cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 741 Documents
 59   60   61   62   63 
ANALISIS SMART TOUCH UNTUK VALIDASI DOKUMEN AWAK KAPAL SESUAI MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 DI PT. EQUINOX BAHARI UTAMA A Nurhidayanti; Sitti Syamsiah; Nurul Hatifah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan fitur notifikasi warna pada sistem digital "Smart Touch" sebagai alat validasi dokumen awak kapal di PT. Equinox Bahari Utama. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan standar internasional Maritime Labour Convention (MLC) 2006, khususnya pada Regulation 1.2 terkait sertifikat medis, Regulation 1.3 mengenai kualifikasi pelaut, dan Regulation 2.1 terkait perjanjian kerja laut (SEA). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan selama periode 2024–2025, wawancara mendalam dengan staf departemen crewing, serta analisis kuesioner menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur notifikasi indikator warna pada Smart Touch memberikan kontribusi signifikan dalam mempermudah pemantauan masa berlaku dokumen secara real-time dan meminimalisir risiko penugasan kru yang tidak memenuhi syarat. Namun, efektivitas sistem ini masih bersifat conditional accuracy karena sangat bergantung pada ketelitian input data manual oleh operator, yang masih berisiko terhadap human error. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sistem melalui integrasi teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk otomatisasi verifikasi data guna mencapai standar kepatuhan maritim yang lebih akurat dan proaktif. Kata kunci: Crewing, Digitalisasi Maritim, MLC 2006, Smart Touch, Validasi Dokumen.
ANALISIS KESENJANGAN AKSES DIGITAL PADA PLATFORM JAKI DALAM PERSPEKTIF OPEN GOVERNMENT Anindya Naylal Husna; Ayu Puspitasari; Khilda Fatmawati; Fatkhuri Fatkhuri
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.926

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kesenjangan akses digital (digital divide) mempengaruhi pemenuhan prinsip Open Government pada platform Jakarta Kini (JAKI) di Provinsi DKI Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, data yang dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sembilan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, dan ulasan pengguna di Google Play Store, kemudian dianalisis menggunakan teknik tematik dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital pada JAKI berlapis pada dimensi akses motivasional, material, keterampilan, dan penggunaan, yang secara kolektif menghambat meneruskan pilar transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dalam Open Government. Partisipasi masyarakat melalui JAKI didominasi kelompok kelas menengah berliterasi digital tinggi, sementara kelompok marjinal seperti lansia dan masyarakat berpendapatan rendah cenderung terpinggirkan. Penelitian ini berkontribusi pada ilmu politik dengan menegaskan bahwa kesenjangan literasi digital merupakan kesenjangan partisipasi politik yang mengancam kualitas demokrasi digital dan mengancam hak kewarganegaraan digital warga negara.
HUBUNGAN TINGKAT LITERASI DIGITAL DENGAN PEMANFAATAN LAYANAN BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SIBERAS DI DESA SIPODECENG Nadia Nuraprilia; Hariyanti Hamid; Barisan Barisan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.927

Abstract

..
PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN INDEKS PRODUKSI INDUSTRI TERHADAP EKSPOR NON-MIGAS DI INDONESIA TAHUN 2005-2024 Salsabila Fayza; Haikal Rahman; Eko Wahyu Nugrahadi; Dita Eka Pertiwi Sirait; Zulkarnain Siregar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh inflasi, nilai tukar, penanaman modal asing (PMA), serta indeks produksi industri terhadap ekspor non-migas di Indonesia dengan menggunakan data sekunder berbentuk runtut waktu (time series) periode 2005-2024 yang disusun secara triwulanan dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan software EViews 12. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor non-migas, sedangkan nilai tukar dan PMA berpengaruh positif dan signifikan, sementara indeks produksi industri tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap ekspor non-migas. Nilai koefisien determinasi sebesar 66,18% mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan variasi ekspor non-migas, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor non-migas dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan sektor riil secara bersamaan, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing ekspor nasional.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAU, DAK DAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2024: PENDEKATAN DYNAMIC PANEL DATA DENGAN SYSTEM GMM Andriansyah Hasibuan; Arwansyah Arwansyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.930

Abstract

This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization instruments, namely Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Village Fund (Dana Desa), on poverty levels in Indonesia, while simultaneously examining the phenomenon of the poverty trap. This research uses a dynamic panel data approach with the System Generalized Method of Moments (GMM) estimation. The data covers 34 provinces in Indonesia during the period of 2017 to 2024. The results indicate that the poverty level from the previous period has a positive and highly significant effect on current poverty, empirically confirming the existence of a structural poverty trap. Furthermore, PAD and DAU have no significant effect on poverty reduction. In contrast, DAK has a significant negative effect, proving to be the most effective instrument in reducing poverty through targeted basic infrastructure spending. However, the Village Fund shows an anomaly with a significant positive effect on poverty, indicating inefficiency in fund transformation that tends to be consumptive rather than promoting productive economic empowerment. The implication of this study emphasizes the need to reform DAU into a performance-based grant and optimize the Village Fund for human capital enhancement and micro-enterprise empowerment.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA: STUDI ATAS PROGRAM COLLAB RANGER DAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA DI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA RI Dinnur Garista Wirawan; Mansyur Achmad; Etin Indrayani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.931

Abstract

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)sebagai kementerian/lembaga yang diberi mandat oleh konstitusi dan peraturan perundangan, menempatkan kementerian ini sebagai aktor utama pembangunan kepemudaan nasional. Melalui Collaborative Governance, kebijakan ini menekankan kolaborasi multi-aktor mulai dari kementerian terkait, organisasi kepemudaan, hingga sektor swasta sebagai strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi program pembangunan pemuda. Regulasi ini memberikan dasar hukum dan arahan implementatif bagi Kemenpora untuk membangun sinergi lintas sektor, terlaksananya sumber daya, serta menciptakan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan pemuda di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Sehingga penelitian ini akan fokus pada praktek Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Pemuda: Studi Atas Program Collab Ranger Dan Pertukaran Pemuda Antar Negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Periode 2020-2024. Tujuan penelitian melihat praktek Collaborative Governance dalam pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Data akan diolah dan di deskripsikan sehingga memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Collaborative governance dalam pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga telah dilaksanakan sesuai dengan mandat hukum, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 mengenai Koordinasi Pemberdayaan Pemuda. Penerapan tata kelola kolaboratif tersebut masih bersifat programatik dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem yang berkelanjutan. Kendala dan tantangan tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar sektor, egoisme sektoral antar lembaga, serta mekanisme evaluasi kolaboratif yang belum berjalan secara maksimal. Kendala ini mengakibatkan kolaborasi belum dapat berjalan dengan baik dan belum menghasilkan dampak pemberdayaan pemuda yang maksimal dan berkelanjutan. Kata kunci: Collaborative governance, pemberdayaan, pemuda, Collab Ranger, Pertukaran Pemuda Antar Negara
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr) Mochammad Rassya Algifari; Yusup Azazy; Budi Tresnayadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.932

Abstract

Tindak pidana mutilasi merupakan kejahatan berat yang tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga merusak kehormatan dan martabat tubuh manusia. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan diputus melalui Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr menjadi perhatian serius karena dilakukan secara sadar, terencana, dan dengan tingkat kekejaman yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mutilasi berdasarkan pertimbangan hukum hakim, mengkaji unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut Hukum Pidana Islam, serta menilai efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptifanalitis. Sumber data utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta literatur fikih jinayah yang berkaitan dengan jarimah qatl, qishash, dan ta‘zir. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dengan konsep pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan diperberat dengan tindakan mutilasi sebagai bentuk penghinaan terhadap jenazah. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong jarimah qatl al-‘amd dengan sanksi pokok berupa qishash, serta dapat dikenai ta‘zir atas tindakan tasywīh al-mayt. Putusan pidana penjara seumur hidup dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan retributif dan preventif, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kemaslahatan masyarakat.
TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH CALO TENAGA KERJA DALAM PASAL 378 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Muhammad Fakhri Adryan; Didi Sumardi; Yusup Azazy
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.933

Abstract

Maraknya penipuan yang dilakukan oleh calo tenaga kerja mencerminkan adanya pemanfaatan terhadap kondisi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan serta menimbulkan dampak kerugian, baik secara ekonomi maupun sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan menganalisis relevansi unsur-unsur beserta sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Landasan teori yang digunakan meliputi konsep tindak pidana penipuan, teori keadilan, teori kepastian hukum, konsep jarimah ta’zir, serta maqāṣid al-syarī‘ah pada aspek ḥifẓ al-māl. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penipuan oleh calo tenaga kerja telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui tipu daya dan rangkaian kebohongan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena mengandung unsur tadlis, gharar, serta pengambilan harta orang lain secara batil.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA LAGADING Nurazizah Nurazizah; Hariyanti Hamid; Sundari Sundari
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.934

Abstract

Akses terhadap air minum yang aman merupakan hak dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat, namun implementasinya di perdesaan sering menghadapi kesenjangan antara standar pelayanan dan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efektivitas pelayanan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) berdasarkan indikator 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) serta menganalisis pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif eksplanatori dengan teknik survei kuesioner terhadap 66 responden yang dipilih secara simple random sampling dari 191 rumah tangga penerima manfaat. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berbasis skala Likert dan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan PAMSIMAS berada pada kategori “Baik” (75,3%), dengan dimensi Kualitas (83,8%) dan Keterjangkauan (77,9%) pada kategori sangat baik, sedangkan Kuantitas (67,4%) dan Kontinuitas (67,8%) masih terbatas. Kepuasan masyarakat mencapai 76,3% (kategori sangat baik). Uji regresi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan efektivitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat (R = 0,760; R² = 0,577; p = 0,000). Hasil ini mengonfirmasi berlakunya Expectation-Confirmation Theory (ECT) secara kontekstual dalam pelayanan publik perdesaan, di mana konfirmasi positif pada dimensi prioritas mampu mengompensasi keterbatasan dimensi teknis.
ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA GRIYO MULYO DALAM PRESPEKTIF INTEGRATED SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT Putri Febri Anggraeni; Oktarizka Reviandani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.935

Abstract

Effective urban waste management is a fundamental pillar in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 11 regarding sustainable cities and communities. As the second-largest waste contributor in East Java, Sidoarjo Regency faces a critical challenge at the Griyo Mulyo Landfill, which is experiencing a capacity crisis with waste piles reaching 15 meters despite undergoing modern technological rehabilitation. This study aims to analyze waste management at the landfill through the lens of the Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) model. Utilizing a qualitative descriptive method with the interactive data analysis model by Miles, Huberman, and Saldana, data were gathered through observations and in-depth interviews with informants from the Sidoarjo Environmental Agency (DLHK) and landfill management. The results indicate that Griyo Mulyo Landfill has systematically integrated the three primary dimensions of ISWM. In the stakeholder dimension, a decentralized role distribution has been established between regulators and operators, alongside active involvement from surrounding village communities. In the technical dimension, the system has transformed into an integrated flow encompassing sorting, composting, and residue landfilling, supported by SIPPAS digital technology. Regarding supporting aspects, the Regional Public Service Agency (BLUD) status provides managerial flexibility, further bolstered by the "Eco Lindi" innovation and the "Ganti Untung" (Benefit Compensation) program to maintain social harmony. However, system effectiveness is still hindered by a surge in daily volume averaging 635 tons, with only 1.55% of waste being genuinely processed. This study concludes that landfill sustainability requires increased financial independence and accelerated technological collaboration with the private sector to significantly reduce the residue burden

Page 61 of 75 | Total Record : 741

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue