cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 28   29   30   31   32 
PERAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI-TEROR POLRI DALAM MENJALANKAN PROGRAM DERADIKALISASI TERHADAP KELOMPOK PELAKU TEROR BOM GEREJA KATEDRAL MAKASSAR Adri Hiswanto Hasanuddin; Baso Madiong; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan tahapan pelaksanaan program deradikalisasi oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror terhadap pelaku Bom Gereja Katedral Makassar serta mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dalam mendukung perubahan pemahaman radikal dan proses reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel Densus 88 Anti-Teror, penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, mantan narapidana terorisme, dan keluarga mantan narapidana terorisme, serta didukung oleh studi kepustakaan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program deradikalisasi dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu asesmen dan identifikasi, intervensi awal pada masa penahanan, pembinaan intensif di lembaga pemasyarakatan, reintegrasi sosial, dan evaluasi berkelanjutan. Pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan psikolog, tokoh agama, keluarga, dan berbagai instansi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program deradikalisasi berkontribusi terhadap perubahan sikap, peningkatan keterbukaan mantan narapidana terorisme terhadap lingkungan sosial, serta mendukung proses reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi. Namun demikian, keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan keberlanjutan pendampingan pasca-pembebasan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Densus 88 Anti-Teror telah dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan serta berperan dalam mendukung upaya pencegahan radikalisme berulang dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme di Sulawesi Selatan. This study aims to analyze the procedures and stages of the deradicalization program implemented by Densus 88 Anti-Terror for the perpetrators of the Makassar Cathedral Church bombing and to evaluate the role of the program in supporting ideological change and the social reintegration of former terrorism convicts. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with Densus 88 Anti-Terror personnel, investigators from the South Sulawesi Regional Police, former terrorism convicts, and their family members, supported by a literature review. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the deradicalization program is implemented through five main stages: assessment and profiling, early intervention during detention, intensive rehabilitation in correctional institutions, social reintegration, and continuous evaluation. The program is carried out through a collaborative approach involving psychologists, religious leaders, family members, and relevant government institutions. The results further demonstrate that the program contributes to positive behavioral changes, increased openness of former terrorism convicts toward their social environment, and improved opportunities for social reintegration and economic self-reliance. However, the effectiveness of the program is influenced by family support, social acceptance, and the sustainability of post-release assistance. This study concludes that the deradicalization program implemented by Densus 88 Anti-Terror has been conducted in a structured and sustainable manner and plays an important role in supporting the prevention of re-radicalization and facilitating the social reintegration of former terrorism convicts in South Sulawesi.
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II MACCINI BAJI DALAM PEMERIKSAAN DOKUMEN KESELAMATAN KAPAL Abdul Gani; Yulia A Hasan; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Maccini Baji dalam pemeriksaan dokumen keselamatan kapal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan normatif sebagai pendukung. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor UPP Kelas II Maccini Baji dan Marine Inspector, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait keselamatan pelayaran. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi UPP Kelas II Maccini Baji dalam pemeriksaan dokumen keselamatan kapal pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemeriksaan administratif, verifikasi teknis, dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan kapal. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah Marine Inspector, belum memadainya sarana dan prasarana operasional pemeriksaan, serta keterbatasan dukungan anggaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemeriksaan dokumen keselamatan kapal tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan sumber daya dan sarana pendukung diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran di wilayah kerja UPP Kelas II Maccini Baji. This research aims to analyze the implementation of the functions of the Class II Maccini Baji Port Authority Unit Office (UPP) in conducting ship safety document inspections and to identify the obstacles encountered in their implementation. The research employed an empirical legal approach supported by a normative approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Class II Maccini Baji Port Authority Unit Office and Marine Inspectors, while secondary data were collected through a literature review of laws and regulations, scientific journals, and documents related to maritime safety. The data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, interpretation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the functions of the Class II Maccini Baji Port Authority Unit Office in inspecting ship safety documents has generally been carried out in accordance with applicable laws and regulations through administrative inspections, technical verification, and supervision of compliance with ship safety requirements. However, the effectiveness of its implementation is still constrained by several factors, including the limited number of Marine Inspectors, inadequate operational facilities and infrastructure, and insufficient budget support. The findings demonstrate that the effectiveness of ship safety document inspections is determined not only by compliance with regulatory requirements but also by the availability of competent human resources and adequate institutional support. Therefore, strengthening human resources and supporting facilities is necessary to enhance the effectiveness of maritime safety supervision within the jurisdiction of the Class II Maccini Baji Port Authority Unit Office.
TINDAK PIDANA PENGUASAAN NARKOTIKA GOLONGAN I: Studi Putusan Nomor 15/ Pid.Sus/2025/Pn.Blk Andi Muh. Amin AR; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8505

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan mengenai penguasaan narkotika golongan I sering menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya dalam membedakan antara penguasaan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK terkait tindak pidana penguasaan narkotika golongan I serta menganalisis kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk pembuktian unsur penguasaan narkotika golongan I tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim juga menilai tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, pidana yang dijatuhkan dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan kebijakan pemberantasan narkotika karena mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta fungsi preventif dan represif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Narcotics-related crimes remain one of the most serious criminal offenses in Indonesia due to their detrimental impact on public health, security, and social order. In judicial practice, the application of legal provisions concerning the possession of Category I narcotics often raises interpretative challenges, particularly in distinguishing between possession, abuse, and trafficking offenses. This study aims to analyze the judicial considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK concerning the criminal offense of unlawful possession of Category I narcotics and to examine whether the sentence imposed is consistent with national efforts to combat narcotics crimes. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research involving legislation, legal doctrines, scholarly literature, and relevant court decisions. The data were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the judges’ considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK were based on philosophical, sociological, and juridical aspects, including the fulfillment of the elements of unlawful possession of Category I narcotics as stipulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge also found that there were no justifying or exculpatory grounds that could negate the defendant’s criminal liability. Furthermore, the sentence imposed was deemed consistent with the objectives of criminal punishment and narcotics eradication policies, as it reflects legal certainty, justice, and the preventive and repressive functions in combating narcotics-related crimes.
IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH PERTAMBANGAN Andika Andika; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di area pertambangan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini mampu mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan hubungan sosial para pihak, serta mengurangi potensi kriminalisasi masyarakat yang terlibat dalam konflik di area pertambangan. Penerimaan para pihak terhadap mekanisme keadilan restoratif juga tergolong baik karena penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan berorientasi pada pemulihan. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami mekanisme keadilan restoratif dan regulasi pertambangan, belum tersedianya pedoman operasional yang memadai, kompleksitas proses penyidikan, serta potensi intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas guna mendukung efektivitas penerapan keadilan restoratif. This research aims to analyze the application of restorative justice principles in resolving criminal cases of assault in mining areas within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with officials of the West Sulawesi Regional Police and a documentary study of laws and regulations as well as related documents. The results of the research indicate that restorative justice has been implemented through dialogue and mediation involving perpetrators, victims, families, and law enforcement officials. This approach has been effective in expediting case resolution, restoring social relationships among the parties involved, and reducing the potential for criminalization of communities involved in conflicts within mining areas. The parties’ acceptance of the restorative justice mechanism is also generally positive, as resolutions are based on mutual agreement and focused on restoration. The challenges faced include limited capacity among law enforcement officials to understand restorative justice mechanisms and mining regulations, the lack of adequate operational guidelines, the complexity of the investigative process, and the potential for intervention by parties with vested interests in mining activities. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officials and develop clearer technical guidelines to support the effective implementation of restorative justice.
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GOWA Alamsyah Alamsyah; Baso Madiong; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan diskresi kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel Satuan Lalu Lintas Polres Gowa serta didukung oleh studi kepustakaan dan observasi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui pemberian teguran, mediasi pada kasus tertentu, serta penerapan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Pelaksanaan diskresi didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kepentingan umum, dan kondisi faktual di lapangan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diskresi belum optimal karena masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi diskresi kepolisian dan aturan lalu lintas. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan diskresi, yaitu faktor internal berupa keterbatasan personel, sarana dan prasarana, anggaran, serta kendala pembuktian, dan faktor eksternal berupa persepsi negatif masyarakat terhadap kepolisian, rendahnya kesadaran hukum, dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung tertib berlalu lintas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gowa telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dukungan kelembagaan serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat. This research aims to analyze the implementation of police discretion in resolving traffic violations and to identify the factors that hinder the application of police discretion within the jurisdiction of the Gowa Resort Police. This research employed a normative-empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with personnel of the Traffic Unit of the Gowa Resort Police, supported by literature review and field observations. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that police discretion in resolving traffic violations is implemented through verbal warnings, mediation in certain cases, and the imposition of sanctions according to the severity of the violation. The exercise of discretion is based on legal authority granted by statutory regulations while taking into account public interest, utility, and factual conditions in the field. However, the implementation of police discretion has not yet been fully effective due to the limited public understanding of both traffic regulations and the function of police discretion. In addition, several obstacles were identified, including internal factors such as limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, budget constraints, and difficulties in obtaining evidence. External factors include negative public perceptions of police performance, low levels of legal awareness, and socio-cultural attitudes that do not fully support traffic compliance. This study concludes that the implementation of police discretion in resolving traffic violations within the jurisdiction of the Gowa Resort Police has been carried out in accordance with the applicable legal framework. This research concludes that the exercise of police discretion in resolving traffic violations within the jurisdiction of the Gowa Police has been carried out in accordance with applicable legal authority; however, its effectiveness still requires strengthened institutional support and improved public legal awareness.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MILITER PELAKU DESERSI DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR: Studi Kasus Putusan Nomor 12-K/PM III-16/AD/III/2025 Ari Siam Yotefa; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8508

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana militer terhadap pelaku desersi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 12-K/PM III-16/AD/III/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku desersi diwujudkan melalui pidana penjara selama satu tahun dan pemecatan dari dinas militer. Terdakwa terbukti melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 40 hari berturut-turut pada waktu damai sehingga memenuhi unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis berupa pemenuhan unsur tindak pidana desersi dan ketentuan pemeriksaan in absentia, serta aspek non-yuridis berupa disiplin, loyalitas, dan kepentingan institusi TNI. Putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang bertujuan menjaga disiplin prajurit dan kepastian hukum dalam lingkungan peradilan militer. This study aims to analyze the form of military criminal liability for desertion offenders and the judge’s legal considerations in Decision Number 12-K/PM III-16/AD/III/2025. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The data were analyzed qualitatively based on primary and secondary legal materials. The results indicate that military criminal liability for desertion was imposed in the form of one year imprisonment and dismissal from military service. The defendant was proven to have been absent without official permission for 40 consecutive days during peacetime, thereby fulfilling the elements of Article 87 paragraph (1) point 2 in conjunction with paragraph (2) of the Indonesian Military Criminal Code. The judge’s considerations were based on juridical aspects, including the fulfillment of the elements of the offense and the application of in absentia proceedings, as well as non-juridical aspects such as military discipline, loyalty, and the interests of the Indonesian National Armed Forces (TNI). The decision reflects the enforcement of military law aimed at maintaining discipline among military personnel and ensuring legal certainty within the military justice system.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBANGAN PARIWISATA Rosady Prawira Putra; Zulkifli Makkawaru; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.9005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran kekayaan intelektual komunal daerah sebagai instrumen pengembangan pariwisata di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual komunal daerah, padahal potensi budaya lokal, pengetahuan tradisional, dan produk khas daerah memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal dan kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran kekayaan intelektual komunal daerah di Kota Makassar belum berjalan secara optimal sebagai instrumen pengembangan pariwisata. Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah daerah, rendahnya pemahaman masyarakat komunal mengenai urgensi perlindungan kekayaan intelektual, serta belum adanya integrasi kebijakan antara sektor kekayaan intelektual dan sektor pariwisata. Selain itu, hambatan yang dihadapi bersifat struktural dan substantif, meliputi keterbatasan regulasi teknis, birokrasi administratif yang belum terintegrasi, minimnya inventarisasi aset komunal daerah, serta belum terbentuknya model perlindungan hukum yang adaptif terhadap potensi ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah yang terintegrasi melalui sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat atau komunal, dan institusi terkait guna mendorong perlindungan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation of regional communal intellectual property registration as an instrument for tourism development in Makassar City and to identify factors that hinder its implementation. This study is motivated by the still low optimization of regional communal intellectual property protection, even though the potential of local culture, traditional knowledge, and regional specialty products have strategic value in supporting the development of a tourism industry based on local wisdom. The study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and an analytical approach to various regulations related to communal intellectual property and regional tourism development policies. The results show that the implementation of regional communal intellectual property registration in Makassar City has not been running optimally as an instrument for tourism development. This condition is caused by weak coordination between local government institutions, a low understanding of the communal community regarding the urgency of intellectual property protection, and the lack of policy integration between the intellectual property sector and the tourism sector. In addition, the obstacles faced are structural and substantive, including limited technical regulations, an unintegrated administrative bureaucracy, a minimal inventory of regional communal assets, and the lack of an adaptive legal protection model for the potential of the creative economy and local culture-based tourism. Therefore, it is necessary to strengthen integrated regional policies through synergy between local governments, indigenous or communal communities, and related institutions to encourage the protection of communal intellectual property as part of a sustainable tourism development strategy.
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN TERHADAP REMAJA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Andi Sulkifly Irpan; Ruslan Renggong; Waspada Santing
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.9021

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh remaja merupakan persoalan sosial-hukum yang menuntut respons penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan keberulangan. Artikel ini menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja serta mengevaluasi strategi penegakan hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam menanggulanginya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, telaah peraturan perundang-undangan, observasi, dan wawancara dengan aparat kepolisian, unsur BNN, tokoh masyarakat, pihak pendidikan, serta remaja atau mantan penyalahguna. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi empiris dengan norma hukum, terutama Undang-Undang Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menggunakan teori kontrol sosial dan teori pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika pada remaja dipengaruhi oleh pelemahan kontrol sosial, disfungsi pengawasan keluarga, tekanan pergaulan sebaya, rendahnya literasi hukum, dan terbatasnya akses pembinaan. Penegakan hukum telah dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif, namun praktiknya masih lebih dominan represif sehingga pendekatan rehabilitatif belum optimal. Artikel ini merekomendasikan model penegakan hukum diferensiatif yang membedakan pengguna, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran, dengan memperkuat asesmen terpadu, diversi, rehabilitasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi keluarga-sekolah-masyarakat. Juvenile narcotics abuse is a socio-legal problem that requires law enforcement responses beyond punishment, including protection, rehabilitation, and prevention of recidivism. This research analyzes the factors causing narcotics abuse among adolescents and evaluates the law enforcement strategies of the West Sulawesi Regional Police. This study applies an empirical legal method with a descriptive-qualitative approach. Data were obtained through literature review, statutory analysis, observation, and interviews with police officers, representatives of the National Narcotics Board, community and educational figures, and adolescents or former users. The data were analyzed by comparing empirical realities with legal norms, particularly the Narcotics Law and the Juvenile Criminal Justice System, and interpreted through social control theory and criminal liability theory. The findings show that adolescent narcotics abuse is influenced by weakened social control, family supervision dysfunction, peer pressure, low legal literacy, and limited access to guidance. Law enforcement has been implemented through preemptive, preventive, and repressive measures; however, repressive practices remain dominant, while rehabilitative measures have not been optimized. This research recommends a differentiated law enforcement model that distinguishes users, victims of abuse, and traffickers by strengthening integrated assessment, diversion, rehabilitation, legal education, and collaboration among families, schools, and communities.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BONE Ariyo Gusfi Ferdiyanto Sukma; Zulkifli Makkawaru; Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.9023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganannya. Tindak pidana tabrak lari merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan dan nyawa korban. Fenomena meningkatnya kasus tabrak lari menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Bone dalam menangani tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penyelesaian perkara, termasuk penerapan pendekatan restorative justice pada kondisi tertentu. Namun demikian, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, minimnya fasilitas teknologi pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor geografis yang memengaruhi proses pengungkapan perkara. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana teknologi, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana tabrak lari. This research aims to analyze law enforcement against perpetrators of hit-and-run crimes in the jurisdiction of the Bone Resort Police and examine the various obstacles faced by law enforcement officers in the handling process. Hit-and-run crimes are a form of traffic violation that not only causes material losses but also threatens the safety and lives of victims. The phenomenon of increasing hit-and-run cases indicates that law enforcement against perpetrators still faces various problems, both from a normative and implementative aspect. Therefore, a comprehensive study is needed regarding the effectiveness of law enforcement carried out by the Bone Resort Police in handling these crimes. The type of research used is empirical juridical research with a qualitative approach. The study was conducted in the jurisdiction of the Bone Resort Police, utilizing primary data collected through interviews with law enforcement officers and secondary data comprising laws and regulations, books, scientific journals, and other relevant documents. All data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions to obtain a systematic picture of the implementation of law enforcement against hit-and-run crimes. The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of hit-and-run crimes in the jurisdiction of the Bone Police Resort has been implemented through the stages of inquiry, investigation, suspect determination, and case resolution, including the application of a restorative justice approach in certain conditions. However, the implementation of law enforcement still faces various obstacles, including limited evidence, minimal supporting technological facilities, low public participation in providing information, limited human resources, and geographical factors that influence the process of revealing cases. In addition, there is still a gap between applicable legal provisions and law enforcement practices in the field. Therefore, institutional strengthening, improvement of technological facilities and infrastructure, optimization of inter-agency coordination, and increased public legal awareness are needed to realize effective, fair law enforcement and provide legal certainty for hit-and-run crimes.
IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR DAN PERLINDUNGAN HAK DEBITUR DI SULAWESI BARAT Nurdin, Abdul Rahman; Makkawaru, Zulkifli; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.9024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi eksekusi jaminan fidusia oleh debt collector serta perlindungan hak debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Sulawesi Barat. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis melalui studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan debitur, pihak perusahaan pembiayaan, dan pihak terkait lainnya, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Sulawesi Barat belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam praktiknya masih ditemukan tindakan penarikan objek jaminan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, surat tugas atau surat kuasa resmi, serta pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara sepihak dan disertai intimidasi terhadap debitur. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak debitur, khususnya terkait prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak milik. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap aktivitas debt collector turut memengaruhi terjadinya penyimpangan dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan dan debt collector, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta optimalisasi perlindungan hukum bagi debitur guna mewujudkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. This study aims to analyze the implementation of fiduciary guarantee execution by debt collectors and the protection of debtors' rights in the implementation of fiduciary guarantee execution in West Sulawesi. The study uses an empirical legal method with a statutory regulatory approach and a sociological approach through field studies. Data were obtained through interviews with debtors, financing companies, and other related parties, and supported by relevant primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the implementation of fiduciary guarantee execution in West Sulawesi has not been fully implemented in accordance with the provisions of the Fiduciary Guarantee Law and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. In practice, there are still cases of withdrawal of collateral objects without showing a fiduciary guarantee certificate, a letter of assignment or an official power of attorney, as well as unilateral executions accompanied by intimidation against debtors. These conditions indicate weak legal protection for debtors' rights, particularly regarding the principles of legal certainty, justice, and respect for property rights. In addition, minimal supervision of debt collector activities also contributes to irregularities in the execution process. Therefore, it is necessary to strengthen supervision of financing companies and debt collectors, increase compliance with legal procedures, and optimize legal protection for debtors in order to realize the implementation of fiduciary guarantees that are fair and in accordance with applicable legal provisions.

Page 31 of 32 | Total Record : 312

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026 Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue