Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

TINJAUAN KHIYAR TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL ONLINE TERHADAP BARANG YANG CACAT Nikmah Dalimunthe
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 11 No 1 (2019): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprud
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111

Abstract

This articles explores the accountability of online sellers on goods defects at their trades. This phenomenon is now growing rapidly. It’s so loved by all people mostly. Ease in transcastions and facilitating of buyer to get the desired item from seller is the main selling power. But, from the overall activity, the lack of awareness and understanding of buyers about merchandise selection and checking, often used as an opportunity by seller to give the goods inappropriate trades. Buyer get inappropriate items, either from size, color, brand to defects of goods received. In fiqh, the buying and selling process requires four conditions: Sighat al-’aqd, Mahallul ‘aqd, Al’aqidaian and Maudhu’ul ’aqd. That conditions indicate the existence of seller’s accountability to the buyer for his merchandise, including online shop. So, the seller must fulfill the terms of trading as a form of responsibility in every transaction, both conventional and online shopping
Sengketa Hukum Pemegang Cessie yang Dibeli dari badan Penyehatan Perbankan Nasional Nikmah Dalimunthe; Khoirun Niswah
JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 2 (2022): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One way of resolving non-performing loans or better known as "bad credit" is by taking over credit through cessie. Cessie is a way of transferring and or transferring ownership rights where the object of the transfer referred to here is receivables on behalf of. In Article 613 of the Civil Code paragraph (1) it is emphasized that the transfer of receivables on behalf of must be carried out by making an authentic deed or a private deed called a Cessie deed, in which the rights to the property are transferred to a third party as the transferee. In paragraph (2) it is added that the surrender does not have legal consequences for the debtor but after it has been notified to him or in writing it is approved and acknowledged.
Penghimpunan Dana Nasabah dengan Akad Wadi’ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah Nikmah Dalimunthe; Jihan Atiqah Pane
JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 2 (2022): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the systematic collection of customer funds in Islamic banking using wadi'ah contracts. In the main activities of the Banking as a financial intermediary institution because it collects funds from the public in the form of savings. In the implementation of banking activities using contracts that are in accordance with the Shari'a. One of the contracts that protect the customer's assets is called a wadiah contract. In this contract, the customer's funds deposited with the bank will receive a safe guarantee, and Islamic banking is obliged to bear all risks that occur in customer funds. Furthermore, not only guarantees, but Islamic banking will also provide benefits to these customers with a profit-sharing system. Wadi'ah in principle is to help the custodian, and the party entrusted with its position as a helping party. Therefore, the nature of wadi'ah is trust. In general, there are two types of wadi'ah, wadi'ah yad al-amanah and wadi'ah yad dha-manah. The method used in this research is qualitative with library study data collection methods based on book review techniques, literature searches, notes, and reports related to research. This study describes how the mechanism of Islamic banking in collecting customer funds in the bank by using wadiah contracts. Is the collection of customer funds in accordance with Islamic sharia regulations.
Pembinaan Karier Ketenagakerjaan dalam Perbankan Nikmah Dalimunthe; Nurhayati Nurhayati
JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 2 (2022): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Negera Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan salah satu usaha serta kegiatan dalam melaksanakannya adalah dengan mengadakan pemerintahan yang baik serta berwibawa. Di dalam ilmu administrasi negara memiliki objek material negara dan memiliki objek formal berupa pelayanan publik. Perbankan sebagai kelompok pelayanan jasa, dalam pewujudan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dapat diwujudkan melalui pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera , adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Penelitian ini mengenai keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang diangkat. Mengenai pelaksanaan pembinaan karier ketenagakerjaan dalam perbankan, dan model pembinaan yang ideal dalam membina karier ketenagakerjaan dalam perbankan di masa mendatang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kesesuaian antara bimbingan karir dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepada pegawai. Pendidikan yang diberikan sebagai sarana pengembangan wawasan pegawai, belum semuanya sesuai dengan pekerjaan pegawai. Penilaian yang dilakukan secara periodik belum dikomunikasikan secara transparan antara perusahaan sebagai pihak pengusaha kepada pegawai. Dimana penilaian tersebut berpengaruh kepada penyesuaian upah, rencana penempatan dan pengembangan, serta pengakhiran hubungan kerja pegawai.
Analisis Manajemen Kontrol Bank Syariah Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Pengguna Automatic Teller Machine (ATM) Muhammad Latiful Fatih; Nurbaiti Nurbaiti; Nikmah Dalimunthe
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI Vol. 2 No. 1 (2024): January : JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jmbe-itb.v2i1.1099

Abstract

This research uses qualitative research methods, this research is also called artistic research because this research is less patterned or more varied in nature. Interpretation of data collected in the field during research is the main focus of this research. With a case study approach, this research is a type of qualitative research. This research results that the application of control management is a function to supervise every activity that has been organized, control management is the last part of the management function where the control management function of the Automatic Teller Machine becomes the material for supervising activities on the machine which is then the result of the application of control management This will be reported and used as material for evaluating a company. Problems that commonly occur in transactions at Automatic Teller Machines include failure to withdraw cash, and ATM cards being swallowed, which are problems beyond the control of Bank Syariah Indonesia KCP Stabat KH Zainal Arifin
Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan Nikmah Dalimunthe; Abdul Kholid Azhari; Ibnu Habib Wahyudi; Muhammad Tareq Aziz; Arsiah Dwi Cintana; Khairunisah Khairunisah; Mulia Syahfitri; Putri Adila
Jurnal Riset Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2023): August : Jurnal Riset Akuntansi
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jura-itb.v1i3.397

Abstract

Perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dibuat untuk mencari keuntungan atau laba, dimana setiap perusahaan dibuat berdasar dan mempunyai kekuatan hukum.Di dalam suatu perusahaan tidak hanya teori pekerja memberi tenaga kemampuannya sedangkan pengusaha memberikan kompensasi lewat upah atau gaji, lebih dari itu, dalam perusahaan dikenal banyak aspek sosial, aspek kesehatan, aspek kemanusiaan, dan aspek ekonomi.Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di dalam bidang perekonomian(keuangan, industri dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, dengan terang-terangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan (laba).Hukum positif di Indonesia pada pokoknya mengenal bentuk bentuk perusahaan seperti Firma (Fa), Commanditair Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi. Akan tetapi dari bentuk-bentuk yang ada itu, selain koperasi yang memang didorong perkembangannya, maka yang banyak didirikan adalah PT.Dalam beroperasi, perusahaan haruslah memiliki badan hukum atau usaha tertentu agar perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Dalam Hubungannya dengan dunia kerja, merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Masing-masing pihak yaitu : pekerja dan pengusaha memiliki hak dan kewajiban masing – masing.
PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP HUKUM BISNIS: TANTANGAN DAN PELUANG Nikmah Dalimunthe; Hayati, Putri; Ema Nur Syahfitri; Annisa Khoiri; Nur Aisyah Tanjung; Nelmi Sari; Arvina Wahyuni; Nur Hamidah
JSE: Jurnal Sharia Economica Vol. 4 No. 3 (2025): Juli
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/jse.v4i3.2147

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh teknologi digital terhadap hukum bisnis, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi di Indonesia. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan blockchain telah mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih digital. Meski membawa efisiensi dan inovasi, teknologi digital juga menimbulkan celah hukum yang memerlukan adaptasi regulasi, seperti perlindungan data pribadi dan keabsahan transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti keamanan data dan ketidakpastian hukum, digitalisasi juga menawarkan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan transparan. Reformasi hukum yang inklusif dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi dinamika transformasi digital yang terus berkembang.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Studi Literatur Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 & Konvensi ILO No. 189 Nikmah Dalimunthe; Rahmah Aliyah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5796

Abstract

This research aims to examine the gap in legal protection for domestic workers in Indonesia through an analysis of Law No. 13 of 2003 on Manpower and ILO Convention No. 189 on Decent Work for Domestic Workers. Until now, domestic workers have not been explicitly recognized in national regulations, so their basic rights such as living wages, social security, and humane working hours are often neglected. This condition is exacerbated by the absence of written work contracts, the dominance of informal recruitment, and the view of the community that does not consider domestic workers as formal workers. This article concludes that the ratification of ILO Convention 189 and the passing of the Domestic Workers Protection Bill are strategic steps to strengthen legal protection for domestic workers in Indonesia, which also needs to be supported by labor inspection and comprehensive legal education.
Peran Surat Berharga Sebagai Instrumen Penggajian Terhadap Komponen Hukum Ketenagakerjaan Nikmah Dalimunthe; Tazkia Ayu Alharani.YS; Putri Amanda; Putri Indriyanti; Sri Nurul Hasanah; Muhammad Sholeh Khan; Muhammad Akbar Al-Ghifari Barus; Anhar Nurdiansyah Harahap
Jurnal Manajemen Riset Inovasi Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Manajemen Riset Inovasi
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/mri.v1i3.1269

Abstract

This study aims to analyze the role of securities as payroll instruments and legal components in the context of employment. This research uses qualitative methods while the type of research is descriptive. The results of this study indicate that securities as a payroll instrument are used as an effective payroll tool in the context of employment. Companies can issue securities in the form of investments to employees as a form of additional remuneration or incentives, such as company stock, bonds, or stock shares. While securities in the context of labor law that the use of securities as a remuneration instrument also has legal implications in the context of employment
Peran Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Nikmah Dalimunthe; Ariyadi Ariyadi; Agung Setia; Dwi Nur Annisa; Indah Khuzaimah; Dwi Indah Pertiwi; Egi Fadilah Saragih; Nadiah Rizki Nasution; Irfan Iskandar
Jurnal Manajemen Riset Inovasi Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Manajemen Riset Inovasi
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/mri.v1i3.1314

Abstract

Given the wage disparity and perceived injustice experienced by both permanent and contract workers, it is necessary to conduct a study on legal protection regarding wages for the well-being of laborers. Therefore, this research aims to examine the role of labor protection policies, including social security for workers, fair wages, and the protection of labor rights, in promoting labor welfare. This study utilizes a qualitative method, which involves describing data and organizing it into various sentences. Additionally, a descriptive method is employed, where data is derived from words, sentences, images, and information from various books, journals, and other scholarly works that serve as references for labor protection and worker well-being. The findings of the discussion indicate that labor protection in the form of social security, fair wages, and labor rights plays a significant role in improving labor welfare.