cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mhd Halkis
Contact Email
pertahanandiplomasi@gmail.com
Phone
+6281288951380
Journal Mail Official
pertahanandiplomasi@gmail.com
Editorial Address
lamat: Jl. Salemba Raya No.14, RT.3/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Diplomasi Pertahanan
Published by Universitas Pertahanan Republik Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27468496     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Jurnal Diplomasi Pertahanan bertujuan untuk mempublikasikan pemikiran akademis mencakup masaalah diplomasi pertahanan seperti, misi damai militer ke luar negeri, hubungan kerjasama, negosisasi, komunikasi, resolusi konflik keamanan antar negara, lingkungan regional dan Global. Strategi berupa upaya upaya-upaya meningkatkan kepercayaan antara negara dan peningkatan kapasitas pertahanan suatu negara menjadi perahatian utama. Kegiatan dilakukan antara lain tinjauan masalah perang, perdaiaman, kepemerintahan golobal, cyber diplomacy, penanganan pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeping force), penegakkan keamanan (peace enforcement), perundingan, embago, resolusi, peningkatan industri pertahanan, promosi good-governance, tanggap bencana, penyeludupan narkoba, human trafficking, melindungi Hak Asasi Manusia, dll
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 75 Documents
 1   2   3   4   5 
Strategi Hedging Dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus: Alih Teknologi Rudal C-705) Ambarwati, Erni; Mahroza, Jonni; Supandi, Supandi
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 5 No 1 Jurnal Diplomasi Pertahanan (April 2019)
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak -- Dalam upaya modernisasi kekuatan militer, Pemerintah melalui kebijakan Minimum Essential Force merumuskan rangkaian kegiatan yang tepat guna dan memiliki nilai srategis  untuk jangka panjang yang tersusun dalam rencana strategis. Salah satu diantaranya pengembangan dan produksi bersama rudal C-705. Pengembangan dan produksi bersama rudal C-705 merupakan salah satu dari tujuh alutsista strategis rumusan KKIP yang dinilai memiliki peran signifikan dalam proyeksi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan impor alutsista dan sanksi embargo. Hal demikian mendorong pemerintah mengeluarkan UU. No. 16/2012 Tentang Industri Pertahanan yang mana menyertakan IDKLO (Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Offset) dalam pengadaan alutsista guna memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan membangun industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Permasalahan yang ingin diteliti yakni diplomasi pertahanan Indonesia dalam proses upaya alih teknologi rudal C-705 dan dampak diplomasi pertahanan Indonesia terhadap kerja sama dalam upaya alih teknologi rudal C-705. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melaui pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui snowball sampling dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia dalam proses alih teknologi rudal C-705 merupakan instrumen pendukung strategi hedging agar tidak terjebak dalam permainan politik ekonomi China yang berakibat merugi akibat salah memilih dan berjuang lebih prinsipil dalam peran strategisnya melalui kebijakan MEF dengan tiga pendekatan yakni engagement, soft balancing, dan enmeshing.  Lebih lanjut, kerja sama industri pertahanan dalam upaya alih teknologi rudal C-75 berdampak terhadap bargaining power Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan Confidence Building Measures, Capacity Building, dan membantu industri pertahanan dalam kemandirian rudal.Kata Kunci: modernisasi kekuatan militer, diplomasi pertahanan, kebijakan MEF, rudal C-705 Abstract -- In an effort to modernize military power, Indonesia’s Government took a Minimum Essential Force policy, incuding joint development and production of C-705 missiles. Hereinafter, joint development and production of C-705 missiles become one of seven strategic defense equipment which is considered in long-term projections to reduce the dependence on imported defense equipment and sanctions for embargoes. Hence, through an act No. 16/2012 regarding the Defense Industry, the procurement process of defense equipment enclosed IDKLO (Trade, Local Content and Offset) for mastering technology and build an independent domestic defense industry. This research aims to analyze Indonesian defense diplomacy in the process of transfering C-705 missile technology and how the impact of Indonesia's defense diplomacy on cooperation transfer of missile technology  C-705. This study uses a qualitative descriptive method through a case study approach with data collection techniques by snowball sampling and literature studies. The results showed that Indonesian defense diplomacy in the process of transferring C-705 missile technology is supporting hedging strategy to hedge up in China's economic political game through MEF with three approaches namely engagement, soft balancing, and enmeshing. Furthermore, defense industry cooperation in efforts to transfer C-705 missile technology affected to Indonesia's bargaining power in conducting defense diplomacy to increase Confidence in Building Measures, Capacity Building, and assist mastering of missile technology in term of upgrading defense industry in missile independence.Keywords: modernization of military power, defense diplomacy, MEF policy, C-705 missile
GRAND STRATEGY POROS MARITIM DUNIA BERHADAPAN DENGAN BELT AND ROAD INITIATIVE DALAM KONTEKS DIPLOMASI PERTAHANAN Balontia, Meitty Josephin; Halkis, H.M.; Wibowo, A Setyo
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 5 No 2 Jurnal Diplomasi Pertahanan (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak -- Dalam menghadapi berbagai tantangan, Indonesia perlu meningkatkan kekuatannya. Poros Maritim Dunia sebagai sebuah grand strategy melingkupi seluruh kekuatan nasional baik pertahanan, ekonomi, maupun diplomasi. Dalam konsep kekuatan / power, setidaknya ada tiga jenis power yang dipakai oleh sebuah negara yakni, militer (hard power), kekuatan ekonomi, dan soft power. Ketiganya penting dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk didalamnya tantangan yang datang melalui hadirnya Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative sebagai inisiatif konektivitas antar negara terbesar jelas membawa tantangan tetapi juga peluang bagi Indonesia. Indonesia dengan upaya nya untuk membangun konektivitas maritim dan wilayah perairan dapat memanfaatkan kehadiran Belt and Road Initiative terutama dalam hal pembiayaan dan teknologi. Akan tetapi, usaha untuk menangkap peluang tersebut harus diimbangi dengan kemampuan untuk meminimalisir tantangan yang mungkin muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana Poros Maritim Dunia sebagai sebuah grand strategy mampu menjawab tantangan serta peluang yang datang dari Belt and Road Initiative. Serta, bagaimana diplomasi pertahanan sebagai bagian dari soft power Indonesia mampu mengupayakan antisipasi terhadap penggunaan hard power Tiongkok sekaligus mengangkat peluang yang bisa didapatkan dari kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam bingkai Belt and Road Initiative. Dengan menggunakan penelitian kualitatif fenomenologis, peneliti mencoba mencari makna dan pola kekuatan yang terdapat baik dalam Poros Maritim Dunia, Belt and Road Initiative, maupun dalam relasi keduanya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa grand strategy Poros Maritim Dunia efektif dalam menghadapi Belt and Road Initiative dengan meningkatkan serta menggunakan kekuatan yang ada termasuk diplomasi pertahanan. Kata Kunci: grand strategy, poros maritim dunia, belt and road initiative, power, hard power, soft power, peluang, tantangan Abstract -- To overcome various challenges, Indonesia needs to increase its powers. The Global Maritime Fulcrum as a grand strategy covers all national powers, including defense, economy and diplomacy. In the concept of power, there are three types of powers that being used by the state which is, military (hard power), economic power, and soft power. All of them are important to face various challenges including challenges that come through the presence of Belts and Road Initiatives. The Belt and Road initiative as a largest inter connectivity across nations clearly present not only challenges but also opportunities for Indonesia. Indonesia’s effort to build and improve its maritime connectivity can take advantage of Belt and Road Initiative in terms of funding and technology.  However, Indonesia’s effort to get these opportunities must be balanced with the ability to minimize the challenges that might arise. This research shows how  the Global Maritime Fulcrum as a grand strategy can answer both challenges and opportunities of Belt and Road Initiative. And  how defense diplomacy as part of Indonesia's soft power is able to anticipate the using of China's hard power while raising opportunities that can be obtained from cooperation between Indonesia and China in the frame of the Belt and Road Initiative. By using phenomenological qualitative research, researcher try to find the meaning and pattern of power in the Global Maritime Fulcrum, Belt and Road Initiative, and in their relation. In this study it was found that the Global Maritime Fulcrum Grand Strategy was effective in dealing with the Belt and Road Initiative by increasing and using its powers including defense diplomacy.Keywords: grand strategy, global maritime fulcrum, belt and road initiatives, power, hard power, soft power, opportunities, challenges
IMPLEMENTASI KERJASAMA KONTRA-TERORISME INDONESIA-AUSTRALIA (STUDI KASUS: BOM BALI I TAHUN 2002) Ulandari, Ari; Swastanto, Yoedhi; Sihole, Effendi
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 5 No 3 Jurnal Diplomasi Pertahanan (Desember 2019)
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak -- Bom Bali telah merubah arah kebijakan kontra-terorisme Indonesia yang sebelumnya pasif menjadi aktif. Indonesia dan Australia memutuskan bekerjasama dalam menangani kasus tersebut. Permasalahannya adalah serangan teror di Indonesia, terutama yang menjadikan Australia sebagai target, terus terjadi  setelah serangan Bom Bali. Oleh karena itu diperlukan analisa latar belakang terjadinya kerjasama kontra-terorisme antara kedua negara dan proses implementasi kerjasama tersebut. Penelitian kualitatif-studi kasus akan perihal di atas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah korban warga Australia menjadi pertimbangan strategis dilakukannya kerjasama dari pihak Australia, sedangkan dari pihak Indonesia karena kepentingan Indonesia untuk sesegera mungkin meredam efek negatif, baik domestik maupun internasional, Bom Bali terhadap posisi Indonesia. Implementasi kerjasama tersebut terkategori berhasil dinilai dari jumlah pelaku yang tertangkap dan terkategori belum berhasil dinilai dari jumlah serangan yang dapat diredam.Kata Kunci: implementasi, kontra-terorisme, kerjasama internasional , bom bali,   Indonesia, Australia Abstract -- The Bali Bombings 2002 catalysed Indonesia’s national security policy and had Australia’s support to cooperate in the statecraft of Indonesia’s stability. The two countries are trying to build mutual cooperation to tackle terrorism. This thesis  analyse the formation of counter-terrorism cooperation and the implementation process by using qualitative-case studies. This study revealed that a high percentage of Australian victims pushed Australia to cooperate with Indonesia, whereas Indonesia had self-interest to omit the negative impact of the Bali Bombings to assert their national interest internationally and domestically. The implemetation was success based on the number of perpetrators can be arrested and hadn’t been so success based on number of attacks can be decreased.Keywords:  implementation, counter-terrorism, international cooperation, bali bombings, Indonesia, Australia
Implikasi Diplomasi Pertahanan terhadap Keamanan Siber dalam Konteks Politik Keamanan Ar rahman, Lazuardi Luqman
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of global technology and information gave an impact on the increasement of Cyber media users which allow them to connect with each other without any obstacles by using the Internet, this of course presents a new threat to the security of a country. The openness and freedom offered by cyber media makes it difficult for the state to monitor and supervise cyber space which is considered too broad, making cybersecurity a complex topic where actors, motives and targets vary and always evolving every day. Security politics are an inseparable part of this discussion because the use of state security concept is a fundamental component in drafting regulations and policies. This research aims to explain the relation between the complexity of cybersecurity, the role of political security and defense diplomacy. Qualitative method and literature study technique is used in this research. This research uses the assistance of defense diplomacy theory and the concept of national security which serves as a tool to dissect existing problems. From this research, the researcher can conclude that the complexity of cybersecurity encourages political security actors to take responsibility in protecting citizens from various security threats including cyber threats, through defense diplomacy in the form of signing an MoU regarding a Transfer of Knowledge with other countries.
Memperluas Agenda Studi Keamanan Nasional: Politik, Hukum dan Strategi Simorangkir, Binsar
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 6, No 3 (2020): Jurnal Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

National security is the first and foremost responsibility of a nation. A nation isconsidered a strong nation once it is able to secure the livelihood of the people and thewellbeing of the nation itself. Yet the world is evolving quickly and new technologies andinnovations bring about new threats and opportunities towards national security. Thisarticle aims to describe the expansion of politics, laws, and strategies within the study ofnational security. Content analysis method will be used in this article. From more than20 articles referenced here, it can be summarized that changes in strategic environmentis heavily affected by the latest industrial revolution, the industry 4.0. Thus, this bringsabout new challenges such as cyber threats. The researcher then concluded that thesethreats could affect a nation strategically. These threats then focused on political threatsof collective security, current law threats which requires cyber law, and strategic threatswhich is cyber security.Keywords: National Security, Strategy, Politic, Law
Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon Sirmareza, Trio
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Jurnal ini membahas hasil penelitian tentang partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL MTF sebagai misi matra laut pertama dan satu-satunya di dunia sebagai sebuah naval diplomacy. Kajian-kajian terdahulu belum banyak menggunakan teori Ken Booth untuk mengembangkan naval diplomacy Indonesia, khususnya dalam pengiriman Satgas Maritim TNI. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis naval diplomacy dalam pengiriman Satgas Maritim TNI dan kontribusinya terhadap pencapaian kepentingan nasional dan sasaran kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan dua kepentingan utama, yaitu pemeliharaan ketertiban dunia itu sendiri sebagaimana dijamin konstitusi, serta meningkatkan peran globalnya sebagai middle power. Dalam perspektif appropriateness yang dikemukakan Ken Booth, Satgas Maritim TNI memiliki fleksibilitas, mobilitasm kemampuan proyeksi dan potensi akses untuk membawa misi diplomatik Indonesia. Secara empiris, Satgas Maritim TNI dalam derajat tertentu mendukung agenda-agenda kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, dipandang dari aspek simbolisme, peningkatan kuantitas perlu dipertimbangan agar Satgas Maritim TNI dapat menjadi signifier prestise dan komitmen internasional Indonesia yang maksimal.Kata Kunci: Satgas Maritim TNI, Naval Diplomacy, Kepentingan Nasional, Kabijakan Luar NegeriAbstract - This research journal discusses Indonesian participation in UNIFIL MTF, the world first and the only maritime peacekeeping, through deployment of Maritime Task Force of Indonesian National Defense Forces (Satgas Maritim TNI) as a naval diplomacy. Previous studies of Indonesian Maritime Task Force did not employ the theory of naval diplomacy to analyse further needs of developing a robust Indonesian naval diplomacy. Thus, it is necessary to study naval diplomacy conducted by Indonesian maritime task force by Ken Booth’s theory of naval diplomacy and how it can contribute to national interests. The result shows that Indonesia emphasizes two main interests namely maintenance of the world peace based on the Preamble of Indonesia Constitution (Pembukaan UUD NRI 1945) and enhancing Indonesia’s global role as middle power. Using Ken Booth’s theory of naval diplomacy, Indonesia maritime task force does have flexibility, mobility, projection ability and access potential to carry Indonesian diplomatic agenda. Meanwhile, considered from asset of symbolism, Indonesian maritime task force should be bigger whether in quantity or capability to act as maximum signifier of Indonesia’s prestige and foreign policy commitment as it has empirically contribute to Indonesian foreign policy objectives.Keywords: Maritime Task Force of Indonesian National Defense Forces, Naval Diplomacy, National Interests, Foreign Policy
Peran Komunitas Epistemik dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Kerangka Asean Political-Security Community Moniek, Marika
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Setelah berakhirnya Perang Dingin negara-negara di dunia memiliki perspektif baru dalam melihat ancaman keamanan. Didalam kawasan Asia Tenggara, ASEAN menjadi salah satu organisasi di kawasan yang berusaha untuk menjaga perdamaian dan stabilitas agar tercapai kesejahteraan bagi masyarakat, dengan melakukan upaya pembentukan Komunitas ASEAN yang memiliki tiga pilar, salah satunya adalah ASEAN Political-Security Community (APSC). Indonesia merupakan penggagas pertama pilar tersebut dan menjadikan Indonesia memiliki peran penting di kawasan. Dalam penelitian ini kemudian melihat bagaimana peran dari komunitas epistemik, yang merupakan think-tank atau kumpulan akademisi yang memberikan masukan dan saran bagi para stake holder untuk melakukan pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pembentukan APSC dan bagaimana peran yang dilakukan untuk mencapai diplomasi pertahanan Indonesia melalui APSC tersebut. Tesis ini fokus pada peran komunitas epistemik sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul ialah melalui proses wawancara dengan 4 informan dari institusi terkait. Selain itu data yang digunakan juga dari berbagai literatur. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teori dan Konsep seperti Teori Peran Organisasi Internasional, Teori Security Community, Teori Multi-track Diplomacy, Konsep Diplomasi Pertahanan, dan Konsep Komunitas Epistemik. Penelitian ini menunjukan dua hal yakni: Pertama, peran yang dilakukan komunitas epistemik dalam kerangka ASEAN Political-Security Community sebagai salah satu Komunitas di ASEAN; Kedua adalah diplomasi pertahanan di dalam ASEAN Political-Security Community yang dilakukan melalui track II diplomacy yaitu NADI sebagai komunitas epistemik pertahanan di ASEAN.Kata Kunci: Komunitas Epistemik, Diplomasi Pertahanan, Komunitas Politik-Keamanan ASEAN Abstract - After the Cold War had ended, states in the world have new perspective in viewing the security threats. In the South East Asia region, ASEAN becomes one of the regional organizations which attempts to preserve peace and the stability to achieve prosperity for the people, by establishing ASEAN Community which has three pillars, one of those is ASEAN Political-Security Community (APSC).  Indonesia is the first initiator of that pillar and that makes Indonesia has an important role in the region. This research aims to see how the roles of Epistemic Community which is think-tank or scholars community who give input and suggestion for the stakeholders to conduct policy making or decision in the establishment of APSC and how APSC’s role to achieve Indonesia’s Defense Diplomacy. This thesis focus on the Epistemic Community’s role as an instrument of Defense Diplomacy. The researcher conducted qualitative research in this study. Data was obtained by interviewing four informants from associated institutions. Besides that, data was also obtained from some literatures. In this study, data was analyzed by Theory and Concept such as International Organization’s Role Theory, Security Community Theory, Defense Diplomacy Concept, Multi-Track Diplomacy, and Epistemic Community Concept. The results of this study show that First, Epistemic Community’s role in the ASEAN Political –Security Community Framework is one of community in ASEAN. Second, Defense diplomacy in ASEAN Political-Security Community is done through track II diplomacy that is NADI as Epistemic Community in ASEAN.Keywords: Epistemic Community, Defense Diplomacy, ASEAN Political-Security Community
Mispersepsi Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Peluang Diplomasi Pertahanan Indonesia Swastanto, Yoedhi; Pedrason, Rodon; Kurniawan, Yandry; Arif, Muhammad
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak--Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan mispersepsi antarnegara pengaku kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan, serta melihat peluang diplomasi pertahanan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini memiliki dua bagian analisis utama. Bagian pertama berisikan analisis mengenai persepsi dan mispersepsi negara-negara yang memiliki klaim kedaulatan di wilayah maritime yang berpotensi bereskalasi menjadi konflik kekerasan. Untuk bagian pertama ini peneliti akan menggunakan pendekatan persepsi dan mispersepsi dalam politik internasional. Bagian kedua berisikan analisis mengenai peluang diplomasi pertahanan Indonesia untuk meredam mispersepsi antarnegara dan meningkatkan sikap saling percaya untuk mencegah eskalasi konflik di wilayah maritim ini. Untuk bagian kedua ini peneliti akan menggunakan pendekatan diplomasi pertahanan. Secara akademik dan empirik, Penelitian            ini akan berkontribusi  memberikan  alternative pemahaman dan masukan kebijakan terkait sengketa di Laut Tiongkok Selatan melalui analisis yang memiliki sandaran teoritik yang jelas (theory-informed analysis).Kata Kunci: Laut Tiongkok Selatan, persepsi, mispersepsi, diplomasi pertahanan Abstract--This study aims to understand the perception and misperception of the claimant states in the South China Sea disputes and examine the opportunities for Indonesia's defense diplomacy. Using qualitative method, this study proceeds with two main parts. The first part analyzes the prospect of conflict escalation caused by the perception and misperception among the claimant states in the South China Sea disputes. The authors employ perception and misperception approach in International Relations in the analysis. The second part of the study examines the opportunities for Indonesia's defense diplomacy in reducing the misperception, mitigating the confict escalation as well as increasing mutual trust and confidence among the conflicting parties. In this second part, the authors make use of "defense diplomacy" as the conceptual tool. This study is academically and empirically significant as it contributes by giving alternative understanding on the South China Sea disputes as well as research-based and theory-informed policy recommendation.Keywords: South China Sea, perception and misperception, defense diplomacy
Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Hak Asasi Manusia Sebagai Penanggulangan Perdagangan Manusia (Studi Industri Perikanan Indonesia) Kustiari, Cindy Karina; Wibisono, Makarim; Legionosuko, Tri
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini membahas tentang diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan Indonesia sebagai penanggulangan kejahatan perdagangan manusia, khususnya di industri perikanan. Dalam upayanya memberantas IUU fishing di Indonesia, pemerintah menemukan fakta bahwa ternyata aktivitas tersebut tidak hanya tentang pelanggaran kedaulatan wilayah negara saja, tetapi juga tentang pelanggaran HAM. Jadi, alih-alih hanya menggolongkan IUU fishing sebagai ancaman bagi keamanan maritim, Indonesia juga menggolongkannya sebagai transnational organized crime yang mengancam keamanan individu. Beberapa wawancara dan tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini. Diplomasi pertahanan yang diiringi dengan diplomasi HAM menjadi langkah Indonesia untuk memberantas praktik perdagangan manusia dan segala bentuk perbudakan di industri perikanan. Melalui upaya-upaya diplomasi tersebut, dari tingkat bilateral, regional, hingga multilateral, Indonesia memperoleh jalinan kerja sama keamanan dengan berbagai negara lain dan berbagai organisasi internasional. Dari sisi diplomasi pertahanan, kerja sama keamanan yang dilakukan sesuai dengan alur kebijakan strategis Indonesia. Sedangkan diplomasi HAM yang dilakukan menelaah kedua aspek utama penanganan perdagangan manusia, yakni aspek HAM itu sendiri dan aspek hukumnya. Rumusan peningkatan kemampuan 3A + 1A (the ability to detect ,the ability to respond, the ability to punish, dan the ability to build perception) menjadi sasaran pencapaian upaya-upaya tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan pemerintah sudah cukup efektif, namun masih ditemukan beberapa kekurangan dalam implementasinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, baik kepada para stakeholders maupun kalangan akademisi, yang sama-sama memiliki tujuan untuk membersihkan industri perikanan dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan.Kata kunci: perdagangan manusia, IUU fishing, diplomasi pertahanan, diplomasi HAM Abstract - This research examines defense diplomacy and human rights diplomacy done by Indonesia as countermeasures to eradicate human trafficking, specifically in fishing industry. Through its war on combatting IUU fishing, the government found the fact that the crime activities were not about violation to Indonesia’s territory only, but about violation to humanity as well. So, instead of only to consider IUU fishing as threat to maritime security, Indonesia also chooses to consider it as transnational organized crime which threatens human security. Several interviews and literature reviews are the techniques used for data collection in this research. Defense diplomacy and human rights diplomacy are the actions taken by Indonesia to combat human trafficking and all slavery practices in fishing industry. Through those efforts, from bilateral, regional, to multilateral levels, Indonesia has gained several security co-operations with other countries and several international organizations. From the defense diplomacy perspective, the security co-operations are corresponding with the strategic policy of Indonesia. Whereas the human rights diplomacy focuses on its two main aspects, they are the human rights itself and the legal aspect of it. Sets of ability improvement called 3A + 1A (the ability to detect, the ability to respond, the ability to punish, and the ability to build perception) become the indicator of accomplishment. In the end, both of diplomacies have been quite effective, but some deficiensies are still found in their implementations. It is expected that this research can provide benefits and inputs, both to stakeholders and academics, who have a goal to cleanse our fishing industry from all crimes against humanity.Keywords: human trafficking, IUU fishing, defense diplomacy, human rights diplomacy
Diplomasi Pertahanan Dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina Ramadhan, Muhammad Wirayudha; Sutrimo, Sutrimo; Sitorus, Harangan
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Jurnal ini membahas tentang kerja sama pertukaran informasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina, dalam menghadapi ancaman terorisme yang menjadi ancaman bagi kedua negara. Ancaman terorisme terjadi di wilayah kedua negara, sering terjadinya aksi terorisme di perairan Sulu, kekhawatiran dengan returning figthers yang kembali dari Syria, dan terjadinya krisis Marawi. Dalam menyelesaikan masalah ancaman ini dibutuhkan kerja sama kedua negara. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah kerja sama pertukaran informasi. Informasi adalah unsur yang sangat penting dalam keamanan nasional, bersama dengan diplomasi, militer, dan ekonomi (DIME). Jurnal ini mengkaji tentang dua pertanyaan besar yang berkaitan dengan implementasi kerja sama pertukaran informasi, dan mengapa terorisme Filipina Selatan menjadi ancaman bagi Indonesia. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Didukung oleh data-data primer dan sekunder, melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diplomasi pertahanan memiliki peran yang sangat penting dalam kerja sama ini. Lebih lanjut implementasi kerja sama ini masih memiliki kendala dalam bidang komunikasi dan teknologi.Kata Kunci : Pertahanan, Keamanan Nasional, Pertukaran Informasi, Diplomasi Pertahanan Abstract –This journal discusses about the information exchange cooperation between Indonesia and The Philipines, two countries confronted by the threats of terrorism . The terrorists act happens in both countries, particulary the terrorist act in Sulu, the threats of returning fighters from Syria, and Marawi Crisis. Combatting the terrorism Indonesia conduct defense cooperations with The Philipines. One of the defense cooperation is the information exchange cooperation. Information is an important elements to the national security, along with diplomacy, military, and economy (DIME). The research  will be researching  about two grand questions concerning  the implementations of the information exchange cooperation, and the reasons of Southern Philipines Terrorism becomes a threat to Indonesia.  The research will be conducted uttilizing qualitative approach. Primary and secondary datas from interview and literature study, will support the research. The research revealed that defense diplomacy has an important role in this kind of cooperation. Furthermore the implementation of this cooperation is having some problems such as in communication aspect and the aspect of technology.Keyword  : Defense, National Security, Information Exchange, Defense Diplomacy

Page 3 of 8 | Total Record : 75

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2021): Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 6, No 3 (2020): Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 5 No 3 Jurnal Diplomasi Pertahanan (Desember 2019) Vol 5 No 2 Jurnal Diplomasi Pertahanan (Agustus 2019) Vol 5 No 1 Jurnal Diplomasi Pertahanan (April 2019) Vol 4, No 3 (2018): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan More Issue