Jurnal Fundamental Justice
Jurnal Fundamental Justice (FJ) merupakan salah satu jurnal prodi hukum yang diterbitkan di Universitas Bumigora. Diterbitkan sejak tahun 2020, FJ berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: prinsip dasar yurisprudensi hukum pribadi hukum Kriminal hukum acara hukum ekonomi dan bisnis hukum tata negara hukum administratif hukum internasional hukum dan masyarakat hukum kedokteran hukum perlindungan konsumen hukum informasi dan teknologi Selain bidang-bidang tersebut, FJ juga menerima artikel-artikel yang membahas topik persilangan antara bidang hukum dengan bidang keilmuan lainnya, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan ekonomi, dan lain-lain. Terbit 2 (DUA) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Masing-masing terbitan memiliki 5 artikel baik artikel review maupun artikel penelitian. FJ diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, tetapi artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris juga diterima.
Articles
75 Documents
<![CDATA[Menyikapi “Penyedia Jasa Keuangan Baru” Dengan Platform Digital Yang Dimanfaatkan Pelaku Kejahatan Sebagai Sarana Tindak Pindana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme ]]>
<![CDATA[Arief Wind Kuncahyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 1 Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.673 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i1.1024
<![CDATA[ABSTRACT As a Supervisory and Regulatory Institution, The Financial Services Authority (OJK) has a very important role in the Anti Money Laundering and Combating Financing Terorisme (AML CFT) regime. In the Anti Money Laundering Law, OJK is given the authority to regulate the principles of recognizing Service Users and supervising the compliance of Reporting Parties in implementing the Principles of Recognizing Service Users. With current technological developments, challenges arise related to the implementation of the AML-CFT program, especially by “new Financial Service Providers” who are not included as Reporting Parties in the Anti Money Laundering Law but have the potential to be exploited by criminals to commit crimes of money laundering and terrorism financing. This research will examine the presence of new financial service providers in relation to the implementation of the AML-CFT program. Keyword: Money Laundering, Combating Terrorism, Financial Services Provider, Financial Technology.]]>
<![CDATA[Eksistensi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan ]]>
<![CDATA[Nakzim Khalid Siddiq]]>;
<![CDATA[M Sofian Assaori]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 1 Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.077 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i1.1058
<![CDATA[Dalam penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus melalui beberapa tahap yakni tahap pemberian izin yang dikeluarkan oleh menteri maupun daerah. Sudah dijelaskan dalam undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 30 menjelaskan bahwa “dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik Negara, badan usaha daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat” substansi menjelaskan bahwa suatu perusahan untuk memberikan peluang bagi masyarakat dalam keikut serta dalam pengelolaannya tetapi kenyataannya masyarakat itu dikesampingkan. Karena dalam pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahan telah ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lanang Sakti]]>;
<![CDATA[Nadhira Wahyu Adityarani]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 1 Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.009 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i1.1059
<![CDATA[Pengadilan Agama telah diperluas kewenangannya yaitu seiring dengan perubahan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama, yang mana perubahan ini kewenangan Pengadilan Agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syariah. Selain itu, kewenangan inipun dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian sengketa dalam bidang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama ini mengalami kendala dalam perjalannya. Sebagai contoh, jika Perbankan Syariah mengalami pailit maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan, mengingat Perbankan Syariah adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Contoh lain, dalam hal para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang putusan arbitrase tersebut baru dapat dieksekusi setelah di daftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Suheflihusnaini Ashady]]>;
<![CDATA[Abd Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 1 Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.073 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i1.1295
<![CDATA[Abstrak Keberadaan rumah aman menjadi penting saat ini karena semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga. Disamping merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini juga bentuk perhatian kepala daerah terhadap perlindungan kelompok rentan. Rumusan masalah yang peneliti kaji adalah: a) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?, dan b) bagaimana urgensi kebijakan rumah aman bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam dalam rumah tangga dan untuk mengetahui urgensi kebijakan rumah aman bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan berupa data sekunder dan data tersier. Data Sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tema penelitian sedangkan data tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan saat ini mampu memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun demikian yang perlu mendapatkan perhatian adalah keberadaan rumah aman yang tidak merata di seluruh kabupaten dan atau kota di Indonesia, padahal rumah aman sangat dibutuhkan oleh anak yang menjadi korban guna pemenuhan hak asasinya atas perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pasca Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Riska Ari Amalia]]>;
<![CDATA[M Saoki Oktava]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 1 Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.326 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i1.1322
<![CDATA[Dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membuat polemik terhadap ketidakpastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi berkembang, padahal Pasal 59 tersebut menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden sehingga penulis ingin menganalisis kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Dihapusnya Pasal 59 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan penelitian konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan penelitian adalah sifat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan final yang langsung memiliki kekuatan hukum sejak saat dibacakan sudah menjamin kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Yang Beritikad Baik atas Pembatalan Sertifikat oleh Pengadilan ]]>
<![CDATA[Opan Satria Mandala]]>;
<![CDATA[Suarjana Suarjana]]>;
<![CDATA[Syarifuddin Syarifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 2 September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.36 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i2.1370
<![CDATA[Analisis ini menghasilkan, bahwa kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah adalah sebagai pembuktian dalam persidangan jika terjadi sengketa atau kasus terkait dengan tanah, maka sertifikat hak atas tanah diakui sebagai alat bukti yang kuat oleh majelis hakim, adapun perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik adalah tertuang didalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum ]]>
<![CDATA[Mukhlish Mukhlish]]>;
<![CDATA[Zaini Zaini]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 2 September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.991 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i2.1438
<![CDATA[Kajian filsafat hukum terus mengalami perkembangan yang cukup pesat di negeri ini. Bahkan hampir dipastikan seluruh persoalan di bidang hukum memerlukan kajian filsafat hukum dalam upaya penyelesaiannya. Kajian ini ingin mengupas secara ilmiah berkaitan dengan fungsi hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebab keberadaan hukum sebagai pengendali sistem bernegara pastilah memili peran strategis dalam meujudkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan yang semestinya bisa diakses oleh setiap warga negara tanpa adanya pengecualian.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Malpraktek Aborsi Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Talitha Alfreda Sathya Benita]]>;
<![CDATA[Syafira Indra Rochmana]]>;
<![CDATA[Suhandito Purwangga]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 2 September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.322 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i2.1501
<![CDATA[Malpraktek merupakan suatu tindakan kelalaian atau suatu tindakan dengan standar operasional prosedur yang bernar tetapi mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam ini adalah pasien dan ini dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pasien. Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis tentunya sangat merugikan pihak-pihak yang membutuhkan penanganan medis dan sangat mempengaruhi kualitas rumah sakit yang tentunya merupakn central dari segala tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengkaji mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terkait yang dilakukan oleh tenaga medis serta bagaimanakah pengaturan dalam hukum pidana terkait malpraktek oleh tenaga medis yang ideal dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Kitab-Kitab Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan Dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Agna Mahireksha]]>;
<![CDATA[Erwin Hamzah Praditya]]>;
<![CDATA[Yazid A’malul Ahsan]]>;
<![CDATA[Lathifatul Lailiyah Izha Karnain]]>;
<![CDATA[Olderico Ximenes]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 2 September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.918 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i2.1502
<![CDATA[Pada era modern dan semakin berkembangnya teknologi banyak hal yang dapat dilakukan melalui dunia maya, satu diantaranya adalah transaksi peminjaman uang melalui sebuah aplikasi yang sering disebut dengan pinjaman online atau disingkat dengan pinjol. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan pinjaman online saat ini serta mengetahui hak mengeni perlindungan indentitas diri dalam layanan pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan diskriptif. Aplikasi pinjaman online memang dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan pinjaman uang karena persyaratannya yang cukup mudah untuk dipenuhi dan membutuhkan waktu yang cepat untuk mencairkan uang pinjaman berbeda jika meminjam uang ke bank secara langsung, karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang cukup rumit dan memakan waktu salah satunya melalui survey, dari perbedaan tersebut membuat beberapa orang pada jaman sekarang beralih untuk menggunakan jasa pinjaman online. Namun karena pinjaman online menggunakan persyaratan yang cukup mudah membuat seseorang dapat memalsukan identitas untuk melakukan pinjaman dan merugikan pihak lain, pihak fintech pun tidak dapat memastikan apakah identitas yang diberikan oleh seorang peminjam atau nasabah adalah sebuah identitas asli atau palsu, maka dari itu penulis akan membahas perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan identitas data diri dalam transaksi pinjaman online dan perlindungan hukum yang diberikan penyelenggara fintech terhadap pinjaman online.]]>
<![CDATA[Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet ]]>
<![CDATA[Melati Rosanensi]]>;
<![CDATA[Lanang Sakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 2 September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.828 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i2.1521
<![CDATA[Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan polapola hidup dan nilai-nilai budaya di masyarakat. Teknologi informasi cenderung memberikan pengaruh yang berarti terhadap masalah gaya hidup masyarakat. Melalui inernet, dengan mudah menemukan tontontonan dan juga informasi yang berbau pornografi. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatankejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan cyber crime. Cyber crime disebut juga dengankejahatan dunia maya yaitu jenis kejahatan yang berkaitan dengan sebuah teknologi informasi tanpa batas Bentuk kejahatan cyber crime yang menjadikan anak sebagai sasaran korbannya merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat memprihatinkan, sebab hal itu dapat mempengaruhi mental anak hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penyalahgunaan internet yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan anak sebagai korban yaitu pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual. Rumusan masalah yang akan dibahasa dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.]]>
