cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 26   27   28   29   30 
ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PERKARA PIDANA KORUPSI NOMOR 106/ Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Mks Fauzi, Ahmad; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, serta menggali pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa terbukti secara formil melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair, tidak ditemukan unsur mens rea berupa niat jahat atau itikad untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif yang berkaitan dengan pengawasan proyek pembangunan gedung perpustakaan, yang sebagian besar telah terealisasi. Putusan lepas ini didasarkan pada pertimbangan yuridis bahwa unsur korupsi tidak terpenuhi secara substantif, serta pertimbangan filosofis yang mengedepankan keadilan substantif dan proporsionalitas sanksi. Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan kontribusi terdakwa sebagai pejabat publik dan dampak sosial dari pemidanaan yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang terjadi. Putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap konteks sosial, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana. This study aims to analyze Decision Number: 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks which states that the defendant is acquitted of all legal charges in a corruption case, and to explore the legal considerations used by the Panel of Judges in making the decision. This study uses a normative legal method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that although the defendant was formally proven to have committed the act charged in the subsidiary indictment, no elements of mens rea were found in the form of malicious intent or intention to enrich oneself or others. The defendant's actions are more appropriately qualified as administrative negligence related to the supervision of the library building construction project, most of which have been realized. This acquittal decision is based on legal considerations that the elements of corruption are not substantively fulfilled, as well as philosophical considerations that prioritize substantive justice and proportionality of sanctions. From a sociological perspective, the judge considered the defendant's contribution as a public official and the social impact of the punishment that was not comparable to the level of error that occurred. This decision reflects an adaptive legal approach to the social context, and promotes the principles of restorative justice and the presumption of innocence in the criminal justice system.
IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR Mustafa, Winda Audria; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep keadilan restoratif (restorative justice) pada tahap penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Polrestabes Makassar dilakukan melalui mekanisme mediasi antara pelaku anak, korban, dan pihak kepolisian, serta menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kerugian korban, tanpa harus melalui proses peradilan formal yang cenderung represif. Konsep ini dinilai mampu mengurangi dampak psikologis dan sosial terhadap anak pelaku, serta mendorong penyelesaian yang lebih humanis. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor internal penghambat meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan khusus bagi mediator, serta karakter pelaku anak yang merupakan residivis. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tingginya tekanan publik, ketidakpuasan korban terhadap hasil mediasi, ketidakpastian hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan perlindungan anak. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, serta edukasi publik dalam mendukung efektivitas penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. This study aims to analyze the implementation of the concept of restorative justice at the investigation stage in handling criminal acts of theft committed by children in the jurisdiction of the Makassar City Police (Polrestabes), and to identify factors that become obstacles in its implementation. The method used is an empirical legal approach with data collection through interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice at the Makassar Police is carried out through a mediation mechanism between child perpetrators, victims, and the police, and emphasizes the restoration of social relations, the responsibility of the perpetrators, and the restoration of the victim's losses, without having to go through a formal judicial process that tends to be repressive. This concept is considered capable of reducing the psychological and social impacts on child perpetrators, and encouraging a more humane solution. However, implementation in the field still faces a number of obstacles. Internal inhibiting factors include limited human resource capacity, lack of special training for mediators, and the character of child perpetrators who are recidivists. Meanwhile, external factors include high public pressure, victim dissatisfaction with the results of mediation, legal uncertainty, and weak coordination between law enforcement and child protection agencies. These findings indicate the need to strengthen regulations, improve the competence of officers, and educate the public in supporting the effectiveness of the implementation of restorative justice for children in conflict with the law.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API TANPA IZIN DI KOTA MAKASSAR Muh.Faizal Rizal; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan tersebut terhadap warga sipil di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui wawancara, studi kepustakaan, dan telaah dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai mekanisme penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga proses pelimpahan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil telah mengikuti prosedur hukum, yang meliputi penyelidikan, pemeriksaan saksi, pemanggilan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses peradilan. Namun demikian, implementasi penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala seperti lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal, meningkatnya akses masyarakat terhadap senjata api dengan harga terjangkau, belum optimalnya penerapan sanksi yang bersifat represif dan maksimal, serta keterbatasan informasi kepolisian mengenai jalur distribusi senjata api ilegal. Dengan demikian, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, penguatan regulasi, serta pengetatan mekanisme pengawasan distribusi senjata api guna meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. This study aims to analyze the legal handling process of unauthorized firearm use and identify the challenges faced by law enforcement authorities in enforcing these regulations among civilians in Makassar City. The research was conducted at the Makassar Metropolitan Police Department (Polrestabes Makassar) using a normative legal research method combined with an empirical approach through interviews, literature review, and examination of relevant legal documents. The collected data were qualitatively analyzed to obtain a comprehensive understanding of the enforcement mechanisms, beginning from the investigative stage to the case transfer process. The findings indicate that the legal handling process of unauthorized firearm use among civilians has followed established legal procedures, including investigation, witness examination, suspect summons, detention, search, seizure of evidence, and criminal investigation until the case file is declared complete (P21) before being submitted to the Public Prosecutor for trial. However, the implementation of law enforcement still encounters several obstacles, including weak monitoring of illegal firearm circulation, increased civilian access to firearms at affordable prices, suboptimal application of strict punitive sanctions, and limited police intelligence regarding illegal firearm distribution networks. Therefore, strengthening interagency coordination, improving regulatory frameworks, and enhancing firearm distribution monitoring systems are necessary to reduce the recurrence of similar criminal acts in the future.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA APOTEK ATAS PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DI KOTA MAKASSAR Danny Djiwono; Yulia A. Hasan; Abd Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6658

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum serta faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan sanksi terhadap pengelola apotek yang melakukan penjualan obat keras tanpa resep dokter di Kota Makassar. Fenomena ini menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur distribusi obat keras dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Kesehatan Kota Makassar, serta 50 pengelola apotek yang terdiri atas apotek mandiri, apotek jaringan, dan apotek rumah sakit, disertai analisis terhadap dokumen dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling sering diterapkan terhadap pengelola apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter adalah sanksi administratif, seperti teguran, pencabutan izin, atau penghentian sementara kegiatan usaha. Namun, penerapan sanksi pidana masih jarang dilakukan meskipun terdapat pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan sanksi antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, rendahnya profesionalisme sebagian apoteker, keterbatasan sarana dan sumber daya pengawasan, serta budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, kultur bisnis yang lebih berorientasi pada keuntungan turut memperparah lemahnya penegakan hukum di sektor farmasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pelaksanaan regulasi yang berdampak pada melemahnya perlindungan hukum bagi konsumen serta meningkatnya praktik ilegal penjualan obat keras di Kota Makassar. This study aims to analyze the forms of legal responsibility and inhibiting factors in imposing sanctions on pharmacy managers who sell prescription drugs without a doctor's prescription in Makassar City. This phenomenon is a serious problem because it violates the provisions of laws and regulations governing the distribution of prescription drugs and has the potential to negatively impact public safety and health. This study uses a normative-empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with the Food and Drug Monitoring Agency (BBPOM), the Makassar City Health Office, and 50 pharmacy managers from independent, network, and hospital pharmacies, and were supplemented by an analysis of related documents and regulations. The results show that the most frequently applied form of legal responsibility to pharmacy managers who sell prescription drugs without a doctor's prescription is administrative sanctions, such as warnings, license revocation, or temporary suspension of business activities. However, criminal sanctions are still rarely imposed, even when violations meet the elements of a crime. Factors inhibiting the enforcement of sanctions include weak coordination among law enforcement agencies, low professionalism among some pharmacists, limited facilities and supervisory resources, and a legal culture that is permissive of such violations. Furthermore, a profit-oriented business culture exacerbates weak law enforcement in the pharmaceutical sector. This situation indicates a systemic failure in regulatory implementation, resulting in weakened legal protection for consumers and an increase in the illegal sale of prescription drugs in Makassar.
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Darwis, Indriani; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6671

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai langkah preventif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok aktif maupun pasif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada sejumlah instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi penerapan regulasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTR belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tampak dari tingginya tingkat pelanggaran di area yang ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok, lemahnya fungsi pengawasan, serta keterbatasan sarana pendukung seperti papan informasi, ruang khusus merokok, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain faktor struktural, hambatan kultural seperti kuatnya budaya merokok, rendahnya literasi kesehatan, kurangnya kampanye publik, serta inkonsistensi penegakan sanksi turut memperburuk implementasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah KTR sangat bergantung pada peningkatan komitmen pemerintah daerah, penguatan instrumen penegakan hukum, penyediaan anggaran yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor termasuk lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas kebijakan diharapkan meningkat sehingga tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of South Sulawesi Provincial Regulation Number 1 of 2015 on Smoke-Free Areas (Kawasan Tanpa Rokok/KTR), a preventive public health policy designed to protect communities from the harmful effects of both active and passive cigarette smoke exposure. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, focusing on selected government institutions in South Sulawesi Province where the regulation has been applied. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document review, and subsequently analyzed using qualitative procedures, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Smoke-Free Area regulation has not been fully effective. This is reflected in the high prevalence of violations, weak enforcement mechanisms, and limited availability of supporting facilities such as signage, designated smoking rooms, and reporting systems for breaches. In addition to structural barriers, sociocultural factors—including strong smoking habits, low health awareness, limited public campaigns, and inconsistent law enforcement—have contributed to the policy's weak implementation. The study concludes that improving the effectiveness of the regulation requires strengthening institutional commitment, enhancing law enforcement capacity, increasing budget allocation, and fostering multisector collaboration involving educational institutions, health facilities, and civil society organizations. Through these strategic measures, the Smoke-Free Policy is expected to function more effectively and sustainably in safeguarding public health.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Hijra, Hijra; Renggong, Ruslan; Madiong , Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan hukum bagi anak. Aparat penegak hukum juga berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menjalin kerja sama dengan lembaga terkait seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adapun faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan antara lain faktor keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi hal penting dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana serta mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan restoratif. This study aims to analyze the form of law enforcement against children in conflict with the law as perpetrators of violent crimes in the jurisdiction of the Makassar City Police (Polrestabes), and to identify the factors underlying the involvement of children in these crimes. The research method used is normative legal research, with a statutory and conceptual approach. The data are sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement carried out by the Makassar Police against child perpetrators of violent crimes includes the stages of investigation, inquiry, arrest, detention, search, and confiscation, all carried out in accordance with the principles of legal protection for children. Law enforcement officers also strive to uphold children's rights in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and collaborate with relevant institutions, such as the Correctional Center (Bapas) and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). Factors that cause children to commit violent crimes include family, educational, and economic factors. Therefore, law enforcement against children must be carried out professionally, humanely, and oriented toward the child's best interests. Enhancing the roles of families, schools, and communities is crucial to preventing children from engaging in crime and to supporting the implementation of a just and restorative juvenile criminal justice system.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DI KOTA MAKASSAR Wahyu P. Manik; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6756

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Kota Makassar serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan pada dasarnya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur fundamental dalam hukum pidana, yakni perbuatan melawan hukum, kesalahan (schuld), dan kemampuan bertanggung jawab. Perbuatan melawan hukum terbukti ketika tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bentuk manipulasi lain yang menyebabkan korban menyerahkan barang atau memberikan keuntungan kepada pelaku. Unsur kesalahan tercermin dari adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan penipuan, sebab tindak pidana ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya maksud tertentu untuk mengelabui korban. Sementara itu, kemampuan bertanggung jawab mengharuskan pelaku berada dalam kondisi psikis yang sehat dan mampu memahami akibat perbuatannya; apabila pelaku berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penipuan di Kota Makassar masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terbatasnya kapasitas aparat dalam memahami modus-modus penipuan modern yang semakin kompleks, terutama penipuan berbasis teknologi seperti cyber fraud dan investasi fiktif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur penunjang, dan belum optimalnya teknologi forensik digital turut menghambat pembuktian perkara. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyidikan yang tidak efektif dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi aparat penegak hukum serta penguatan dukungan sarana teknologi agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap perkembangan kejahatan modern. This study aims to analyze the criminal liability of fraud perpetrators in Makassar City and to identify the various obstacles law enforcement officers face in enforcing the law. This study uses a normative-empirical juridical method, namely, combining analyses of statutory regulations, legal doctrine, and empirical data from interviews and observations of law enforcement officers in the region. The results of the study indicate that the imposition of criminal liability on fraud perpetrators is based on the fulfillment of fundamental elements of criminal law, namely unlawful acts, fault (schuld), and the ability to be responsible. An illegal act is proven when the perpetrator's actions fulfill the elements of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely the existence of trickery, a series of lies, or other forms of manipulation that cause the victim to hand over goods or provide benefits to the perpetrator. The element of fault is reflected in the perpetrator's intention to commit fraud, because this crime cannot occur without a specific intent to deceive the victim. Meanwhile, the ability to be responsible requires the perpetrator to be in a healthy psychological condition and able to understand the consequences of his actions; If the perpetrator is unable to take responsibility, criminal liability can be waived in accordance with applicable law. This study also found that law enforcement in fraud cases in Makassar City still faces several obstacles, including limited officer capacity to understand increasingly complex modern fraud methods, particularly technology-based fraud, such as cyber fraud and fictitious investments. Furthermore, limited human resources, minimal supporting infrastructure, and suboptimal digital forensic technology also hamper the collection of evidence. These conditions lead to ineffective investigations and may reduce legal certainty for the parties. These findings emphasize the need to improve law enforcement officers' competence and strengthen technological support so that law enforcement against fraud can be more effective and responsive to developments in modern crime.
FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP INTEGRITAS DAN PROFESIONAL PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Muh Awalul Mukhtadir; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi kepolisian dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menangani pengaduan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik implementasi di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk penyidik, unit pengawas internal, dan pelapor masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penyidik memahami prinsip keadilan, profesionalisme, transparansi, dan objektivitas sebagaimana diatur dalam Perkapolri dan standar etika profesi, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat masih dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal seperti tekanan kekuasaan, tarik-menarik kepentingan, kurangnya kompetensi komunikasi, serta tata kelola birokrasi yang kurang adaptif. Faktor penghambat utama dalam menjaga integritas penyidik meliputi lemahnya sistem pengawasan internal, tidak meratanya sumber daya manusia antarsatuan wilayah, keterbatasan infrastruktur penunjang, serta minimnya pelatihan berbasis etika dan pelayanan publik. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi pengawasan melalui optimalisasi peran Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), peningkatan sistem pelaporan berbasis digital yang transparan, peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan berkelanjutan, serta mekanisme umpan balik publik sebagai upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan legitimasi institusi kepolisian di masyarakat. This study aims to analyze the role of the police in maintaining the integrity and professionalism of investigators at the South Sulawesi Regional Police in handling public complaints and to identify key factors that hinder its implementation. The research employs a normative-empirical legal method by examining the relevant legal framework and comparing it with field practices observed and documented through interviews with investigators, internal supervisory units, and complainants. The findings reveal that although investigators possess a theoretical understanding of fairness, professionalism, transparency, and objectivity as mandated by police regulations and professional codes of ethics, their implementation remains inconsistent. Internal and external pressures, including political intervention, conflicting interests, limited communication skills, and rigid bureaucratic procedures, often influence the handling of public complaints. Major barriers to maintaining investigator integrity include weak internal supervisory mechanisms, unequal distribution of qualified human resources across units, inadequate supporting infrastructure, and insufficient ethics-based and service-oriented training. These issues have contributed to declining public trust in the police institution, particularly regarding transparency and accountability in law enforcement. Based on these findings, the study recommends strengthening internal oversight through optimizing the role of the Professional and Security Division (Propam), developing a transparent digital-based complaint management system, enhancing investigator competency through continuous education, and institutionalizing community feedback mechanisms as strategic steps to improve professionalism, accountability, and institutional legitimacy
PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DI KEPOLISIAN RESOR GOWA Muh Zainal Muttaqin; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Gowa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data lapangan melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Gowa dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Proses tersebut meliputi tahapan mediasi yang difasilitasi oleh penyidik, kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya, serta pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Mekanisme ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan (restorative) dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Namun demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari tiga aspek utama, yaitu: (1) dari pelaku, yang sering kali tidak mengakui perbuatannya, bersikap tidak kooperatif, atau tidak mampu memberikan ganti rugi karena keterbatasan ekonomi; (2) dari korban, yang menolak upaya mediasi akibat trauma, dorongan emosional untuk menuntut keadilan formal, atau karena menetapkan syarat-syarat yang sulit dipenuhi; serta (3) dari masyarakat, yang memberikan tekanan sosial kepada korban untuk memaafkan atau kepada pelaku untuk dihukum berat, disertai dengan rendahnya pemahaman terhadap prinsip keadilan restoratif dan isu kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Kepolisian Resor Gowa meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus tentang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan anak, serta memperkuat pemahaman tentang psikologi anak dan teknik komunikasi yang empatik. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan proses penyelesaian yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai korban. This study aims to analyze the mechanism for out-of-court dispute resolution for perpetrators of child abuse crimes at the Gowa Police Resort, and to identify factors that hinder its implementation. The research method used is normative-empirical legal research, combining a statutory regulatory approach and field data through interviews with police officers and related parties. The results of the study indicate that out-of-court dispute resolution in cases of child abuse at the Gowa Police Resort is implemented through a restorative justice approach. This process includes mediation stages facilitated by investigators, a peace agreement between the perpetrator and the victim or their family, and the provision of compensation as a form of the perpetrator's responsibility. This mechanism aims to provide justice that is oriented towards restorative recovery and the protection of the child's best interests, both physical and psychological. However, the implementation of out-of-court dispute resolution still faces several obstacles originating from three main aspects, namely: (1) from the perpetrator, who often does not admit his actions, is uncooperative, or is unable to provide compensation due to economic limitations; (2) from victims, who reject mediation efforts due to trauma, emotional urges to seek formal justice, or because they impose conditions that are difficult to meet; and (3) from the community, who exert social pressure on victims to forgive or on perpetrators to receive severe punishment, coupled with a low understanding of the principles of restorative justice and the issue of violence against children. Based on these results, it is recommended that the Gowa Police Department increase its investigators' capacity through specialized training on the application of restorative justice in handling child violence cases, as well as by strengthening its understanding of child psychology and empathetic communication techniques. This step is expected to create a more just, humane, and supportive resolution process that prioritizes the best interests of children as victims.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Muhammad Nur Sakhkhar; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta mengkaji penerapan alat bukti dalam proses penyidikannya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum pidana. Penyidik berperan sejak tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penetapan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional, teliti, dan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal maupun penetapan status tersangka. Penerapan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menunjukkan bahwa keterangan saksi dan petunjuk berupa rekaman CCTV memiliki peran dominan dalam pembuktian. Namun demikian, efektivitas pembuktian sering terkendala oleh faktor teknis, keterbatasan sarana, dan hambatan struktural di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan teknologi forensik dan peningkatan kapasitas penyidik menjadi hal yang penting untuk memperkuat kualitas penegakan hukum di masa mendatang. This study aims to analyze the authority of investigators to enforce the law against perpetrators of theft with violence and to examine the application of evidence in the investigation process at the South Sulawesi Regional Police. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results of the study indicate that the authority of investigators to handle the crime of theft with violence, as regulated in Article 365 of the Criminal Code (KUHP), is an important part of the criminal law enforcement process. Investigators play a role from the stage of receiving reports and conducting investigations to determining suspects and preparing case files for submission to the public prosecutor. In its implementation, investigators are required to work professionally and carefully, guided by the provisions of criminal procedure law, to avoid errors in the application of articles or in the determination of suspect status. The application of evidence, as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), shows that witness statements and CCTV recordings play a dominant role in providing evidence. However, the effectiveness of proof is often hampered by technical factors, limited resources, and structural barriers in the field. Therefore, optimizing the use of forensic technology and improving investigators' capacity are crucial to strengthening the quality of law enforcement in the future.

Page 28 of 32 | Total Record : 312

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026 Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue