cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 744 Documents
 60   61   62   63   64 
OPTIMALISASI PENGELOLAAN BUMDES MANDIRI MAKMUR WISATA PETIK JAMBU DESA KEBARON DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN PENGUNJUNG Ulul Azmi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.937

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian pedesaan melalui optimalisasi potensi lokal. Salah satunya adalah BUMDes Kebaron Mandiri Makmur di Kabupaten Sidoarjo yang telah mencapai kategori "Maju" dan berkontribusi nyata pada Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui unit unggulan Wisata Kaki Bumi (Wisata Petik Jambu). Meskipun demikian, pengelolaannya belum sepenuhnya optimal karena menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, SDM yang tidak aktif, hingga pemasaran digital yang tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Wisata Kaki Bumi guna meningkatkan kepuasan pengunjung dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan Ketua Pokdarwis, Bapak Tarno, sebagai informan kunci, didukung data sekunder dari literatur dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Wisata Kaki Bumi masih memiliki sejumlah kekurangan, seperti akses jalan yang sempit dan belum diaspal, fasilitas yang belum memadai, minimnya tenaga edukasi pendamping, serta pengelolaan media sosial yang tidak konsisten. Berdasarkan temuan tersebut, strategi optimalisasi yang dirumuskan mencakup tiga pilar: (1) Peningkatan Infrastruktur; (2) Penganekaragaman Daya Tarik; dan (3) Strategi Pemasaran Digital yang konsisten dan terencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan Wisata Kaki Bumi memerlukan sinergi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk perlunya sistem insentif bagi pengelola agar SDM tetap terjaga.
KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN OBJEK KEBUDAYAAN TUDUNG MANTO DI KABUPATEN LINGGA Nugraha Kamarullah; Afrizal; Uly Sophia
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.938

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif kolaborasi pemerintahan dikaji dengan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash dengan 3 indikator utama yaitu Starting Condition, Facilitative Leadership dan institutional design ditambah dengan 5 Indikator Collaboration Process yaitu Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to process, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome digabungkan dengan keempat pilar pemajuan kebudayaan, untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat pemajuan objek kebudayaan. dalam menurut Perda No. 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci serta analisis dokumen yang terkait dengan kebijakan kolaborasi ini .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Kolaborasi ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya dari instansi sehingga harus melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya dengan model berbagi peran namun memiliki kekurangan karena tidak memiliki aturan teknis yang mengatur hal kolaborasi sehingga hanya mengandalkan koordinasi tatap muka dengan pihak terkait yang menyebabkan kurangnya kepercayaan pengrajin. Namun komitmen dalam proses ditunjukkan oleh semua pihak dengan selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan karena ada satu pemahaman tentang penting melakukan pelestarian tudung manto sebagai warisan budaya. Sehingga hasil sementara dalam kolaborasi ini sudah mencakup empat pilar kebudayaan yaitu perlindungan, pemanfaatan, pengembangan,dan pembinaan
PENGINTEGRASIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP MARAKNYA PENGAMEN ANAK-ANAK DI SIMPANG 4 CHARITAS KOTA PALEMBANG Yuni Antika; Aulia Turrahmi; Suryani Damayanti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.939

Abstract

The phenomenon of increasing numbers of child street performers at the Charitas intersection in Palembang reflects social issues closely related to family poverty, low levels of education, and weak child protection. This study aims to analyze the root causes that drive children onto the streets and formulate family-based policy recommendations through the integration of social security. The method used is a descriptive qualitative approach with field observation techniques, interviews with five street children, and a documentation study of regulations and previous research. The results of the study show that family economic factors are the dominant cause, characterized by large family size, unstable income, limited access to education, and the potential for exploitation by adults. The resulting impacts include dropping out of school, loss of growth and development opportunities, and the perpetuation of intergenerational poverty. These findings indicate that the policies that have been implemented so far, such as raids and temporary guidance, have not addressed the root of the problem. The conclusion of this study emphasizes the importance of integrated and sustainable interventions through the strengthening of social security, family assistance, and the restoration of access to education. The main recommendation is the integration of assistance programs such as PKH, KIP, KIS, and social assistance to ensure that children return to school and families receive adequate economic support in an effort to break the cycle of poverty.
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA SURABAYA MELALUI PROGRAM JAWA TIMUR BELANJA ONLINE Farhan Bhagaskara Handoko; Ertien Rining Nawangsari
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.941

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman di Surabaya melalui Program Belanja Online Jawa Timur (Jatim Bejo). Program Jatim Bejo adalah program pemberdayaan berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pasar online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, UMKM di sektor makanan dan minuman, dan instansi pemerintah daerah (PPH) yang menggunakan program tersebut. Analisis penelitian menggunakan teori pemberdayaan menurut Suaib (2023) yang mencakup indikator kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jatim Bejo mampu meningkatkan kesejahteraan UMKM dengan meningkatkan omset dan memperluas pasar. Program ini juga memberikan akses mudah ke pasar pemerintah, pelatihan, pendampingan, dan penggunaan teknologi digital. Selain itu, program ini mendorong peningkatan kesadaran di kalangan UMKM mengenai pentingnya kualitas produk, legalitas bisnis, dan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Tingkat partisipasi UMKM dalam sosialisasi dan penggunaan platform digital juga relatif tinggi. Mengenai indikator kontrol, sistem transaksi yang transparan dan terstruktur memberikan rasa aman dan peluang yang lebih adil bagi UMKM dalam proses pengadaan pemerintah. Namun kendalanya tetap ada, termasuk tingkat transaksi antar pelaku usaha dan rendahnya pemahaman teknologi digital di kalangan sebagian UMKM. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem pendampingan dan pengembangan untuk memastikan manfaat program terdistribusi secara lebih merata.
ANALISIS PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT, URBAN POPULATION, TPAK, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP UNEMPLOYMENT RATE DI ASEAN Rachel Meylani Situmorang; Indra Maipita
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.942

Abstract

This study aims to analyze the influence of Foreign Direct Investment, Urban Population, Labor Force Participation Rate (TPAK), and Economic Growth on Unemployment Rate in ASEAN. The analysis employs the scope of member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as the object of this study. This research utilizes a quantitative method with secondary data analysis as the data collection technique. The data were obtained from various official institutions such as World Bank Data, BPS (Central Statistics Agency), as well as other additional sources. Furthermore, this study integrates supporting references in the form of scientific publications to deepen and complement the analysis conducted. The analysis process was conducted using panel data regression analysis supported by Eviews version 12 software. The results indicate that FDI has a positive and insignificant influence on Unemployment Rate in ASEAN throughout the 2015-2024 period. Urban Population demonstrates a negative and significant influence on Unemployment Rate in ASEAN throughout the 2015-2024 period. TPAK has a negative and significant influence on Unemployment Rate in ASEAN throughout the 2015-2024 period. Economic Growth shows a positive and insignificant influence on Unemployment Rate in ASEAN throughout the 2015-2024 period. Simultaneously, Foreign Direct Investment, Urban Population, TPAK, and Economic Growth have a significant influence on Unemployment Rate in ASEAN from 2015-2024 with a contribution of 85.65%, while the remaining 14.35% is explained by other factors outside the scope of this study
PENGARUH DEPENDENCY RATIO, GINI RATIO, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024 Era Widia Br Sinaga; Muhammad Yusuf
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.943

Abstract

Poverty is a multidimensional problem that remains a major challenge for North Sumatra despite relatively strong economic growth. This study aims to analyze the effect of the Dependency Ratio, Gini Ratio, and Labor Force Participation Rate (LFPR) on poverty in North Sumatra Province during the period 2001–2024. Using a quantitative approach with time-series data and the Ordinary Least Squares (OLS) estimation method, the results show that the Dependency Ratio has a positive and significant effect on poverty, meaning that each one percent increase in the dependency ratio raises the number of poor people by 31.74 thousand. The Gini Ratio has a negative and significant effect, explained by the Kuznets Hypothesis and the Selective Poverty Exit mechanism. LFPR has a negative and significant effect, with each one percent increase reducing poverty by 16.39 thousand people. Simultaneously, the three variables explain 82.84 percent of the variation in poverty (Adjusted R² = 0.8284), confirming that poverty in North Sumatra is a multidimensional structural phenomenon. Policy implications emphasize the urgency of optimizing the demographic dividend, ensuring inclusive economic growth, and improving the quality of employment.
PENGAWASAN DPRD BERDASARKAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU) Yunda Ghozy Fatu Alima; Marwin Marwin; Arif Fikri
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.944

Abstract

Regional government is the implementation of governmental affairs by regional governments and Regional House of Representatives (DPRD) based on the principle of regional autonomy. In its implementation, the DPRD has a supervisory function over the implementation of regional regulations to ensure that regional policies are carried out in accordance with statutory provisions. This study aims to analyze the supervisory function of the DPRD of Ogan Komering Ulu Regency in implementing regional regulations based on Article 153 of Law Number 23 of 2014 from the perspective of siyasah tanfidziyyah. The research used a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through field observations, interviews, and documentation. Primary data were obtained from members of the DPRD of Ogan Komering Ulu Regency, while secondary data were derived from laws and regulations, books, journals, and other supporting documents. The sampling technique used was purposive sampling involving seven respondents. Data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the supervisory function of the DPRD has been implemented through working meetings, field visits, and evaluations of regional regulation implementation. However, the supervision has not been fully optimal due to obstacles in coordination, follow-up supervision, and evaluation processes. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the supervisory function of the DPRD reflects a form of responsibility in realizing just, trustworthy, and people-oriented governance.
ANALISIS DAMPAK PROGRAM SIDOARJO REVITALISASI FUNGSI KALI (SIDORESIK) DI DESA KEDUNGCANGKRING KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO Muhammad Rafli Aditya; Vidya Imanuari Pertiwi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.945

Abstract

Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah yang berada di kawasan delta dan diapit oleh dua sungai besar memiliki kerentanan terhadap permasalahan lingkungan, khususnya banjir. Upaya revitalisasi sungai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Program Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali (SIDORESIK) sebagai bentuk pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan sungai, mengembalikan fungsi ekologis sungai, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Program Sidoresik di Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori evaluasi dampak menurut Finsterbusch dan Motz yang meliputi dampak individu, dampak organisasional, dampak masyarakat, dan dampak lembaga. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Kedungcangkring, kelompok PKK, dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sidoresik memberikan dampak positif terhadap perubahan kondisi lingkungan sungai yang menjadi lebih bersih, tertata, dan memiliki nilai estetika. Program ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat gotong royong, mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan koordinasi antarorganisasi di tingkat desa. Selain itu, program turut membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan kawasan sungai sebagai ruang publik dan aktivitas usaha masyarakat. Dengan demikian, Program Sidoresik dinilai mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung revitalisasi fungsi sungai secara berkelanjutan.
KEMATANGAN PEMERINTAHAN DIGITAL DALAM SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU 2024 Melani Risdevinta Purba; Baskoro Wicaksono
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.947

Abstract

Salah satu transformasi digital pemerintah di Indonesia dinilai melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan indeks kematangan sebagai ukuran utama. Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota metropolitan di Sumatera telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, seperti terlihat dari peningkatan indeks SPBE dari 2,17 pada tahun 2021 menjadi 3,85 pada tahun 2024 dengan predikat "Sangat Baik". Namun, peningkatan angka tersebut perlu dilihat lebih kritis, terutama untuk mengetahui apakah pencapaian administratif ini benar-benar sejalan dengan kualitas pelayanan publik digital yang dirasakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan SPBE dalam pelayanan publik di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis, melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan digital Kota Pekanbaru masih dalam tahap transisi antara Interaksi dan Transaksi berdasarkan model Gartner. Beberapa layanan, seperti layanan kependudukan dan pajak, telah menunjukkan kemajuan, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap transformasi substantif. Temuan studi ini juga menunjukkan kesenjangan antara kematangan administratif-formal dan kematangan substantif-operasional. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kapasitas sumber daya manusia dan ketidakstabilan kepemimpinan; faktor eksternal, seperti desain evaluasi nasional; serta faktor proses, seperti koordinasi antar OPD dan fragmentasi sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penerima manfaat utama layanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Publik Baru. Oleh karena itu, penguatan tata kelola digital, integrasi data, stabilitas kepemimpinan, dan peningkatan literasi digital merupakan agenda penting yang perlu segera diperkuat.
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, PDB DAN DEFISIT ANGGARAN TERHADAP UTANG LUAR NEGERI INODNESIA 1997-2024 Lathifah Aini; Indra Maipita
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.949

Abstract

Indonesia's external debt has experienced a sustained upward trajectory, rising from IDR 397 trillion in 1997 to IDR 6,800 trillion in 2024. This study examines the partial and simultaneous effects of tax revenue, Gross Domestic Product (GDP), and budget deficit on Indonesia's external debt using annual time series data spanning 1997–2024, comprising 28 observations sourced from the World Bank and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Multiple linear regression under Ordinary Least Squares (OLS) estimation via EViews 12 was employed as the analytical framework. Results indicate that tax revenue exerts a significant negative effect on external debt, confirming that stronger fiscal capacity reduces dependence on external borrowing. GDP shows a significant positive effect, reflecting that economic growth continues to be accompanied by disproportionate public expenditure expansion consistent with Wagner's Law. The budget deficit produces a significant negative coefficient, implying that Indonesia predominantly finances deficits through domestic instruments, particularly Government Securities. Collectively, the three variables account for 97.30 percent of the variation in Indonesia's external debt, underscoring the strategic imperative of tax reform and domestic capital market deepening as long-term fiscal independence strategies.

Page 62 of 75 | Total Record : 744

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue