cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 27   28   29   30   31 
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PEMBALAKAN LIAR PADA KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rosmania Rosmania; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7279

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pembalakan liar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan praktik tersebut di kawasan hutan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model hukum normatif-empiris, yaitu mengintegrasikan kajian peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan hukum di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, Polisi Kehutanan (Polhut), serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian kehutanan, penuntutan oleh kejaksaan, hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri serta kasasi di Mahkamah Agung. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal akibat adanya hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan, serta kurangnya sarana dan prasarana operasional dalam mendukung kegiatan patroli dan penyidikan. Selain itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaktahuan terhadap batas kawasan hutan, lemahnya pemahaman terkait dampak ekologis dan konsekuensi hukum pembalakan liar, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan strategi komunikasi publik, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan kolaboratif diperlukan guna memastikan perlindungan hutan yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan. This study aims to analyze law enforcement efforts against illegal logging and identify the factors influencing the persistence of such practices in forest areas of Soppeng Regency, South Sulawesi Province. The research employs a qualitative method through a normative-empirical legal approach, combining a review of statutory regulations with their practical enforcement in the field. Primary data were collected through in-depth interviews with the Head of the Walanae Forest Management Unit (KPH) and the Forestry Police (Polhut), and through questionnaires distributed to communities residing near the forest area. The findings indicate that law enforcement has been carried out in accordance with applicable legal procedures, including investigations and criminal inquiries by forestry law authorities, prosecution by the public prosecutor, and judicial proceedings at the District Court level, followed by cassation at the Supreme Court. However, the effectiveness of law enforcement remains limited due to internal constraints, such as insufficient human resources, limited availability of Civil Servant Investigators (PPNS) and Forestry Police, and inadequate operational facilities to support patrol and investigative activities. External obstacles also persist, including low legal awareness among communities, limited understanding of forest boundaries, limited knowledge of ecological impacts and the legal sanctions for illegal logging, and low levels of community participation in reporting violations. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing community-based forest governance, and improving public legal education are essential measures to ensure integrated, accountable, and sustainable forest protection.
EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Raden Detty Septiani Aisyah; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sertipikat elektronik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan landasan analisis peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat elektronik dalam Program PTSL tahun 2024 tergolong efektif, yang ditandai dengan capaian penyelesaian target pendaftaran tanah sebesar 100 persen, percepatan alur administrasi, peningkatan keamanan data melalui sistem digital, serta berkurangnya risiko pemalsuan atau duplikasi sertipikat. Meskipun demikian, implementasi program ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan, khususnya keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, rendahnya literasi digital masyarakat, ketidakpastian teknis pada sistem digital, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem sertipikat fisik ke format elektronik. Hambatan tersebut juga diperkuat oleh ketergantungan pada jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan teknis. Upaya strategis berupa peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi berjenjang, serta penguatan kerangka regulasi yang adaptif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesempurnaan pelaksanaan sertipikat elektronik. Dengan demikian, penerapan sertipikat elektronik dalam Program PTSL di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum dapat dinilai efektif dan menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of implementing electronic land certificates through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) and to identify the inhibiting factors affecting its implementation in Pangkajene and Kepulauan Regency. The research employs a normative-empirical legal method supported by statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through literature review and interviews with officials of the local Land Office. The findings demonstrate that the implementation of electronic land certificates under the 2024 PTSL Program is considered effective, as evidenced by the completion of 100 percent of registration targets, improved administrative efficiency, enhanced data security through digital systems, and reduced risks of falsification or certificate duplication. However, several challenges persist in its implementation, including limitations in technological infrastructure, limited public understanding of digital systems, uncertainties in system operation, and resistance to shifting from conventional physical certificates to electronic formats. These obstacles are further influenced by dependence on stable internet access, varying levels of human resource competency, and the need for technical and regulatory adjustments. Strategic efforts such as capacity building for government personnel, continuous public dissemination, and strengthening adaptive regulatory frameworks are essential to ensure long-term optimization of the program. Therefore, the implementation of electronic certificates under the PTSL Program in Pangkajene and Kepulauan Regency can be categorized as effective and represents a significant step toward advancing digital transformation in Indonesia's land administration system.
ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN RESOR MAYBRAT DALAM PENANGGULANGAN PEMULANGAN MASYARAKAT PASCA PENYERANGAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PROVINSI PAPUA BARAT Ruben Obed Kbarek; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Kepolisian Resor (Polres) Maybrat dalam penanggulangan dan pemulangan masyarakat pasca penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Barat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen yang relevan dengan pelaksanaan tugas Polres Maybrat dalam konteks pemulangan masyarakat korban konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Polres Maybrat tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi strategi keamanan melalui pembangunan pos pengamanan di wilayah rawan dan pelaksanaan patroli rutin terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat yang kembali ke tempat asalnya. Pos pengamanan berfungsi ganda sebagai pusat koordinasi aparat sekaligus sarana interaksi sosial antara polisi dan warga, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Di sisi lain, kegiatan patroli yang disertai dengan penyaluran bantuan sosial menunjukkan peran humanis Polri dalam membangun kembali keutuhan sosial pascakonflik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan anggaran operasional, minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, serta kendala komunikasi yang menghambat efektivitas koordinasi dan mobilitas aparat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai agar fungsi Polres Maybrat dalam menjaga keamanan dan memulihkan kehidupan sosial masyarakat pasca penyerangan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. This study aims to analyze the role of the Maybrat Resort Police (Polres) in handling and repatriating the community following the attack by the Armed Criminal Group (KKB) in West Papua Province, and to identify the obstacles encountered in its implementation. This study uses a juridical-empirical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, field observations, and document studies relevant to the implementation of the Maybrat Resort Police's duties in the context of repatriating conflict victims. The results of the study indicate that the function of the Maybrat Resort Police is not only oriented towards law enforcement aspects, but also on the functions of protection, guidance, and service to the community. The implementation of security strategies through the construction of security posts in vulnerable areas and the implementation of routine patrols has proven effective in creating security stability and increasing the sense of security of the community returning to their places of origin. The security posts function as a dual coordination center for officers and a means of social interaction between the police and residents, thereby strengthening public trust in the police institution. On the other hand, patrol activities accompanied by the distribution of social assistance demonstrate the humanistic role of the Police in rebuilding social integrity after the conflict. However, this study also identified several major obstacles, including operational budget limitations, a lack of supporting infrastructure such as roads and bridges, and communication constraints that hampered effective coordination and mobility of officers in the field. Therefore, adequate policy support and resource allocation are needed to ensure the Maybrat Police's role in maintaining security and restoring social life in the post-attack community can operate optimally and sustainably.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI TERKAIT PUNGUTAN LIAR OLEH CALO CALON SISWA DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Nurhumaera Putri K; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait praktik pungutan liar oleh calo Calon Siswa (Casis) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris, dengan sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi Polri, serta putusan sidang etik, dan bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparat penyidik, pejabat Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), serta praktisi hukum di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri di Polda Sulawesi Selatan telah dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan internal, sidang kode etik, serta penjatuhan sanksi berupa demosi, mutasi, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Namun demikian, efektivitas penerapannya belum optimal karena masih terdapat sejumlah hambatan, seperti rendahnya transparansi proses, kuatnya solidaritas korps (esprit de corps), adanya intervensi pihak eksternal, serta karakter sidang etik yang masih bersifat tertutup dan formalistik. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan lemahnya efek jera bagi pelanggar dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesionalisme institusi Polri. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem penegakan kode etik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip-prinsip good governance. This study aims to analyze the form and implementation of law enforcement against members of the Indonesian National Police (Polri) who violate the Police Professional Code of Ethics related to the practice of extortion by prospective student brokers (Casis) in the South Sulawesi Regional Police, and to identify factors that hinder the effectiveness of such law enforcement. This study uses a normative juridical method combined with an empirical approach, with data sources consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations, the Polri professional code of ethics, and ethics hearing decisions, and secondary legal materials such as academic literature and previous research results. Empirical data were obtained through interviews with investigators, officials from the Professional and Security Division (Propam), and legal practitioners in the South Sulawesi Regional Police area. The results of the study indicate that law enforcement against violations of the Polri professional code of ethics within the South Sulawesi Regional Police has been implemented through internal inspection mechanisms, code-of-ethics hearings, and the imposition of sanctions, including demotions, transfers, and dishonorable discharges. However, its implementation has not been optimally effective due to several obstacles, such as low process transparency, strong esprit de corps (esprit de corps), external intervention, and the closed and formalistic nature of ethics hearings. These obstacles result in a weak deterrent effect for violators and undermine public trust in the professionalism of the Indonesian National Police (Polri). Therefore, reform of the code of ethics enforcement system is needed to make it more transparent, accountable, and oriented towards the principles of good governance.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI SULAWESI SELATAN Nurul Zhal Zhabila Rizqi Puti; Yulia A. Hasan; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap anak perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta telaah dokumen penanganan kasus, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta kebijakan institusional terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif mencakup sosialisasi hukum, kampanye pencegahan kekerasan seksual, optimalisasi fungsi Unit PPA, serta patroli ruang digital untuk mencegah eksploitasi anak. Upaya represif diwujudkan melalui mekanisme pelaporan, penyidikan berbasis keadilan anak, perlindungan identitas korban, penyediaan bantuan hukum, serta layanan medis dan rehabilitasi psikososial sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi hambatan signifikan. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia penyidik, minimnya anggaran, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti konselor profesional dan rumah aman. Hambatan eksternal mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma terhadap korban, lemahnya dukungan pemerintah daerah, serta kerangka regulasi yang belum secara komprehensif mengatur hak anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, serta kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual. This study aims to analyze the forms of legal protection provided by the South Sulawesi Regional Police to female child victims of sexual violence and to identify the factors that hinder its implementation. The research employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (WCPU) and documentation of case handling, while secondary data were obtained from legislation, academic literature, and institutional policy documents related to child protection. The findings indicate that legal protection is implemented through preventive and repressive measures. Preventive efforts include legal education, anti–sexual violence campaigns, strengthening the operational structure of WCPU, and cyber surveillance to prevent online sexual exploitation. Repressive measures include receiving reports, child-sensitive investigation procedures, identity protection, provision of legal assistance, and access to medical services and psychosocial rehabilitation, in accordance with existing regulations. However, implementing legal protection faces several obstacles. Internal challenges include a limited number of trained investigators, insufficient budget allocation, and the unavailability of professional counselors and safe houses. External barriers include low legal awareness among the community, persistent social stigma toward victims, limited involvement of local government and support institutions, and regulatory frameworks that do not yet comprehensively address the specific rights of female child victims of sexual violence. Therefore, regulatory refinement, capacity building for law enforcement personnel, and strengthened inter-agency coordination are necessary to establish a more effective, responsive, and equitable legal protection system for child victims of sexual violence.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WALANAE Mulawarman Mulawarman; Baso Madiong; Yulia A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi aparat Polhut di wilayah UPTD KPH Walanae. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode yuridis empiris, berlokasi di UPTD KPH Walanae Kabupaten Soppeng. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala UPTD, personel Polhut, aparat desa, dan masyarakat sekitar hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Polisi Kehutanan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan personel, minimnya pelatihan, sarana prasarana yang tidak memadai, serta luas dan sulitnya akses wilayah kerja. Mayoritas kebakaran disebabkan oleh aktivitas manusia diperparah oleh musim kemarau. Kendala yang dihadapi bersifat struktural dan kultural, termasuk lemahnya sistem pemantauan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tidak konsistennya penegakan hukum. Koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat juga belum berjalan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan efektivitas memerlukan pendekatan integratif melalui penguatan kelembagaan dan SDM, pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan dan penanggulangan kebakaran hutan secara berkelanjutan. This study aims to analyze the effectiveness of forest ranger (Polhut) task implementation in forest fire mitigation and to identify the main challenges faced by forestry law enforcement officers in the Walanae Forest Management Unit (UPTD KPH Walanae). A qualitative approach with an empirical juridical method was employed, conducted in UPTD KPH Walanae, Soppeng Regency. Data were collected through interviews with the Head of UPTD, Polhut personnel, village officials, and local communities living near the forest. The findings indicate that the implementation of forestry law enforcement functions has not been optimal. This is attributed to limited personnel, inadequate training, insufficient facilities and infrastructure, as well as the vast and difficult-to-access work area. Most forest fires are caused by human activities, exacerbated by the dry season. The challenges faced are both structural and cultural, including weak monitoring systems, low public legal awareness, and inconsistent law enforcement. Inter-agency coordination and community participation have also not been sustained. Improving effectiveness requires an integrative approach through institutional and human resource strengthening, utilization of technology, and community empowerment in a sustainable forest fire prevention and mitigation system.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN RESOR BONE Gunawan Gunawan; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7618

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Bone serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. Penyidik terikat pada prosedur formal terkait tahapan penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyusunan berkas perkara. Namun demikian, pelaksanaan penyidikan tidak terlepas dari potensi penyimpangan, sehingga etika profesional menjadi aspek fundamental dalam pelaksanaan tugas penyidik. Hasil penelitian juga mengungkap sejumlah hambatan dalam penyidikan kasus pembunuhan, antara lain keterbatasan kompetensi penyidik, khususnya bagi penyidik yang baru ditugaskan dan belum memiliki pengalaman yang memadai. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat forensik, perangkat identifikasi, serta fasilitas pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) turut menjadi kendala yang berdampak pada efektivitas penyidikan. Beberapa alat forensik harus didatangkan dari kepolisian tingkat daerah sehingga menghambat kecepatan proses penyidikan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta penguatan standar prosedur operasional untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah Kepolisian Resor Bone. This study aims to analyze the implementation of criminal investigation procedures in murder cases within the jurisdiction of the Bone Resort Police and to identify the factors that hinder the effectiveness of homicide investigations. The research employed a normative-empirical legal approach, combining statutory analysis, legal theory, and empirical findings from interviews and documentation. The results indicate that investigation procedures are generally carried out in accordance with applicable legal provisions, including the Indonesian Criminal Procedure Code and related regulatory instruments. Investigators are required to follow formal protocols at every stage of the investigation, including the preliminary inquiry, evidence collection, witness examination, and case file preparation. However, discretionary misuse or deviation from procedural standards remains possible; therefore, investigative ethics is essential to ensure professionalism in law enforcement practices. The study further reveals several constraints affecting the investigation of murder cases, including limited investigator expertise, particularly among newly appointed officers who lack sufficient investigative experience. In addition, inadequate facilities and investigative tools—such as forensic equipment and crime scene processing instruments—pose significant challenges. Some forensic tools must be requested from higher-level police departments, resulting in delays and inefficiencies throughout the investigation process. Based on these findings, it is necessary to strengthen investigators' competence through continuous training, improve logistical and technological support, and reinforce operational standards to enhance professionalism and effectiveness in handling homicide investigations within the Bone Resort Police jurisdiction.
ANALISIS HUKUM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI SULAWESI BARAT Nurhikma Hasnur; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara efektivitas pelayanan publik dan penerapan norma hukum yang mengatur proses administrasi SIM sebagai bentuk pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi perundang-undangan, telaah literatur, dan wawancara mendalam dengan informan yang meliputi petugas kepolisian serta masyarakat pemohon SIM. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan fakta lapangan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan SIM di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat secara normatif telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Pelaksanaan pelayanan meliputi tahapan verifikasi identitas, pemeriksaan kesehatan jasmani dan psikologis, serta uji teori dan praktik. Namun demikian, ditemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan sistem teknologi informasi, ketidakefisienan prosedur administratif, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik percaloan dan diskriminasi layanan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pelayanan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengawasan internal untuk mewujudkan pelayanan SIM yang profesional, transparan, dan akuntabel. This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of Driver's License (SIM) issuance services within the West Sulawesi Regional Police's jurisdiction and to identify the various obstacles encountered in its implementation. The study focuses on the relationship between the effectiveness of public services and the application of legal norms governing the SIM administration process to ensure fair and transparent public services. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through legislative studies, literature reviews, and in-depth interviews with informants, including police officers and SIM applicants. Informants were selected using a purposive sampling technique, and data analysis was conducted qualitatively by interpreting field observations in accordance with applicable legal norms. The results of the study indicate that SIM issuance services within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police have been normatively adjusted to the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Regulation of the Chief of Police Number 9 of 2012 concerning Driver's Licenses. Service implementation includes stages of identity verification, physical and psychological health examinations, and theory and practical tests. However, several obstacles were identified, including limited facilities and infrastructure, disruptions to information technology systems, inefficient administrative procedures, and weak oversight of brokering and discriminatory practices. These obstacles indicate a gap between regulations and implementation, potentially undermining public trust in police public services. Therefore, strengthening service governance through regulatory reform, increasing human resource capacity, and optimizing internal oversight systems is necessary to ensure professional, transparent, and accountable driver's license (SIM) services.
ASPEK KRIMONOLOGI TERHADAP PENIPUAN ONLINE PADA TRANSAKSI PHISHING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Batu, Andi Dicky Ananta Herman; Hasan, Yulia A.; Hamid , Abd Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan online berbasis transaksi phishing di wilayah hukum Polrestabes Makassar serta mengevaluasi upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Hukum Normatif-Empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji norma hukum yang berlaku serta fakta-fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan online transaksi phishing di wilayah Polrestabes Makassar bukan hanya disebabkan oleh motif ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan faktor lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi psikologis pelaku maupun korban. Keempat faktor tersebut saling memengaruhi dan membentuk ekosistem kejahatan digital yang kompleks, sehingga keberadaannya sulit diberantas melalui satu pendekatan tunggal. Di sisi lain, upaya kepolisian dalam menangani kejahatan ini telah dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu tindakan preemtif melalui sosialisasi dan peningkatan literasi digital, tindakan preventif melalui pengawasan sistem dan penyaringan aktivitas digital mencurigakan, serta tindakan represif berupa penegakan hukum tegas terhadap pelaku. Namun, tantangan masih ditemukan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kecepatan perkembangan modus kejahatan digital yang adaptif, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas teknologi penegakan hukum, serta intensifikasi pendidikan publik sebagai langkah strategis jangka panjang. This study aims to analyze the factors driving online fraud through phishing in the jurisdiction of the Makassar City Police and to evaluate the police's efforts to address this phenomenon. This study employs a Normative-Empirical Legal approach, examining applicable legal norms and empirical facts in the field. The results of the study indicate that economic motives do not solely drive online fraud involving phishing transactions in the Makassar City Police area but are also influenced by social environmental factors, educational levels, and the psychological conditions of both perpetrators and victims. These four factors influence one another and form a complex digital crime ecosystem, making it difficult to eradicate through a single approach. On the other hand, police efforts to address this crime have been carried out through three main strategies: preemptive action through socialization and increased digital literacy, preventive action through system monitoring and filtering suspicious digital activity, and repressive action in the form of firm law enforcement against perpetrators. However, challenges remain, particularly related to limited human resources, the rapid evolution of adaptive digital crime modes, and the still-low public awareness of cybersecurity. Thus, this study recommends strengthening inter-agency coordination, increasing law enforcement's technological capacity, and intensifying public education as long-term strategic steps.
TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR PELABUHAN KOTA BARU-BATU LICIN DALAM KESELAMATAN PELAYARAN Muh. Arfan; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran di Pelabuhan Kotabaru–Batulicin serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Syahbandar memiliki peran sentral dalam memastikan terpenuhinya standar keselamatan pelayaran yang mencakup aspek teknis, administratif, dan operasional sebelum kapal melakukan aktivitas keberangkatan maupun kedatangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Syahbandar Pelabuhan Kotabaru–Batulicin telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun demikian, implementasi pengawasan keselamatan pelayaran masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor internal yang menjadi hambatan meliputi desain konstruksi kapal, kekuatan struktur dan kelayakan teknis, keterlambatan dalam pemeliharaan kapal, serta keterbatasan sarana pendukung. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi cuaca ekstrem, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya manajemen keselamatan pelayaran, serta keterbatasan digitalisasi sistem pelayanan pada lingkup Kesyahbandaran. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penerapan prosedur keselamatan pelayaran yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia, modernisasi sistem berbasis digital, serta koordinasi lintas instansi untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran secara berkelanjutan. This study aims to analyze the role and responsibilities of the Harbourmaster in ensuring maritime safety at Kotabaru–Batulicin Port and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The Harbourmaster plays a critical role in enforcing maritime safety standards covering technical, administrative, and operational aspects before vessels are permitted to depart or dock. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach using interviews, field observations, and review of relevant legal documents. The findings indicate that, in principle, the Harbourmaster at Kotabaru–Batulicin Port has carried out its duties and authority in accordance with applicable regulations, particularly Law Number 66 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2008 on Shipping. However, practical implementation remains hindered by several challenges. Internal constraints include vessel structural design, technical seaworthiness, untimely maintenance, and limited operational facilities. Meanwhile, external factors consist of extreme weather conditions, inadequate human resource competence, suboptimal maritime safety management, and limited digitalization of administrative and operational systems. These conditions affect the overall effectiveness of maritime safety enforcement and operational supervision. Therefore, strengthening regulatory enforcement, improving technical capacity of personnel, accelerating digital transformation, and enhancing inter-agency coordination are essential strategies to optimize the Harbourmaster’s role in achieving sustainable and reliable maritime safety.

Page 29 of 32 | Total Record : 312

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026 Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue