cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 227 Documents
 15   16   17   18   19 
PENETAPAN ISBAT NIKAH PADA KASUS KAWIN LARI DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS.IB PERSPEKTIF KAIDAH USHUL FIKIH Muhammad Assagaf Hayat; A Qadir Gassing; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.30553

Abstract

Abstrak Penulis meneliti terkait bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan isbat nikah pada kasus kawin lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dan bagaimana penetapan isbat nikah pada kasus kawin lari berdasarkan perspektif kaidah ushul fikih Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lokasi penelitian untuk dapat mengumpulkan data-data penelitian yang lengkap dan valid. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni; observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan secara langsung di lingkungan pengadilan agama, wawancara yang dilakukan dengan hakim pengadilan agama maros secara langsung, dan dokumentasi yang bertujuan mengumpulkan data-data terkait dokumen yang berkaitan dengan isbat nikah, penetapan hakim terkait isbat nikah dan sebagainya. Berdasarkan penelitian diatas, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa hakim membatasi isbat nikah sesuai kompilasi hukum islam Pasal 7 ayat 3 intinya membahas hal-hal tentang isbat nikah yang dapat diajukan itu terbatas dan perlunya memenuhi aturan pada KHI Pasal 14 tentang pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sehingga barulah dapat dilakukan isbat nikah pada perkawinan tersebut. Terutamanya dalam mewujudkan kaidah ushul fiqih yakni Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa jalbil Mashalih dalam artian sebagai bentuk upaya menghilangkan kemadharatan (lebih didahulukan) sehingga terciptanya sebuah kemaslahatan. Implikasi penelitian ini untuk memberikan edukasi/pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengaruh pernikahan yang tidak sah secara hukum negara dan agama, juga terkait penyelesaian pernikahan yang tidak tercatat agar dapat mengajukan isbat nikah pada pengadilan agama. Sehingga pernikahannya mendapatkan pengakuan dari negara dan mempunyai kekuatan hukum. Kata Kunci: Isbat nikah, kawin lari, pengadilan agama, kaidah ushul fikih.
KONTRIBUSI HAKIM DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN MASA PANDEMI COVID-19 Asyraful Rijal Safruddin Rijal; Zulfahmi Alwi; Muhammad Fajri
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.30871

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused problems for domestic life that have an economic impact or a livelihood, resulting in a husband and wife having continuous disagreements until they can no longer reconcile and then file for divorce at the Maros Religious Court. Divorce results and consequences continue, being one of the highest parties in the Maros Religious Court during the Covid-19 pandemic. This is what encourages judges to play the role of case breaker to reduce divorce rates as a result of decisions and leave one of the consequences of economic factors at the Maros Religious Court. This type of research is a qualitative research using an empirical juridical approach located at the Maros Religious Court, Maros Regency. Sources of data in this study are primary and secondary data sources, primary data are sources of data obtained directly from the field through interviews and documentation. Secondary data is data that does not directly collect data/research through other people or documents. Data collection methods used are interviews and documentation. Data management techniques with data reduction, data presentation and data levers. Testing the validity of the data using source triangulation, technical triangulation and time triangulation. The results of the study indicate that the factors that cause divorce in the Maros Religious Court are risk factors and are continuous, leaving one party behind and economic factors. The Role and Efforts of Judges in Suppressing Divorce Rates at the Maros Religious Court by means of reconciliation or mediation as regulated in PERMA No. 1 of 2016. The role and efforts of the judge always provide advice to married couples, this effort can also provide benefits to both. The implications of this research are expected for the Maros Religious Court to add mediation judges to avoid divorce cases. I hope that this research can provide an understanding to the readers, especially the Maros people. And the researcher hopes that in the future the Maros Religious Court can give directions so that he understands that starting a family is not a small thing, but it takes calm and great responsibility so that the household becomes sakinah mawaddah warahmah. Keywords:Contibution,Judge,and Reducing the High Divorce Rate
: Indonesia Afiyah Salsabila. Alkaf; Hartini Tahir; Nila Sastrawati
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.31100

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimana bentuk kegiatan menafkahi keluarga pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang. Bagaimana agar fungsi dan peran ganda tersebut dapat berjalan bersamaan pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Ganda Bagi Perempuan. Hasil penelitian yang berdasar pada rumusan masalah yakni, bentuk kegiatan menafkahi keluarga pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang adalah dengan cara berkebun dan menjual hasil panen di perkebunan. Fungsi dan peran ganda tersebut dapat berjalan bersamaan pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang adalah dapat menjalankan fungsi dan perannya di masa pandemi. Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Ganda Bagi Perempuan adalah di bolehkan, hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Jumu’ah/62:10, yang mana ada surah itu manusia disuruh bertebaran mencari nafkah yang berlaku untuk umum. Kata Kunci: Hukum Islam, Peran Ganda Perempuan, Nafkah, Covid-19
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG MELEKAT PADA HARTA BAWAAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar) Syafriani Azzahra Suzaen; Patimah; Muh. Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.33345

Abstract

Indonesia is a state of law. In the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 3 which reads that the State of Indonesia is a state of law which implies that all orders in the life of the nation, society and state are based on applicable law. The rule of law adopted by Indonesia is a rule of law that always considers all actions on two grounds. That is, in terms of its use and purpose and in terms of its legal basis. As a country based on law, all people’s lives are regulated by law regarding matters including marriage, divorce, and the division of property. Marriage is an activity intended to form a family as a legal bond according to law. However, marriage does not only concern the individual husband and wife but also concerns all family and community affairs. In essence, marriage is something sacred, therefor every religion cannot be separated from the rules of marriage and religious principles. Join assets have been explained in Article 35 Paragraph (1) of the marriage law, which explains that property acquired during marriage becomes joint property. Based on the article, joint property only includes property acquired by husband an wife during marriage. Property acquired outside of the marriage period is not joint property.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI TRADISI UPACARA ADAT MA’BAKU-BAKU PADA MASYARAKAT URU (STUDI KASUS DESA LEDAN KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG) Arfan Halim; Patimah Patimah; Istiqomah Istiqomah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.35490

Abstract

The main problem in this research is how to review Islamic law on the traditional procession of the Ma'Mabku-Baku ceremony in the Uru community (Case Study of Ledan Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency). The method used in this study is a descriptive qualitative method, namely in the form of field research. The data sources in this study are traditional leaders in Ledan Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency as a community that still practices this custom. The results of this study indicate that the efforts made by traditional leaders and the local community who still carry out this tradition in this case: 1. Procession of the Ma'Baku-Baku Traditional Ceremony which is carried out once every three years for two days and also several rituals are carried out before it is carried out Ma'Baku-baku ceremonial traditions such as Ma'Paria and Ma'pole bubun, 2. Review of Islamic Law Against the Procession of the Ma'Baku-Baku Traditional Ceremony Tradition can be said not to be in conflict with Islamic law, let alone associating partners with Allah. The implication of this research is: for the people who still carry out the traditional Ma'Baku-Baku ceremony so that they continue to carry out this tradition, this tradition must be preserved because it is a legacy of ancient ancestors, but the Ma'Baku-Baku tradition must also be in accordance with Islamic teachings which was under the Prophet Muhammad saw so there is no element of polytheism.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MASSANRA GALUNG (GADAI) DI DESA TETEWATU KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG Sulfahmi 10100119066; Musyfikah Ilyas; Suriyadi Suriyadi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.36074

Abstract

Abstract This thesis is entitled "An Overview of Islamic Law Against the Practice of Massanra Galung (Pawn) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency." The objectives of this study are: 1). To find out the practice of Massanra Galung (Pawn) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency. 2). To find out how the views of Islamic law regarding the practice of Massanra Galung (Pawn) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency.This type of research is classified as qualitative, the research data obtained directly from the results of community interviews by paying attention to several aspects that are relevant to the issues discussed.The results of this study indicate that 1). The practice of massanra galung (pawning) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency where the practice carried out by the people of Tetewatu Village has 3 factors that encourage them to do the pawning, namely: habitual factors, wanting to help, and commercial factors. The distribution of profits obtained from the mortgaged rice fields will be divided in 2 between the pawn giver (rahin) and the pawn recipient (murtahin). The pawn deadline will be carried out in accordance with the results of the agreement. 2). The view of Islamic law on the practice of massanra galung (Pawn) in the village of Tetewatu, the community has followed the pillars and conditions for legitimacy in Islamic law, although it is still not perfect in the contract agreement. Regarding the use of pawned items that occur in the Tetewatu village community, namely the pawn recipient (murtahin) completely surrenders to the pawn giver (rahin) himself to manage himself.The implications of this research are: 1) It is expected that the pawn giver will include a land certificate as collateral, and be consistent with the mortgage deadline. 2) It is expected that religious leaders will provide understanding to the Tetewatu village community about how to carry out pawn transactions in accordance with Islamic law, even though they have carried out according to the pillars and conditions for legitimacy of pawning. Keywords: Review of Islamic Law, Galung Massanra practice.
STUDI KELAYAKAN ATAS POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU (ANALISIS INDEKS DESA ZAKAT) Muhammad Anwar; Qadir Gassing; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.36938

Abstract

Abstract The purpose of this research is to find out how the Potential of Agricultural Zakat in Kec. Tapalang, Kab. Mamuju and to find out how the Kec. Indexation Analysis. Tapalang Based on Zakat Village Index (IDZ). This research is a mixed method research dominated by descriptive-qualitative research. Research location in Baznas Kab. Mamuju and kec. Tapalang. Data obtained from interviews, documents and field observations. The data analysis method, namely primary data and secondary data, is analyzed qualitatively, namely a method of research conducted to seek qualitative truth. The conclusion of this study is that the potential for agricultural zakat in Mamuju Regency in general according to BAZNAS can reach Rp. 37.23 billion. As for the Tapalang sub-district, the zakat potential reaches Rp. 566,719,020 but the unaccounted value of potential agricultural zakat is around 3,312.94 tons for various commodities. This is because the IPPZ (Zakat Potential Mapping Indicator) has not been implemented in Tapalang sub-district for the agricultural sector. So that BAZNAS always socializes the importance of zakat to official government institutions so that the potential can be read and absorbed accurately. Based on the analysis according to the dimensions in the IDZ, the Tapalang sub-district is in the range of 0.41-0.60, which means it is quite good and can be interpreted that these areas may be considered for assistance. Even so, there are dimensions that fall into the unfavorable category, which means they are prioritized for assistance, namely the economic, educational and social dimensions of humanity. Keywords: agricultural zakat, zakat village index
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B PAREPARE TAHUN 2021-2022 Muh.Muhajir Muhajir; Abd Halim Talli; Kiljamilawati Kiljamilawati
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.37124

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian pada Pengadilan Agama Kelas IB Parepare Tahun 2021-2022. Dampak perceraian terhadap anak adalah masalah pemeliharaannya yang seringkali menjadi masalah yang sangat penting. Mengangkat dua persoalan, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak pengasuhan anak akibat perceraian dan bagaimana penerapan hukum yang berlaku dalam mengasuh anak akibat perceraian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hakim menilai penggugat dan tergugat mempunyai kemampuan yang sama untuk memenuhi biaya hidup, menjamin pendidikan dan kesehatan kedua anaknya sehingga hakim tidak sepenuhnya mengabulkan gugatan penggugat (ibu) atas hak untuk mengasuh kedua anaknya, hanya anak kedua yang berumur 4 tahun yang diberikan kepada penggugat untuk diasuh, dan anak pertama berumur 9 tahun, hak pengasuhan jatuh kepada bapak. Penerapan aturan hukum mengacu pada kasus kronologis, fakta hukum yang terbukti dan muncul di pengadilan, sehingga aturan hukum yang harus diterapkan bahwa ibu lebih berhak dalam memperoleh hak mengasuh kedua anaknya. yang belum mumayyiz belum serta merta dipaparkan tetapi melihat aspek lain seperti akhlak. / moral, agama, perumahan, dan kesehatan.Implikasinya diharapkan hakim dapat memberikan pertimbangan yang adil dan bijaksana dalam setiap perkara, khususnya perkara yang menyangkut hak asuh anak, yang harus diperhatikan dengan baik demi kepentingan anak. fakta hukum yang terbukti dan muncul di pengadilan, sehingga aturan hukum yang harus diterapkan bahwa ibu lebih berhak dalam memperoleh hak mengasuh kedua anaknya yang belum mumayyiz tidak serta-merta dibeberkan tetapi melihat yang lain. aspek seperti moral. / moral, agama, perumahan, dan kesehatan. Implikasinya diharapkan hakim dapat memberikan pertimbangan yang adil dan bijaksana dalam setiap perkara, khususnya perkara yang menyangkut hak asuh anak, yang harus diperhatikan dengan baik demi kepentingan anak.fakta hukum yang terbukti dan muncul di pengadilan, sehingga aturan hukum yang harus diterapkan bahwa ibu lebih berhak dalam memperoleh hak mengasuh kedua anaknya yang belum mumayyiz tidak serta-merta dibeberkan tetapi melihat yang lain. aspek seperti moral. / moral, agama, perumahan, dan kesehatan. Implikasinya diharapkan hakim dapat memberikan pertimbangan yang adil dan bijaksana dalam setiap perkara, khususnya perkara yang menyangkut hak asuh anak, yang harus diperhatikan dengan baik demi kepentingan anak.
PENUNDUKAN HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja) Eka Cahyani Ikhwan; Halim Talli; Muh. Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.37387

Abstract

This reseaarch discusses the subjection of law in interfaith marriages. The author tries to examine cases of legal submission in interfaith marriages in Tondon Mamullu, Makale District, Tana Toraja Regency. The main problem in this research is how interfaith marriage is viewed from the perspective of Islamic law and how is society's understanding of interfaith marriage and what causes the occurrence of legal submission in interfaith marriages in Tondon Mamullu, Makale District, Tana Toraja Regency. This type of research is qualitative research (Field Research), research conducted using the interview method and to support this research the author also conducts a review of books. The results of the study show that laws and regulations in Indonesia prohibit interfaith marriages. Fuqaha have different opinions about interfaith marriage. Scholars agree that marriage with polytheists is forbidden. The majority of the community has the same opinion about interfaith marriage, they argue that they do not agree with marrying people of different religions. There are several factors that cause people to comply with the law in interfaith marriages. Some of these factors are internal and some are external. The research implication is that our laws and regulations regarding interfaith marriages conflict with each other so as to provide loopholes and opportunities for interfaith marriage actors
PANDANGAN TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MA’PAPELLAO TOMATE DI DESA MUNDAN KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG Ahmad Muntazar; Syafruddin; Zainal Abidin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.37717

Abstract

Ma'papellao Tomate has been a tradition passed down from generation to generation in Masalle District, Enrekang Regency. This tradition has caused controversy among the people of Masalle District. In connection with this tradition, the community is divided into two groups: groups that allow it and groups that do not. Therefore, the author aims to find out the process of carrying out the Ma'papellao Tomate tradition and the Ma'papellao Tomate law according to the view of Muhammadiyah Tarjih. The research method used in this research is descriptive qualitative research using the 'urf. The data sources used in this research were interviews with community leaders and Muhammadiyah Tarjih. Data collection methods include interviews and observation. The results of this study show that the process of carrying out the Ma'papellao Tomate tradition is carried out on the first night, third night, and seventh night, and the peak of the event is on the forty-first day. According to the Muhammadiyah tarjih view, the Ma'pappelao Tomate tradition is a custom or tradition that is not in line with the principles of Islamic teachings, especially in matters of faith. This is due to the existence of rituals or readings that fall into the category ofbidah, which can lead the perpetrator to fall into shirk. As for the suggestion from the author that the people in the Ma'papellao Tomate tradition should not be coerced or obliged to carry it out, I do not think that disaster will occur if they do not carry out this tradition.

Page 17 of 23 | Total Record : 227

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue