cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahyar Ansori
Contact Email
ahyaransori@gmail.com
Phone
+6285333666256
Journal Mail Official
juridica@ugr.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Jalan Raya Mataram – Labuan Lombok Km. 50, Gedung Putih Lantai I » Tel / fax : 0376-631621 / 0376-631621
Location
Kab. lombok timur,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Published by Universitas Gunung Rinjani
ISSN : 2722242X     EISSN : 27212653     DOI : https://doi.org/10.46601/juridica
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The purpose of JURIDICA is to provide space or place for academics, researchers, practitioners and students to publish articles from the original research results or articles from the study and legal analysis. The scope of articles published in this journal addresses a variety of topics, including: 1. Criminal Law; 2. Civil Law; 3. Constitutional Law; 4. Political Law; 5. Administrative Law; 6. International Law; 7. Customary Law 8. Islamic law; 9. Law and Society; 10. Economic and Business Law; 11. Environmental Law; 12. Health Law; 13. Labor Law; 14. Law of Information Technology and Electronic Transactions; 15. Human Rights Law; 16. Consumer Protection;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 17   18   19   20   21 
Proses Penyelesaian Terhadap Laka Lantas Anak Dibawah Umur Oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar : Process Of Settlement Of Traffic Accidents Involving Minors By The Traffic Accident Unit Of The Tanah Datar District Police Ihsanul Fikri Dwiyanto
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.493

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang dilakukan oleh anak di bawah umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya keterlibatan anak di bawah umur dalam kecelakaan lalu lintas, yang menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama ketika korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melihat dan menganalisis hukum dalam kenyataan praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar serta studi dokumentasi terhadap dokumen perkara. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing dan coding, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian terhadap laka lantas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, termasuk dalam kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia, dilakukan melalui pendekatan restorative justice. Adapun kendala yang dihadapi meliputi minimnya kesadaran taat hukum masyarakat, kurangnya literasi masyarakat terkait hukum anak dan restorative justice, kondisi emosional dari keluarga yang ditinggalkan. Meskipun demikian, pendekatan persuasif dan partisipatif dari penyidik berhasil mendorong tercapainya penyelesaian damai yang mengedepankan keadilan dan pembinaan
Responsivitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Bukti Empiris Dari Administrasi Kecamatan Di Lombok Barat: Public Service Responsiveness and Good Governance: Empirical Evidence from Sub-District Administration in West Lombok Anies Prima Dewi; Hairul Maksum; Muhammad Alvan Fariz Himratama
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.498

Abstract

Responsivitas pelayanan publik sangat penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik, namun implementasi seringkali menghadapi hambatan struktural dan komunikatif. Studi ini mengeksplorasi kesenjangan antara mandat peraturan dan penyampaian pelayanan publik yang sebenarnya di daerah pinggiran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip responsivitas dan kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan di Kantor Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Desain penelitian normatif-empiris digunakan, menggabungkan pendekatan hukum-perundang-undangan dengan observasi lapangan dan wawancara untuk menangkap realitas praktik administrasi. Temuan menyoroti tiga wawasan utama: Pertama, Kantor Kecamatan Lingsar kurang responsif, yang menyebabkan keterlambatan dan pengabaian kebutuhan masyarakat. Kedua, elemen tata kelola utama seperti akuntabilitas dan integritas kurang diimplementasikan, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan. Ketiga, terdapat kesenjangan informasi yang signifikan, karena masyarakat setempat sebagian besar tidak menyadari hak-hak hukum dan prosedur pelayanan mereka karena kurangnya transparansi administrasi kecamatan. Komitmen terhadap transparansi dan tata kelola partisipatif sangat penting bagi kantor-kantor lokal untuk memenuhi harapan publik. Temuan ini mendukung rekomendasi kebijakan untuk reformasi administrasi di tingkat kecamatan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Pengakuannya Dalam Hukum Nasional: Juridical Review Of Customary Marriage And Its Recognition In National Law R. Fahmi Natigor Daulay; Sri Hariati
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.499

Abstract

Perkawinan adat di Indonesia memiliki kedudukan unik dalam sistem hukum nasional, di mana eksistensinya diakui namun dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji kedudukan yuridis perkawinan adat dalam kerangka hukum perkawinan nasional serta bentuk-bentuk pengakuannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya UU Perkawinan, hukum adat bergeser dari kontrak perkawinan menjadi ritus tradisional, pengakuan negara diwujudkan melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 66 UU Perkawinan, serta mekanisme Isbat Nikah bagi Muslim dan penetapan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif terhadap pluralisme hukum di Indonesia.  
Transfer Narapidana Narkotika: Menyeimbangkan Rehabilitasi Dan Kedaulatan Pemidanaan: Transfer of Drug Convicts: Balancing Rehabilitation and Criminal Justice Ahwan; Ufran
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan merumuskan parameter normatif-penologis untuk menyeimbangkan rehabilitasi dan kedaulatan pemidanaan dalam transfer narapidana narkotika, serta memetakan kendala yuridis dan desain pengaturan yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas terhadap instrumen model internasional, praktik perjanjian transfer, serta standar perlakuan narapidana. Temuan utama menunjukkan bahwa desain pengaturan perlu mengunci (i) rehabilitative nexus berbasis RNR, (ii) equivalence dan continuity of care sebagai standar minimum, serta (iii) hard safeguards berupa informed consent terverifikasi, prinsip non-aggravation, dan filter HAM minimum (termasuk non-refoulement). Artikel ini mengusulkan rancang bangun norma yang membakukan syarat kelayakan, prosedur consent, serah-terima klinis, grounds for refusal, dan mekanisme monitoring pasca-transfer sebagai prasyarat keseimbangan rehabilitasi dan kedaulatan pemidanaan.
Kajian Normatif Terhadap Pengaturan Hukum Konservasi Laut Di Indonesia: Normative Study of Marine Conservation Legal Regulations in Indonesia nathania satriawan; Wawan Andriawan
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.522

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, namun dihadapkan ada ancaman degradasi ekosistem seperti kerusakan terumbu karang, mangrove dan erosi pesisir. Kondisi ini menuntut adanya konstruksi pengaturan hukum konservasi laut yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga konsisten dengan prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan hukum konservasi laut dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia erta menilai konsistensinya dengan prinsip keberlanjutan dan amanat UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap berbagai regulasi di bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Hasil penelitaian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan konservasi laut telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mencerminkan prinsip keberlanjutan. Namun, alam implementasinya masih ditemukan fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta dominasi pendekatan eksploitatif yang menghambat efektivitas konservasi. Sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta penerapan pendekatan berbasis ekosistem untuk mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan mandat konstitusi
Implementasi Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Pisah Harta Suami-Istri: Tinjauan Hukum Perjanjian Di Indonesia: Implementation of the Principle of Good Faith in Marital Property Separation Agreements: A Review of Indonesian Contract Law Ayang Afira Anugerahayu; Hera Alvina
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta antara suami dan istri dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian pisah harta sebagai bagian dari perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga terhadap pihak ketiga, terutama kreditur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip itikad baik masih bersifat formal dan belum menyentuh dimensi substantif, terutama ketika perjanjian dibuat setelah timbulnya kewajiban utang. Kondisi ini perpotensi menimbulkan penyelundupan hukum (fraus legis) dan merugikan pihak ketiga. Kebaruan (novelty penelitian terletak pada formulasi konsep itikad baik objektif sebagai alat uji validitas perjanjian pisah harta dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Penelitian ini rekomendasi kan penguatan peran notaris sebagai gataekeeper, serta perlunya mekanisme transparansi kontraktual guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Pengaturan Jasa Lingkungan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia: The Regulation of Environmental Services from the Perspective of Positive Law in Indonesia Hera Alvina; Ayang Afira Anugerahayu
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan jasa lingkungan dalam perspektif hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk jasa lingkungan yang diakui dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jasa lingkungan di Indonesia telah memperoleh legitimasi yuridis melalui berbagai regulasi sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya alam dari pendekatan eksploitatif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum positif Indonesia secara substantif telah mengakui beberapa bentuk jasa lingkungan, yaitu jasa penyediaan (provisioning services), jasa pengaturan (regulating services), jasa budaya (cultural services), dan jasa pendukung (supporting services). Namun demikian, pengaturan jasa lingkungan masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai regulasi sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kebijakan yang lebih integratif guna mendukung tata kelola jasa lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Tanggung Jawab Penanam Modal Terhadap Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Investasi: Responsibility of Investors towards Indigenous Communities in the Context of Investment Law I Gusti Sakah Bagus Sakah Sumaragatha, S.H., M.H; R. Fahmi Natigor Daulay
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.525

Abstract

Investasi merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kerangka hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, pelaksanaan investasi harus tetap sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Dalam praktiknya, aktivitas investasi sering menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, terutama akibat lemahnya perlindungan terhadap hak ulayat, partisipasi, dan persetujuan masyarakat. Kebijakan percepatan investasi juga berpotensi memperlemah posisi masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tanggung jawab penanam modal terhadap  masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penanam modal hukum sudah jelas diatur dalam undang-undang investasi dan undang-undang perseroaan terbatas namun masih belum optimal dan cenderung lebih berpihak pada kepentingan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor dan perlindungan hak masyarakat adat.

Page 21 of 21 | Total Record : 208

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT” Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2024): PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2023): KEPASTIAN HUKUM PERBANKAN DAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN USAHA RAKYAT Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Vol. 3 No. 1 (2021): Kolaborasi Hukum dan Era Digitaliasasi Vol. 2 No. 2 (2021): Konstruksi Hubungan Pemerintah Daerah Vol. 2 No. 1 (2020): Pembaharuan Hukum dan Pengadilan Vol. 1 No. 1 (2019): Kompleksitas Hukum Administrasi More Issue