cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 188 Documents
 15   16   17   18   19 
Search results for , issue "vol. 8 no. 12: desember 2025" : 188 Documents clear
Digital Marketing Strategy in the Development of Layer Chicken MSMEs in Sigi Regency: Digital Marketing Strategy in the Development of Layer Chicken MSMEs in Sigi Regency Moh. Rezsa Kuntara; Linda; Sugyarso Sanan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10373

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi upaya UMKM ayam petelur di Kabupaten Sigi dalam menerapkan pemasaran digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mencakup analisis faktor penghambat, aktivitas pemasaran digital, kinerja bisnis, tantangan, serta rekomendasi bagi pemangku kepentingan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion FGD dengan dua pemilik UMKM serta perwakilan LSM. Hasil menunjukkan bahwa meskipun platform digital telah diadopsi, keterbatasan keterampilan karyawan menjadi hambatan utama, sehingga penerapan pemasaran digital dan kinerja bisnis masih dapat ditingkatkan. penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital dan kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan tenaga ahli untuk memperkuat kemampuan pemasaran digital UMKM.
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Rendahnya Cakupan Keluarga Berencana Di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Kota Makassar: Factors Associated with Low Family Planning Coverage in the Mangasa Community Health Center Work Area, Makassar City Wenni Wahyuni; Lilis; Syarifah Dhea Syahrani Basam
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10573

Abstract

Rendahnya cakupan program keluarga berencana masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di tingkat layanan kesehatan primer. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya penggunaan metode kontrasepsi di kalangan pasangan usia reproduktif di wilayah kerja Puskesmas Mangasa, Kota Makassar. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif cross-sectional. Studi ini melibatkan 97 responden yang dipilih melalui purposive sampling dari klien program keluarga berencana yang memenuhi syarat. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur yang mengukur pengetahuan ibu dan dukungan suami terkait penggunaan kontrasepsi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji chi-square untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu dan dukungan suami secara signifikan berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi. Ibu dengan pengetahuan yang memadai lebih cenderung menggunakan metode kontrasepsi dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan terbatas. Demikian pula, dukungan yang kuat dari suami berhubungan positif dengan penggunaan kontrasepsi. Analisis statistik mengkonfirmasi hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dan penggunaan kontrasepsi, serta antara dukungan suami dan penggunaan kontrasepsi (p < 0,05). Studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan pengetahuan perempuan dan meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana. Penguatan layanan konseling dan pendidikan kesehatan, khususnya yang melibatkan suami, dapat berkontribusi pada peningkatan penggunaan kontrasepsi dan peningkatan cakupan perencanaan keluarga. Hasil penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi penyedia layanan kesehatan, terutama bidan, dalam mengembangkan intervensi perencanaan keluarga yang lebih efektif dan berpusat pada keluarga.
Penangguhan Penahanan Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Dalam Perspektif Due Process Of Law: The Suspension of Detention as an Instrument for Protecting Human Rights within the Framework of Due Process of Law Nur Khalis Rahman Alfath; Anang Shophan Tornado
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10723

Abstract

Penelitian ini mengkaji penangguhan penahanan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif due process of law dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya praktik penahanan yang cenderung digunakan secara represif serta belum optimalnya mekanisme penangguhan penahanan dalam menjamin kebebasan individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru serta menilai sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama terkait luasnya diskresi aparat penegak hukum, ketidakjelasan standar pemberian penangguhan, serta potensi ketimpangan akses akibat mekanisme jaminan. Meskipun demikian, secara konseptual penangguhan penahanan memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel agar penangguhan penahanan benar-benar mencerminkan prinsip due process of law dan keadilan substantif.
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Nomor Putusan 734/Pid.B/2024/2024/Pn.Bjm Yang Berkaitan Dengan Barang Bukti Satu Buah Kapal Tanker Yang Dirampas Untuk Negara: An Analysis of Judges’ Legal Reasoning in an Embezzlement Case: A Study of Decision Number 734/Pid.B/2024/PN.BJM Regarding Evidence in the Form of a Tanker Vessel Confiscated for the State Al Fikra Mumin Syabana; Anang Sophan Tornado
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN.BJM, khususnya terkait perampasan barang bukti berupa kapal tanker untuk negara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan serta kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, KUHP, dan KUHAP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perampasan kapal tanker masih menimbulkan persoalan, terutama karena kapal tersebut tidak secara langsung terbukti sebagai hasil tindak pidana. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, putusan tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga yang sah secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan alat bukti serta penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.
Perlindungan Konstitusional Terhadap Pilihan Hidup Childfree Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia : Constitutional Protection of the Childfree Lifestyle Choice in the Perspective of Indonesian Constitutional Law Nur Alivia Febriyani; Muhammad Ananta Firdaus
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10746

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pilihan hidup childfree dapat dikategorikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi serta untuk mengetahui kedudukan childfree dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum keluarga, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan childfree dapat dipahami sebagai bagian dari hak reproduksi dan hak atas privasi individu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Urgensi Titel Eksekutorial Dan Ketentuan Fiat Eksekusi Pengadilan Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Kepastian Hukum Kreditur: The Urgency of Executorial Title and Court Execution Order Provisions in the Implementation of Mortgage Parate Execution and Its Legal Consequences for Creditors’ Legal Certainty Hanief Mahdi Seff; Rahmida Erliyani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi titel eksekutorial dan ketentuan fiat eksekusi pengadilan dalam pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan serta akibat hukumnya terhadap kepastian hukum kreditur. Parate eksekusi pada dasarnya memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun dalam praktik, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai perlunya fiat eksekusi dari pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme antara parate eksekusi dan fiat pengadilan menyebabkan disharmoni norma antara Undang-Undang Hak Tanggungan dan hukum acara perdata. Kondisi tersebut berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan eksekusi, meningkatnya biaya penyelesaian kredit bermasalah, serta berkurangnya perlindungan hukum bagi kreditur. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, efisiensi eksekusi, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.
Diskresi Perizinan Tambang Pasca UU Cipta Kerja Ditinjau Dari Prinsip Negara Hukum : Discretion in Mining Licensing After the Job Creation Law from the Perspective of the Rule of Law Principle Alya Amani; Erlina
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10857

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diskresi pemerintah dalam pemberian perizinan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum. Reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem perizinan di sektor pertambangan, khususnya melalui penyederhanaan perizinan dan penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut menimbulkan ruang diskresi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan keputusan administratif terkait perizinan usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan, perizinan, dan prinsip negara hukum, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk memahami hubungan antara kewenangan diskresi pemerintah dan prinsip-prinsip negara hukum seperti legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi dalam perizinan pertambangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya diperlukan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi negara, namun penggunaannya harus tetap berada dalam batas-batas hukum dan prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat dalam pelaksanaan diskresi perizinan pertambangan guna menjamin terciptanya tata kelola sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum
Problematika Pengaturan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015: Problematics Of The Regulation Of The Empty Box In Regional Head Elections: A Juridical Analysis Of The Constitutional Court Of Indonesia Decision Number 100/PUU-XIII/2015 Fadli Azhari; Lies Ariany
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai konsekuensi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melalui penyediaan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kotak kosong merupakan bentuk perlindungan hak politik warga negara dalam menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Namun demikian, pengaturannya masih menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait mekanisme apabila kotak kosong memperoleh suara lebih banyak daripada calon tunggal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan pemerintahan, pemborosan anggaran, serta lemahnya kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif agar pengaturan kotak kosong tidak hanya menjadi solusi prosedural, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, dan penguatan demokrasi substantif dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Page 19 of 19 | Total Record : 188

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 5: Mei 2026 Vol. 9 No. 4: April 2026 Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue