Garuda - Garba Rujukan Digital

Desain Pembelajaran Mobile Learning untuk Memperkenalkan Sikap Tanggung Jawab di Sekolah Dasar Ika Lestari; Maratun Nafiah; Yesi Yesi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakSikap tanggung jawab adalah bentuk kepemilikan dan kepedulian dalam melaksanakan tindakan. Pengembangan bertujuan mengembangkan sebuah desain pembelajaran untuk memperkenalkan sikap tanggung jawab sebagai penunjang materi pembelajaran. Metode yang digunakan Research & Development, model yang dikembangkan dengan menggunakan; Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation (ADDIE). Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 02 Toboali. Langkah-Langkah dalam penelitian ini, 1) menganalisis kebutuhan penelitian, 2) perancangan produk, 3) mengembangkan produk, 4) uji coba peserta didik, dan 5) evaluasi. Teknik analisis data menggunakan wawancara dan kuesioner. Hasil uji coba pengembangan di evaluasi oleh ahli media 93,33% ahli bahasa 94.23% dan ahli materi 87,5% dalam kategori sangat baik serta hasil uji coba pengguna one-to-one 87,5% dan small group 89,5% dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa desain mobile learning untuk memperkenalkan sikap tanggung jawab dapat dikatakan layak digunakan di kelas tiga sekolah dasar. Â Kata Kunci: Mobile Learning, Tanggung Jawab, PPKnÂ AbstractThe attitude of responsibility is the form of ownership and concern in carrying out action. Development aims to develop a learning design to introduce attitude responsibility as a supporting of learning materials. The method used Research & Development, the model developed using; Analyze, Design, Develop, Implementation, and Evaluation (Addie). This research was conducted in the country's school of 02 Toboali. The steps in this study, 1) analyzed the needs of the study, 2) product design, 3) developed the product, 4) trials learners, and 5) evaluation. Data analysis techniques use interviews and questionnaires. The results of development tests in evaluation by media experts 93.33% linguist 94.23% and material experts 87.5% in excellent category and the results of one-to-one user testing 87.5% and Small Group 89.5% in excellent category. This shows that mobile design learning to introduce the attitude of responsibility can be said to be worth using in the first three elementary school.Keywords: Mobile Learning, Responsibility, Civic Education

Model Blended Learning: Cross-Sectional Efektivitas di Masa Post-Pandemi Covid-19 Suriaman Suriaman; Amisbah Ramly; Fazli Rachman; Sukmawati Sukmawati; Hendri Yawan; Iyan Nurdiyan Haris
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakKasus pandemi covid-19 mulai menurun pada tahun 2021 yang membuat beberapa institusi pendidikan mengeluarkan kebijakan akademik kepada dosennya untuk melaksanakan proses perkuliahan bisa dilakukan dengan menggunakan model blended learning. Di masa post-pandemi covid-19, perguruan tinggi bisa menggabungkan metode pembelajaran campuran antara tatap muka secara langsung maupun secara daring dalam satu semester perkuliahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran dengan model blended learning di masa post-pandemi covid-19 pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada tahun akademik 2021/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan jenis cross-sectional. Responden pada penelitian ini sebanyak 34 mahasiswa yang tersebar di 4 angkatan yang masih aktif dengan teknik penarikan sampel quota sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2,9% sangat setuju, 73,5% setuju, 17,6% cukup setuju, dan 5,9% kurang setuju jika model blended learning dari segi efektivitasnya pada proses perkuliahan membuat mahasiswa merasa puas selama pembelajaran berlangsung.Kata Kunci: Model Blended Learning, Post-Pandemi Covid-19, MahasiswaÂ AbstractThe cases of the covid-19 pandemic began to decline in 2021, which made some educational institutions have issued academic policies to their lecturers to implement a blended learning model in the learning process. In the post-covid-19 period, universities can implement the hybrid learning by blending the face-to-face learning and online learning in one semester but needs to follow the health protocols of Covid-19. The purpose of this study was to find out how effective the blended learning model during the post-covid-19 pandemic for the students of the Pancasila and Citizenship Education Study Program at Universitas Sembilanbelas November Kolaka in the 2021/2022 academic year. This research used quantitative approach and a survey through method with a cross-sectional type. Respondents in this study were 34 active students spread over 4 batches who were using quota sampling technique.Â The results showed that 2,9% of respondents strongly agree, 73,5% of respondents agree, 17,6% of respondents quite agree, and 5,9% of respondents disagree if the implementation of blended learning model related to its effectiveness made the students fell satisfied during the learning process.Keywords: blended-learning model, post pandemic of covid-19, students

Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia Abdul Kodir; Agus Sudarya; Yusuf Ali
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakAncamanÂ maritim seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pembajakan, perampokanÂ laut, narkotika, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang tidak terkontrol, pencurian benda-benda muatan kapal tenggelam, batas wilayahÂ lautÂ kejahatan lintas negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia dengan luas total perairan 6,4 juta kilometer persegi dan terdiri dari 17.504 pulau. Didominasi oleh perairan, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah ancaman keamanan laut. Sedikitnya ada delapan bentuk ancaman faktual dan berpotensi terjadi di perairan Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif didukung dengan studi pustaka. Ditinjau dari Keputusan Menteri Pertahanan No. Kep/435/M/V/2016 tentang Kebijakan Pertahanan Nasional 2017 menjelaskan makna kebijakan pertahanan melingkupi pengembangan, penempatan dan pemberdayaan pertahanan negara dengan dukungan kebijakan pengawasan dan anggaran.Kata Kunci: Laut Indonesia, Ancaman Laut Indonesia, Penanggulangan AncamanÂ AbstractMaritime threats such as pollution, illegal fishing, illegal smuggling, human trafficking, human smuggling, piracy, sea robbery, narcotics, uncontrolled exploration and exploitation of natural wealth, theft of sunken shiploads, sea boundaries of transnational crimes Indonesia is the second largest maritime country in the world with a total water area of 6.4 million square kilometers and consists of 17,504 islands. Dominated by waters, Indonesia is faced with a number of maritime security threats. There are at least eight forms of factual threats that have the potential to occur in Indonesian waters. This article uses qualitative methods supported by literature studies. Reviewed from the Decree of the Minister of Defense No. Kep/435/M/V/2016 concerning National Defense Policy 2017 explains the meaning of defense policy covering the development, placement and empowerment of state defense with the support of supervision and budget policies.Keywords: Indonesia's Sea, Indonesia's Sea Threats, Countering Threats

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Muhammad Yulianto; Titiek Guntari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakKarya ilmiah ini berjudul penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini menjadi peluang besar bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Tindak pidana perjudian ini sudah masuk ke dalam internet yang sekarang dikenal sebagai judi online. Dalam mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana judi online perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online dan upaya penanggulannya. Dan upaya penanggulangan itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum, serta bagaimana penanggulangan tindak pidana perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor-faktor upaya penegakan hukum serta penanggulangan tindak pidana perjudian online. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan normatif yuridis ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengolahan data dilakukan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dalam hal penegakan hukum tindak pidana perjudian online dalam proses penyelidikan dilakukan oleh direktorat cyber crime polri, sedangkan badan siber dan sandi negara mempunyai tugas dan mengatur regulasi dan pengawasan penggunaan internet yang ada di Indonesia. Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah penanggulangan yang bersifat preventif dan represif.Kata Kunci: Penegakan hukum, Tindak Pidana, Judi onlineÂ AbstractThis scientific work is entitled law enforcement against online gambling crimes. The rapid development of technology at this time is a great opportunity for criminals to commit their crimes. This criminal act of gambling has entered the internet which is now known as online gambling. In reducing the crime rate of online gambling crimes, it is necessary to know the factors that cause online gambling crimes to occur and their countermeasures. And the countermeasures that are the problem in this study are how law enforcement and the factors that hinder law enforcement efforts, as well as how to overcome online gambling crimes. This study aims to determine law enforcement and the factors of law enforcement efforts and overcome online gambling crimes. The research method used is with a juridical normative approach supported by an empirical juridical approach. The data collection method is carried out by literature research and field research. Data processing is carried out and analyzed qualitatively. The results of research in terms of law enforcement of online gambling crimes in the investigation process are carried out by the cyber crime directorate of the national police, while state cyber and password agencies have the task of and regulate the regulation and supervision of internet use in Indonesia. In terms of countermeasures against online gambling crimes committed by the police, it is a preventive and repressive countermeasure. Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Gambling

Kontrak/Perjanjian Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam Rangka Kerja Sama Pemanfaatan Aset Daerah Abu Nawas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPerubahan penyelenggaraan pemeritahan daerah dari Sentralisasi ke Desentralisasi sesuai undang-undang no.32 Tahun 2004 daerah diberihak, kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari kekayaan negara, untuk diamankan dan dipelihara baik fisik non fisik serta dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan serta dapat menciptaaakan lapangan kerja melalui pihak swasta. Berdasarkan temuan yang dilakukan dalam kontrak/ perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak laian (swasta) dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah atas dasar perjanjian/kontak tejadi penyimpangan sehingga pemerintah mengalami kerugian, disebabkan dalam pembuatan kontrak/perjanjian tidak adanya mekanisme pertangung jawaban Kepala Daerah dan Kepala Satuan Kerja. Permasalahan yang sering dihadapi dan belum banyak dibahas, khususnya dibidang pemanfaatan aset daerah, memunculkan 2 (dua) pertanyaan: (1) Apakah kontrak/perjnjian tersebut telah memenuhi syarat-sayarat sahnya suatu kontrak/perjnajian dan tidak adanya pelangggaran azas kebebasan berkontrak (contractvrijheid beginselen)? (2) Apakah sebelum penandatanganan kontrak/pernjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak /perjnjian tidak terjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, selain menggunakan sumber-sumber literatur, juga akan dipadukan dengan pengalaman lapangan sehingga diharapkan akan dapat dihimpun masukan terhadap penyiapan sebuah kontrak/perjjanjian, sebelum kontrak ditandatangani, dilaksanakan, maupun akibat hukum yang terjadi manakala kontrak/perjnjian tersebut diingkari (wanprestasi) atau terjadi sengketa.Kata Kunci: Kontrak/perjanjian, Azas Kebebasan Berkontrak, Penyalahgunaan Keadaan, dan Pemanfaatan aset Daerah.Â AbstractThe change in the implementation of regional government from Centralization to Decentralization in accordance with law no.32 of 2004 regions are given the authority, authority and responsibility in the management of regional property that is part of the state's wealth, to be secured and maintained both non-physical and can be used for the implementation of duties and services and can create jobs through the private sector. Based on the findings made in the contract / agreement for the use of regional property with the laian (private) party in the form of leases, utilization cooperation, build a handover and build for the handover on the basis of the agreement / contact there are deviations so that the government suffers losses, caused by the making of contracts / agreements there is no mechanism for answering the Regional Head and Head of the Work Unit. Problems that are often faced and have not been discussed much, especially in the field of utilization of regional assets, raise 2 (two) questions: (1) Whether the contract / contract has met the requirements of the validity of a contract / agreement and the absence of violation of the principle of freedom of contract (contractvrijheid beginselen)? (2) Whether prior to the signing of the contract/agreement has fulfilled the conditions for the validity of a contract/contract there is no abuse of circumstances (e.g. van omstandigheden)? To answer the questions above, in addition to using literary sources, it will also be combined with field experience so that input can be gathered on the preparation of a contract / agreement, before the contract is signed, implemented, or legal consequences that occur when the contract / agreement is denied (default) or a dispute occurs.Keywords: Contracts/agreements, Principles of Freedom of Contract, Abuse of Circumstances, and Utilization of Regional assets.

Analisis Pelayanan Joumpa PT. Gapura Angkasa dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan di Bandar Udara Internasional Husein Sastra Negara Bandung Arifa Haruniawati; Rahimudin Rahimudin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakJOUMPA (Your Journey Company) adalah layanan yang dimiliki oleh PT.Gapura Angkasa yang memiliki tanggung jawab sebagai perusahaan pendukung operasional trasnportasi udara dan sebagai perusahaan Ground Handling terbesar di Indonesia. Sebuah layanan VIP yang memberikan pelayanan kemudahan bagi penumpang pesawat terbang di bandara memalui beragam layanan yang diberikan. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian mengenai analisis pelayanan JOUMPA PT.Gapura Angkasa dalam meningkatkan kepuasan pelanggan di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Ada tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh JOUMPA PT.Gapura Angkasa di Bandar Udara Internasional Husein Sasstranegara Bandung, untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat petugas JOUMPA PT.Gapura Angkasa dalam melaksanakan pelayanannya di Bandar Udara Internasional Husein sastranegara Bandung dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan petugas JOUMPA PT.Gapura Angkasa dalam meningkatkan kepuasan pelanggan di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dimana data diperoleh dari melakukan wawancara, observasi dan ddokumentasi. Terdapat teknik analisis data yang dilakukan yaitu pengumpulan data,reduksi data, dan penyajian data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa penghambat dan kendala yang dialami oleh petuagas saat melakukan pelayanan kepada penumpang. Di antaranya keterlambatan kedatangan penumpang,minimnya fasilitas pendukung dalam pelayanan, kurangnya SDM dan layout bandara yang tergolong kecil.Kata Kunci: Pelayanan, JOUMPA PT.Gapura Angkasa, Meningkatkan, Kepuasan PelangganÂ AbstractJOUMPA (Your Journey Company) is a service owned by PT. Gapura Angkasa which has the responsibility as a company supporting air transportation operations and as the largest Ground Handling company in Indonesia. A VIP service that provides convenience services for airplane passengers at the airport hammers a variety of services provided. Therefore, research was carried out on the analysis of JOUMPA PT. Gapura Angkasa in increasing customer satisfaction at Bandung Husein Sastranegara International Airport. There is a goal that will be achieved from this study, namely to find out the services provided by JOUMPA PT. Gapura Angkasa at Husein Sasstranegara International Airport Bandung, to find out what are the factors that hinder JOUMPA PT. Gapura Angkasa in carrying out its services at Husein International Airport in Bandung and to find out the efforts made by JOUMPA JOUMPA PT. Gapura Angkasa in increasing customer satisfaction at Bandung Husein Sastranegara International Airport. The method used in this study is a descriptive qualitative method. Where data are obtained from conducting interviews, observations and documentation. There are data analysis techniques carried out, namely data collection, data reduction, and data presentation. The results of this study show that there are several obstacles and obstacles experienced by the petuagas when performing services to passengers. Among them are delays in the arrival of passengers, the lack of supporting facilities in service, the lack of human resources and the relatively small layout of the airport.Keywords: Service, JOUMPA PT. Gapura Angkasa, Improving, Customer Satisfaction,

Analisis Kemampuan Literasi Numerasi Siswa SMP Ditinjau dari Gaya Belajar Ahmad Alfan Rosidi; Mamluatun Nimah; Eka Rahayu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakDi abad ke 21, siswa dituntut untuk menguasai ketiga kecakapan yaitu kualitas karakter, kompetensi dan literasi. Agar kecakapan tersebut dapat tercapai, diperlukan kemampuan berpikir dan bernalar. Kemampuan tersebut berkaitan dengan kemampuan literasi numerasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan literasi numerasi siswa SMP ditinjau dari gaya belajar. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ada enam peserta didik, dua peserta didik dengan gaya belajar visual. Dua peserta didik dengan gaya belajar auditorial. Dua peserta didik dengan gaya belajar kinestetik.Â Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek dengan gaya belajar visual mampu mengerjakan soal pisa pada level 3, soal dengan skala menengah. Siswa pada tingkat ini dapat menafsirkan dan menggunakan representasi. Subjek dengan gaya belajar auditorial mampu mengerjakan soal pisa pada level 6, soal dengan skala tinggi. Siswa ditingkat ini telah mampu berpikir dan bernalar secara matematisasi. Subjek dengan gaya belajar kinestetik mampu mengerjakan soal pisa pada level 3, soal dengan skala menengah. Siswa pada tingkat ini dapat menafsirkan dan menggunakan representasi.Kata Kunci: Kemampuan Literasi Numerasi, Gaya Belajar, Siswa SMPÂ AbstractIn the 21st century, students are required to master the three skills, namely the quality of character, competence and literacy. In order for these skills to be achieved, the ability to think and reason is needed. These abilities are related to numeracy literacy skills. This study aims to analyze the numeracy literacy skills of junior high school students in terms of learning styles. This type of research uses a case study method using a qualitative descriptive approach. The subjects in this study were six students, two students with visual learning styles. Two students with auditory learning style. Two students with kinesthetic learning styles. The results showed that subjects with visual learning styles were able to work on Pisa questions at level 3, questions with a medium scale. Students at this level can interpret and use representations. Subjects with auditory learning styles are able to work on Pisa questions at level 6, questions with a high scale. Students at this level have been able to think and reason mathematically. Subjects with kinesthetic learning styles are able to work on Pisa questions at level 3, questions with an intermediate scale. Students at this level can interpret and use representations.Keywords: Numeracy Literacy Ability, Learning Style, Junior High School Students

Analisis Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 2016 Tentang Hak dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS (Studi UIN Raden Intan Lampung) Naura Nisrina P; Lintje Anna Marpaung; Erlina B
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakSalah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS pada Perguruan Tinggi yaitu memperoleh tunjangan profesi atau sertifikasi dosen. Belum terpenuhinya hak tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 serta apakah faktor penghambat implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian membahas implementasi hak dan kewajiban dosen tetap bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 sudah dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat salah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS tidak tepenuhi, yaitu pemberian tunjangan profesi atau serdos. Ada 6 (enam) faktor penghambat dari implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016, yaitu anggaran, SK Inpassing, belum tersedianya kuota bagi Dosen Tetap Bukan PNS untuk mengikuti sertifikasi dosen hingga saat ini, tidak adan aturan yang tegas mengenai sanksi atau lainnya yang mengharuskan (memaksa) agar pemberian hak Dosen Tetap Bukan PNS yaitu tunjangan profesi atau serdos, status kepegawaian bagi Dosen Tetap Bukan PNS di Perguruan Tinggi Negeri, dan kebijakan atau kewenagan pimpinan. Saran yang dapat diberikan antara lain kepada Pimpinan UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya hendaknya perlu diperhatikan mengenai kesejahteraan bagi Dosen Tetap Bukan PNS. Kepada Biro Kepegawaian diharapkan akan ada pengaturan mengenai pemberian tunjangan profesi bagi dosen tetap Bukan PNS. Kepada Kepala Bagian Kepegawaian diharapkan Dosen Tetap Bukan PNS bisa diikutsertakan atau bahkan menjadi â€œprioritasâ€ untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK, sehingga status mereka pada Perguruan Tinggi Negeri lebih jelas dan bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai.Kata Kunci: Implementasi, Hak dan Kewajiban, Dosen Tetap Bukan PNS UIN Raden Intan LampungÂ AbstractOne of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants in Universities is to obtain professional allowances or lecturer certification. The non-fulfillment of this right is an act that is contrary to the interests of the law. The problem of this research is: how to implement the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 and whether the inhibiting factors for the implementation of the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016. Research methods are juridically normative and empirical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The results of the study discussed the implementation of the rights and obligations of permanent lecturers who are not civil servants based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 has been implemented but has not been implemented optimally because there is one of the rights of Non-Civil Servant Permanent Lecturers is not fulfilled, namely the provision of professional allowances or serdos. There are 6 (six) inhibiting factors from the implementation of Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016, namely the budget, the Inpassing Decree, the unavailability of quotas for Non-Civil Servant Permanent Lecturers to follow lecturer certification until now, there are no strict rules regarding sanctions or others that require (forcing) the granting of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants, namely professional allowances or serdos,Â employment status for Permanent Lecturers Not Civil Servants in State Universities, and the policy or authority of the leadership. Suggestions that can be given, among others, to the Head of UIN Raden Intan Lampung and his staff should need to be considered regarding welfare for Permanent Lecturers Not Civil Servants. To the Bureau of Personnel, it is hoped that there will be arrangements regarding the provision of professional allowances for permanent lecturers Not civil servants. To the Head of the Civil Service Section, it is hoped that Permanent Lecturers Not Civil Servants can be included or even become a "priority" to take part in the selection of civil servants or PPPK, so that their status at State Universities is clearer and can get their rights accordingly.Keywords: Implementation, Rights and Obligations, Permanent Lecturers Are Not Civil Servants UIN Raden Intan Lampung

Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi) Victor Agung Pratama; Agri Chairunnisa Irshad
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakMedia sosial tengah dibuat ramai dengan kemunculan tiga orang pria yang memiliki paras serupa dengan personil Warkop DKI. Tiga pria tersebut kemudian membuat trio yang diberi nama Warkopi. Trio Warkopi memiliki acara tersendiri di YouTube dan sudah diundang ke sejumlah acara televisi. Dari kondisi ini, Indro sebagai satu-satunya anggota tersisa dari Warkop DKI menuding Warkopi telah melanggar hak kekayaan intelektual grup legendaris tersebut. Apakah benar Warkopi melanggar hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual yang terkait dengan masalah ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Penegakan hukum hak cipta di Indonesia perlu disoroti sebagai bentuk evaluasi atas undang-undang Hak Cipta yang telah ada. Dalam hal ini terdapat frasa â€œpada pokoknya atau keseluruhannyaâ€ yang dimaksudkan untuk kemiripan yang ditimbulkan terhadap merek. Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sengeketa yang terjadi antara Warkop DKI dan Warkopi, pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dan bagaimanakah penyelesaian sengeketa atas pelanggaran tersebut.Kata Kunci: Hak Cipta, Warkop DKIÂ AbstractSocial media is being made crowded with the appearance of three men who have similar faces to DKI Warkop personnel. The three men then created a trio named Warkopi. The Warkopi trio has its own show on YouTube and has been invited to a number of television shows. From this condition, Indro as the only remaining member of Warkop DKI accused Warkopi of violating the intellectual property rights of the legendary group. Is it true that Warkopi infringes intellectual property rights? Intellectual property rights related to this issue are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The enforcement of copyright law in Indonesia needs to be highlighted as a form of evaluation of existing Copyright laws. In this case there is the phrase "in essence or in its entirety" which is intended for the similarity caused to the brand. This Scientific Paper aims to find out the dispute that occurred between Warkop DKI and Warkopi, copyright violations that occurred and how to resolve sengeketa for these violations.Keywords: Copyright, Warkop DKI

Pengelolaan Pendidikan Karakter Dalam Membangun Disiplin Peserta Didik di Sanggar Tari Karang Asih Muhammad Alghifari Suryaman; Nia Hoerniasih; Ratna Sari Dewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakTujuan untuk penelitian ini adalah: (1) Untuk mengatahui perencanaan pendidikan karakter disiplin di Sanggar Tari Karang Asih. (2) Untuk mengatahui pelaksanaan pendidikan karakter disiplin di Sanggar Tari Karang Asih. (3) Untuk mengatahui hasil pendidikan karakter disiplin di Sanggar Tari Karang Asih. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di sanggar tari Karang Asih. Subjek yang dipakai dipenelitian ini yaitu : (1) Sumber informasi yaitu satu orang pengelola sanggar dan satu orang pelatih; (2) Sumber informan yaitu dua orang peserta didik. Data penelitian diperoleh dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan-tahapan penelitian menggnakan tahapan orientasi, eksplorasi, dan member check. Analisis data yang digunakan menggunakan teknik kolesi data, redukasi data, display data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa tujuan dari membangun karakter disiplin disanggar tari Karang Asih yaitu untuk melatih atau mengajarkan anak anak tentang tanggungjawab terhadap setiap apa yang mereka lakukan dan setiap apa yang menjadi pilihan mereka harus bisa mempertanggung jawabkannya, Strategi yang digunakan yakni dengan melakukan pendekatan terhadap anak anak. Alokasi waktu yang digunakan untuk pelatihan tari 2 hari yakni hari sabtu sore dan hari minggu pagi. selain itu ada media ajar yang digunakan yaitu infocus, laptop, sound, dan selendang. Metode yang digunakan adalah tutorial, tanya jawab, dan praktek. Hambatan yang dihadapi tidak terlalu serius. Pengentasan hambatan dilakukan dengan berdiskusi atau rembug bersama untuk menemukan jalan keluar secara bersama sama. Selanjutnya, Pelanggaran yang sering terjadi yakni siswa masih ada yang suka terlambat datang 5-10 menit, lalu untuk hukuman bervariasi mulai dari diingatkan, peneguran sampai hukuman yang paling berat yakni tidak diikutsertakan kedalam event tari. Dan untuk Teknik evaluasinya menggunakan Teknik non test, pelatih membersamai kegiatan peserta didik. Dari hasil pengamatan dan pencatatan hasil penilaian menjadi dasar awal untuk Rencana Tindak Lanjut.Kata Kunci: Pengelolaan, Pendidikan Karakter, DisiplinÂ AbstractThe aims of this research are: (1) To know the planning of discipline character education in Karang Asih Dance Studio. (2) To find out the implementation of disciplined character education in the Karang Asih Dance Studio. (3) To find out the results of disciplined character education at the Karang Asih Dance Studio. To answer the formulation of the research problem that has been formulated, the author uses a qualitative approach with a descriptive method. This research was conducted at the Karang Asih dance studio. The subjects used in this research are: (1) The source of information is one studio manager and one trainer; (2) Sources of informants are two dance participants. The research data were obtained from observation, interview, and documentation techniques. The research stages use the orientation, exploration, and member check stages. Analysis of the data used using data collection techniques, data reduction, data display, and verification. The results of the study indicate that the purpose of building disciplined character in the Karang Asih dance studio is to train or teach children about responsibility for what they do and what they choose to be responsible for. The strategy used is to approach children child. The allocation of time used for dance training is 2 days, namely Saturday afternoon and Sunday morning. In addition, there are teaching media used, namely infocus, laptop, sound, and shawl. The method used is tutorial, question and answer, and practice. The obstacles faced are not too serious. Alleviation of obstacles is done by discussing or discussing together to find a way out together. Furthermore, the violations that often occur are that there are still students who like to be late for 5-10 minutes, then the punishments vary from being reminded, reprimands to the most severe punishment, which is not being included in the dance event. And for the evaluation technique using a non-test technique, the trainer accompanies the students' activities. From the results of observations and recording of the results of the assessment, it becomes the initial basis for the Follow-up Plan.Keywords: Management, Character Education, DisciplineÂ

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Heru Nurgiansah

Contact Email setiawan1000@gmail.com

Phone +6281322551635

Journal Mail Official nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA