Garuda - Garba Rujukan Digital

RASIONALITAS KEBUTUHAN DALAM EKONOMI ISLAM: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM MENYIKAPI DINAMIKA EKONOMI KONTEMPORER Mutmainnah, Andi; Eka Febrianti; Abdul Wahab; Mukhtar Lutfi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.52989

Abstrak Penelitian ini membahas kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam yang merupakan dua konsep yang saling terkait dan krusial dalam memahami perilaku ekonomi masyarakat Muslim. Integrasi antara kebutuhan dan rasionalitas ini menciptakan kerangka kerja yang mendukung perilaku konsumsi dan produksi yang etis. tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan, serta bagaimana rasionalitas dalam pengambilan keputusan dapat dipandu oleh nilai-nilai moral. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai implementasi ekonomi Islam dalam konteks modern dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan pada penelitan ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. Hasil dari penelitian mengidentifikasi kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa kedua konsep ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang mendasari perilaku ekonomi masyarakat Muslim. Kebutuhan ini dibagi menjadi tiga kategori: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Rasionalitas diartikan sebagai upaya untuk mencapai mashlahah, yaitu kebaikan yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Hal ini mencakup pertimbangan halal dan haram dalam setiap keputusan ekonomi serta dampak sosial dari tindakan tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang ebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam dapat membantu individu dan masyarakat untuk berperilaku lebih bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi mereka. Kata Kunci: Kebutuhan, Rasionalitas, Ekonomi syariah, Mashlahah, Maqashid syariah Abstract This research discusses need and rationality in Islamic economics, which are two interrelated concepts that are crucial in understanding the economic behavior of Muslim societies. The purpose of this research is to understand how sharia principles can be applied in meeting people's needs in a fair and sustainable manner, and how rationality in decision-making can be guided by moral values. Through this research, it is hoped that it can provide greater insight into the implementation of Islamic economics in the modern context and the challenges faced in efforts to achieve social welfare. The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach with a literature review type of research. The results of the research identifying needs and rationality in Islamic economics show that these two concepts are interrelated and form the framework underlying the economic behavior of Muslim societies. These needs are divided into three categories: dharuriyat (primary needs), hajiyat (secondary needs), and tahsiniyat (tertiary needs). Rationality is defined as the pursuit of mashlahah, the greater good for individuals and society. This includes the consideration of halal and haram in every economic decision as well as the social impact of such actions. A deep understanding of needs and rationality in Islamic economics can help individuals and communities to behave more responsibly in their economic activities. Keywords: Necessity, Rationality, Islamic economics, Mashlahah, Maqashid sharia

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI WHATSAPP MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS GRUP WHATSAPP PASAR UMUM GHA, KABUPATEN BEKASI) Ufairotun Nafisah Oktaviani; Rizal Maulana; Ali Aminulloh
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.53031

Abstrak Artikel ini mengkaji tentang analisis jual beli online melalui aplikasi WhatsApp Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Grup WhatsApp Pasar Umum GHA, Kabupaten Bekasi). Pokok masalah yang pertama dari penelitian ini yaitu praktik jual beli online melalui aplikasi WhatsApp sebagai aplikasi media sosial yang memiliki pengguna terbanyak di Indonesia. Pokok masalah yang kedua yaitu perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli online melalui aplikasi WhatsApp. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli online di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA dan perspektif hukum Islam mengenai praktik jual beli online di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus atau penelitian lapangan dengan teknik observasi dan wawancara kepada peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA, Kabupaten Bekasi, yang berjumlah 30 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli secara online yang dilakukan oleh peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA bermula dari penjual yang memasarkan barang dagangan di grup kemudian pembeli yang berniat membeli akan menghubungi penjual melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp. Pada pesan pribadi tersebut akan terjadi kesepakatan mengenai waktu dan tempat penyerahan barang, serta kesepakatan mengenai metode pembayaran. Adapun praktik tersebut menurut perspektif hukum Islam sudah memenuhi prinsip muamalah, rukun dan syarat jual beli, serta syarat pada jual beli musawamah, salam, dan istishna’ sebagai jenis jual beli yang dilakukan oleh peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Kata Kunci: Jual Beli Online, Whatsapp, Hukum Islam. Abstract The research analyses the practice of online buying and selling through WhatsApp from the Islamic law perspective. This is a case study of the buying and selling activities of the GHA public market WhatsApp group, in Bekasi. The study explains how the researcher focuses on two main research problems. As the most used social media in Indonesia, WhatsApp online buying and selling becomes the main problem of the study followed by the Islamic law views on such practice as the second problem. This case study belongs to qualitative research. The researcher aims to explore in depth the practice of online buying and selling using a variety of data collection procedures, which involves observation and interview of thirty participants of WhatsApp group members of the GHA public market in Bekasi. The study found that the vendors benefit the WhatsApp using the WhatsApp group to market the products in which the potential buyers privately respond and text the vendors using the same application. The buyers and vendors agree on the time and place to exchange the money with the products using a particular accepted payment method. These online buying and selling activities are regarded as legal practice in the perspective of Islamic law. The practices have been meeting the principles of muamalah, the pillars, term and conditions of selling and buying such as musawamah, salam, and istishna’. Keywords: Online Buying And Selling, Whatsapp, Islamic Law.

DAMPAK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN THRIFTING DARI LUAR NEGERI Wulan Rahayu Septaningtyas; Maya Novatina; M. Qafid Jalaludin; M. Nasrukhin; Asri Elies Alamanda
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.53597

Abstrak Praktik jual beli pakaian bekas impor yang semakin marak di Indonesia membawa berbagai dampak negatif terhadap gaya hidup, kesehatan, dan perkembangan ekonomi nasional. Meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas, sebagian masyarakat tetap menganggapnya sebagai pilihan ekonomis yang modis dan memberikan peluang usaha. Namun, pakaian bekas impor sering kali terkontaminasi bakteri, virus, dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan. Kajian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dampak perlindungan konsumen dalam perdagangan pakaian bekas impor. Pemerintah telah mengeluarkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi hak-haknya, serta mendorong pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen dari risiko kesehatan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong masyarakat beralih ke produk dalam negeri yang lebih aman dan berkualitas. Adanya perlindungan hukum yang tegas diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya keamanan produk dan mengurangi ketergantungan terhadap pakaian bekas impor yang berpotensi merugikan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kebijakan Pemerintah, Thrifting Abstract The increasing practice of buying and selling imported second-hand clothing in Indonesia has brought various negative impacts on lifestyle, health, and national economic development. Although the government has banned the import of second-hand clothing, some people still view it as an affordable, fashionable option that offers promising business opportunities. However, imported second-hand clothes are often contaminated with harmful bacteria, viruses, and fungi, posing significant health risks. This study, conducted through a literature review, analyzes the impact of consumer protection in the trade of imported second-hand clothing. The government has implemented legal protections through Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, aimed at raising awareness, capability, and independence among consumers to safeguard their rights while encouraging businesses to act honestly and responsibly. This regulation not only protects consumers from health risks but also supports local economic growth by encouraging people to shift toward safer and higher-quality domestic products. The establishment of firm legal protection is expected to create greater awareness of product safety and reduce dependency on imported second-hand clothing, which carries potential harm to both individuals and the nation as a whole. Keywords: Consumer protection, government policy, thrifting

FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT SEBAGAI PILAR KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM PENEGAKAN HUKUM Lubis, Fauziah; Amelia Halim Chan, Rica; Naziroh; Koto, Asri Sabrina; Diningrum, Aulia; Br. Bangun, Asnaria Cevinta; Sofa, Tamara
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54115

