cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
kompilasihukumunram@gmail.com
Phone
+6287868565632
Journal Mail Official
kompilasihukumunram@gmail.com
Editorial Address
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram Kodepos 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Kompilasi Hukum
Published by Universitas Mataram
ISSN : 25025333     EISSN : 25986414     DOI : https://doi.org/10.29303/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 185 Documents
 7   8   9   10   11 
Peran Ormas Dalam Mendukung Kebijakan Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong Di Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat Saleh, M.; Khair, Abdul; Kafrawi, Kafrawi; Kafrawi, Rachman Maulana
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.132

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Ormas Dalam Mendukung Kebijakan Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong Di Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa data yang digunakan adalah menggunakan hasil penelitian lapangan serta yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangam. Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah lebih intensif dalam mengikutsertakan ormas dalam mendukung kebijakan pembanguna daerah.
Penguatan Perlindungan Hukum Hak-hak Masyarakat Lokal dalam Pemberdayaan Kepariwisataan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Irfan, Muhammad
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.135

Abstract

Ketika kita berbicara dalam ranah hukum, maka akan tampak bahwa ada kepentingan pada tingkatan masyarakat lokal yang harus dilindungi, hal ini dilatarbelakangi oleh seperti adanya desakan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan kepariwisataan atas keamanan, kenyamanan dan keberlanjutan sebuah usaha dalam ikut meningkatkan pergerakan wisata di kawasan KEK. Upaya perlindungan terhadap aktivitas masyarakat lokal yang mencoba bertahan hidup dengan adanya pergerakan wisata di kawasan wisata KEK telah memberikan pengaruh yang cukup penting dalam lingkup keseharian mereka, sebagai insan hukum, apabila mereka tidak dilindungi maka akan muncul tindakan yang bersifat kesewenangan atas nama negara sebagai pemegang regulasi yang menindas kepentingan mereka. Dalam tulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan melihat bekerjanya aturan hukum dalam mewujudkan prilaku yang sesuai kaedah hukum dengan berusaha mendeskripsikan secara empiris fakta hukum yang muncul dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.
Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Permbelajaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Hariati, Sri
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.126

Abstract

Hukum Persaingan Usaha menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan pada saat ini di berbagai negara. Walaupun dalam beberapa konteks, cara pandang dan sikap terhadap Hukum ini memiliki beberapa perbedaan di beberapa negara. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun priveleges kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif
Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Saleh, M.; Khair, Abdul; Kafrawi, Kafrawi; F, M. Alfian
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.133

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa data yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapka Peran Sticholder yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan gotong royong sesuai dengan harapan pemda setempat sesuai dengan peraturan perundang-indangan yang berlaku.
Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah: (Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat) Sofwan, Sofwan; Haeruman; Basniwati, AD
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana yang termuat dalam peraturan daerah yang dilakukan oleh para aparat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal dengan menggunakan analisis induktif yang bertitik tolak dari data dan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan teori-teori, dan asas-asa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana (sanksi pidana kurungan) sebanyak 34 (tiga puluh) peraturan daerah dan penegakkannya tidak efektif sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, karena setiap pelanggaran ketentuan pidana dalam peraturan daerah diselesaikan secara persuasif. Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah sebagai berikut; kurangnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja, masih kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan peraturan daerah, dan anggaran yang tersedia untuk yang masih kurang. Oleh karena disarankan untuk dilakukan koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (PPNS di OPD) dengan Penyidik Pegawai Negeri di Satuan Polisi Pamong Praja. Perlu peningkatan kuantitas PPNS baik di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) maupun PPNS yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian perlunya peningkatan dan penambahan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan.
Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Sofwan, Sofwan; Jayadi, Haeruman; Basniwati, AD
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.138

Abstract

Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di desa. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara individu maupun melalui organisasi seperti melalui lembaga kemasyarakatan di desa. Oleh karena itu di desa harus dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti; Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Lembega Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Untuk memberikan legalitas keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dibentuk dengan peraturan desa. Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima belum ada peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa, maka Tim dari Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pelatihan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut telah dilakukan bersama dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, untuk selanjutnya proses selanjutnya dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan dan diundangkan dan diberlakukan.
Efektivitas Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB Cahyowati, RR.; Asma, Galang; Wibowo, Gatot Dwi Hendro
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.140

Abstract

Pengembangan pariwisata di Indonesia merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu kesejahteraan umum, dalam pengembangan pariwisata yang ideal dilakukan secara berkelanjutan. Metode penelitian, Jenis penelitian ini adalah penelitian socio-legal, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis dilakukan dengan menelaah kondisi di lapangan, melakukan observasi, wawancara mendalam (indepth intervew), dan diskusi secara terarah (FGD). Simpulan, kebijakan pembangunan pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB, masih kurang efektif, hal ini terkait dengan kendala yang dihadapi, belum ada Peraturan Desa tentang pungutan terkait dengan pariwisata, masyarakat belum terbuka dengan wisatawan terutama wisatawan mancanegara-menganggap mereka dapat mendatangkan musibah bagi desa karena dianggap cenderung bebas, kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata masih kurang, pasokan air bersih terbatas, belum adanya penanganan dan pengelolaan sampah, dan belum tersedianya penginapan. Solusi yang ditawarkan, adalah, Pemerintah Desa Pulau Maringkik, segera membuat Perdes tentang Pungutan terkait dengan potensi wisata, perlu adanya pembinaan yang terus menerus dan pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, memberikan penyuluhan tentang potensi pariwisa Desa Pulau Maringkik kepada masyarakat, mendatangkan investor atau bantuan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan pariwisata Desa Pulau Maringkik, sinergi bersama masyarakat Desa Pulau Maringkik, bekerja sama dengan para pelaku bisnis perjalanan untuk mempromosikan Desa Pulau Maringkik
Penguatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (Bidan) Di Indonesia (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Peningkatan Profesionalisme Bidan Dan Layanan Kesehatan Yang Optimal) Humairo, Siti Wasiatul; Wahyuddin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.141

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menitikberatkan pada kajian perundang-undangan dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana karakteristik dan ruang lingkup tugas Tenaga Kesehatan (Bidan); Bagaimana reformulasi Pendayagunaan tenaga kesehatan (Bidan) untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme bidan dan layanan kesehatan yang optimal. Hasil penelitian, Ruang lingkup tugas Bidan terbagi menjadi tugas Umum dan khusus. Tugas Umum memberikan konseling dan pendidikan kesehatan, bukan hanya kepada wanita yang sedang hamil, tetapi juga kepada keluarga dan Masyarakat. Sedangkan tugas khusus selain praktik mandiri, juga pada pelayanan asuhan kebidanan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan (pelayanan kesehatan ibu; pelayanan kesehatan anak; pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; pelayanan kebidanan komunitas; mengelola pelayanan kebidanan; melaksanakan program pemerintah; dan melakukan inovasi pelayanan kebidanan); dan Bentuk reformulasi pendayagunaan tenaga kesehatan (Bidan) untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme Bidan dan layanan kesehatan yang optimal yaitu dengan melakukan rekonstruksi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan untuk memberikan jaminan akses yang sama dalam pengembangan keterampilan dan karier dalam jabatan fungsional Bidan yang tidak hanya berlaku bagi Bidan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga bagi Bidan Non ASN yang bekerja di Faskes Pemerintah maupun Swasta selama memenuhi syarat-syarat kompetensi. Selain itu juga diperlukan penegasan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan, mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Bidan.
Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Surya, Ida; Wahab, Abdul
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.142

Abstract

Banyaknya regulasi atau peraturan perundang undangan yang di buat tidak berdasarkan standar penulisan dan tata cara penulisan serta asas pemberlakuan perundang undang Harmonisasi peraturan perundang undangan berkaitan dengan hirarki peraturan perundang undangan yang mana peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Tujuan harmonisasi peraturan perundang undangan mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan Undang-Undang yang taat asas demi kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kajian perundang undangan dan pendekatan konsep dan sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah metode penafsiran perundang undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang undangan, baik harmonisasi vertical dan harmonisasi horizontal.         Dengan terlaksananya harmonisasi peraturan perundang undangan baik harmonisasi vertikal maupun harmonisasi horizontal akan membawa dampak yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan karena ciri pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan adanya aturan hukum .
Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Di Desa Sesela Lombok Barat Fatahullah; Mansyur, Supardan; Salat, Musakir; Haeratun; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.143

Abstract

Anak angkat merupakan anak yang dimasukkan dalam struktur keluarga dan menjadi bagian yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam suatu keluarga. System hukum anak angkat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama yang dianut oleh Masyarakat. Hak kewarisan anak angkatpun di pengaruhi oleh system hukum tersebut. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun tidak mengatur secara khusus tentang status dan kedudukan anak angkat, akan tetapi anak angkat dapat memperoleh warisan melalui wasiat. Sehingga potensi anak angkat untuk mendapatkan warisan yang sama dengan ahli waris yang lain dalam struktur keluarga. Berbeda halnya dengan hukum agama (Islam) yang membolehkan adopsi dengan syarat tidak manjadikannya sebagai atau sama dengan anak kandung. Sehingga anak angkat dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat menjadi ahli waris, akan tetapi masih dapat memperoleh harta peninggalan melalui hibah, wasiat ataupun wasiat wajibah. Sedangkan dalam hukum adat, kedudukan dan hak waris anak angkat sangat tergantung pada hukum adat yang berlaku pada Masyarakat setempat. Pada Masyarakat adat di Desa Sesela Lombok Barat anak angkat disebut dengan anak “akon” yang kedudukannya sama dengan anak kandung, sehingga memiliki hak keperdataan yang sama kecuali dari harta “doe tengaq”. Pembagian warisan pada Masyarakat Desa Sesela juga dipengaruhi oleh hukum Islam sehingga ada ungkapan untuk bagian laki-laki dengan “sepelembah” dan bagian Perempuan dengan “sepersonan”.

Page 9 of 19 | Total Record : 185

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress) Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum More Issue