Jurnal Kompilasi Hukum
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Articles
185 Documents
<![CDATA[Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Hariati, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i1.167
<![CDATA[Asas-asas hukum akad atau yang kemudian lebih populer dikatakan asas-asas hukum perjanjian syariah yang begitu sentral itu sudah selayaknya harus jelas termuat dalam akad-akad perbankan syariah terutama akad-akad pembiayaan. Mengabaikan penerapan asas-asas hukum perjanjian syariah akan menimbulkan implikasi-implikasi hukum karena asas-asas itu sendiri sesungguhnya berlandaskan nilai-nilai luhur ajaran Islam dan merupakan intisari yang dirumuskan dari dua sumber pokok, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memahami konsep akad dalam perspektif syar’i kemudian menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat perkembangan perbankan syariah masih kurang ditunjang oleh sumber daya manusia perbankan syariah yang memahami secara baik hukum muamalat yang menjadi konsep dasar pelaksaanaan perbankan syariah.]]>
<![CDATA[Permasalahan Hukum Pinjaman Online Bagi Warga Desa Terdidik di Desa Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Irfan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Asyari, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i1.168
<![CDATA[Munculnya wadah pinjaman online yang juga telah berkembang pada masyarakat desa sejauh ini telah memberikan dampak yang negatif dan positif. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang berkembang pada masyarakat desa dalam lalu lintas kesehariannya akses untuk melihat dan mempelajari tawaran pinjaman online ketika membuka sebuah website, kanal media social seperti Instagram, facebook, media online dan lain-lain bersamaan dengan membuka platform atau halaman-halaman tersebut muncul pula berjejer iklan pinjaman online. Dorongan sifat ingin tahu sebagai pelaku, pengguna media social telah mendorong masyarakat desa untuk mencoba dan terus mencoba. Sehingga akhinya mengakses dan menerima pinjaman online hanya dengan modal KTP, Nomor rekening bank dan gambar wajah.Pinjaman online adalah transaksi keuangan yang berbasis teknologi informasi yang legalitasnya dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, pinjaman online yang legal adalah pinjaman online yang terdaftar dan dibawah pengawasan OJK sebagainana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]]>
<![CDATA[Kurator Sebagai Eksekutor Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan ]]>
<![CDATA[Saleh, Moh.]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Penelitian Ini adalah untuk menganalisi mengenai peran, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab kurator dalam menyelesaiakan sengketa kepailitan. Jnis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan Perundang-Undangan. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Mengingat begitu sentral kedudukan hukum kepailitann dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan pailit yang diajukan oleh debitur ke Pengadilan Niaga Dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat penting.Kurator setelah ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelesaian utang pailit. Kurator mengurus dan membereskan proses sampai akhir atau final. Kurator hanya ada dalam proses kepailitan sadangkan dalam hal Penundaan kewajiban pembayaran utang, peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus. Pekerjaan lain yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah mengelola harta pailit. Kurator diberi keleluasaan menjual harta debitur pailit. Juga meminjamkan dari pihak lain dengan agunan harta yang pada saat pernyataan pailit belum dibebani agunan. Untuk menjalankan itu perlu izin dari Hakim Pengawas. Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalisasi harta debitur pailit, sejak pernyataan pailit ditetapkan walaupun belum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun diajukan upaya hukum, kurator dapat menjual harta debitur pailit dan mengambil tindakan untuk mengoptimalisasikan harta debitur pailit.Tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh oleh Undang-undang kepada curator untuk menentukan penyelesaian harta debitur pailit sungguhmenjadi bebab bagi curator jika tidak didukung oleh kemampuan intelektual secara individual dalam menjalankan kewenangannya. Mengingat tanggung jawab yang sangat berat dewasa ini berkaitan dengan penyelesaian utang debitur pailit, maka Menteri Kehakiman dan HAN memulai Keputusan No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tanggal 12 Desember 1998 Tentang Pedoman bsarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta debitur pailit dan kepada pengurus dalam rangka pengurusan harta debitur.]]>
<![CDATA[Konsep Dan Pengaturan Bidang Usaha Investasi Di Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Shartana, Lalu Wira Pria]]>;
<![CDATA[Asikin, Zainal]]>;
<![CDATA[Muhaimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i1.170
<![CDATA[Penelitian ini membahas konsep dan pengaturan bidang usaha investasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang besar namun masih memiliki tantangan dalam pengembangan sektor investasi. Studi ini mengeksplorasi kerangka regulasi yang mengatur investasi di NTB serta menganalisis konsep strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tarik investasi di wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis kebijakan investasi, studi literatur, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas keuangan, dan promosi potensi sektor ekonomi lokal adalah beberapa faktor kunci dalam meningkatkan investasi di NTB. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya adopsi strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di daerah ini. Perpres 10/2021 telah diubah dengan Perpres 49/2021 hal ini terkait legalisasi industri minuman keras di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Dari ketentuan di atas tidak terlihat perlindungan terhadap UMKM dan koperasi di KEK, hal ini menjadi pertanyaan terhadap misi menjadikan KEK sebagai wilayah strategis pengembangan ekonomi nasional karena mengabaikan peran dari UMKM, oleh karena itu perlu kebijakan afirmatif yang berpihak kepada UMKM dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di KEK Mandalika.]]>
<![CDATA[Penyuluhn Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan Daerah Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Minollah, Minollah]]>;
<![CDATA[Asmara, Galang]]>;
<![CDATA[Kaharudin, Kaharudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i1.171
<![CDATA[Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pajak daerah, tujuan dan fungsinya serta penegakan hukumnya. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah kepada seluruh peserta (masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan desa). Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan tanggapan maupun pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh tim penyuluh. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum ini maka dapat disimpulkan bahwa perhatian masyarakat terhadap materi penyuluhan cukup besar terlihat dari adanya antusiasme yang tinggi dengan diajukannya berbagai pertanyaan kepada tim penyuluh dan mengemukakan apa yang terjadi dalam praktek selama ini dalam masyarakat. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam bentuk penyuluhan hukum guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum sehingga pada akhirnya dapat diharapkan ada kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.]]>
<![CDATA[Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Idi Amin]]>;
<![CDATA[Syamasul Hidayat]]>;
<![CDATA[Lalu Saepudin]]>;
<![CDATA[Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i1.172
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan pendekatan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika serta formulasi kebijakan hukum pidana terkait pendekatan tersebut. Pendekatan ICJS berfokus pada koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk menangani masalah narkotika secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris atau sosiologis, yang melibatkan penelitian identifikasi hukum dan evaluasi efektifitas hukum. Data primer diperoleh dari Polda NTB, BNNP, pemerintah desa, serta LSM/komunitas, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara dengan sampel yang dipilih berdasarkan relevansi dan karakteristiknya terhadap masalah penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan ICJS dalam penanggulangan tindak pidana narkotika melibatkan peran strategis BNNP dan kepolisian dengan fokus pada tiga area utama: supply control, demand reduction, dan harm reduction. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa memiliki peran penting dalam pencegahan, melalui pendidikan, pelatihan, dan kerjasama dengan lembaga terkait seperti BNNP NTB dan Polres. Penguatan peran pemerintah desa mencakup keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program dan kegiatan bersama dengan penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mengatasi masalah narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Hariati, Sri]]>;
<![CDATA[Musakir Salat]]>;
<![CDATA[Ita Surayya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i2.173
<![CDATA[Prinsip-prinsip garis keturunan terutam berpenganih pada penetapan ahli waris manapun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun yang inmaterial). Secara teontis sistem keturunan itu dapat dibedakan menjadi tiga corak, yaitu: Sistem Patrilineal. yaitu menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan Ayah dan dalam segala aspek kehidupan dipimpin atau ditentukan oleh laki-laki. Sistem Matrilineal, yaitu menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan Ibu dan dalam segala aspek kehidupan dipimpin dan ditentukan oleh perempuan. Sistem Parental/Bilateral, menentukan garis keturunan menggunakan dua cara yaitu dan Ayah dan Ibu yang memimpin adalah yang paling berpengaruh.]]>
<![CDATA[Pengusiran Pengungsi Rohingya Di Aceh: Tinjauan Hukum Internasional Dan Tantangan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Pitaloka, Diva]]>;
<![CDATA[Nugraha, Lalu Guna]]>;
<![CDATA[Ayu Riska Amalia]]>;
<![CDATA[Adhitya Nini Rizki Apriliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i2.176
<![CDATA[Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Artikel ini membahas fenomena pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh melalui perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, artikel ini mengevaluasi kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asal di mana mereka terancam bahaya. Selain itu, analisis juga difokuskan pada tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dasar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia tetap relevan dalam krisis pengungsi ini.]]>
<![CDATA[Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk ]]>
<![CDATA[Nicholine]]>;
<![CDATA[Behuku, Reyane Dolimariz Putri]]>;
<![CDATA[Apsari, Talita Zhazqia]]>;
<![CDATA[Simatupang, Margareta Theodora]]>;
<![CDATA[Ginting, Yuni Priskila]]>;
<![CDATA[Prabarini, Alexandrea]]>;
<![CDATA[Bantara, Fitaria]]>;
<![CDATA[Vatiha, Gabriel Van Daffa]]>;
<![CDATA[Tarigan, Mera Terangta]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i2.177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam kasus pemerkosaan disertai kekerasan yang tercermin dalam Putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam kasus pemerkosaan memerlukan dukungan alat bukti yang kuat, termasuk kesaksian korban, bukti fisik, dan saksi ahli. Selain itu, analisis juga mengidentifikasi tantangan dalam proses pembuktian, seperti stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual di masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penegakan hukum yang lebih baik dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanganan Konflik Tenurial Di Kawasan Wisata Tanjung Tampa ]]>
<![CDATA[Hera Alvina Satriawan]]>;
<![CDATA[Allan Mustafa Umami]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i2.178
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam penanganan konflik tenurial di kawasan wisata Tanjung Tampa. Konflik tenurial di kawasan ini seringkali melibatkan perbedaan klaim atas hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat setempat, pemerintah, dan pihak pengelola kawasan wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mengandalkan wawancara mendalam dan observasi terhadap proses penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKSDA memiliki peran strategis dalam mediasi dan pengelolaan konflik, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketidakpastian hukum, serta resistensi dari beberapa kelompok masyarakat. Meskipun demikian, BKSDA telah berhasil menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitasnya, BKSDA perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dan memperbaiki mekanisme resolusi konflik yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika lokal.]]>