Abstrak Kehadiran advokat sangat penting untuk melindungi hak dan kepentingan klien, terutama karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki keterbatasan dalam memahami hukum. Pada kenyataannya advokat sebagai penegak hukum dalam membela hak dan memperjuangkan keadilan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mempersulit advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyoroti pentingnya peran dan fungsi advokat dalam mengawal hak dan keadilan serta tantangan yang dihadapi advokat dalam menjalankan kewajibannya. Peran advokat dalam penegakan hukum tidak hanya berfokus pada memenangkan perkara, tetapi juga pada memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum untuk tercapainya keadilan dan perlindungan hak sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan bantuan hukum. Tantangan dan hambatan yang harus dihadapi advokat ialah seperti ketidaktahuan masyarakat terkait pentingnya pendampingan hukum, penyidik yang menganggap advokat dapat memperumit masalah hukum, adanya praktik makelar kasus. Namun terhadap tantangan tersebut advokat memiliki perlindungan hukum yang dapat membantu advokat bekerja tanpa hambatan seperti hak imunitas advokat yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan penegak hukum dengan posisi yang sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam usaha menegakkan hukum dan keadilan. Kata Kunci: : Advokat, Keadilan, Penegakan Hukum, Perlindungan Hak Abstrak The presence of advocates is crucial in protecting the rights and interests of clients, especially since the majority of Indonesians face limitations in understanding the law. In reality, advocates, as legal enforcers defending rights and advocating for justice, encounter various challenges and obstacles that can complicate their work. This study employs a normative juridical approach. It aims to analyze and highlight the importance of the role and function of advocates in safeguarding rights and justice, as well as the challenges they face in carrying out their obligation. The role of advocates in law enforcement extends beyond winning cases; it also involves fighting for truth and justice for their clients. The findings of this study reveal that the role and function of advocates as legal enforcers are essential for achieving justice and protecting rights, particularly for Indonesians in need of legal assistance. The challenges and obstacles faced by advocates include public ignorance of the importance of legal representation, law enforcement officers perceiving advocates as complicating legal processes, and the presence of case-brokering practices. However, in addressing these challenges, advocates are supported by legal protections that enable them to work without hindrance, such as the immunity rights stipulated in Article 16 of Law No. 18 of 2003 on Advocates. According to this law, advocates are legal enforcers with an equal position to other law enforcement officials in the pursuit of justice and the rule of law. Keywords: Advocate, Justice, Law Enforcement, Rights Protection

URGENSI PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU UMKM KAMPUNG BATIK LAWEYAN SURAKARTA Oktavianto Setyo Nugroho; Yulkarnaini Siregar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54438

Abstrak Pendaftaran merek merupakan aspek yang sangat penting dalam melindungi kekayaan intelektual, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor batik, yang menghadapi tantangan persaingan pasar dan risiko pelanggaran merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendaftaran merek bagi pelaku batik UMKM di Kota Surakarta sebagai upaya melindungi produk, meningkatkan daya saing, dan menciptakan kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan data primer dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku UMKM batik terhadap pentingnya pendaftaran merek masih rendah, meskipun manfaatnya signifikan, seperti mencegah pemalsuan merek batik dan memperkuat identitas produk di pasar nasional maupun internasional. Hambatan utama meliputi kurangnya kesadaran pelaku UMKM tentang merek, mahalnya biaya pendaftaran serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian Kota Surakarta. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi dan sosialisasi serta dukungan pemerintah, termasuk fasilitasi merek gratis agar mendorong pelaku UMKM Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta untuk mendaftarkan merek dagangnya serta memberikan perlindungan hukum demi keberlanjutan usaha mereka. Kata Kunci: Batik, UMKM, Urgensi, Pendaftaran Merek. Abstract Trademark registration is a very important aspect in protecting intellectual property, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs) in the batik sector, which face the challenges of market competition and the risk of trademark infringement. This study aims to analyze the urgency of trademark registration for batik SMEs in Surakarta City as an effort to protect products, increase competitiveness, and create consumer confidence. The research method used is a normative juridical approach with primary data from interviews and secondary data in the form of legal documents. The results show that the level of awareness of batik SME players of the importance of trademark registration is still low, although the benefits are significant, such as preventing counterfeiting of batik brands and strengthening product identity in national and international markets. The main obstacles include the lack of awareness of SME players about trademarks, the high cost of registration and the lack of socialization from the Surakarta City Cooperative, SME, Industry Office. Therefore, there is a need for education and socialization as well as government support, including free trademark facilitation in order to encourage SME players of Kampung Batik Laweyan Surakarta to register their trademarks and provide legal protection for the sustainability of their businesses. Keywords: Batik, SMEs, Urgency, Trademark Registration.

ANALISIS JUAL BELI PRODUK PAKAIAN IMITASI DI TOKO OTLET BIRU (OB) YOGYAKARTA PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Aan Masrul
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54460

Abstrak Tren produk fashion Internasional mempengaruhi gaya berpakaian kaula muda. Keterbatasan akses untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas original serta harga yang tidak terjangkau bagi beberapa kalangan, pengaruh sosial membuat keinginan untuk memiliki pakaian yang sedang tren. Dengan pengaruh lingkungan, media sosial dan orang terdekat. Fenomena ini di manfaatkan oleh pihak penjual pakaian untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat barang imitasi yang sangat mirip dengan barang asli untuk mendapatkan konsumen. Harga yang murah serta merek dan bentuk yang sama menjadi daya tarik konsumen untuk membeli barang imitasi di toko Outlet Biru Yogyakarta, mayoritas konsumen merupakan mahasiswa dan masyarakat yang kurang edukasi tentang peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Hal seperti ini mempengaruhi mental anak muda untuk mementingkan keinginan sementara dari pada kwalitas yang baik. Serta dapat mengurangi minat untuk mencintai produk lokal. Kata kunci: Imitasi, Jual beli, Sosiologi Hukum. Abstract International fashion product trends influence young people's clothing styles. Limited access to get the desired goods with original quality and prices that are unaffordable for some groups, social influences make the desire to have trendy clothes. With the influence of the environment, social media and those closest to you. This phenomenon is exploited by clothing sellers to make a profit by making imitation goods that are very similar to genuine goods to attract consumers. Cheap prices and the same brand and shape attract consumers to buy imitation goods at the Yogyakarta Blue Outlet shop. The majority of consumers are students and people who lack education about government regulations, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Things like this influence the mentality of young people to prioritize temporary desires rather than good quality. And it can reduce interest in loving local products. Keyword: Buying and selling, Imitation, Sociology of Law.

PENERAPAN ASAS BONA FIDES DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Winta Hayati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54562

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan asas bona fides dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik (e-commerce). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia melakukan transaksi jual beli, salah satunya melalui sistem elektronik atau e-commerce. Penelitian ini menerapkan metodologi hukum yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan asas bona fides dalam transaksi elektronik, dengan mengkombinasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan meningkatnya popularitas e-commerce, muncul berbagai masalah hukum terkait perlindungan konsumen dan keabsahan perjanjian. Salah satu prinsip penting dalam mengatasi masalah ini adalah asas bona fides atau itikad baik, yang mencakup sikap jujur, terbuka, dan saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Asas ini harus diterapkan di setiap tahap transaksi, mulai dari memberikan informasi yang akurat pada tahap pra-kontraktual, melaksanakan hak dan kewajiban secara adil pada tahap pelaksanaan, hingga menyelesaikan kewajiban kontraktual dan sengketa secara damai. Penerapan asas ini bertujuan untuk mencegah penipuan dan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, kerja sama dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan iklim e-commerce yang sehat dan aman. Kata kunci: Bona fides, e-commerce, perjanjian jual beli Abstract The purpose of this study is to determine the application of the bona fides principle in the sale and purchase agreement through the electronic system (e-commerce). The development of information and communication technology has changed the way humans conduct buying and selling transactions, one of which is through electronic systems or e-commerce. This research applies normative juridical methodology. This research focuses on analyzing the application of the bona fides principle in electronic transactions, by combining the statutory approach and conceptual approach. With the increasing popularity of e-commerce, various legal issues related to consumer protection and the validity of agreements arise. One important principle in addressing these issues is the principle of bona fides or good faith, which includes an honest, open and trusting attitude between the parties involved in the transaction. This principle should be applied at every stage of the transaction, from providing accurate information at the pre-contractual stage, exercising rights and obligations fairly at the implementation stage, to resolving contractual obligations and disputes amicably. The application of this principle aims to prevent fraud and realize justice and legal certainty. Although there are challenges in its implementation, cooperation from various parties is needed to create a healthy and safe e-commerce climate. Keywords: Bona fides, e-commerce, sale and purchase agreement

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PINJAMAN MODAL USAHA DI PT BINA ARTHA VENTURA CABANG BINAMU KABUPATEN JENEPONTO Rahman, Putri; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39242

Abstrak Pokok masalah penelitian ini bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto. Dari pokok masalah tersebut maka dirumuskanlah sub masalah yaitu: Bagaimana proseis Tanggung Renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian tanggung renteing dalam pinjaman modal usaha di PT Biina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. PT Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam pembiayaan mikro terhadap pengusaha perempuan yang bertujuan menstabilkan perekonomian masyarakat ekonomi mikro dengan modal Rp. 3.000.000-8.000.000 yang dapat diangsur sebanyak 31 kali angsuran perdua minggu. Yang menggunakan prinsip bagi hasil. Menurut tinjauan hukum Islam perihal sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Apabila ditinjau dari teori kafalah sudah sesuai dengan hukum Islam dan konsep tanggung renteng, karena dalam teori disebutkan bahwa makful anhu atau orang yang berutang menurut fatwa Dewan Syariah Nassional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Adanya progrom pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah yang bergerak di usaha mikro dan kecil agar dapat mencapai peningkatan ekonomi dan sosial. Kata Kunci: Hukum Islam, Kafalah, Qardh, Tanggung Renteng Abstract The main problem of this research is how to review Islamic law on the joint responsibility system in business capital loans at PT Bina Artha Ventura, Binamu branch, Jeneponto Regency. From the main problem, the sub-problems are formulated, namely: How is the process of joint responsibility in working capital loans at PT Bina Artha Ventura Binamu branch, Jeneponto Regency and how is the review of Islamic law regarding loan-holding agreements in business capital loans at PT Biina Artha Ventura, Binamu branch, Jeneponto Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation, and documentation. PT Bina Artha Ventura is a non-bank financial institution engaged in micro-financing for women entrepreneurs with the aim of stabilizing the economy of micro-economic communities with a capital of Rp. 3,000,000-8,000,000 which can be paid in 31 installments every two weeks. Which uses the principle of profit sharing. According to a review of Islamic law regarding the joint responsibility system in business capital loans at PT Bina Artha Ventura, Binamu Branch, Jeneponto Regency, it has fulfilled the pillars and conditions that have been set. If viewed from the theory of kafalah it is in accordance with Islamic law and the concept of joint responsibility, because in theory it is stated that makful anhu or the person who owes it according to the fatwa of the National Sharia Council No: 11/DSN-MUI/IV/2000 concerning kafalah, namely being able to hand over their dependents to the guarantor and recognized by the guarantor. The existence of a business capital loan program at PT Bina Artha Ventura is expected to be a place for low-income households engaged in micro and small businesses in order to achieve economic and social improvements. Keywords: Islamic Law, Kafalah, Qardh, Joint Responsibility

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS SOLAR DI KELURAHAN ANABANUA KABUPATEN WAJO Baso Idrus; Muhammad Yaasiin Raya; Bariek Ramdhani Pababbari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39376

Abstrak Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo memiliki area pertanian cukup luas sehingga mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai petani, oleh karena itu kebutuhan akan solar sangat tinggi untuk membajak sawah. Hal ini kemudian pihak PT. Pertamina kewalahan memenuhi penyediaan bahan bakar tersebut. Memanfaatkan keadaan ini kemudian terdapat oknum yang ikut menjual solar juga. Rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo 2) Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Jual beilii Bahan Bakar Miinyak (BBM) jeiniis solar rukun dan syarat peinjual yang harus diipeinuhii oleih piihak peinjual dan peimbeilii teilah teirpeinuhii oleih meireika. Rukun jual beilii yaknii peinjual, peimbeilii, lafal akad, dan barang yang diipeirjualbeiliikan sudah teirpeinuhii beiseirta syarat-syarat yang harus diipeinuhii. Akan teitapii, siifat jual beilii Bahan Bakar Miinyak (BBM) jeiniis solar teirdapat unsur peiniipuannya (Gharar) Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak (BBM), Hukum Islam, Jual Beli Abstract Anabanua Village, Wajo Regency has a large enough agricultural area so that the majority of the people there work as farmers, therefore the need for diesel fuel is very high to plow the fields. It is then the PT. Pertamina is overwhelmed to meet the supply of fuel. Taking advantage of this situation, there are people who also sell diesel fuel. The formulation of the problem is 1) How is the practice of buying and selling diesel fuel (BBM) in Anabanua Village, Wajo Regency 2) What are the provisions of sharia economic law regarding the practice of buying and selling diesel fuel (BBM) types of diesel in Anabanua Village, Wajo Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. Sale and purchase of fuel oil (BBM) is diesel according to the terms and conditions of the seller that must be fulfilled by the seller and the buyer must be met by the dealer. The pillars of sale and purchase are the seller, the buyer, the wording of the contract, and the goods being sold and bought have already been met, including the conditions that must be met. However, the nature of buying and selling diesel fuel (BBM) has an element of deception (Gharar). Keywords: Fuel Oil (BBM), Islamic Law, Buying and Selling.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN SIDANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DENGAN NOMOR PERKARA 20/Pdt.G/2020/PTA.JB Sugiyanti, Ektalina; Oyo Sunaryo Muchlas; Ramdani Wahyu Sururie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.53723

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.JB yang berkaitan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengadilan dalam perkara tersebut menilai dan menerapkan prinsip hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, khususnya yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah putusan tersebut secara mendalam, serta mengkaji relevansi dan kesesuaian keputusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait hukum agama. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana putusan tersebut berhubungan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pihak yang bersengketa. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa meskipun keputusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terdapat beberapa perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal-pasal terkait perbuatan melawan hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman dan penerapan prinsip keadilan dalam keputusan-keputusan pengadilan di Indonesia, terutama yang melibatkan hukum perdata agama. Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Hukum Perdata Agama, Abstract This study aims to provide a legal review of Decision Number 20/Pdt.G/2020/PTA.JB concerning an unlawful act case adjudicated by the Jambi High Religious Court. The primary focus of this research is to analyze how the court assessed and applied legal principles related to unlawful acts in the context of civil law, particularly within the scope of religious court jurisdiction. The methodology employed is a normative juridical approach, which involves a detailed examination of the decision and an evaluation of its alignment with relevant laws and regulations, such as the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and applicable religious law provisions. This study also examines how the decision relates to the principles of justice, legal certainty, and the protection of the rights of the parties involved in the dispute. Based on the analysis of the ruling, the research finds that while the court's decision adheres to the prevailing legal provisions, there are some differences in the interpretation of the articles related to unlawful acts. These findings suggest the need for a stronger understanding and application of justice principles in court decisions in Indonesia, particularly those involving civil religious law. Keywords: Legal Review, Unlawful Acts, Religious Court Decision, Civil Religious Law

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA