Jurnal Kompilasi Hukum
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Articles
185 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan ]]>
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Kurniawan]]>;
<![CDATA[Munandar, Aris]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i1.131
<![CDATA[Perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat acapkali berujung menjadi sengketa hukum yang berkepanjangan, bahkan sampai ke perselisihan antar keluarga. Semua ini tidak lepas dari cara penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat kita selalu melalui pengadilan. Untuk meminimalisir perselisihan yang terjadi dan berujung menjadi sengketa yang berkepanjangan, ditawarkan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan berujung sengketa selesai dan hubungan antar individu, hubungan antar keluarga tidak terganggu, yang menurut istilah sekarang adalah penyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan sengketa. Untuk mensosialisasikan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut maka sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan agar masyarakat dapat menempuh cara penyelesaian sengketa yang sangat kekeluargaan tersebut. Metode penyampaian yang digunakan adalah dengan ceramah dan Tanya jawab.]]>
<![CDATA[Fungsi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>;
<![CDATA[Arba, Muhammad]]>;
<![CDATA[Yuniansari, Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.136
<![CDATA[Hubungan antara manusia dengan tanah tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Tanah mempunyai peranan yang penting sekali bagi manusia dalam kehidupannya baik dari aspek ekonomis, sosial, maupun religius. Dari aspek ekonomis, tanah di samping tempat orang atau badan hukum membangun rumah dan fasilitas lainnya, juga dijadikan sebagai obyek bisnis (jual beli) tanah yang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik tanah. Sedangkan dari aspek magis religious, bahwa hubungan antara manusia dengan tanah tidak bisa dipisahkan, sebab dari tanah manusia diciptakan, di atas tanah manusia tumbuh dan berkembang, dan setelah manusia meninggal dunia akan dikembalikan ke tanah. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa terhadap peraturan hukum pertanahan khususnya tentang pembuatan akta PPAT dalam perolehan dan peralihan hak atas tanah ?; 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah di kalangan akhli waris dan anggota masyarakat pada umumnya ?. Hasil kajian berdasarkan kenyataan di masyarakat desa menunjukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap peraturan hukum pertanahan khususnya tentang pembuatan akta PPAT dalam perolehan dan peralihan hak atas tanah masih rendah; dan jika terjadi suatu sengketa, maka proses penyelesaian diawali dengan proses penyelesaian secara non litigasi melalui cara musyawarah dan mufakat dan mediasi. Dan jika proses non litigasi tidak bisa dilalui, maka dilakukan dengan melalui proses litigasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam ]]>
<![CDATA[Arba, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Yuniansari, Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.144
<![CDATA[Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam serta lingkungan hidup. Hutan selain berfungsi sebagai sumber daya alam produksi yang menghasilkan bahan baku untuk pembangunan rumah dan gedung-gedung, hutan juga tempat binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hutan harus dikelola dengan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan dan keberlanjutan serta kelestariannya. Berdasarkan gambaran tersebut di atas maka kegiatan penyuluhan hukum ini mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya kehutanan dan lingkungan hidup ?; 2. Apa akibat pemanfaatan hutan yang tidak terkendali dan tampa ijin terhadap lingkungan hidup dan pemukiman masyarakat ?Hasil temuan kami berdasarkan pengamatan langsung di wilayah hutan dan masyarakat bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat atas pentingnya hutan bagi lingkungan hidup masih rendah, karena pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hutan dan lingkungan hidup itu masih rendah, sehingga pemanfaatan wilayah hutan tidak terkendali. Akibatnya terjadi kerusakan hutan yang akibatnya begitu hujan turun dengan deras maka terjadilah banjir bandang dan erosi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan lingkungan hidup manusia. Selain itu pemanfaatan wilayah tidak terkendali karena faktor kebijakan pemanfaatan wilayah hutan oleh pemerintah melibatkan masyarakat setempat dalam bentuk hutan kemasyarakatan dan kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat dengan menanam jagung unggul pada wilayah kosong, akibatnya wilayah hutanpun dibabat untuk menanam jagung.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Hutang Piutang Berdasarkan Aturan Hukum Di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Irfan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Asyari, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.147
<![CDATA[Problematika hutang piutang di kalangan masyarakat tidak mampu fakta yang nampak ke perrmukaan telah begitu masif terjadi dalam waktu yang cukup lama pada tingkat masyarakat di pelosok desa, hal ini juga menggejala dan telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan pada lapisan masyarakat di desa lajut dari segala jenjang kultur masyarakat desa.. adapun penyebab mereka mereka melakukan praktek pinjaman uang yang sering berujung pada proses hutang piutang yang sering terjadi menjadi lilitan utang yang berkepanjangan adalah didasari oleh faktor urusan pertanian, bercocok tanam, serta menipisnya peluang kerja di tingkat desa. solusi yang ditawarkan dari problematika dilematis yang menjadi permasalahan masyarakat diatas, maka dari problematika yang menimpa masyarakat petani di desa Lajut tersebut salah satunya adalah memberikan upaya sosiialisasi tentang bagaimana hukum mengatur tentang hutang piutang. Serta bagaimana urgennya sebuah tindakan untuk bisa meminimalisir hutang piutang sehingga menjerat kehidupan secara berkepanjangan. Pada program ini, karena program ini berlatar belakang ilmu sosial, hukum dan humaniora maka inovasi yang dapat diharapkan dari program ini adalah tertatanya sebuah tatanan masyarakat taat hukum atau sadar hukum karena adanya unsur pemberdayaan masyarakat didalammnya yang dilakukan oleh tim pelaksana. Upaya pemberdayaan hukum yang berwujud sosialisasi hukum ini berusaha menggugah kesadaran masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin memahami lebih dalam akan dampak dari problematika hutang piutang pada masyarakat miskin. Diharapkan dari inovasi keilmuan yang berupa sharing ilmu, klinik keilmuan dan pendampingan ketika berhadapan dengan pemilik dana/rentenir/pemberi pinjaman akan terwujud sikap kritis dan vokal dalam menghadapi tekanan dari pemberi hutang akibat dari kelalaian mereka membayar pinjaman yang telah jatuh tempo.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Islam, M. Khotibul]]>;
<![CDATA[Sartika, Dewi]]>;
<![CDATA[Jumadi, Joko]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.148
<![CDATA[Keadilan, sebagai prinsip hukum yang mencakup persamaan dan perbedaan, memiliki dampak besar dalam konteks kejahatan persetubuhan sedarah atau inses. Artikel ini mengeksplorasi pengaturan hukum terkait inses di Indonesia, fokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun istilah “inses†tidak secara eksplisit digunakan dalam KUHP, praktek tersebut dapat dikategorikan sebagai perzinaan atau kejahatan seksual, tergantung pada kondisi hubungan antara pelaku dan korban. Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan menitikberatan kajian dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan doktrin para ahli yang kemudian dilakukan kajian mendalam dalam tatanan pelaksanaan/empiris melakukan institusi penegak hukum dan stakeholder terkait dengan isu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (sosiological approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pencarian norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual (conceptual approach).]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Nonpenal Di Daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Hidayat, Syamsul]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Saipudin, Lalu]]>;
<![CDATA[Natsir, Nanda Ivan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.149
<![CDATA[Secara kenyataan tidak semua persoalan diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat menyelesaiakannya dengan cara diluar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaiakan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non penal atau cara-cara di luar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana. Bagaimana faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Instrumen non penal di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum emprik dengan pendekatan sosio-legal Jenis penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Faktor Kejahatan Secara Umum di Kabupaten Lombok Tengah Yaitu : Faktor keturunan dan kejiwaan, faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Upaya Penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di Kabupaten Lombok Tengah. Sarana Nonpenal melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Nonpenal Di Daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Hidayat, Syamsul]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Saipudin, Lalu]]>;
<![CDATA[Natsir, Nanda Ivan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.150
<![CDATA[Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaiakan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non penal atau cara-cara diluar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana. Sebagai Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Instrumen non penal di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.Penelitian ini emprik dengan pendekatan sosio-legal Jenis penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. kegiatan penyuluhan hukum keterlibatan masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Non Penal di Desa Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sangat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai keterlibatan masyarakat dalam melakukan Penyelesaian perkara pidana menggunakan intrumen non penal di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.]]>
<![CDATA[Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaaan Ekowisata Mangrove di Desa Lembar Selatan ]]>
<![CDATA[Pitaloka, Diva]]>;
<![CDATA[Nugraha, Lalu Guna]]>;
<![CDATA[Amalia, Ayu Riska]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.151
<![CDATA[Ekosistem mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata di Desa Lembar Selatan perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Agar pelaksanaan perlindungan ekowisata mangrove berjalan baik dan berkelanjutan diperlukan partisipasi masyarakat Desa Lembar Selatan. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ekowisata mangrove yang berkelanjutan diperlukan membentuk peraturan Desa tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove. Pendampingan pembentukan peraturan desa mengenai pengelolaan mangrove sangat diperlukan.]]>
<![CDATA[Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aplikasi SDGs Desa di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Nugraha, Lalu Guna]]>;
<![CDATA[Nurbani, Erlies Septiana]]>;
<![CDATA[Pitaloka , Diva]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.152
<![CDATA[Tujuan Penulisan adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terhadap pentingnya menjaga keberagaman dan nilai-nilai Pancasila di masyarakat Desa Lembar Selatan dan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara menjaga dan menerapkan serta menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum secara langsung dengan masyarakat. Dari kegiatan ini dapat dijelaskan bahwa meski Desa Lembar Selatan menjadi salah satu desa terbaik di Indonesia, akan tetapi di dalam program pengembangan desa yang berkelanjutan harus tetap melihat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar identitas nasional tetap terjaga dari berbagai tantangan dan pengaruh budaya luar yang akan mengikis nilai-nilai Pancasila yang telah hidup di masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal ini masyarakat Desa Lembar Selatan.]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa ]]>
<![CDATA[Purnomo, Chrisdianto Eko]]>;
<![CDATA[Amiruddin, Amiruddin]]>;
<![CDATA[Minollah, Minollah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.153
<![CDATA[Norma kegentingan yang memaksa dapat digunakan sebagai dasar penetapan keadaan darurat berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945, yaitu dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan (extraordinary rules), dan bukan untuk melakukan tindakan darurat (extraordinary measures) yang dinamakan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang atau lazimnya disebut Perpu. Unsur penting yang membentuk pengertian keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: (1) unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat);(2), unsur kebutuhan hukum yang mengharuskan (reasonable necessity); dan, (3), unsur keterbatasan waktu (limited time). Ketentuan Pasal 22 UUD 1945 lebih menekankan aspek-aspek kegentingan yang memaksa, yaitu unsur reasonable necessity dan limited time serta tidak menekankan sifat ancaman bahaya (dangerous threat).]]>
