Muzara’ah dan Mukharabah, Dimana Muzara’ah yaitu mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Adapun Mukhabarah sama seperti Muzara’ah hanya saja benihnya berasal dari pengelola. Kerjasama ini di bolehkan dalam Islam karena adanya saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Serta bagi hasil ini telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabatnya. Implikasi dalam penelitian ini adalah dalam perjanjian kerjasama bagi hasil seharusnya dilakukan perjanjian diatas kertas atau tertulis agar mempunyai kekuatan hukum, karena kita tidak tahu adanya orang (antara kedua belah pihak) yang ingkar dalam perjanjian tersebut. Serta disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri. Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penggarapan Sawah, Hukum Islam]]>
<![CDATA[PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B ]]>
<![CDATA[Fitriani Saudu Fite]]>;
<![CDATA[Muh. Jamal Jamil]]>;
<![CDATA[A. Intan Cahyani]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27957
<![CDATA[In the thesis entitled The Role of Mediator Judges in Mediation of Inheritance Disputes at the Pinrang Religious Court Class 1B discusses the role and ideas of mediators in the settlement of inheritance disputes at the Pinrang Religious Court Class IB and also discusses the problems faced by the mediator judges when mediating inheritance cases. . Which causes a lack of public trust in the judiciary which is considered slow and convoluted in resolving a case, therefore the author wants to know the roles and ideas that are carried out by mediators in resolving inheritance cases in mediation and what are the obstacles for mediators in dealing with mediation. inheritance case in the Pinrang Religious Court Class 1B. The type of research used is field research, using a formal legality approach and a social approach. This data was obtained from judges and mediator judges of the Pinrang Religious Court. Data collection methods used in this study were observation, interviews, documentation and searches of various literatures or references. Data processing and analysis techniques were carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study state that the role of the mediator judge in resolving inheritance disputes at the Pinrang Religious Court Class IB has an important role in conducting the mediation process based on the results of interviews with judges as mediators at the Pinrang Religious Court Class I B. It's just that the success achieved by the mediator in resolving disputes inheritance in the Pinrang Religious Court has not been effective due to several inhibiting factors, both from the mediator himself and from the parties concerned. The implication of this research is that there is a mediation process carried out by the mediator in the Court with the aim of increasing the process of resolving cases, especially in mediation. The mediator must play a role in carrying out the best dispute resolution so that the mediation process runs optimally, so that the parties feel satisfied and no party is harmed, this research is expected to have an impact on increasing the success of the mediator in mediating parties who have cases in the Religious Courts.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ADAT DIAPPATONGKOI ]]>
<![CDATA[A.sutra tenri awaru]]>;
<![CDATA[Zulfahmi Alwi]]>;
<![CDATA[A. Intan Cahyani]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27958
<![CDATA[The principal problems of this writing is the perspective of Islamic law on indigenousdiappatongkoi soil (case study: district gantrang bulukumba) the principal problemsdivided into 3, namely: 1.how to customary practice diappatongkoi earth in kecamatan gantarang bulukumba. 2.how to view public figures related to thepresence of indigenous diappatongkoi land in kecamatan gantarang bulukumba.3.how the view of Islamic law on indigenous diapptongkoi land in kecmatangantarang bulukumba. this research is located in bulukumba kecamatan gantarang,south sulawesi province, the results of research in the find the author, among others.1 customary practice diappatongkoi land in kecamatan gantarang in bulukumba stillrife because of the many factors trigger that led to the practice of elopementdikecamatan gantarang bulukumba rife,2.the views of community leaders againstindigenous diappatongkoi land is inhumane because it has violated the rights of aperson and cause a person to lose the right 3.the view of Islamic law on indigenousdiappatongkoi tnaah in kecamatan gantarang bulukumba iala is not right because itshould be what becomes of the provisions had been set forth in the law of Islam.Based on what has been described above regarding the perspective of Islamic law onindigenous diappatongkoi soil (case study: district gantrang bulukumba), theresearchers want to give you the suggestions as follows : 1.For that parents need tosupervise the association of her children in order not to fall into free sex or juveniledelinquency, 2.Perhaps the figures of the Community is able to provide direction andpenejlasan related to how Islamic law is very influential in our Country, especially inIndonesia, a Country that is synonymous with law and rules.]]>
<![CDATA[PERSEPSI ADVOKAT TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN ]]>
<![CDATA[Indriani]]>;
<![CDATA[Ibnu Izzah]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.28346
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah persepsi advokat terhadap pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Advokat terhadap pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa; bagaimana dampak dari pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap Advokat; dan Bagaimana konsep asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, data yang didapatkan kemudian dianalisis, dipilah dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa menurut persepsi Advokat telah memberikan banyak kemudahan dalam beracara di Pengadilan secara elektronik. Namun selain dapat memberikan kemudahan, sistem e-court juga akan menjadi terhambat apabila jaringan tidak memadai, maintenance sistem e-court dan ketidakmahiran advokat menggunakan IT. Selain itu, seiring berjalannya sistem e-court, asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga ikut terwujudkan. Akan tetapi, dalam hal keefektifan dalam memeriksa perkara belum terwujudkan secara maksimal. Implikasi dari penelitian adalah diharapkan agar nantinya diadakan pelatihan khusus bagi advokat yang belum mahir menggunakan IT dan pembelajaran dalam penggunaan sistem e-court, Sehingga para Advokat dapat dipermudah dalam proses beracara di Pengadilan secara elektronik; Hendaknya para Advokat yang belum mempunyai akun e-court dapat segera mendaftarkan diri agar dapat teregistrasi dan bisa menggunakan e-court dalam beracara di Pengadilan secara elektronik; Diharapkan agar kiranya infrastuktur jaringan internet dapat segera merata kesemua daerah sehingga faktor permasalahan jaringan yang dapat menghambat penggunaan e-court dapat teratasi, agar nantinya semakin banyak masyarakat pencari keadilan yang tertarik menggunakan e-court dalam beracara di Pengadilan.]]>
<![CDATA[FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA KARIR TAHUN 2020-2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Hijriah Mahrani Anwar]]>;
<![CDATA[Lomba Sultan]]>;
<![CDATA[Hadi Daeng Mapuna]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.28670
<![CDATA[The main problems in this study are: First: the rate of divorce among career women at the Sungguminasa Religious Court, Second: The impact of divorce among career women at the Sungguminasa Religious Court, and Third: The provisions of Islamic law on divorce among career women. The type of research used in this study is Case and Field Research. The results of this study indicate that the divorce rate for career women at the Sunggminasa Religious Court has increased every year but with a non-significant increase. The highest increase rate will occur in 2021 and the dominant career women who sue are from civil servants. The impact felt by divorced career women consists of positive and negative impacts. The perceived positive impact is more dominant than the negative. The positive impact experienced by career women is being free from heartache due to husbands who commit violence, do not provide a living, and have a third person from the relationship. Career women will also not feel difficulties in life because they already have a job and are more able to improve their career. The negative impact found from career women is the difficulty in economic terms to support children. Career women who want to divorce their husbands can file a lawsuit to the Religious Courts if the wife can no longer accept the behavior of her husband and wife in a condition that is not able to endure anymore with her husband, then both of them can agree to end their relationship. Keywords: Level, Impact, Career Woman Divorce]]>
<![CDATA[PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGHADAPI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR : Bahasa Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmat Nur Hidayat]]>;
<![CDATA[Hamzah]]>;
<![CDATA[Tahir Maloko]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.29011
<![CDATA[Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian adalah Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa). Pokok masalah terdiri atas dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana perkembangan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 2) Bagaimana peran KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam menyelesaikan kasus pernikahan anak di bawah umur? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu dalam kurun waktu 3 tahun yaitu di tahun 2019 sebanyak 55 kasus, tahun 2020 sebanyak 16 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 14 kasus. Total keseluruhan sebanyak 85 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pernikahan anak di bawah umur mengalami penurunan jika terhitung dari banyaknya kasus mulai tahun 2019, 2020, dan 2021 di Kecamatan Somba Opu. Penyebab utamanya adalah hamil diluar nikah dan orangtua yang ingin lepas tanggung jawab terhadap anaknya. Peran KUA dalam menghadapi kasus pernikahan anak di bawah umur adalah melalui pencegahan di bidang administrasi, peran KUA di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan, dan melakukan pencegahan di bidang kepenghuluan. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Orangtua sebaiknya lebih menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang salah dan memberikan teguran jika mendapati anaknya membuka situs-situs yang tidak seharusnya dibuka. 2) Peningkatan kinerja KUA dalam mensosialisasikan Undang-undang perkawinan kepada masyarakat dan bagaimana dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur. Kata Kunci: KUA, Pernikahan Anak, Bawah Umur]]>
