cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 744 Documents
 58   59   60   61   62 
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BAGI BALITA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA NGABAN, KECAMATAN TANGGULANGIN, KABUPATEN SIDOARJO Siti Nur Fatimatuz Zahro'; Ilmi Usrotin Choiriyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.790

Abstract

Stunting masih menjadi permasalahan gizi yang memerlukan intervensi berkelanjutan di tingkat desa, salah satunya melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program PMT dalam penanganan stunting di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari ketua pelaksana PMT, bidan desa, dan kader posyandu. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis implementasi program mengacu pada teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PMT di Desa Ngaban telah berjalan cukup baik dan rutin melalui kegiatan posyandu. Komunikasi antar pelaksana berlangsung efektif dan didukung oleh koordinasi berjenjang serta media digital. Sumber daya manusia dan sarana prasarana relatif memadai, meskipun masih terdapat kendala keterlambatan pencairan anggaran dan keterbatasan jumlah kader aktif. Pelaksana program menunjukkan komitmen dan motivasi yang tinggi, namun pelaksanaan program belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program PMT di Desa Ngaban telah berkontribusi dalam mendukung pencegahan stunting, namun masih memerlukan penguatan pada aspek administrasi dan kapasitas pelaksana agar lebih optimal dan berkelanjutan
ANALISIS HAMBATAN KOORDINASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERLINDUNGAN ANAK DI JAKARTA TIMUR Rahma Syakira Ayu; Ananda Dewi; Dwi Desky Setiawan; Kayla Salsabilla Farroza; Nayla Febrina Putri; Aqil Teguh Fathani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.855

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan koordinasi birokrasi dalam pelayanan perlindungan anak di Jakarta Timur. Perlindungan anak merupakan isu penting dalam kebijakan publik karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar anak serta upaya pencegahan kekerasan dan penelantaran. Namun, dalam praktiknya, pelayanan ini sering menghadapi masalah koordinasi antar instansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika koordinasi birokrasi dalam penanganan kasus perlindungan anak. Data diperoleh melalui wawancara dengan staf dari Sub-Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Timur (Sub-Dinas PPAPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan anak melibatkan koordinasi lintas sektor antara berbagai instansi, seperti Sub-Dinas Pendidikan, Sub-Dinas Kesehatan, Sub-Dinas Pelayanan Sosial, kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan UPT PPA. Meskipun mekanisme koordinasi telah dibentuk melalui forum lintas sektor dan gugus tugas Kota Ramah Anak, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan utama yang ditemukan antara lain fragmentasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan potensi kesenjangan tanggung jawab dalam sistem koordinasi. Kondisi ini menyebabkan ketidakefektifan dalam penanganan kasus dan memperlambat proses pelayanan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pelayanan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kualitas koordinasi birokrasi, dan inovasi pelayanan publik yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan secara komprehensif. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan anak. Kata kunci : Koordinasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Perlindungan Anak. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan hambatan koordinasi birokrasi dalam pelayanan perlindungan anak di Jakarta Timur. Perlindungan anak merupakan isu penting dalam kebijakan publik karena berkaitan dengan penyediaan hak dasar anak serta upaya pencegahan kekerasan dan penentaran. Namun dalam praktiknya, pelayanan ini sering mengatasi kendala koordinasi antar instansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dinamika koordinasi dalam penanganan kasus perlindungan anak. Data diperoleh melalui wawancara dengan staf Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan anak melibatkan koordinasi lintas berbagai instansi, seperti Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Sosial, kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta UPT PPA. Meskipun mekanisme koordinasi telah dibangun melalui forum lintas sektor dan gugus tugas Kota Layak Anak, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan utama yang ditemukan meliputi fragmentasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya potensi lakuna atau kesenjangan tanggung jawab dalam sistem koordinasi. Kondisi ini menyebabkan ketidakefektifan dalam penanganan kasus dan memperlambat proses pelayanan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pelayanan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kualitas koordinasi, serta inovasi pelayanan publik yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan secara menyeluruh. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan anak. Kata kunci Koordinasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Perlindungan Anak.
REFRAMING POLITIK LINGKUNGAN MELALUI ASPIRASI PEMUDA: PERSPEKSTIF MAHASISWA GENERASI Z DI UNIVERSITAS RIAU Fadhiilatun Nisaa; Sesdia Angela; Masrul Ikhsan; Hazqon Fuadi Nasution
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.899

Abstract

Generasi Z tumbuh dalam konteks disrupsi digital dan krisis ekologis yang semakin kompleks, sehingga keterlibatan mereka dalam politik lingkungan menjadi penting untuk dikaji secara empiris. Di Kota Pekanbaru, permasalahan lingkungan seperti banjir, pengelolaan sampah, dan berkurangnya ruang terbuka hijau menunjukkan perlunya partisipasi aktif generasi muda dalam tata kelola lingkungan. Namun, kajian yang menghubungkan kesadaran ekologis, aktivisme digital, dan pembentukan wacana politik lingkungan di kalangan mahasiswa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran ekologis terhadap sikap politik lingkungan, pengaruh aktivisme digital terhadap partisipasi politik lingkungan, serta pengaruh keduanya terhadap pembentukan framing politik lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei pada mahasiswa Universitas Riau yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dan dengan tools JASP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dan aktivisme digital berpengaruh positif terhadap sikap dan partisipasi politik lingkungan, serta berkontribusi dalam membentuk framing politik lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa Generasi Z merupakan aktor politik baru yang aktif membentuk wacana lingkungan melalui keterlibatan digital, serta berkontribusi pada pengembangan teori Youth Environmentalism dan framing politik dalam konteks lokal. Kata kunci: aktivisme digital, framing politik, generasi Z, kesadaran ekologis, politik lingkungan
DARI SAMPAH KE ENERGI: ANALISIS POLITICAL ECONOMY DALAM TATA KELOLA WASTE-TO ENERGY DI KABUPATEN BANYUMAS Taufan Bintang Sejati; Dimas Purbo Pambudi; Muhammad Riyan Fitria Ramdlani; Titi Rahmawati; Shinta Julianti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.905

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi tata kelola pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Kabupaten Banyumas dalam perspektif ekonomi politik. Studi ini berangkat dari pergeseran paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan end-of-pipe menuju pendekatan berbasis sumber daya melalui pengembangan refuse derived fuel (RDF) dan sistem berbasis masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyumas relatif berhasil meningkatkan tingkat pengelolaan sampah hingga lebih dari 70% serta mengurangi timbulan sampah secara signifikan melalui desentralisasi pengelolaan dan pemanfaatan energi alternatif. Namun, transformasi tersebut juga memunculkan dinamika ekonomi politik berupa komodifikasi sampah dan ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor, di mana sektor industri sebagai offtaker memiliki posisi dominan dalam rantai nilai RDF. Selain itu, distribusi manfaat ekonomi cenderung tidak merata, sementara masyarakat masih menanggung sebagian beban lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan waste-to-energy tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, diversifikasi pasar energi, serta pendekatan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis energi.
TUBUH, FEMINITAS, DAN KUASA: RESISTENSI DAN SUBORDINASI DALAM HEGEMONI KOLONIAL PADA FILM BUMI MANUSIA Kurnia Alysia Aditianingrum
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.907

Abstract

Film Bumi Manusia menunjukkan representasi akan kompleksitas relasi gender dalam struktur kolonial yang tidak hanya bersifat rasial, tetapi juga mengontrol tubuh dan identitas perempuan. Studi ini bertujuan untuk membongkar konstruksi gender yang berkaitan dengan hegemoni kolonial dan resistensi gender dalam film Bumi Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis dari konsep representasi gender Connell dalam konteks Hegemoni (Gramsci) juga hegemoni kolonial yang bekerja pada ranah intim, yakni tubuh, seksualitas, keluarga, dan relasi personal pada konsep Stoler. Data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa narasi atau dialog atau cuplikan, yakni cut scene tertentu yang merepresentasikan kondisi yang relevan dengan konsep gender yang ada di film tersebut maupun Buku Fotografi Bumi Manusia karya Yusuf Yudo. Studi ini menunjukkan bahwa tokoh Nyai Ontosoroh merupakan resistensi feminitas dalam menghadapi patriarki ganda yang terbatas oleh superioritas struktur kolonial, sementara tokoh Annelies Mellema merepresentasikan feminitas yang dikonstruksi secara subordinat dalam sistem hegemoni ganda yang resistensinya dibatasi dari sisi identitas gender-rasial sehingga otoritas tubuhnya menjadi sumber sengketa/konflik. Media massa yang digunakan dalam resistensi hanya mampu mendorong solidaritas publik namun tidak cukup kuat untuk melawan struktur kekuasaan negara yang sifatnya koersif.
IMPLEMENTASI ASAS AKSESIBILITAS DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 DI KOTA BANDUNG: PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH Syifa Mardhiah Hanifah; Ending Solehudin; Yana Sutiana
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Bandung dengan menitikberatkan pada aspek kebijakan publik dan praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan penyandang disabilitas dan petugas KPPS serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas aksesibilitas belum berjalan optimal, yang ditandai dengan keterbatasan akses fisik menuju TPS, belum meratanya fasilitas yang ramah disabilitas, serta kurangnya pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan yang inklusif. Selain itu, kendala administratif dan belum optimalnya pendataan pemilih disabilitas turut memengaruhi tingkat partisipasi politik kelompok tersebut, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa aksesibilitas dalam Pemilu tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut desain kebijakan, kapasitas penyelenggara, serta pelibatan kelompok disabilitas dalam proses perencanaan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan publik yang lebih inklusif melalui peningkatan kualitas pelatihan petugas, perbaikan sistem pendataan, serta penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
FRAGMENTASI KELEMBAGAAN DAN INKONSISTENSI REGULASI DALAM TATA KELOLA ENERGI TERBARUKAN: STUDI PROGRAM DESA MANDIRI ENERGI DI INDONESIA Taufan Bintang Sejati; Chanifia Izza Millata; Neneng Sobibatu Rohmah; Caecilia Menzelthe; Salsabila Damayanti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.916

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi dalam tata kelola energi terbarukan melalui studi kasus program desa mandiri energi di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara desain kebijakan formal dan praktik implementasi di tingkat lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan sumber data utama berupa studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan, serta didukung oleh wawancara terbatas dengan dinas terkait dan pengelola infrastruktur energi. Analisis dilakukan menggunakan process tracing, thematic analysis, dan regulatory mapping untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan yang ditandai oleh tumpang tindih kewenangan, ketiadaan otoritas utama, dan lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang memicu inkonsistensi regulasi. Inkonsistensi ini tercermin dalam ketidaksesuaian antara aturan formal dan praktik implementasi, serta mekanisme penanganan masalah yang bersifat ad hoc. Dampaknya adalah tidak optimalnya pemanfaatan infrastruktur energi, lambatnya respons terhadap kerusakan teknis, serta munculnya kekosongan akuntabilitas dalam tata kelola program. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui penetapan otoritas tunggal, harmonisasi regulasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan energi terbarukan di tingkat lokal.
PENERAPAN GREEN BUDGETING DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA DLHK DIY) Astrid Cintya Putri; Mia Rosmiati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.918

Abstract

This study aims to analyze the implementation of green budgeting in budget planning to support sustainable development at the Environmental and Forestry Agency (DLHK) of the Special Region of Yogyakarta. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the implementation of green budgeting in DLHK DIY is still at an early stage and has not been systematically integrated into the regional budgeting process. Although environmental aspects have been incorporated into planning documents and supported by instruments such as climate budget tagging, environmental indicators, and monitoring systems, their utilization remains limited and has not fully supported evidence-based decision-making. The main challenges include limited budget allocation, data availability, human resource capacity, and suboptimal coordination among government agencies. In addition, the absence of a structured green budgeting framework hinders the comprehensive integration of environmental aspects into the budgeting cycle. Despite these limitations, existing budget planning has contributed to sustainable development, particularly in waste management and pollution control. Therefore, strengthening the integration of policy, budgeting, and program implementation is necessary to enhance the effectiveness of green budgeting. This highlights the need for a transformation in budget governance that is more integrated, adaptive, and oriented toward environmental performance. Consequently, green budgeting should not only function as an administrative tool but also as a strategic policy instrument in improving environmental quality in a sustainable manner.
ANALISIS RENDAHNYA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBJT PERHOTELAN (STUDI KASUS PADA BAPENDA KOTA MADIUN) Widya Kusumaningsih; Mia Rosmiati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.919

Abstract

This study examines the issue of low taxpayer compliance in the hospitality sector under the Specific Goods and Services Tax (PBJT) in Madiun City. Taxes play an important role in supporting regional development, particularly in strengthening local revenue; however, taxpayer compliance remains a key challenge at the local level. In Madiun City, although hotel tax revenue consistently exceeded the target during the 2020–2024 period, the level of taxpayer compliance remains relatively low. This condition indicates a discrepancy between revenue performance and compliance behavior among taxpayers. This research applies a qualitative approach using a case study conducted at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Madiun City. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and analyzed using qualitative techniques involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that taxpayer compliance is influenced by internal, external, and relational factors. Internal factors such as negligence, lack of discipline, and weak administrative management are identified as the main causes of low compliance. Meanwhile, external and relational factors tend to function as supporting conditions rather than primary determinants. Therefore, improving taxpayer compliance requires more focused efforts, particularly in encouraging behavioral changes and strengthening administrative practices to support sustainable regional fiscal capacity.
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI VISI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG ASPIRATIF reza maharani; fathul mu'in; nur rahmah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.923

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the vision of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in realizing an aspirational Lampung Provincial Government using the perspective of Fiqh Siyasah. The background of this research is based on the importance of the role of DPD as a regional representative institution in channeling and fighting for the aspirations of the community, especially in the context of participatory and responsive absorption and delivery of aspirations. This research uses a qualitative method with a juridical-normative approach and is supported by relevant literature studies. The focus of the study is directed at the extent to which the implementation of the DPD's vision has reflected the basic principles of fiqh siyasah, such as shura (deliberation), amanah (responsibility), and maslahah (public good). The results of the study show that the implementation of the DPD's vision in realizing an aspirational government in Lampung Province has not been fully optimal. This situation can be seen from the limited effectiveness of absorbing people's aspirations, the lack of synergy between institutions, and the lack of maximum public participation. Based on the perspective of fiqh siyasah, this condition shows a lack of conformity with the principles of ideal governance. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the DPD, increase community participation, and optimize the mechanism for distributing aspirations to realize a more aspirational and benefit-oriented government.

Page 60 of 75 | Total Record : 744

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue