cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 28   29   30   31   32 
EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MAMUJU Mustafa, H. Mustafa; Renggong, Ruslan; Hamid , Abdul Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pemberantasan tersebut. Permasalahan judi online telah menjadi fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan teknologi digital yang terus berkembang dan sulit diawasi secara konvensional. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi indikator penting dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polresta Mamuju serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polresta Mamuju belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik dalam bidang teknologi informasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat turut menjadi kendala dalam upaya pemberantasan judi online. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepolisian, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menanggulangi praktik judi online secara komprehensif. This study aims to analyze the effectiveness of online gambling eradication efforts within the jurisdiction of the Mamuju City Police Department and identify the obstacles encountered in implementing these efforts. The problem of online gambling has become a complex social phenomenon due to the ever-evolving digital technology involved and the difficulty of conventional monitoring. Therefore, the effectiveness of law enforcement in addressing this crime is a crucial indicator for maintaining public order and security. This study employed a descriptive analytical legal research method with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers at the Mamuju City Police Department and through a documentary study of relevant laws, regulations, and literature. Qualitative analysis was conducted to describe the implementation of law enforcement and the factors influencing it. The results indicate that online gambling eradication efforts within the Mamuju City Police Department have not been effective. This is due to the limited number and competence of investigators in the field of information technology, the lack of supporting facilities and infrastructure, and weak coordination between relevant agencies. Furthermore, low legal awareness and low public participation also hinder efforts to eradicate online gambling. Therefore, it is necessary to increase police human resources, strengthen information technology infrastructure, and foster synergy among law enforcement officials, local governments, and the community to comprehensively combat online gambling.
ANALISIS YURIDIS ATAS SURAT PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI) NO: 01002/PB/E.9/04/2019 TENTANG PEMBERITAHUAN PELAYANAN KEDOKTERAN ESTETIK Alwi Andi Mappiasse; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7624

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik kedokteran estetik mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap estetika dan penampilan fisik. Permintaan terhadap prosedur seperti botoks, filler, laser, dan tindakan estetika lain terus meningkat, namun lonjakan ini tidak diimbangi dengan kejelasan regulasi serta standar kompetensi yang memadai. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan, termasuk praktik tindakan estetika oleh dokter umum maupun tenaga kesehatan tanpa pelatihan tersertifikasi, yang berpotensi menimbulkan risiko etik, keselamatan pasien, serta sengketa hukum. Sebagai respons, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menerbitkan Surat No: 01002/PB/E.9/04/2019 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk imbauan moral dan etik agar tindakan estetika hanya dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan pelatihan formal sesuai standar. Surat tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai norma hukum mengikat, melainkan berfungsi sebagai pedoman etik profesi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa surat ini sering dijadikan rujukan dalam konteks pemeriksaan etik dan bahkan dalam proses penegakan hukum ketika terjadi sengketa medis. Kajian ini menegaskan perlunya pembentukan regulasi formal yang lebih komprehensif dan berkeadilan guna mengisi kekosongan hukum dalam praktik kedokteran estetik serta untuk mempertegas batas kewenangan organisasi profesi dalam menetapkan dan menegakkan standar kompetensi anggotanya. In recent years, aesthetic medical services in Indonesia have experienced rapid growth, driven by increasing public awareness of physical appearance and rising demand for procedures such as Botox, fillers, laser treatments, and other cosmetic interventions. However, this development has not been accompanied by clear legal frameworks or standardized professional competency requirements, raising concerns about patient safety, ethical violations, and legal disputes. General practitioners and other health professionals are performing a growing number of aesthetic procedures without certified training or recognized competency pathways. In response to this situation, the Indonesian Medical Association (PB IDI) issued Letter No. 01002/PB/E.9/04/2019, addressed to the Chief of the Indonesian National Police, as a moral and ethical advisory, urging that aesthetic procedures be performed only by qualified and properly trained medical professionals. Although the letter does not constitute a binding legal regulation, research indicates it is frequently cited in ethical forums and even referenced in legal proceedings involving aesthetic malpractice. This study highlights the need for more explicit, formalized, and equitable regulation to prevent legal ambiguity in aesthetic medical practice and to clearly define the scope of authority of professional organizations in establishing and enforcing competency standards for their members.
ANALISIS FUNGSI PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MAMUJU TENGAH Yohannis, Yohannis; Hasan, Yulia A.; Hamid , Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kewenangan Polres Mamuju Tengah dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual, dan studi empiris pendukung untuk memperkuat temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polres Mamuju Tengah dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor meliputi tindakan preventif melalui sosialisasi dan patroli rutin, serta tindakan represif berupa penyelidikan, penangkapan, dan pemrosesan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan kepolisian lainnya. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih belum optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala. Hambatan utama tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi penyidik, minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan identifikasi forensik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih enggan melapor dan belum menerapkan langkah pengamanan pribadi terhadap kendaraan bermotor. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kejahatan. Dengan demikian, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya aparat, serta edukasi hukum berbasis masyarakat guna menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju Tengah. This study aims to analyze and describe the implementation of law enforcement by the Indonesian National Police (Polri), specifically the Central Mamuju Police Department, in responding to motorcycle theft cases, and to identify the factors hindering the investigation process. The research employs a normative legal method supported by statutory, conceptual, and socio-empirical approaches to obtain comprehensive findings. The results reveal that the efforts implemented by the Central Mamuju Police Department include preventive measures such as legal awareness campaigns and routine patrols, as well as repressive measures involving investigations, arrests, and the prosecution of offenders in accordance with the Indonesian Criminal Code and relevant policing regulations. However, the enforcement efforts have not yet reached optimal effectiveness due to several obstacles. The major barriers identified include limited human resources in terms of both quantity and investigative competence, inadequate supporting facilities and infrastructure, such as forensic identification tools, and low public legal awareness, with community members often reluctant to report cases and failing to apply personal preventive security measures for their vehicles. Additionally, the local community's socioeconomic conditions contribute to increased vulnerability to crime. Therefore, strengthening institutional capacity, improving law enforcement personnel's competence, and expanding community-based legal education are essential strategies to establish a more effective and sustainable framework for reducing motorcycle theft in Central Mamuju Regency.
ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE NOMOR: 166/PID.SUS/2024/PN PRE Muhammad Hasyim; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada kematian, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data lapangan terhadap aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pre dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor manusia seperti kelalaian pengemudi, pelanggaran rambu lalu lintas, serta kurangnya kepatuhan terhadap prinsip keselamatan berkendara. Selain itu, kondisi kendaraan yang tidak layak serta faktor jalan dan lingkungan juga turut berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pembuktian unsur kealpaan, dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga korban, sikap terdakwa selama proses persidangan, serta nilai kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Pertimbangan hakim juga mencerminkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, mencegah terulangnya pelanggaran serupa, dan mewujudkan keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, putusan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan implementatif dalam penanganan perkara serupa sekaligus mendorong peningkatan kesadaran keselamatan berlalu lintas di masa mendatang. This study aims to analyze the contributing factors to fatal traffic accidents and to examine the legal considerations judges apply in determining criminal verdicts against offenders. The research employs a mixed method combining normative and empirical approaches. The normative approach is conducted through a review of relevant legislation, legal doctrines, and judicial decisions, while the empirical approach involves field data collection through interviews, observations, and documentation with law enforcement officials and stakeholders involved in the case settlement process. The research findings indicate that the fatal traffic accident in Decision Number 166/Pid.Sus/2024/PN Pre of the Parepare District Court was influenced by multiple factors, particularly human error, including driver negligence, traffic regulation violations, and non-compliance with road safety principles. Mechanical vehicle conditions, environmental factors, and infrastructure limitations also contributed to the incident. In determining the verdict, the judge considered the proven elements of negligence, the consequences suffered by the victim and their family, the defendant's attitude during the trial, and the broader legal benefit for society. The judicial reasoning aligns with the objectives of sentencing, including deterrence, preventing recurring violations, and achieving a balance among legal certainty, substantive justice, and social utility. Therefore, the decision is expected to serve as a useful reference for similar cases and to strengthen public awareness of traffic safety in the future.
EFEKTIFITAS FUNGSI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DI POLRES MAROS Juan Putra Manusu; Yulia A. Hasan; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus pelecehan seksual non-fisik di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum serta hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Unit PPA terhadap penanganan tindak pidana pelecehan seksual non-fisik belum berjalan secara optimal. Efektivitas penegakan hukum dinilai masih rendah karena terbatasnya upaya preemtif, preventif, dan responsif yang seharusnya dilakukan sesuai mandat Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu, ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi kinerja penegakan hukum, antara lain keterbatasan kompetensi dan jumlah aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender, rendahnya tingkat pelaporan akibat budaya malu, stigma sosial, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk pelecehan seksual non-fisik. Hambatan struktural seperti kurangnya fasilitas pendukung, layanan pendampingan psikologis, serta sistem perlindungan korban yang terpadu juga turut memperlemah proses penanganan kasus. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat, penguatan kebijakan operasional, optimalisasi sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta penyediaan sarana layanan terpadu sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelecehan seksual non-fisik di Kabupaten Maros. This study aims to analyze the role and effectiveness of the Women and Child Protection Unit (Unit PPA) in responding to cases of non-physical sexual harassment within the jurisdiction of the Maros Police Department. The research employs an empirical juridical approach to examine how existing legal frameworks are applied in practice and to identify challenges encountered in law enforcement. Data were collected through interviews, field observations, and document review, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of the Unit PPA's function in addressing non-physical sexual violence cases has not yet been fully effective. Legal enforcement remains limited due to insufficient preemptive, preventive, and responsive measures, despite regulatory mandates outlined in the Indonesian National Police Regulation No. Pol. 10 of 2007 concerning the organizational and operational structure of the Women and Child Protection Unit. Several barriers were identified, including insufficient personnel capacity and expertise in gender-based violence handling, a low reporting rate caused by cultural norms, victim-blaming, and limited public awareness regarding non-physical forms of sexual harassment. Structural challenges, such as a lack of supporting facilities, psychological assistance services, and an integrated victim protection mechanism, also hinder effective case handling. Based on these findings, the study recommends developing capacity-building programs for law enforcement personnel, strengthening operational guidelines, enhancing public legal education, and establishing integrated victim support services to improve law enforcement's effectiveness against non-physical sexual harassment in Maros Regency.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI POLRES WAJO Syamsul Ikhwan Jabbar; Ruslan Renggong; Waspada Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7664

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan transformasi modus peredaran narkotika dari jalur konvensional menuju ruang digital melalui media sosial, aplikasi perpesanan, marketplace, hingga dark web. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Wajo, karena keterbatasan regulasi, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia dalam menelusuri serta membuktikan tindak pidana berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengedar narkotika melalui media elektronik di Polres Wajo, mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat, serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka, wawancara, serta telaah kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun keduanya belum secara eksplisit mengatur pengedaran narkotika berbasis digital. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan perangkat forensik digital, kurangnya tenaga penyidik ahli IT, serta multitafsir hukum dalam penggunaan pasal dakwaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum pidana dan hukum siber, penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan forensik digital, peningkatan kerja sama lintas instansi dan platform digital, serta edukasi masyarakat terkait bahaya narkotika elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum siber, serta rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah. The development of information technology has enabled the transformation of narcotics circulation from conventional routes to the digital space via social media, messaging applications, marketplaces, and the dark web. This phenomenon poses serious challenges for law enforcement officials, especially the Wajo Police, due to limitations in regulations, infrastructure, and human resource capacity for tracing and proving electronic-based crimes. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against narcotics dealers through electronic media in the Wajo Police Station, identify obstacles faced by the authorities, and formulate strategic solutions that can be implemented. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach, through literature studies, interviews, and case studies. The results of the survey show that law enforcement is still based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, combined with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, although neither explicitly regulates digital-based narcotics trafficking. The main obstacles identified include limitations of digital forensic devices, a shortage of IT forensic investigators, and multiple interpretations of the use of indictments. To overcome this, it is necessary to harmonize criminal law and cyber law regulations, strengthen the capacity of the apparatus through digital forensics training, increase cooperation across agencies and digital platforms, and educate the public about the dangers of electronic narcotics. Thus, this research is expected to make a theoretical contribution to the development of criminal law and cyber law, as well as practical recommendations for increasing the effectiveness of law enforcement at the regional level.
ASPEK HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI DAN HIDROKUINON DI KOTA MAKASSAR Ramlah Kalale; Ruslan Renggong; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7687

Abstract

Peredaran kosmetik bermerkuri di Indonesia masih menjadi persoalan serius dalam perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang melarang penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik, praktik penjualan kosmetik bermerkuri masih marak ditemukan, termasuk di Kota Makassar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi di lapangan. Dalam konteks tersebut, penegakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik bermerkuri menjadi aspek penting untuk menilai efektivitas sistem hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik bermerkuri di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini memadukan studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat Balai Besar POM, advokat, dan konsumen. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara norma hukum dan realitas implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan sanksi telah berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan BBPOM. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena vonis pengadilan yang relatif ringan, pengawasan yang belum merata di seluruh rantai distribusi, serta tingginya permintaan pasar yang mendorong munculnya pelaku baru. Hambatan utama meliputi aspek yuridis (inkonsistensi putusan dan lamanya proses uji laboratorium), struktural (keterbatasan sumber daya aparat), kultural (tingginya budaya konsumtif masyarakat), sosial ekonomi (dorongan keuntungan cepat bagi pedagang kecil), teknologi (pesatnya penjualan daring), serta politik dan kebijakan (minimnya prioritas anggaran dan regulasi daerah). Temuan ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik mengenai bahaya kosmetik bermerkuri. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam melindungi konsumen serta menjamin kesehatan masyarakat. The circulation of mercury-containing cosmetics in Indonesia remains a serious issue in consumer protection and public health. Although the government has established regulations prohibiting the use of hazardous substances in cosmetic products, the sale of mercury-containing cosmetics remains prevalent, including in Makassar City. This situation indicates a gap between existing legal norms and their practical implementation. In this context, the enforcement of criminal sanctions against business actors trading in mercury-containing cosmetics is an important indicator of the effectiveness of the prevailing legal system. This study aims to analyze the forms of criminal sanction enforcement against business actors involved in the trade of mercury-containing cosmetics in Makassar City and to identify the factors that hinder the effectiveness of such enforcement. Employing an empirical juridical approach, the research combines literature studies and interviews with law enforcement officers, officials from the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM), advocates, and consumers. Data were analyzed qualitatively to examine the interrelation between legal norms and their practical application. The findings reveal that the enforcement process has generally operated in accordance with the legal framework through the involvement of the police, prosecutors, courts, and BBPOM. However, its effectiveness remains limited due to relatively lenient court verdicts, uneven supervision across distribution channels, and high market demand that continuously attracts new offenders. The main inhibiting factors include juridical aspects (inconsistent court decisions and lengthy laboratory testing), structural aspects (limited law enforcement resources), cultural aspects (high consumerism among the public), socio-economic factors (the pursuit of quick profit among small traders), technological challenges (the rise of online sales), and political or policy factors (limited budgetary priority and local regulation). These findings emphasize the need for stronger inter-agency coordination, capacity-building for law enforcement officials, and public education about the dangers of mercury-containing cosmetics.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA MELALUI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES WAJO Muh Ilham; Mustawa Nur; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghentian perkara pidana dengan restoratif serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat kepolisian dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan penyidik dan pihak terkait. Analisis dilakukan menggunakan teori keadilan restoratif dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Polres Wajo masih terbatas oleh beberapa faktor: rendahnya pemahaman korban terhadap legitimasi perdamaian informal, konflik antara norma adat dan hukum formal, minimnya sarana prasarana mediasi, kurangnya pelatihan penyidik, serta lemahnya pengawasan dan dokumentasi administratif. Akibatnya, efektivitas kebijakan restorative justice belum optimal. This study aims to analyze the practice of stopping criminal cases with restorative and identify obstacles faced by police officers and the community. The method used is qualitative research with an empirical juridical approach, through literature studies, observations, and interviews with investigators and related parties. The analysis was carried out using restorative justice theory and legal effectiveness theory. The results of the study show that the implementation of restorative justice in the Wajo Police is still limited by several factors: low victim's understanding of the legitimacy of informal peace, conflicts between customary norms and formal law, lack of mediation infrastructure, lack of investigator training, and weak supervision and administrative documentation. As a result, the effectiveness of restorative justice policies has not been optimal.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PROSESPENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA Hermansyah Hermansyah; Ruslan Renggong; Waspada Santing
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7689

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi isu serius karena dampaknya yang bersifat multidimensional, mulai dari kesehatan masyarakat, kerentanan sosial, hingga ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Model penegakan hukum yang selama ini lebih bersifat retributif dinilai belum mampu memberikan efek jera secara optimal dan justru memperburuk kondisi pelaku yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pendekatan Restorative Justice dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bulukumba, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan penyidik, pemangku kebijakan, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice telah dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, terutama untuk kategori pelaku penyalahguna dengan barang bukti terbatas. Proses penyidikan diarahkan pada asesmen terpadu, mediasi penal, rehabilitasi medis dan sosial, serta pemusnahan barang bukti secara transparan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ini berdampak positif terhadap penurunan angka residivisme, peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, serta terbentuknya sinergi antarlembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional, lembaga rehabilitasi, dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat mengenai konsep Restorative Justice, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta resistensi internal dan sosial akibat anggapan bahwa pendekatan ini melemahkan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas rehabilitasi, sosialisasi publik berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas implementasi Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana narkotika di Polres Bulukumba. The issue of narcotics abuse in Indonesia remains a significant national concern due to its multidimensional impact on public health, social stability, and national security. The predominantly retributive law enforcement approach applied in recent years has proven ineffective in reducing drug-related offenses and has failed to address the needs of drug users who require treatment and rehabilitation rather than punitive sanctions. This study aims to analyze the implementation of a Restorative Justice approach in narcotics crime investigations conducted by the Narcotics Unit of the Bulukumba District Police, as well as to identify the challenges encountered during its application. This research employs an empirical legal methodology with a qualitative approach through literature review, field observation, and interviews with law enforcement officers and relevant stakeholders. The findings demonstrate that the implementation of Restorative Justice has been aligned with the provisions of the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021, primarily applied to cases involving minor drug users with limited evidence. The investigation process includes integrated assessment, penal mediation, medical and social rehabilitation, and transparent destruction of evidence. The study further reveals that this approach has contributed to reducing recidivism rates, improving public trust in law enforcement institutions, and strengthening cross-sector collaboration involving the National Narcotics Agency, rehabilitation centers, and local government authorities. Despite these positive outcomes, several challenges remain, including limited understanding among officers regarding the conceptual framework of Restorative Justice, insufficient rehabilitation resources, and resistance stemming from perceptions that this approach weakens legal enforcement. Therefore, capacity-building programs, improved rehabilitation infrastructure, sustained public education, and enhanced use of digital technology are required to ensure the effective implementation of Restorative Justice in narcotics law enforcement at the Bulukumba District Police level.
PENERAPAN SANKSI TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Alfian Saputra; Yulia A Hasan; Al Musawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8355

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggar lalu lintas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE telah mendukung modernisasi penegakan hukum lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, efektivitas penerapan ETLE belum optimal yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah pelanggaran yang terekam dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang berhasil dikonfirmasi dan diselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ETLE lebih efektif sebagai instrumen pengawasan dan penindakan dibandingkan sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor penghambat penerapan ETLE terdiri atas faktor internal berupa ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi, ketidaksesuaian data kendaraan, keterbatasan sistem dan jaringan, serta keterbatasan anggaran operasional. Sementara itu, faktor eksternal meliputi manipulasi tanda nomor kendaraan bermotor dan budaya kepatuhan situasional masyarakat yang masih bergantung pada keberadaan pengawasan langsung oleh petugas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ETLE di Kota Makassar telah meningkatkan efektivitas pengawasan pelanggaran lalu lintas, namun belum sepenuhnya mampu membentuk budaya tertib berlalu lintas berbasis kesadaran hukum. This research aims to analyze the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) against traffic violators and to identify the factors that hinder its effectiveness within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Resort Police. This research employed an empirical legal approach with a qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Traffic Directorate of the South Sulawesi Regional Police and were analyzed using descriptive qualitative techniques through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of ETLE has contributed to the modernization of traffic law enforcement through the use of digital technology that promotes greater objectivity, transparency, and accountability. However, the effectiveness of ETLE has not yet reached an optimal level, as reflected in the significant disparity between the number of traffic violations recorded by the system and the number of violations successfully confirmed and resolved. This condition indicates that ETLE functions more effectively as a monitoring and enforcement instrument than as a mechanism for fostering public legal awareness and traffic discipline. The inhibiting factors consist of internal factors, including the lack of policy synchronization among related institutions, inconsistencies in vehicle registration data, limitations of the system and network infrastructure, and insufficient operational funding. Meanwhile, external factors include the tampering of vehicle license plates and a culture of situational compliance among the public that still relies on direct supervision by law enforcement officers. This study concludes that the implementation of ETLE in Makassar has improved the effectiveness of traffic violation enforcement, but has not yet fully succeeded in fostering a culture of traffic discipline based on legal awareness.

Page 30 of 32 | Total Record : 312

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026 Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue