Jurnal Kompilasi Hukum
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Articles
185 Documents
<![CDATA[Bahasa Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa ]]>
<![CDATA[Jayadi , Haeruman]]>;
<![CDATA[Kaharuddin, Kaharuddin]]>;
<![CDATA[Sofwan, Sofwan]]>;
<![CDATA[Basniwati, AD]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.154
<![CDATA[Permasalahan yang diperinci mencakup cara penggunaan Bahasa hukum dalam pembentukan peraturan desa, langkah-langkah menyusun landasan menimbang dan mengingat, serta struktur dan sistematika peraturan desa. Pembahasan mengenai penggunaan Bahasa hukum diarahkan pada kejelasan dan kebenaran frasa-frasa yang digunakan agar dapat diinterpretasikan dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Landasan menimbang dan mengingat menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan desa memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, struktur dan sistematika peraturan desa juga menjadi fokus untuk memastikan bahwa setiap aturan tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Melalui analisis terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas peraturan desa. Peningkatan ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap Bahasa hukum, landasan hukum yang kuat, serta penyusunan peraturan desa yang sistematis. Dengan demikian, peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menjaga keadilan hukum.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Kekuatan Mengikat Akta Jual Beli Di Desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ]]>
<![CDATA[Djumardin, Djumardin]]>;
<![CDATA[HS., Salim]]>;
<![CDATA[Sili, Eduardus Bayo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.155
<![CDATA[Tujuan kegiatan sosialisasi ini, adalah (1) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tani berkaitan dengan kekuatan mengikat akta jual beli di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan meningkatkan pemahaman masyarakat tani berkaitan dengan kekuatan mengikat akta jual beli di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum sosialisasi kekuatan mengikat akta jual beli di desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah dilakukan pada tanggal 5 September 2022; peserta penyuluhan berjumlah 32 orang; materi penyuluhan terdiri atas: landasan hukum, subjek dan objek akta jual beli; dan kekuatan pembuktian akta jual beli. Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian akta jual beli; dan kekuatan pembuktian akta jual beli.]]>
<![CDATA[Tingkat Kesadaran Pembayaran Pajak (Studi Di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat) ]]>
<![CDATA[Rusnan, Rusnan]]>;
<![CDATA[Koynja, Johannes Johny]]>;
<![CDATA[Sarkawi, Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.156
<![CDATA[Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak. Kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia, karena sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Dan Pihak Ketiga Di Kawasan Mandalika (Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Andriyani, Shinta]]>;
<![CDATA[Rahman, Arief]]>;
<![CDATA[Wahyuningsih, Wiwiek]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.157
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa secara swakelola di Kawasan Mandalika Desa Kuta Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa yang sudah sesuai dengan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian hukum empiris mengkaji dan menganalisa keberlakuan asas-asas/prinsip-prinsip hukum, norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di desa Kuta Kecamatan Pujut didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah.Tanah kas desa yang dimiliki desa Kuta 32 are yang merupakan Kantor Desa Kuta dan masih dalam proses pendaftaran karena Desa Kuta merupakan desa pemekaran dan tanah kas desa tersebut ada di kantor desa sehingga lahan tanah yang kosong di manfaatkan untuk beberapa usaha yang memang sedang diperlukan yang kiranya bisa menambah pendapatan asli desa seperti pembangunan home stay, kios, galery UMKM, bank sampah yang pembangunannya mendapat bantuan dari BUMD dalam rangka CSR dan di kelola melaui Bumdes.untuk menambah kesejahteraan masyarakat ada beberapa kios yang bisa di sewa masyarakat namun untuk pendapatan desa belum ada mengingat pasca covid penjualan masih terbilang sepi sehingga hasil yang diperoleh belum stabil. Pada masa mendatang penyewaan dari kios yang dibangun di atas kas desa di buat perjanjian tertulis dan di sepakati harga yang sesuai untuk lebih menjamin kepastian bagi kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Gender ]]>
<![CDATA[Zunnuraeni, Zunnuraeni]]>;
<![CDATA[Risnain, Muh.]]>;
<![CDATA[Putro, Widodo Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.158
<![CDATA[Desa memiliki peran penting dalam upaya penanganan masalah perempuan, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mencanangkan Desa ramah perempuan sebagai salah satu segmen SDGs Desa. SDGs Desa adalah arah tujuan pembangunan desa berkelanjutan tahun 2030, yang ditetapkan dengan merujuk pada Perpres Nomer 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu tujuan SDGs Desa adalah keterlibatan perempuan desa. Salah satu target dalam mengukur ketercapain tujuan SDGs Desa adalah adanya produk hukum desa yaitu Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang responsif gender. Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya peraturan desa berbasis keadilan gender, maka Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan terjun ke desa, memberikan pengetahuan mengenai peraturan desa dan masalah-masalah perempuan. Adapun desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah salah satu desa di kabupaten Lombok Tengah, yaitu Desa Aikmual. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan penyuluhan secara keseluruhan berjalan dengan baik yang dapat diukur dengan tingginya jumlah kehadiran peserta penyuluhan, keaktifan peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan. Adapun permasalahan yang menjadi bahan diskusi dalam kegiatan penyuluhan meliputi masalah pernikahan anak, penyusunan perdes serta masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan perdes dan belum tersedianya peraturan desa yang secara khusus mengatur mengenai perempuan dan anak. Guna mewujudkan adanya peraturan desa berbasis gender maka keberadaan anggota BPDes perempuan perlu ditingkatkan dan mendorong lebih banyak keterlibatan unsur perempuan dalam musyawarah desa.]]>
<![CDATA[Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Mahmuluddin, Mahmuluddin]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen, Zulkarnaen]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i1.159
<![CDATA[Dumping adalah kegiatan yang dilakukan oleh eksportir atau produsen yang menjual produk atau komoditas di negara lain (negara importir) dengan harga kurang dari nilai normalnya seperti produk yang sama baik di negara impor maupun negara ekspor, sehingga menyebabkan kerugian atau kerugian bagi negara importir. Dalam perdagangan internasional, dumping adalah kegiatan yang tidak adil karena akan membuat produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor, sehingga dapat merugikan pasar produk dalam negeri di negara impor, dan setidaknya dapat menyebabkan pengangguran dan kebangkrutan industri dalam negeri yang memproduksi produk serupa. Untuk mengatasi masalah dumping, setiap negara importir yang dirugikan oleh produk dumping dapat memberlakukan tarif pengimbang sebagai tarif tambahan atau yang disebut sebagai biaya penerimaan antidumping, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal IV bagian (2) GATT yang menyatakan, "setiap negara dapat menerapkan sanksi tarif pengimbang jika terdapat bukti bahwa negara ekspor menjual produk dengan harga kurang dari nilai normal sehingga dapat merugikan negara impor". Biaya penerimaan antidumping yang dibebankan pada produk impor adalah biaya maksimum sebanyak nilai normal dikurangi nilai ekspor, seperti yang diatur dalam Pasal 12 (1) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Untuk mengikuti regulasi antidumping, pemerintah membentuk sebuah komite antidumping (Komite Anti Dumping Indonesia) untuk menganalisis produk impor yang diindikasikan sebagai produk dumping. Peran lain dari komite adalah membantu industri dalam negeri terhadap tuduhan dumping dari negara lain.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Generasi Muda Dari Peredaran Dan Penggunaan Nakoba Di SMAN 4 Sumbawa Besar ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Mahmuluddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.160
<![CDATA[Pengabdian pada masyarakat di Sekolah Menengah Negeri 4 Sumbawa Besar dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada para siswa terutama berkaitan dengan dampak peredaran narkoba, penyebab peredaran narkoba, dan upaya pencegahan peredaran narkoba. Penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena global yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat di semua lapisan, tidak hanya masyarakat umum, melainkan di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika di masyarakat, seperti faktor pribadi dalam diri pengguna karena kurangnya pemahaman ajaran agama, faktor lingkungan keluarga seperti putusnya komunikasi antara orang tua dan anak; faktor sosial terutama pergaulan dengan teman-teman yang kecanduan narkoba; factor lemahnyaperan kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang dengan bahaya narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi,pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Telkom Dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Saleh, Moh.]]>;
<![CDATA[Fitrahadi, Khairus Febryan]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i1.162
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yakni regulasi terkait kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, dan model kemitraan usaha kecil dan usaha besar dalam perspektif pemberdayaan usaha kecil. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada dunia usaha, BUMN, dan masyarakat terkait berbagai kebijakan terkait model kemitraan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan terhadap konstruksi kebijakan kemitraan bagi pelaku usaha kecil, serta memberikan kontribusi pengembangan dalam ilmu hukum, terutama dalam bagian hukum bisnis atau hukum ekonomi, khususnya terkait usaha kecil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kelompok usaha bersama atau usaha kecil dalam mendapatkan informasi tentang berbagai konstruksi kebijakan kemitraan.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Mengenai Kebijakan Standarisasi Di Bidang Perdagangan Dalam Rangka Mewujudkan Konsumen Cerdas Dan Mandiri Di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Saleh, Moh.]]>;
<![CDATA[Fitrahadi, Khairus Febryan]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i1.163
<![CDATA[Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis beberapa permasalahan yang melibatkan konsumen terkait produk berbahaya dan obat-obatan terlarang. Rumusan masalah mencakup kurangnya sosialisasi kebijakan terkait, kurangnya pemahaman konsumen saat pembelian langsung, dan kebutuhan akan penyuluhan hukum terkait perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang cara mengenali produk berbahaya dan obat-obatan terlarang serta memahami kebijakan konsumen dalam menantikan regulasi terkait produk impor. Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diundangkan, pemahaman konsumen masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik terkait produk-produk tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah dan masyarakat terkait perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya dan obat-obatan terlarang.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Terkait Jenis Pungutan Untuk Pelaku Usaha Homestay Di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Koynja, Johannes Johny]]>;
<![CDATA[Rusnan, Rusnan]]>;
<![CDATA[Saleh, M.]]>;
<![CDATA[Sukmana, Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i1.164
<![CDATA[Penelitian ini fokus pada eksistensi dan implementasi Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 55 huruf a menegaskan kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan dan membahas Perdes. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan landasan, peraturan tersebut tidak merinci teknik pembentukannya. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman dan keahlian di kalangan penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa tentang pembentukan Perdes sesuai hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan “Penyuluhan Hukum” terkait kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Perdes terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha Homestay di Desa Kuta, KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan menyamakan pemahaman dan memberikan pengetahuan kepada aparat pemerintahan desa dan pelaku usaha Homestay. Melalui metode penyuluhan hukum yang komunikatif, interaktif, dan partisipatif, Peneliti berupaya meningkatkan pemahaman tentang teknik perancangan Perdes dan kewenangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, diharapkan pemahaman hukum dan harmonisasi kebijakan dapat terjaga, mendukung pengembangan pariwisata, dan mengurangi beban pajak yang tidak proporsional bagi pelaku usaha Homestay di Desa Kuta.]]>
