cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
putu ersa rahayu dewi
Contact Email
ersarahayu14@gmail.com
Phone
+6236221289
Journal Mail Official
ersarahayu14@gmail.com
Editorial Address
jalan pulau menjangan no 27 Buleleng
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Pariksa: jurnal Hukum Agama Hindu
Published by Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
ISSN : 25982850     EISSN : 27467627     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu [ISSN: 2598-2850] dikelola oleh Jurusan Dharma Sastra yang merupakan sumber inspirasi dan referensi dalam upaya pengembangan kualitas umat Hindu di bidang intelektual, emosional, dan juga spiritual sehingga umat Hindu dapat turut berperan serta dalam membangun bangsa Indonesia menuju kehidupan yang aman, tentram, dan damai
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 5   6   7   8   9 
REVITALISASI AWIG-AWIG UNTUK PEMBERDAYAAN DESA PAKRAMAN DI BALI I Wayan Sudika; & I Putu Ariyasa Darmawan
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 2, No 2 (2018): PARIKSA - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v2i2.711

Abstract

Dahulu kehidupan di desa pakraman bersifat komunal dan homogen dengan permasalahan adat dan agama yang tidak begitu rumit sehingga dapat di selesaikan dengan awig-awig yang ada secara musyawarah. Namun dewasa ini penduduk desa pakraman sangat heterogin, tidak hanya krama desa, juga ada krama tamiu dan juga tamiu. Permasalahan yang ada juga semakin banyak dan kompleks, yang membutuhkan kemampuan, kekuatan (power) yang lebih besar untuk mengatasinya. Awig-awig sebagai hukum adat yang ada di desa pakraman dewasa ini belum mampu menyelesaikan dan memutus semua permasalahan yang terjadi ataupun yang berpotensi terjadi di wilayah desa pakraman, karena substansi awig-awig belum jelas dan tegas mengaturnya serta beberapa permasalahan yang memang belum di atur. Banyak permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat dewasa ini seperti masalah peredaran minuman beralkohol, masalah peredaran narkotika juga masalah korupsi yang merupakan masalah bangsa, namun berpotensi juga mengganggu ketentraman kehidupan warga masyarakat di desa pakraman. Oleh sebab itu, maka desa pakraman sebagai benteng budaya dan agama Hindu perlu diberdayakan, agar dapat ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu upaya yang dibutuhkan untuk memberi kekuatan yang lebih besar kepada desa pakraman adalah dengan melakukan penyempurnaan atau revitalisasi awig-awig yang sudah ada, sehingga desa pakraman mampu menjalankan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan krama desa secara keseluruhan dengan lebih baik.
LEGALITAS UPACARA SUDHI WADHANI DALAM HUKUM HINDU I Made Hartaka; I Wayan Titra Gunawijaya
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 1, No 1 (2017): Pariksa – Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v1i1.633

Abstract

Sudhi wadhani merupakan salah satu bentuk upacara yang dilaksanakan dalam upaya individu menyucikan diri melalui janji suci yang diucapkan serta disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan sudhi wadhani memerlukan beberapa persyaratan sehingga dikatakan sah secara hukum Hindu maupun hukum positif yang berlaku. Secara administratif pelaksanaan upacara harus memberikan data sesuai dengan ketentuan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Beberapa sarana yang disiapkan disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kemampuan pelaksana upacara. Kuantitas sarana upacara tidak mempengaruhi kualitas dari hasil upacara tersebut, yang menjadi syarat utama pelaksanaan upacara adalah kesucian hati dan niat yang tulus dari orang yang bersangkutan. Pelaksanaan dimulai dari kesiapan hingga proses pelaksanaan harus mengacu pada sastra agama Hindu. Sebagai bentuk legalitas upacara sudhi wadhani menurut hukum Hindu harus mengacu pada: 1) Sruti, yaitu: wahyu Tuhan yang dituangkan dalam Weda, 2) Smerti ialah penafsiran dari wahyu Tuhan yang terdapat dalam Weda, 3) Sila adalah tingkah laku yang sesuai dengan norma di masyarakat, 4) Sadacara/acara merupakan kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat, 5) Atmanastuti kepuasan hati dari individu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Pelaksanaan sudhi wadhani telah diakui secara hukum nasional Indonesia karena telah mengacu pada hukum agama, hukum adat yang dilindungi oleh Undang-Undang di Indonesia.
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI (STUDI KASUS DI DESA DUKUH KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM) Ni Wayan Murniti
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 1 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i1.702

Abstract

Kehadiran anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak yang lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.
JUDI “ TAJEN ATAU SABUNG AYAM” DALAM KITAB MANAWA DHARMASASTRA Komang Ayu Suseni
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 4, No 1 (2020): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v4i1.841

Abstract

Tabuh rah merupakan sebuah tradisi sakral di Bali yang berkaitan erat dengan upacara yajnya yaitu bhuta yajnya, namun yang seringkali kita temui tradisi ini dijadikan kedok perjudian sabung ayam atau tajen. Berangkat dari kondisi tersebut, adapun permasalahan yang perlu kita yaitu tentang judi tajen atau sabung ayam dalam kitab Manawa Dharmasastra. Dengan tujuan agar memberikan pemahaman kepada masyrakat bahwa dalam ajaran agama Hindu tajen meruapakan sesuatu yang dilarang karena mengandu ng unsur judi  serta bertentangan dengan ajaran ahimsa yaitu tidak menyakiti makhluk hidup yaitu manusia maupun binatang. Adapun faktor penyebab dilatarbelakangi oleh faktor psikologi, ekonomi, penegak hukum lingkungan serta desa pakraman. Akibat hukum perjudian sabung ayam mengakibatkan salah satu fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial tidak berjalan efektif karena masih marak terjadi perjudian sabung ayam. Maka dari itulah perlu adanya pemahaman tetang  judi yang terdapat dalam Manawa Dharmasastra Sloka 221 s.d. 228 ,  dan bagi pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan  yang  diatur dalam KUHP  Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian . Kesimpulannya perjudian sabung ayam dengan kedok tabuh rah dapat diatasi apabila adanya persamaan persepsi dari masyarakat maupun pihak terkait bahwa tabuh rah tidak boleh dinodai dengan perjudian.
Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Perilaku Masyarakat Yang Membuang Sampah Di Sungai Putu Ary Prasetya Ningrum
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 5, No 1 (2021): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v5i1.1167

Abstract

The problem of waste is a social phenomenon that needs attention from all parties, because every human being must produce waste. Environmental cleanliness is not only the responsibility of the government, but it is hoped that the participation of all elements of society, to participate in maintaining environmental cleanliness and to separate each household. The government in exercising its authority and obligation to enforce environmental law can be carried out through supervision and the application of legal sanctions. One form of its business is in the form of stipulating statutory regulations or laws in the environmental sector, both at national and regional scales
88 MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI MUDA AKAN NILAI DAN NORMA HUKUM HINDU Putu Sanjaya
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 2 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i2.725

Abstract

Ajaran agama dan pengetahuan mengenai hukum merupakan bagian yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab penanaman nilai dan norma perilaku jika terbiasa dilaksanakan atau dilakukan sepanjang waktu akan dapat mengendalikan dan mencegah perilaku negatif manusia. Apabila ingin mengatasi masalah-masalah perilaku yang terjadi dalam masyarakat pada era globalisasi ini, setiap anggota masyarakat perlu memperbaiki kualitas dirinya yang berdampak pada kualitas masyarakat tempatnya bernaung. Langkah strategis yang dapat dilakukan guna mencegah semakin berkembangnya perilaku negatif masyarakat adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menyisipkan materi-materi yang relevan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan penerus masyarakat sehingga memiliki kesadaran akan nilai dan norma hukum yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Hindu.
HAK IMUNITAS DALAM KODE ETIK PROFESI ADVOKAT MENURUT UU No.18 TAHUN 2003 Putu Ary Prastya Ningrum
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 2, No 1 (2018): PARIKSA - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v2i1.651

Abstract

Kehadiran profesi hukum advokat belakangan ini semakin berkembang pesat. Seiring dengan tumbuh kembangnya kesadaran hukum masyarakat, serta makin tingginya interaksi hukum yang terjadi di masyarakat. Tentu saja kehadiran advokat ada yang membanggakan tapi ada juga yang mengecewakan. Kondisi ini tidak terlepas dari suatu kualitas baik secara pribadi dan mental maupun keterampilan hukum dari advokat itu sendiri.Oleh karenanya menjadi tantangan besar kedepan bagaimana kehadiran advokat makin berwarna dan bermartabat dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana adanya hak imunitas dalam kode etik profesi advokat dalam menjalankan profesinya sebagai hak yang melindunginya menurut UU No. 18 Tahun 2003.
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Manawa Dharma Sastra Komang Ayu Suseni
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 4, No 2 (2020): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v4i2.1155

Abstract

Dalam rangka penciptaan alam Tuhan membagi dirinya-Nya menjadi dua bagian sebagai sebagai pasangan yang dalam Hindu dikenal dengan Ardanaeswari, satu bagian laki-laki dan satunya bagian dari perempuan. Secara teologis Hindu tidak membenarkan diskriminasi dimana perempuan berkedudukan lebih rendah daripada laki-laki, karena antara perempuan dan laki-laki berasal dari satu sumber yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan yang terjadi hanyalah berdasarkan peranan atau kerjanya saja. Atas kedudukan yang sama (kesetaraan gender) itulah di dalam kitab Manawa Dharmasastra denga tegas memuliakan posos perempuan bahwa Perempuan harus disayagi oleh ayahnya, kakaknya, suaminya daniparnya yang menghendaki kesejahtraan diri. (MDs,II:55) dimana ketika perempuan itu dihormati dan dimuliakan maka keluarga itu akan hidup bahagiaKata Kunci : Kekerasan, Perempuan, Manawa Dharmasastra
KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI Nyoman Widyani; Ni Putu Yuliani Dewi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 2 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i2.716

Abstract

The purpose of this study were: (1) to determine the cause of the birth of a child outside marriage were legal in Bali, (2) to determine the position of a child outside of marriage is valid in terms of customary law of inheritance Bali, (3) to know the effort that can be done so that families of children born outside marriage can be a legitimate child seen from the customary law of Bali. This study uses Ethnographic approaches in qualitative research paradigm. The technique of determining the subject of research using purposive sampling technique and the subject of this research is the village head / prebekel, Bendesa Peoples, Kelian Adat, Kelian Dinas, community leaders, women who experienced cases, men who impregnate, and women's families. Data collection techniques used in this study: (1) observation, (2) Interview (3) the recording document. Techniques of data analysis conducted with qualitative research approaches in the form of description. The results showed that (1) birth of a child outside of marriage is valid because the promiscuity, the relationship between men and women outside of wedlock, and before the religious ceremony was held, (2) in the customary law of Bali child outside of marriage has no legal status and do not have a status that is often referred to as a child bebinjat and could not enter the clan's father and mother both customary (3) the efforts made by Balinese customary law and religion, status of children can be pursued by implementing meperas ceremony where the child can be raised by one of the families so that children have a legal status, so that if a child has been raised through meperas ceremony would be considered a legitimate child of parents who picked it up.
KEPEMIMPINAN ULU APAD DI DESA PAKRAMAN SELULUNG KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI I Made Wirahadi Kusuma
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 1, No 1 (2017): Pariksa – Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v1i1.639

Abstract

Kearifan lokal yang terdapat dalam sistem ulu apad di Desa Pakraman Selulung yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Sistem ulu apad merupakan satu kesatuan adat dengan mekanisme pendidikannya yang sedemikian rupa, dimulai dari yang paling dasar atau paling bawah yaitu krama desa pamuit sampai pada yang paling atas (hulu) yaitu kubayan. Ketika krama mulai masuk organisasi ulu apad, mereka akan dikenalkan dengan aturan baru yang tentunya dapat mengikat krama itu sendiri. Krama yang baru masuk akan diurut tempat duduknya (linggih dapuh) menurut nomor urut pendaftaran sebagai krama desa ulu apad dengan menggunakan sistem “senioritas”.

Page 7 of 12 | Total Record : 119

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA Vol 4, No 2 (2020): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA Vol 4, No 1 (2020): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA Vol 3, No 2 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA Vol 3, No 1 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA Vol 2, No 2 (2018): PARIKSA - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja Vol 2, No 1 (2018): PARIKSA - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja Vol 1, No 1 (2017): Pariksa – Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja More Issue