cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 741 Documents
 61   62   63   64   65 
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN Irwan Lesmana; Relit Nur Edi; Ahmad Fauzi Furqon
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.951

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 20 of the Regent Regulation of South Bengkulu Number 14 of 2023 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Environmental Agency of South Bengkulu Regency in supervising the management of palm oil industrial waste, as well as to analyze it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach and is conducted as a case study. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies related to environmental supervision and industrial waste management. The results of the study indicate that the Environmental Agency of South Bengkulu Regency has carried out its supervisory functions through environmental quality monitoring activities, field inspections, waste sampling, guidance for business actors, and evaluation of company environmental management reports. However, the implementation of supervision has not been fully optimal because there are still public reports regarding alleged environmental pollution as well as administrative violations committed by several palm oil industrial companies. In addition, there are internal obstacles in the form of limited human resources, budget, and supervisory facilities and infrastructure, while external obstacles are related to the low level of compliance among business actors and the enforcement of sanctions that still tends to be persuasive in nature. From the perspective of siyasah tanfidziyah, the implementation of environmental supervision by the Environmental Agency of South Bengkulu Regency generally reflects the government’s mandate in maintaining public welfare and preventing potential environmental damage. Nevertheless, the implementation still requires strengthening, particularly in terms of law enforcement and follow-up actions against environmental violations, so that the objectives of environmental protection and management can be carried out more effectively in accordance with the principle of maslahah in siyasah tanfidziyah.
ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM PUNTI KAYU SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA Josephine Sofia Ratri Astuti; Serly Nadya; Alya Maharani; Anzaly Yusra Ramadhani; Galuh Efnol Adzan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.954

Abstract

The management of the Punti Kayu Nature Tourism Park (TWA) in Palembang City currently faces several constraints like declining visitors, damaged facilities, and weak supervision, indicating sub-optimal implementation of ecotourism policies. This study aims to deeply analyze TWA Punti Kayu's management policy implementation using George C. Edwards III's model and determine the most appropriate policy alternative through Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) based on William N. Dunn's criteria. Utilizing a qualitative descriptive method, field data were collected via in-depth interviews, observations, and document reviews. The analysis mainly focused on the management (PT IPC), the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), and the visitors. Policy alternatives were evaluated using three criteria: effectiveness, efficiency, and equity. Three primary alternatives emerged: maintaining the status quo, gradual revitalization through strengthening existing governance with government support, and full government takeover. Weighted value calculations revealed that gradual revitalization obtained the highest score (4.00), followed by full takeover (3.40), and the status quo (2.30). Therefore, it is recommended that PT IPC continues its management until their permit naturally ends in 2029, focusing strictly on gradual governance and facility improvements. Concurrently, the government through BKSDA should actively oversee, guide, and support environmental conservation. This approach is highly realistic both financially and administratively, ensuring optimal operational sustainability without creating any management vacuum.
DEMOKRASI RELASIONAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: NEGOSIASI LEGITIMASI DAN FLUIDITAS PREFERENSI PEMILIH DI PEDESAAN INDONESIA Didik Try Putra; Mulia Jaya; Dedi Epriadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.957

Abstract

Studi ini berasal dari kegelisahan akademik tentang ketidakmampuan pendekatan behavioristik-elektoral klasik untuk menjelaskan dinamika politik masyarakat desa yang semakin relasional, dinegosiasikan secara sosial, dan semakin cair. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sepakat Bersatu Kabupaten Tebo Tahun 2026, preferensi politik masyarakat terbukti berkembang melalui percakapan sosial, hubungan interpersonal, kedekatan emosional, pengalaman kolektif, dan pengakuan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. preferensi politik masyarakat tidak berkembang secara stabil dan individual sebagaimana diasumsikan dalam teori pemilih rasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana pemilih melihat hal-hal, menjelaskan bagaimana relasi sosial masyarakat desa menghasilkan legitimasi politik, dan menginterpretasikan demokrasi desa sebagai tempat di mana legitimasi relasional dibuat. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei terhadap 110 responden, yang dipilih secara acak dari 965 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengumpulan data dilakukan melalui survei tatap muka, observasi lapangan, dan dokumentasi Pilkades. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengevaluasi pola persepsi politik, keluwesan preferensi pemilih, dan elemen sosial yang membentuk legitimasi kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat desa berubah seiring dengan komunikasi sosial komunitas lokal. Pengalaman interpersonal kandidat, kedekatan sosial, reputasi moral, dan tingkat keterlibatan sosial mereka lebih penting daripada program politik formal. Jaringan sosial informal seperti keluarga, komunitas keagamaan, tokoh lokal, dan percakapan sehari-hari warga adalah tempat politik lokal bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi desa lebih dari sekadar proses elektoral administratif; itu adalah tempat di mana orang membuat, berbicara, dan memahami legitimasi politik. Secara teoritik, penelitian ini menawarkan reposisi konseptual tentang demokrasi relasional sebagai perspektif alternatif untuk studi governance lokal di Global South. Penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas relasional lebih cocok untuk memahami perilaku pemilih masyarakat desa daripada kalkulasi individualistik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas penelitian tentang perilaku memilih dan demokrasi desa di Indonesia, tetapi juga melakukan intervensi epistemologis terhadap dominasi perspektif behavioristik dan liberal-elektoral dalam studi governance modern. Kata Kunci: Demokrasi Relasional; Legitimasi Politik; Perilaku Memilih; Pilkades; Governance Lokal
STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP DI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Isdiyanti Isdiyanti; Sampara Lukman; Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.960

Abstract

Pengelolaan arsip merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan karena setiap kegiatan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan menghasilkan arsip sebagai sumber informasi dan alat bukti organisasi. Sebagai unit yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pembangunan daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghasilkan arsip dalam jumlah besar dari kegiatan administrasi dan koordinasi pemerintahan. Namun, hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan arsip pada beberapa unit pengolah masih belum optimal sehingga sebagian besar nilai pengawasan kearsipan berada pada kategori cukup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pengelolaan arsip dan mekanisme pelaksanaannya di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan pengelolaan arsip telah dilaksanakan melalui penerapan regulasi kearsipan, kode klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, pembentukan tim pengelola arsip, serta penggunaan SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis. Mekanisme pengelolaan arsip dilakukan melalui tahapan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip baik secara manual maupun digital. Namun, implementasinya masih belum seragam antarunit kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kebijakan pengelolaan arsip di Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah berjalan cukup sistematis dan mulai mengarah pada tata kelola arsip yang lebih modern dan terintegrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti belum tersusunnya SOP pengelolaan arsip, belum optimalnya digitalisasi arsip, keterbatasan SDM dan sarana prasarana, serta belum meratanya kepatuhan unit kerja terhadap pengelolaan arsip. Dengan demikian, diperlukan penguatan melalui penyusunan SOP pengelolaan arsip, peningkatan kapasitas SDM kearsipan, optimalisasi pengelolaan arsip digital, serta penguatan monitoring dan pengawasan kearsipan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG Muhamad Akbar Rijalul Fikri; Sampara Lukman; Andi Fitri Rahmadany
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.961

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mewujudkan ketertiban umum di Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perilaku pemerintah, pedagang kaki lima dan Masyarakat serta informan yang terdiri dari aparat pemerintah seperti Satpol PP, Kecamatan Mekar Baru, pedagang kaki lima serta Masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Mekar Baru telah dilaksanakan melalui kegiatan penertiban oleh aparatur Satpol PP dan Kecamatan Mekar Baru. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya fasilitas relokasi PKL, serta resistensi dari sebagian pedagang yang masih memilih berjualan di lokasi terlarang. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang, serta menyediakan alternatif lokasi usaha bagi PKL. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum.
STRATEGI OPTIMALISASI RECOVERY SUBROGASI PADA JAMINAN ASURANSI UNTUK PENINGKATAN DIVIDEN DI PT ASURANSI JASA INDONESIA Dedy Purbolaksito; Bahrullah Akbar; Andi Masrich
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pengelolaan recovery subrogasi pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi recovery subrogasi, serta merumuskan strategi optimalisasi recovery subrogasi guna mendukung penguatan kinerja perusahaan dan kontribusi dividen kepada negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya nilai recovery subrogasi PT Asuransi Jasindo yang masih dalam proses penyelesaian dan memerlukan penguatan pengelolaan, monitoring, serta strategi recovery yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya optimalisasi pengelolaan recovery subrogasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan, efektivitas pengendalian internal, dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, pengelolaan recovery subrogasi tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola BUMN dalam mendukung pelayanan sektor ekonomi dan keberlanjutan kontribusi perusahaan kepada negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) dan Litmus Test untuk menentukan prioritas strategi optimalisasi recovery subrogasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan pegawai PT Asuransi Jasindo yang terkait dengan pengelolaan klaim, subrogasi, hukum, dan manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan recovery subrogasi pada PT Asuransi Jasindo masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek internal, eksternal, maupun hukum, seperti perlunya penguatan monitoring penagihan, koordinasi dengan mitra perbankan dan pihak terkait, kondisi debitur atau principal yang mengalami kesulitan keuangan, proses PKPU dan kepailitan, serta penguatan pengendalian internal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi recovery yang lebih efektif dan terintegrasi guna mendukung optimalisasi pemulihan dana klaim dan penguatan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil analisis SOAR dan Litmus Test, strategi prioritas yang direkomendasikan meliputi pengembangan sistem monitoring recovery subrogasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengendalian internal, peningkatan koordinasi dengan mitra perbankan dan aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan recovery subrogasi.
SIPPABIO VS SPITCEROW: STUDI LITERATUR DUA MODEL PEMETAAN KONFLIK Retno Angraeni S; M. Nurwahyudin S; Arnawan Arief; Mustakim Mustakim
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.963

Abstract

Conflict Mapping is a critically important analytical instrument in the study of peace and conflict resolution. This paper aims to provide an overview of two conflict mapping models, namely SIPABIO DAN SPITCEROW. Drawing on a literature review of relevant scholarly articles, this paper elaborates on the concepts, characteristics, and comparison of the two conflict mapping models. The findings indicate that SIPPABIO possesses elements that excel in unraveling the initial picture of a conflict, with the model emphasizing the psychological and relational dimensions of conflict. Meanwhile, SPITCEROW contains elements that help reconstruct the dynamics and escalation of conflict. These two mapping models are complementary and can be used for a more comprehensive conflict analysis. Through this paper, the author recommends that the selection of a model should depend on the research objectives, the characteristics of the conflict, and other contextual factors surrounding the conflict under study.
MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) PADA BUMDES CIPTA KARYA UNGGUL DESA TIPAR KIDUL, KECAMATAN AJIBARANG, KABUPATEN BANYUMAS Putri Amartha; Ariesta Amanda; Indah Ayu Permana Pribadi; Chamid Sutikno; Zaula Rizqi Atika
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.964

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis manajemen BUMDes Cipta Karya Unggul dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis model Miles dan Huberman serta kerangka teori fungsi manajemen POAC George R. Terry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Planning dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan rapat koordinasi internal triwulanan, namun belum terdokumentasi formal dalam RKJM dan masih disampaikan secara lisan; (2) Organizing menunjukkan struktur organisasi telah terbentuk secara formal dan proporsional, tetapi implementasi tupoksi belum sepenuhnya konsisten, ditandai penumpukan tugas pada direktur dan belum optimalnya peran pengawas; (3) Actuating pelaksanaan operasional ketiga unit usaha berjalan efektif dan terstruktur, didukung kepemimpinan direktur yang partisipatif dan komunikatif serta koordinasi yang baik antara pengurus dan karyawan; (4) Controlling dilakukan melalui pemantauan harian, evaluasi bulanan, dan musyawarah desa tahunan sebagai forum pertanggungjawaban publik, meskipun monitoring lapangan langsung dan indikator kinerja tertulis masih perlu dikembangkan. Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan meliputi kompetensi SDM, sistem kontrol usaha yang terstruktur, dan transparansi pengelolaan keuangan. Faktor eksternal mencakup dukungan regulasi dan pembiayaan pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, serta kemitraan strategis dengan PT Sinar Tambang Artha Lestari dan Ineznet. Rekomendasi penelitian meliputi penyusunan RKJM formal, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan monitoring lapangan, dan penetapan indikator kinerja tertulis guna mendorong pengelolaan BUMDes yang profesional dan berkelanjutan. Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Fungsi Managemen, Manajemen, Pendapatan Asli Desa (PADes)
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFORMASI KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN TANGGAMUS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH Indy Annisa; Nurnazli Nurnazli; Li'izza Diana Manzil
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.965

Abstract

This study discusses the implementation of the provision of tourism information in Tanggamus Regency based on Article 7 paragraph (1) letter (a) of Tanggamus Regency Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Integrated Tourism Development from a siyasah tanfidziyah perspective. This study is motivated by the still suboptimal provision of tourism information, especially regarding the security and safety of tourists in several tourist destinations in Tanggamus Regency. The type of research used is field research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that the Tanggamus Regency Government through the Tourism Office has made various efforts to provide tourism information through social media, tourism promotions, providing appeals, and providing information boards at several tourist locations. However, the implementation is still not optimal due to limited information facilities, less than optimal management of digital information media, minimal signs and safety warning signs, and limited human resources. From a siyasah tanfidziyah perspective, the implementation of this policy does not fully reflect the implementation of the government's mandate optimally because the government has an obligation to provide protection, security, and comfort to the community and tourists.
IMPLEMENTASI PERPRES NO. 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE TERHADAP PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Alya Alya; Andi Astinah Adnan; Muhammad Rais Rahmat R
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.966

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Presidential Regulation No. 95/2018 on the Electronic-Based Government System (SPBE), describe the implementation of the Digital Identity System (IKD) in Sidenreng Rappang Regency, and measure the impact of SPBE implementation on the adoption of IKD. The research was motivated by the low adoption rate of digital identity services despite the government’s continued efforts to accelerate the digital transformation of public services. This study employs a quantitative approach with a sample of 78 respondents selected through purposive sampling. Data were collected through structured questionnaires, field observations, and document reviews, then analyzed using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, and simple linear regression with the assistance of SPSS 25.0. The results indicate that SPBE implementation falls into the “good” category at 64.71%, while IKD adoption falls into the “good” category at 65.00%. The regression analysis yielded a coefficient of determination of 0.552, indicating that the implementation of SPBE explains 55.2% of the variation in the application of IKD. The calculated t-value of 9.678 with a significance level of 0.000 proves the existence of a positive and significant effect of SPBE implementation on the application of IKD. The research findings confirm that strengthening the effectiveness of SPBE policies, particularly in the dimensions of resources, communication, and bureaucratic structure, becomes an important factor in supporting acceleration.

Page 63 of 75 | Total Record : 741

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue