cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "vol 6 no 1 (2026): maret" : 32 Documents clear
Dissenting opinion Hakim Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Pembagian Harta Bersama Reza Kautsar Kusumahpraja; M. Reyhan Aldabena; Auliah Ambarwati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.677

Abstract

Negara membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer, yang masing-masing memiliki kompetensi absolut. Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Msh terdapat dissenting opinion terkait gugatan wanprestasi pembagian harta bersama pasca perceraian. Mayoritas hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedangkan hakim dissenting berpendapat Pengadilan Negeri Masohi berwenang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dinilai keliru, sehingga diperlukan pengaturan teknis mengenai dissenting opinion.
Kajian Filosofis-Yuridis terhadap Konsep Pembuktian Sederhana (Simple Bewijs) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Theo Prapaskah; Sidi Ahyar Wiraguna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.756

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep pembuktian sederhana (simple bewijs) dalam perkara perdata di Pengadilan Agama dengan menelusuri akar filosofi dan landasan yuridis metode pembuktian yang berada di luar kerangka HIR/RBg. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, yuridis-normatif, historis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembuktian sederhana memiliki dasar yang kuat, berakar pada prinsip keadilan substantif, efisiensi prosedural, serta nilai-nilai hukum Islam yang menekankan kemudahan dan menghindarkan kesulitan dalam proses peradilan. Secara yuridis, legitimasi metode ini diperkuat oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, PERMA/SEMA, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan prosedur pembuktian dengan kebutuhan perkara. Penerapan metode pembuktian di luar HIR/RBg membawa implikasi positif bagi peradilan agama, terutama dalam mempercepat pemeriksaan perkara dan meningkatkan akses keadilan, meskipun tetap membutuhkan parameter yang jelas untuk menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum. Dengan demikian, simple bewijs merupakan instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama.
Pengelolaan Flight Information Region Indonesia dan Singapura Terkait Kedaulatan Udara Dalam Hukum Internasional Vincent Raditya; Paulus Tworas Widodo; Dwi Imroatus Sholikah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.769

Abstract

Pengelolaan Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dan Singapura kerap diperdebatkan dalam konteks kedaulatan udara. Secara hukum, Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menegaskan kedaulatan penuh negara atas ruang udara, sementara pengaturan FIR bersifat teknis untuk keselamatan penerbangan dan tidak menyiratkan penyerahan kedaulatan. Perbedaan konseptual ini memunculkan persepsi politik dan hukum yang kompleks. Studi ini menganalisis keterkaitan pengelolaan FIR oleh Singapura di sebagian wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dengan prinsip kedaulatan udara, serta mengevaluasi dampak Perjanjian Penyesuaian FIR Indonesia Singapura tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis Konvensi Chicago 1944, ketentuan ICAO, dan perjanjian bilateral. Hasil menunjukkan bahwa penugasan layanan navigasi udara kepada negara lain tidak bertentangan dengan kedaulatan sepanjang berada dalam kerangka teknis ICAO. Perjanjian Penyesuaian FIR tahun 2022 mencerminkan mekanisme kooperatif yang menjaga keselamatan penerbangan sekaligus memperkuat posisi kedaulatan Indonesia. Studi ini menegaskan pentingnya diplomasi penerbangan, penguatan kapasitas nasional, dan koordinasi regional dalam pengelolaan FIR.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Skincare atas Penggunaan Microneedle pada Produk Skincare DNA Salmon Alpi Emkananta Tarigan; Nuraliah Ali; Satriya Nugraha
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.774

Abstract

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum terhadap produk skincare berbasis bioteknologi yang mengandung DNA salmon dan diaplikasikan menggunakan microneedle, alat kesehatan minimal invasif yang menembus kulit. Tujuan penelitian adalah menganalisis kejelasan pengaturan hukum, menentukan kategori regulasi yang tepat, serta menilai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas potensi kerugian konsumen. Kekaburan antara kategori kosmetik, obat, dan cosmeceutical dalam hukum indonesia menimbulkan ketidakpastian terkait izin edar, standar keamanan, dan mekanisme pengawasan. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan microneedle tidak dapat ditempatkan dalam rezim kosmetik sehingga membutuhkan evaluasi dan regulasi ketat layaknya obat atau alat kesehatan. Pelaku usaha yang mendistribusikan produk DNA salmon dengan microneedle tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui perbuatan melawan hukum, strict liability, dan pembalikan beban pembuktian. Penelitian ini menegaskan urgensi regulasi khusus cosmeceutical demi kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
Hukum Rumah Sakit terhadap Pengembalian Klaim BPJS dalam Perspektif Asas Proporsionalitas Leonny Charisso
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.778

Abstract

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum rumah sakit terhadap pengembalian klaim BPJS dalam perspektif asas proporsionalitas. Bahwa dalam pelaksanaannya masih ada ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian kerjasama. Dalam hal perlindungan hukum rumah sakit terhadap pengembalian klaim BPJS masih belum terlihat adanya asas proporsionalitas sehingga rumah sakit melalui Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dihimbau untuk dapat menegosiasikan kontrak yang yang setara. Untuk upaya lain, rumah sakit dapat mengajukan keberatan ataupun banding ke BPJS Kesehatan sesuai prosedur jika memang sudah memenuhi ketentuan. Apabila BPJS Kesehatan terbukti melakukan wanprestasi ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi rumah sakit, maka rumah sakit bisa melakukan gugatan.
Analisis Viktimologi Terhadap Prajurit TNI Pelaku Desersi Akibat Kekerasan Senioritas: Ditinjau Dari Hukum Pidana Militer Muhammad Fadil Muzakki; Yudi Widagdo Harimurti; Rusmilawati Windari
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI melalui perspektif viktimologi, khususnya mengenai peran victim precipitation dalam memicu terjadinya kejahatan. Fokus utama penelitian ini adalah apakah kekerasan yang dilakukan oleh senior atau kegagalan institusi dalam memberikan perlindungan bagi anggotanya merupakan faktor kontributif terhadap keputusan prajurit untuk melakukan desersi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus desersi yang diawali oleh konflik internal, senior yang menjadi korban "pemukulan balik" sering kali berperan sebagai provocative victim melalui penyalahgunaan wewenang dan kekerasan fisik. Selain itu, institusi dapat dipandang sebagai pelaku viktimisasi pasif akibat kegagalan sistem pengawasan terhadap praktik pembinaan yang menyimpang. Secara hukum pidana militer, meskipun desersi merupakan pelanggaran murni, pertimbangan viktimologis ini sangat penting bagi hakim militer dalam memberikan putusan yang adil guna mewujudkan keadilan restoratif dan perbaikan sistemik dalam lingkungan TNI.
Praktik Penggadaian Barang Jaminan Sepeda Motor yang Masih Terikat Hak Fidusia Nyoni Novia Indriani; Andrianto Andrianto Prabowo; Dodik Wahyono
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.796

Abstract

Praktik pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan ketika debitur menggadaikan sepeda motor yang masih terikat jaminan tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penggadaian objek jaminan fidusia serta bentuk penegakan hukum terhadap debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui jalur perdata, seperti eksekusi jaminan dan gugatan, maupun jalur pidana melalui ketentuan khusus mengenai jaminan fidusia atau penggelapan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Disimpulkan bahwa jaminan fidusia memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi memerlukan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum.
The Effectiveness of Legal Protection Against Bullying in the Medical Residents' Education Nancy S. Lampus; Ibnu Subarkah; M. C. Inge Hartini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.804

Abstract

The increasing prevalence of bullying during medical residents’ education has tarnished the integrity of education in Indonesia, harmed various parties, and reduced public trust in the specialist doctor education system. The government has enacted several regulations as efforts to prevent and address bullying in specialist doctor education, accompanied by the imposition of strict sanctions on perpetrators. This study aims to analyze the effectiveness of statutory regulations in providing legal protection to trainees during the Medical Residents’ Education Program (PPDS-1). The research employs an empirical legal research method with a sociological-empirical approach. The types and sources of data include primary data collected through interviews and secondary data obtained from the literature. The analysis applies qualitative descriptive techniques, with explanations presented in a structured and systematic manner. Conclusions are drawn to address the core issues under investigation. Normatively, the substance of the regulations is sufficiently clear and relatively appropriate; however, gaps remain in their implementation, as they have not yet achieved optimal effectiveness.
Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi Akbar Azis Julianto; A.Basuki Babussalam
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.820

Abstract

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi kendaraan dalam sistem registrasi dan identifikasi serta mendukung penegakan hukum lalu lintas. Tren modifikasi kendaraan mendorong perubahan pada bentuk, ukuran, bahan, warna, dan karakter huruf-angka TNKB, yang berpotensi menurunkan keterbacaan dan menghambat identifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum TNKB dan pertanggungjawaban pengendara yang menggunakan TNKB modifikasi berdasarkan hukum positif, serta merumuskan sanksi yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa standar TNKB telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya, namun penegakan sanksi masih menghadapi kekaburan norma. Modifikasi TNKB belum dirumuskan sebagai pelanggaran tersendiri, sehingga penindakan sering bergantung pada penafsiran. Penelitian ini mengusulkan penguatan sanksi administratif yang bersifat pemulihan, sanksi pidana sebagai ultimum remedium, serta peningkatan edukasi dan pembinaan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Sandi Mangara Sijabat; Tahasak Sahay; Elin Sudiarti; Karlinae D. Bangas
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.824

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna yang mengalami kebocoran data pribadi pada pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertumbuhan pesat layanan pinjaman online di Indonesia memunculkan risiko kebocoran data pribadi yang merugikan nasabah. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif terkait perlindungan data pribadi dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman online wajib bertanggung jawab secara perdata atas kebocoran data pribadi nasabah yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran hukum. Korban kebocoran data dapat mengajukan gugatan maupun pengaduan kepada otoritas pengawas untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan haknya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pengamanan data dan mekanisme pertanggungjawaban bagi penyelenggara layanan pinjaman online agar lebih bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan data pengguna.

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): Maret Vol 5 No 3 (2025): Desember Vol 5 No 2 (2025): Juli Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue