cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 5   6   7   8   9 
Efektivitas Regulasi Anti Terorisme dalam Menghadapi Pendanaan Kejahatan Terorganisir (Organised Crime) Saragih, Joy Zaman Felix; Saragih, George Jan Christian Zherman
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i1.421

Abstract

Tindak pidana terorisme merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, yang diperkuat oleh sistem pendanaan yang besar, terstruktur, dan sulit dilacak. Indonesia pernah mengalami dampak tragis aksi teror, seperti bom Bali 2002 dan 2005, saat regulasi terkait pendanaan terorisme belum memadai dan pengawasan masih lemah. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap aliran dana teror menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan kajian dokumen untuk menilai efektivitas regulasi dalam mencegah dan memberantas pendanaan terorisme serta kejahatan terorganisir.
Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Sutrsino, Anom
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i1.434

Abstract

Penegakan prinsip due process of law merupakan pilar utama sistem peradilan pidana yang adil. Di Indonesia, hakim berperan penting menjamin proses peradilan berjalan sesuai prinsip hukum yang melindungi hak terdakwa. Penelitian ini mengkaji peran hakim dalam mewujudkan due process melalui tiga aspek: (1) hakikat dan urgensinya, (2) independensi dan imparsialitas hakim sebagai prasyarat, serta (3) praktik yudisial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur, peraturan, putusan, dan kajian akademik. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip ini telah diadopsi dalam hukum nasional melalui berbagai instrumen normatif seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada independensi dan imparsialitas hakim. Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, seperti tekanan eksternal, kurangnya transparansi, dan kesenjangan antara norma dan praktik. Karena itu, penguatan kapasitas dan integritas hakim menjadi agenda penting dalam reformasi peradilan pidana.
Legal Innovations in the Sharia Fiscal System in Aceh: Towards the Integration of Zakat and Taxation Fuadi, Fuadi; Rachmad, Andi; Ulya, Zaki
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i1.435

Abstract

This article examines the potential for integrating zakat and taxation within Aceh's unique Sharia fiscal system. With Aceh's special autonomy and the application of Sharia law, there is a significant opportunity to harmonize zakat (Islamic almsgiving) and taxes as part of a more inclusive, equitable fiscal system. This integration is seen as a potential solution to address fiscal challenges, reduce reliance on central government transfers, and promote local economic independence. The paper explores the legal and institutional frameworks that govern zakat collection and tax policies in Aceh, identifying key opportunities for synergy between the two systems. Additionally, it discusses the challenges of reconciling national tax laws with regional Sharia regulations, the administrative hurdles of coordinating zakat data with tax authorities, and the potential for creating incentives for taxpayers to contribute zakat. The article concludes by proposing a framework for implementing a more integrated system that enhances the fiscal self-sufficiency of Aceh, supports social justice, and aligns with Islamic principles of wealth distribution. This study provides valuable insights into how regional autonomy and Sharia law can be leveraged to create a more holistic and sustainable fiscal policy in Aceh.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika melalui Penerapan Rezim Anti Money laundering Siregar, Daniel Clinton
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i1.436

Abstract

Permasalahan narkotika di Indonesia berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang, di mana perdagangan narkotika menjadi sumber utama kejahatan tersebut. Artikel ini mengkaji pengaturan penanggulangan tindak pidana narkotika melalui rezim anti money laundering, penerapannya dalam putusan pengadilan, serta hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi hukum positif dan penemuan hukum inkonkreto. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaturan terkait telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 2010, yang tidak mensyaratkan pembuktian kejahatan asal. Meski hakim telah mengadili berdasarkan fakta persidangan, pengadilan belum sepenuhnya merampas aset hasil kejahatan karena lemahnya landasan hukum terkait perampasan aset, sehingga upaya penanggulangan masih belum optimal.
Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Sitorus, Rolib; Saragih, Joy Zaman Felix; Banke, Ricky
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i1.438

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan aspek krusial dalam era digital yang ditandai oleh pesatnya pertukaran informasi melalui teknologi. Pemerintah indonesia telah mengesahkan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti undang-undang no. 27 tahun 2022, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, teknis, maupun kesadaran masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan kajian liteartur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya infrastruktur pengawasan, ketidaksiapan pelaku usaha, serta minimnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang efektif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam penerapan perlindungan data pribadi. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan agar pelaksanaan perlindungan data pribadi dapat berjalan optimal dan mampu menjamin hak privasi warga negara.
Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Penyidikan dan Penuntutan Siska Dwi Andini; Muhammad Jafar Shodiq; Ananda Fia Asyisyifa
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.511

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Namun, pengaturan daluwarsa dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Indonesia masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan sifat tersembunyi dari korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji celah hukum terkait daluwarsa dan merumuskan arah pengaturan yang lebih tepat guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan khusus dalam Undang-Undang Tipikor maupun KUHAP menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang impunitas, terutama dalam kasus yang proses hukumnya berlangsung lama. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan daluwarsa secara khusus dalam UU Tipikor, termasuk kemungkinan penghapusan daluwarsa untuk kasus korupsi besar atau penerapan prinsip discoverability dan continuous crime. Reformasi ini perlu mengacu pada praktik hukum negara lain dan ketentuan internasional seperti UNCAC agar mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi secara efektif.
Eksistensi Danantara dari Aspek Good Corporate Governance Hukunala, Sandy Victor
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.442

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis eksistensi lembaga investasi negara bernama Danantara dari perspektif Good Corporate Governance (GCG). Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, diinternalisasikan dalam struktur kelembagaan Danantara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Danantara memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana abadi nasional, keberadaan lembaga ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek regulasi, pengawasan, serta profesionalisme kelembagaan. Ketiadaan undang-undang khusus, dominasi politik dalam pengangkatan pejabat, dan belum optimalnya sistem transparansi dan pengawasan, menjadi hambatan utama dalam penerapan prinsip GCG. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dan regulatif yang menyeluruh agar Danantara dapat menjalankan mandatnya secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Danantara; Good Corporate Governance; Investasi
Konsep Jalur Khusus Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Awanadi, I Gusti Agung Virlan; Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.449

Abstract

Jalur khusus merupakan sebuah konsep hukum acara pidana yang diserap dari konsep plea bargaining sebagaimana telah diatur di negara luar pada sistem peradilan pidana Indonesia nantinya. Namun dalam menjalankan sebuah konsep tersebut diperlukan adanya harmonisasi antara komponen dari struktur hukumnya yaitu para aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia belum adanya pengaturan jalur khusus, namun masih dalam berupa rancangan terlihat dari penyerapan sebuah konsep disebut plea bargaining yang telah diatur dan diterapkan di negara lain. Kemudian dalam penegakan hukumnya, diharapkan dalam pengaturannya nanti dipertegas mengenai peranan hakim yang dapat menentukan sebuah perkara pidana dapat ditempuh menggunan konsep tersebut. Mengingat agar sejalan juga dengan capaian dari konsep jalur khusus yang dapat memberikan keefektifan dalam penyelesaian perkara pidana.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Misael Leo Nard Haganta Tarigan; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Sarifuddin Gulo; Sitanggang, Adella
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 859/Pdt.G/2023/PN Medan terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah. Kasus ini bermula dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh tergugat setelah menerima pembayaran penuh atas rumah yang diperjanjikan, yang kemudian menimbulkan gugatan wanprestasi oleh penggugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan tergugat terbukti wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata karena tidak menyerahkan objek jual beli meskipun telah menerima pembayaran. Berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata, hakim memutuskan bahwa penggugat berhak atas pengembalian uang dan bunga sebagai ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Putusan ini memberikan preseden penting dalam perlindungan hukum bagi pihak pembeli, serta mempertegas kekuatan hukum suatu perjanjian meskipun objek belum diserahkan secara fisik. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pencantuman klausul somasi dan mekanisme escrow dalam praktik perjanjian jual beli guna mencegah terjadinya wanprestasi di masa mendatang.
Konsistensi Penegakan Perlindungan Rahasia Dagang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1713 K/Pdt/2010 Rurumingratni, Dinar; Angelicha, Diana; Santana, Ferio; Gustiani; Badruddin, Indra; Christie, Alessandra; Mujono, Suprianto Mahar; Dewi, Oktafiani Permata
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.488

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1713 K/Pdt/2010 terkait pelanggaran rahasia dagang antara PT BPE dan PT HCMI beserta mantan karyawan PT BPE. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi penerapan hukum rahasia dagang dalam rezim HKI Indonesia dan konsistensi putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan Mahkamah Agung menegaskan bahwa rahasia dagang adalah objek perlindungan hukum yang dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri. Putusan ini memperkuat kedudukan hukum pemilik rahasia dagang dan menjadi preseden penting bagi perlindungan industri berbasis inovasi.

Page 7 of 11 | Total Record : 108

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December 2025 Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue