cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nakzim Khalid Siddiq
Contact Email
fundamentaljustice@universitasbumigora.ac.id
Phone
+6287888677718
Journal Mail Official
fundamentaljustice@universitasbumigora.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Universitas Bumigora Mataram Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Mataram 83127
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Fundamental Justice
Published by Universitas Bumigora
ISSN : -     EISSN : 27217671     DOI : https://doi.org/10.30812/fundamental
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Fundamental Justice (FJ) merupakan salah satu jurnal prodi hukum yang diterbitkan di Universitas Bumigora. Diterbitkan sejak tahun 2020, FJ berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: prinsip dasar yurisprudensi hukum pribadi hukum Kriminal hukum acara hukum ekonomi dan bisnis hukum tata negara hukum administratif hukum internasional hukum dan masyarakat hukum kedokteran hukum perlindungan konsumen hukum informasi dan teknologi Selain bidang-bidang tersebut, FJ juga menerima artikel-artikel yang membahas topik persilangan antara bidang hukum dengan bidang keilmuan lainnya, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan ekonomi, dan lain-lain. Terbit 2 (DUA) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Masing-masing terbitan memiliki 5 artikel baik artikel review maupun artikel penelitian. FJ diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, tetapi artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris juga diterima.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 5   6   7   8   9 
Konstruksi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan untukMendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan Siddiq, Nakzim Khalid; Fathoni, Lalu Achmad
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5555

Abstract

Penegakan hukum lingkungan merupakan komponen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memainkan peran strategis dalam menindak pelanggaran terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran, perusakan hutan, hingga pertambangan ilegal. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai koordinator antarinstansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, serta agen preventif melalui edukasi hukum. Tantangan seperti kompleksitas teknis kasus, tekanan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam optimalisasi peran tersebut. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi solusi kunci. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan pembangunan nasional menuju masa depan yang berkelanjutan.
Aspek Hukum Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia terhadap Kesesuaiannyadengan Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Evangelista, Beverly; Fanggi, Prandy Arthayoga Louk
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5619

Abstract

Indonesia memperkenalkan instrumen pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, integrasi kebijakan fiskal dan lingkungan ini menimbulkan kompleksitas hukum yang signifikan terkait kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis dua rumusan masalah utama, yakni bagaimana pengaturan pajak karbon dalam UU HPP ditinjau dari prinsip keadilan pajak dan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kelemahan yuridis dalam mekanisme pemungutan dan utilisasi dana pajak karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, mengkaji sinkronisasi vertikal dan horizontal antara UU HPP dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pembahasan mengungkapkan empat kelemahan yuridis fundamental: pertama, ketidaksinkronan norma antara prinsip pencemar membayar dalam UU PPLH dengan mekanisme pemungutan dalam UU HPP; kedua, tarif Rp30/kg CO2e yang tidak merefleksikan biaya sosial kerusakan lingkungan; ketiga, absennya pengaturan earmarking untuk alokasi dana pajak; keempat, kelemahan sistem monitoring, reporting, dan verification (MRV) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Disimpulkan bahwa konstruksi hukum pajak karbon masih mengandung kelemahan substantif yang dapat mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penerapan prinsip earmarking, penguatan kelembagaan, dan integrasi dengan strategi nasional untuk mewujudkan keadilan substantif dan pembangunan berkelanjutan.
Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Tan, Rosita; Afdal, Windi; Fitri, Windi
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5665

Abstract

Perkawinan tidak tercatat menjadi tantangan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Pertama, bagaimana perbandingan konsep harta bersama dalam konteks hukum perkawinan Islam dan BW di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan hukum dan hak keperdataan sehubungan dengan harta bersama bagi perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum Islam dan BW. Ketiga, apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan serta apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat hukum keluarga agar selaras dengan tujuan SDGs. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup peraturan, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga pemerintah. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa: Pertama, dalam perceraian, baik hukum Islam maupun BW memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri atas harta bersama. Hukum Islam lebih fleksibel dalam pembagian harta berdasarkan asas keadilan, sedangkan BW menekankan pembagian sama rata otomatis. Kedua, politik hukum perkawinan di Indonesia berorientasi pada formalisme hukum sebagai dasar pengakuan dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa meski berbeda pendekatan normatif, hukum Islam dan BW sama-sama mengarah pada penguatan sistem legal formal sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi. Ketiga, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta optimalisasi peran lembaga negara dalam pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penguatan hukum keluarga di Indonesia dapat lebih selaras dengan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam SDGs.
Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat(Studi Penelitian Di Polda Sumatera Utara) Chandra, Ahmadil; Ahmadil Chandra; Rajin Sitepu
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5716

Abstract

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang banyak menjadi perhatian belakangan ini. Melihat kondisi geografis yang berdekatan dengan wilayah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menjadikan Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah yang rawan terhadap praktik perdagangan orang, baik sebagai daerah asal maupun transit. Upaya penanggulangan tidak cukup hanya dengan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggali informasi yang relevan untuk memahami bagaimana upaya atau strategi yang efektif dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat demi menanggulangi perdagangan orang di Sumatera Utara sehingga masyarakat dapat memiliki kepekaan terhadap tipu daya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, dan sumber terpercaya lainnya terkait perdagangan orang dan penguatan kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karenanya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi, penguatan kapasitas tokoh masyarakat, integritas kurikulum TPPO di sekolah, pengembangan aplikasi edukasi, peningkatan layanan pelaporan dan konsultasi hukum, materi edukasi untuk anak, pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat rentan, dan kampanye melalui influencer, merupakan strategi penting dalam menciptakan daya tangkal terhadap praktik perdagangan orang. 
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No.716/Pid.B/2025/PN Mdn) Nissa, Izathun; Izathun Nissa; Rasina Padeni Nasution
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5719

Abstract

 Penempatan tenaga kerja migran Indonesia secara ilegal oleh pihak perseorangan merupakan praktik yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Praktik tersebut menempatkan pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, dan ketidakpastian hukum, sekaligus menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan serta penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penempatan tenaga kerja migran ke luar negeri serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penempatan ilegal dengan menjadikan Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn sebagai objek kajian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta pendekatan kasus untuk menelaah putusan pengadilan secara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia korban penempatan ilegal masih dominan bersifat formal dan represif. Putusan PN Medan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn hanya menekankan pemidanaan terhadap pelaku lapangan, sementara perlindungan bagi 14 korban PMI tidak menyentuh aspek pemulihan dan pemberdayaan. Mekanisme preventif dan rehabilitatif yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 belum berjalan efektif, sehingga perlindungan hukum masih reaktif dan belum menghadirkan keadilan restoratif bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlindungan hukum PMI korban penempatan ilegal perlu diperkuat melalui optimalisasi sistem digital SISKOP2MI, penindakan tegas terhadap seluruh jaringan pelaku termasuk aktor intelektual, serta pemulihan korban melalui repatriasi, bantuan hukum, dan program reintegrasi agar tercapai keadilan yang lebih substantif 
Pemenuhan Hak Bekerja untuk Warga Negara: Langkah Pengentasan Kemiskinan (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia) Ismail Basar, Alda Fitriyani; Tan, Winsherly; Situmeang, Ampuan
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6104

Abstract

Pemenuhan hak bekerja bagi warga negara merupakan aspek penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini membandingkan kebijakan serta pelaksanaan pemenuhan hak bekerja di Indonesia dan Malaysia untuk melihat seberapa efektif strategi yang digunakan dalam menurunkan angka kemiskinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi perbandingan kebijakan ketenagakerjaan, regulasi, dan program sosial yang diterapkan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih tertata, termasuk perlindungan sosial bagi pekerja, program pelatihan keterampilan, dan investasi sektor industri yang lebih terarah. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa regulasi ketenagakerjaan yang rumit, tingginya tingkat pekerjaan informal, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan dapat ditingkatkan sebagai langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan. 
Persiapan Hukum Penggunaan/Penerapan Teknologi Blockchain dalam Industri Fintech guna Mencapai SDGs: Isu Global Perbandingan antara Indonesia dan Singapura Jayanto, Wen; Tan, David; Nurlaily
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan kerangka hukum Indonesia dalam mengakomodasi teknologi blockchain pada industri fintech guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta membandingkannya dengan Singapura. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi blockchain di Indonesia masih terbatas pada pengaturan aset kripto, bersifat fragmentaris, dan belum didukung pedoman teknis maupun mekanisme regulatory sandbox yang efektif, sehingga pemanfaatan blockchain bagi layanan publik dan pencapaian SDGs belum optimal. Sebaliknya, Singapura memiliki kerangka regulasi yang adaptif melalui Payment Services Act 2019, pedoman teknis Monetary Authority of Singapore, serta regulatory sandbox yang mendorong inovasi blockchain secara terukur dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu membentuk regulasi blockchain yang komprehensif, adaptif, dan berbasis risiko agar pemanfaatannya selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Barat Almau Dudy, Aryadi; Ardiansyah, Ruli; Ashady, Suheflihusnaini; Nurfatlah, Titin; Salsabila, Dina
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6179

Abstract

 Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Negara merespons persoalan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga layanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA Lombok Barat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UPTD PPA serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum melalui UPTD PPA Lombok Barat dilaksanakan melalui tahapan pengaduan, penjangkauan korban, perencanaan intervensi dan pendampingan, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, hingga penutupan kasus, dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya standard operating procedure (SOP) mikro khusus TPKS, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, regulasi teknis, dan edukasi publik guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban 
Kebijakan Pidana Terkait Cyberbullying terhadap Wisatawan Mancanegara Ashady, Suheflihusnaini; Almaududy, Aryadi; Ardiansyah, Ruli; Anantawijaya Mandragiri, I Gde
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6178

Abstract

Pendapatan negara dari sektor pariwisata sangat bermanfaat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga penting dilakukan kajian kebijakan hukum pidana terkait cyberbullying terhadap wisatawan mancanegara, apakah telah memberikan pengaturan perlindungan hukum yang komprehensif saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan cyberbullying terhadap wisatawan mancanegara dalam perspektif UU ITE dan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode normative, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi wisatawan mancanegara terhadap cyberbullying telah terakomodasi melalui keberadaan UU ITE dan UU TPKS. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan wisatawan mancanegara sebagai subjek hukum, hal tersebut telah diakomodasi dalam unsur “setiap orang”. Temuan dari penelitian ini akan sangat penting dalam pembuatan kebijakan terkait pengembangan pariwisata dan pemenuhan perlindungan terhadap hak asasi manusia para wisatawan yang sedang berkunjung ke Indonesia. 
Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus Aripkah, Nur; M. Ramzi Maulana; I Kadek Sudiarsana
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6187

Abstract

 Pembaruan hukum pidana KUHP Nasional menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi tujuan. Salah satu pembaruan fundamental terletak pada perumusan pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya terkait penghapusan ketentuan pidana minimum khusus dalam berbagai undang-undang sektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP Nasional terhadap eksistensi dan keberlakuan ketentuan pidana minimum khusus dalam sistem pemidanaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui penelaahan terhadap ketentuan KUHP Nasional, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, serta doktrin dan praktik pemidanaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan KUHP Nasional menggeser orientasi pemidanaan dari sistem yang kaku dan berbasis angka menuju pemidanaan yang menekankan proporsionalitas, individualisasi pidana, dan keadilan substantif. Penghapusan pidana minimum khusus memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim, namun tetap dibingkai oleh pedoman normatif untuk mencegah disparitas dan kesewenang-wenangan. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan merupakan instrumen kunci dalam sistem pemidanaan modern dan perlu dioptimalkan melalui penguatan kapasitas hakim serta harmonisasi lanjutan terhadap undang-undang sektoral agar selaras dengan tujuan pemidanaan yang korektif, rehabilitatif, dan restorative. 

Page 8 of 9 | Total Record : 86

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol 5 No 2 (2024): September 2024 Vol 5 No 1 (2024): Maret 2024 Volume 4 Nomor 2 September 2023 Volume 4 Nomor 1 Maret 2023 Volume 3 No 2 September 2022 Volume 3 No 1 Maret 2022 Volume 2 No 2 September 2021 Volume 2 No 1 Maret 2021 Volume 1 No 2 September 2020 Volume 1 No 1 Maret 2020 More Issue