cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rendika Vhalery
Contact Email
rendikavhalery31@gmail.com
Phone
+6281271777755
Journal Mail Official
focus@neolectura.com
Editorial Address
Graha Mampang 3rd Floor Suite 305 Mampang Prapatan Raya Kav-100 Pancoran, South Jakarta 12760
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
FOCUS: Journal of Social Studies
Published by Neolectura
ISSN : -     EISSN : 27982181     DOI : https://doi.org/10.37010/fcs
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
FOCUS is a Journal of Social Studies Manuscripts for FOCUS must fall into one of the following categories: 1. Sociology 2. Anthropology 3. Psychology 4. Economy 5. Social Geography 6. Politics 7. History 8. Other Social Issues
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 133 Documents
 9   10   11   12   13 
Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelayanan Pemerintah Zahara, Juwita; Yolanda, Astri Ruli; Maharani, Ledina; Nemas, Inge; Jainah, Zainab Ompu
FOCUS Vol 5 No 2 (2024): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v5i2.1685

Abstract

This research examines the regulations surrounding Public Information Disclosure, which mandates that public institutions in Indonesia furnish and manage public information as part of their governmental duties. The purpose of this study is to analyze the normative aspects and practices of implementing public body obligations that are the object of Article 7 Paragraphs (1) and (3) in providing and managing public information. The research method used is normative juridical. From the results of the study, it can be concluded that Article 7 paragraphs 1 and 3 of the KIP Law have normative aspects and implementation of public body obligations. The results of the study indicate a gap between the legal norms regulated in the KIP Law and their implementation in the field. The juridical analysis identified several inhibiting factors, including diverse legal interpretations, limited supporting legal infrastructure, and lack of harmonization between the KIP Law and other sectoral regulations. The conclusion of the study is that effective implementation of Article 7 of the KIP Law requires a comprehensive approach involving legal reform, institutional strengthening, and increasing legal awareness of government officials and the public towards more transparent and accountable governance.
Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Proyek Konstruksi yang Melibatkan Pihak Perorangan: Studi Kasus Pembangunan Guesthouse. Prasetyo, Didik; Putranto, Rahmat Dwi; Harvelian, Agnes
FOCUS Vol 5 No 2 (2024): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v5i2.1692

Abstract

In the realm of construction, contracts form the fundamental basis of projects involving multiple parties with clear responsibilities and obligations. This research explores a case of breach of contract (wanprestasi) in a construction project involving an individual, which not only caused financial and reputational harm to other parties involved but also compromised the integrity and quality of the project. The legal framework governing construction services and contracts, including Article 1 paragraph (3) of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, sets the ground for understanding obligations and rights under Indonesian civil law. The methodology employed in this study is a qualitative analysis, focusing on the application of legal principles, relevant regulations, and real-life practices related to cases of breach of contract using literature reviews and case document analysis. This approach has allowed for an in-depth understanding of the legal norms and the actual enforcement of laws in similar situations. The findings reveal that the specific breaches included not meeting agreed specifications and delays in project completion, which are deemed as wanprestasi under Article 1243 of the Indonesian Civil Code. These violations stem from poor project management, opaque fund usage, and unilateral decisions by the executing party, highlighting the need for stringent legal enforcement and protection for the aggrieved parties. Keywords: Construction Law, Breach of Contract, Legal Enforcement, Project Management, Civil Law
AKIBAT HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 1/PDT.G/2021/PN IDM) Berhimpon, Eliezar; Ardiansyah
FOCUS Vol 5 No 2 (2024): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v5i2.1746

Abstract

Dalam dunia bisnis, biasanya dilakukan hubungan kontraktual yang melibatkan perjanjian antara dua pihak. Masing-masing pihak memiliki kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi. Dalam melakukan perjanjian, sering kali terjadi persoalan diantara para pihak, yaitu salah satu pihak sudah tidak lagi memenuhi prestasinya, yang disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Rumusan dalam penulisan ini yaitu bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa akibat hukum yang timbul terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yaitu tuntutan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam kasus wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata meliputi biaya, rugi, dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi terlebih dahulu harus ada penagihan atau (somasi), kecuali pada kejadian tertentu yang tidak memerlukan peringatan (somasi). Dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm, Hakim berpendapat bahwa pihak tergugat tidak memenuhi prestasi prestasi untuk Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yaitu dengan tidak membayar sisa hutang kepada penggugat yang hutang pokoknya adalah Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 3% (Tiga persen) dari total hutang sebelumnya yang sebanyak Rp475.000.00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Mengacu pada ketentuan mengenai konsep Ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu Tidak memenuhi prestasi sama sekali, Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru dan Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.
Korupsi dan Transparansi: Tantangan dalam Sektor Pemerintahan Hartono, Hartono; Mulyana, Momon
FOCUS Vol 5 No 2 (2024): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v5i2.1756

Abstract

Transparansi menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tundak pidana korupsi (tipikor). Tanpa adanya transparansi, tindakan korupsi sulit untuk terdeteksi dan diatasi. Data dan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh publik akan mendorong akuntabilitas para pejabat pemerintah. Namun, implementasi transparansi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti budaya birokrasi yang tertutup, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Rumusan Masalahnya yaitu bagaimana pengaturan transparansi yang ada saat ini berkontribusi dalam pencegahan korupsi? Dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengaturan transparansi di pemerintahan?. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan transparansi yang ada saat ini menunjukkan bahwa pengaturan tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam pencegahan korupsi. Dengan meningkatkan akses informasi publik, mendorong akuntabilitas, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat, pengaturan transparansi dapat mengurangi peluang untuk tindakan korupsi. Kata Kunci: Korupsi, Transparansi, Sektor Pemerintah
Tinjauan Maqosith Syariah Alal Al-Fashi terhadap Seks Long Distance Relationship dalam pembentukan keluarga Harmonis Nata, Yolies Yongky; Hamidah, Tutik
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1847

Abstract

The approach of Maqosith Syariah Alal Al-Fashi towards sex by maturation done by married couples through Video Call because long-distance relationships are allowed because in terms of benefits, the law in maturation is still being debated so that ijtihad is needed in determining the law, maximizing reason as an effort of ijtihad is very important to know and weigh the benefits and harms of maturation done by married couples caused by long-distance relationships, so that by combining the theory of Maqosith Alal Al-Fashi, the theory of Islamic Progressive Law and by using the method of sociological empirical research will be obtained a result that Sex by maturation using Video Call due to long-distance relationships is allowed and has more benefits than harms, and the most important thing from this study shows that sex with maturation through Video call husband and wife will create harmony in the family.
Kepastian Hukum Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Atas Saham Nominee (Studi Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT SBY) Ulfa, Raudhah Mariyah; Putranto, Rahmat Dwi
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1829

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas saham nominee berdasarkan Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT SBY. Studi ini berfokus pada legalitas dan implikasi hukum keputusan sirkuler dalam praktik perusahaan di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap regulasi serta kasus hukum terkait, penelitian ini menemukan bahwa keputusan sirkuler yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan formal dan materiil dapat berpotensi tidak sah secara hukum. Hasil studi ini memberikan rekomendasi terhadap perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terkait penggunaan saham nominee dalam sistem hukum Indonesia.
Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Irma, Ade; Putranto, Rahmat Dwi
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1840

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak-anak yang berperan sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak-anak sering mengalami risiko trauma dan intimidasi selama proses peradilan, yang menuntut adanya perlindungan hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi perlindungan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak-hak anak sebagai saksi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta hambatan sosial dan budaya yang menghalangi perlindungan optimal bagi anak sebagai saksi. Selain itu, anak-anak sering kali tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai, sementara prosedur hukum yang tidak ramah anak memperburuk kondisi psikologis dan emosional mereka. Studi ini merekomendasikan adanya revisi kebijakan yang lebih komprehensif, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang hak-hak anak, serta penguatan dukungan psikososial dan infrastruktur yang mendukung perlindungan anak dalam proses peradilan. Implementasi yang lebih efektif dapat dicapai melalui peningkatan kerjasama antar lembaga, seperti kepolisian, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak, guna menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan saksi anak. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada anak dan rehabilitatif untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka selama terlibat dalam proses peradilan pidana.
Kepemimpinan Perempuan dalam Human Service Organization (Studi di SBMI Wonosobo) Azzhara, Ni Made Ray Rika
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1845

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam organisasi buruh migran di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori kritis dalam studi organisasi yang berfokus pada kesetaraan gender dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin perempuan mampu mengembangkan Human Service Organization (HSO) dengan strategi kepemimpinan perempuan yang digunakan, yaitu servant leadership. Gaya kepemimpinan ini mengutamakan kepentingan dan aspirasi bersama dari orang-orang yang dipimpin serta orientasi untuk melayani. Beberapa karakteristik dari gaya kepemimpinan ini antara lain adalah cinta, pemberdayaan, visi, kerendahan hati, dan kepercayaan. Strategi ini dinilai efektif karena dapat mengembangkan organisasi dan mewujudkan kesetaraan gender.
PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAB TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN /ATAU SEKSUAL Manurung, Eka Rolima; Naldo, Rony Andre Christian; Pasaribu, Muldri P.J
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1865

Abstract

Anak dilarang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Setiap orang termasuk anak yang berkonflik dengan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 76 I UU Nomor 17 tahun 2016 diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Fakta hukumnya, masih ada anak yang dieksploitasi secara ekonomi (dijadikan PSK). Demikian pula halnya dengan fakta hukum yang ada di Kabupaten Simalungun, yang salah satu kasusnya telah dilakukan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim tanggal 21 Desember 2023. Penelitian ini membahas mengenai penerapan pertanggungjawaban terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif holistik data yang ada digunakan sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat preskriptif analitis. Data dianalisis secara deduktif kualitatif dan mengkombinasi 4 pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebab tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah diterapkan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 88 jo Pasal 71 D ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016. Faktanya Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sim menerapkan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2016.
Analisis Yuridis terhadap Penggunaan dan Peredaran Rokok Elektronik di Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara Malaysia Bunda, Ridho Harapan
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1880

Abstract

Meningkatnya penggunaan rokok elektronik Vape di Indonesia, khususnya di kalangan remaja, menimbulkan tantangan baru dalam aspek kesehatan masyarakat dan regulasi hukum. Produk ini sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional, meskipun dampak jangka panjangnya masih belum sepenuhnya dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penggunaan dan peredaran Vape di Indonesia, serta membandingkannya dengan regulasi di Malaysia, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih terfokus pada aspek fiskal melalui penerapan cukai, sementara pengawasan distribusi dan kandungan produk masih lemah. Sebaliknya, Malaysia menerapkan regulasi lebih ketat, termasuk pelarangan penjualan kepada individu di bawah usia 18 tahun dan larangan penggunaan cairan nikotin sejak 2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki regulasi dengan menyeimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi, serta belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di Malaysia. Kebijakan yang lebih komprehensif dan edukasi masyarakat diharapkan dapat menekan prevalensi penggunaan Vape di kalangan remaja dan mengurangi risiko kesehatan jangka panjang

Page 11 of 14 | Total Record : 133

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5 No 2 (2024): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2024): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 4 No 1 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2022): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2022): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 2 No 2 (2021): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 2 No 1 (2021): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 2 (2020): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 1 (2020): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial More Issue