cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW" : 20 Documents clear
Urgensi Perumusan Hukum Adat dalam Peraturan Daerah: Fungsi dan Tujuannya bagi Pemerintah Daerah Setiawan, Ichwan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.616

Abstract

Hak adat merupakan hak yang melekat secara kolektif pada masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kekayaan budaya lainnya, yang menjadi bagian integral dari sistem sosial dan hukum adat mereka. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek normatif dan implementatif dari perlindungan hak adat, serta menggali relevansi pendekatan restorative justice dan mediasi sebagai refleksi nilai-nilai hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi, tantangan masih muncul dalam aspek implementasi, terutama di tingkat lokal dan dalam konflik agraria. Oleh karena itu, sinergi antara sistem hukum negara dan hukum adat sangat diperlukan guna menciptakan keadilan yang inklusif bagi masyarakat adat
Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia Bunda, Ridho Harapan; Hardianto, Hardianto; Rahayu, Pipit
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.618

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan timbal balik antara kemandirian lembaga pengawas pemilu, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks pemilu serentak di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini secara kritis mengevaluasi kerangka hukum dan implementasi praktis mekanisme pengawasan pemilu. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memiliki wewenang normatif yang luas, kinerjanya tetap dibatasi oleh kelemahan struktural dan campur tangan politik yang terus-menerus. Netralitas ASN semakin rentan terhadap politisasi, terutama setelah pembubaran Komisi Aparatur Negara (KASN), yang sebelumnya memainkan peran pengawasan yang krusial. Selain itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu dan Gakkumdu belum mencapai efektivitas optimal, terutama akibat koordinasi antarlembaga yang lemah, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Studi kasus pemilihan umum 2019 menunjukkan bahwa banyak pelanggaran pemilihan tidak diproses secara memadai atau diabaikan, menyoroti kekhawatiran serius terkait integritas proses penegakan hukum. Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat lembaga pemilu, mereformasi kerangka regulasi, dan mendorong partisipasi publik yang aktif guna melindungi nilai-nilai demokrasi dan memastikan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.
THE ROLE OF COMMISSIONERS IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN BUMN (A JURIDICAL ANALYSIS BASED ON THE LIMITED LIABILITY COMPANY LAW AND THE BUMN LAW) Geni, Ariyanto Soewondo; Santoso, Budi; Sihabudin, Sihabudin; Samudra, Hero
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.619

Abstract

This research examines the involvement of BUMN commissioners in implementing Good Corporate Governance (GCG) based on the Limited Liability Company Law and the BUMN Law. The goal is to analyze how commissioners ensure transparency and accountability, the impact of GCG on BUMN performance, and the challenges they face in supervision. This normative legal research uses statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Data were collected through literature and documentation studies, then qualitatively analyzed descriptively with triangulation of data sources, peer review, critical analysis of sources, and consideration of the social-economic-political context in interpretation. Commissioners play a crucial role in ensuring transparency and accountability of BUMN through GCG. GCG implementation enhances the performance of BUMN as both a development agent and a business entity. However, there are obstacles such as independence, competence, nomination, and limited commissioner authority. The findings emphasize the necessity of strengthening the legal framework and oversight mechanisms to optimize the role of commissioners. The implications include enhancing regulations, supervisory practices, BUMN performance, and strengthening the independence, competence, and authority of commissioners in GCG implementation. This research is important for strengthening BUMN governance. Commissioners have demonstrated their significant role in ensuring GCG and BUMN performance. Further research is required on GCG best practices, its impact on performance, and the factors influencing its successful implementation in BUMN.
Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Corputty, Patrick; Yunanto , Yunanto; Sutrisno, Andri
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.615

Abstract

Pengakuan terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, pengakuan konstitusional tersebut belum diiringi dengan pembaruan regulasi teknis yang memadai, sehingga pelaksanaan hak-hak tersebut masih menemui banyak hambatan di tingkat praktik. Ketidakhadiran mekanisme administratif yang menjamin pencatatan hubungan ayah-anak berbasis bukti biologis menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan anak dan ibu, serta membuka ruang bagi penyangkalan tanggung jawab oleh pihak ayah biologis. Artikel ini mengkaji gap hukum dalam perlindungan anak luar kawin, dengan menyoroti lemahnya harmonisasi antarperaturan perundang-undangan, ketimpangan beban pembuktian, dan ketiadaan pendekatan yuridis yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus kontemporer, penulis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia masih bersifat simbolik dan belum menyentuh kebutuhan nyata. Artikel ini mengusulkan reformasi hukum yang berpijak pada prinsip hukum progresif dan kepentingan terbaik anak, termasuk pembentukan kelembagaan lintas sektor yang terintegrasi. Gagasan ini diharapkan dapat mendorong penyusunan kebijakan afirmatif yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial anak luar kawin sebagai subjek hukum yang otonom dan setara.
Arah Kebijakan Bantuan Hukum dalam Mendukung Pemerintahan Desa yang Transparan, Profesional dan Akuntabel Fakhlur, Fakhlur
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.621

Abstract

Kepala Desa berperan sentral dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa dengan tanggung jawab yang besar dalam mengatur administrasi, keuangan, serta pembangunan masyarakat desa. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Kepala Desa kerap dihadapkan pada berbagai ancaman hukum, termasuk kemungkinan dikriminalisasi atas kebijakan yang sebenarnya sah menurut hukum. Oleh sebab itu, adanya perlindungan hukum bagi Kepala Desa sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain, dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor c Tahun 2014 tentang Desa, negara memberikan dasar hukum yang kuat atas pentingnya dukungan berupa pendampingan dan bantuan hukum bagi Kepala Desa sebagai bagian dari penguatan otonomi desa dan perlindungan terhadap aparatur desa. Kesimpulan dari dari penelitian ini yaitu bahwa desa memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia dan perlu mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan agar dapat menjalankan fungsinya secara mandiri dan berkeadilan. Perlindungan hukum terhadap aparatur desa, khususnya Kepala Desa, sangat penting untuk mengantisipasi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas mereka. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan peran negara dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum guna mencegah kriminalisasi serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan sesuai hukum.
KEYAKINAN HAKIM PADA ALAT BUKTI SATU SAKSI PERKARA PERDATA Permatasari, Pita; Wirawan, I Kadek Apdila; Sailellah, Sardiansyah Haerul Imam
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.627

Abstract

Prinsip actori incumbit probatio menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya melalui alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata Indonesia. Salah satu alat bukti yang umum diajukan adalah keterangan saksi. Namun, sistem hukum acara perdata di Indonesia tidak mengakui kekuatan pembuktian dari satu orang saksi saja (unus testis nullus testis) apabila tidak didukung alat bukti lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keyakinan hakim dapat dibangun berdasarkan alat bukti satu saksi dalam perkara perdata. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan studi kasus terhadap tiga perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi: Permohonan Akta Kematian No. 21/Pdt.P/2025/PN Bks, Gugatan Wanprestasi No. 457/Pdt.G/2024/PN Bks, dan No. 520/Pdt.G/2024/PN Bks. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterangan satu saksi tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah, namun dapat digunakan apabila diperkuat dengan alat bukti lain seperti bukti surat. Oleh karena itu, keyakinan hakim dalam perkara perdata tetap dapat dibangun secara sah selama terpenuhinya batas minimal pembuktian. Dalam praktik peradilan perdata, hakim juga mulai mengambil peran aktif secara proporsional dalam menggali kebenaran materiil untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak dalam Sistem Outsourcing Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tejamukti Kusuma, Robby
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.633

Abstract

Penerapan sistem alih daya (outsourcing) di Indonesia memberikan fleksibilitas operasional bagi perusahaan namun menimbulkan masalah perlindungan hak pekerja kontrak, seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Meskipun UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021 bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi perusahaan dan perlindungan pekerja, implementasinya masih menghadapi kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dalam sistem alih daya pasca-penerapan UU Cipta Kerja, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi baru memberikan fleksibilitas lebih bagi perusahaan, hal ini justru menciptakan kerentanan hukum bagi pekerja kontrak. Struktur hubungan kerja triangular antara pekerja, perusahaan penyedia, dan perusahaan pengguna jasa seringkali menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum, sehingga hak-hak pekerja sering terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak pekerja yang substansial.
Pertanggungjawaban Direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Studi Kasus Korporasi Multinasional Wahyono, Wahyono; Cahyo, Cahyo
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.634

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam konteks korporasi multinasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU ini di Indonesia, terutama dalam pengelolaan perusahaan yang beroperasi lintas yurisdiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menganalisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan serta menerapkan analisis kualitatif dengan pendekatan penafsiran sistematis dan komparatif. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa UU No. 40 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang jelas terkait tanggung jawab direksi, namun tantangan besar muncul dalam penerapan hukum terhadap korporasi multinasional yang melibatkan regulasi internasional yang kompleks. Penerapan prinsip business judgment rule memberikan perlindungan bagi direksi, namun risiko hukum tetap ada, terutama terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan hukum dan efektivitas implementasi UU ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan, audit internal yang ketat, serta reformasi sistem peradilan Indonesia. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional untuk menangani tantangan hukum korporasi multinasional.
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TANJUNGKARANG, LAMPUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 663/PID.SUS/2023/ PN TJK) Ihsana, Nurmalia; Anggraini, Dina Dwi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.635

Abstract

Perdagangan orang adalah kejahatan lintas negara yang terus menjadi ancaman serius bagi kemanusiaan, dengan dampak luas yang mempengaruhi jutaan orang di berbagai negara. Penelitian ini mempunyai tujuan guna menganalisis regulasi hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya melalui studi kasus Putusan No.663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Pendekatan pada penelitian yuridis normatif, dengan metode yang mencakup analisis terhadap undang-undang, konsep hukum, dan studi kasus. Penelitian ini juga menilai konsistensi antara regulasi yang berlaku dan implementasi hukum dalam kasus tersebut. Hasil dari analisa memperlihatkan bahwasanya walaupun Indonesia mempunyai kerangka hukum yang cukup lengkap dalam menangani perdagangan orang, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakjelasan definisi dan inkonsistensi antar undang- undang yang menghambat upaya pemberantasan dan perlindungan korban, terutama anak-anak dan perempuan. Studi kasus Putusan No.663/Pid.Sus/2023/PN Tjk menyoroti hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp120 juta yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja migran secara ilegal untuk tujuan eksploitasi. Penelitian ini menyarankan agar perbaikan dalam regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan program edukasi masyarakat menjadi prioritas untuk melindungi pekerja migran dan korban perdagangan orang.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM FINTECH PER TO PEER LENDING TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Rustam, Muhammad Rizal
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.636

Abstract

Pesatnya pertumbuhan Financial Technology (Fintech) Peer-to-Peer (P2P) Lending di Indonesia diiringi maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi nasabah untuk tujuan penagihan yang tidak manusiawi, menciptakan urgensi perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum platform P2P Lending sebagai Pengendali Data, mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum (administratif, perdata, pidana) menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mengkaji tantangan penegakannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa platform P2P Lending secara yuridis memenuhi kualifikasi sebagai Pengendali Data Pribadi, sehingga tunduk pada seluruh kewajiban dalam UU PDP. Konsekuensi dari penyalahgunaan data nasabah dapat berimplikasi pada sanksi berlapis, meliputi sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, gugatan ganti rugi perdata atas kerugian materiil dan imateriil, serta ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda miliaran rupiah bagi pengurus maupun korporasinya. Efektivitas UU PDP bergantung pada sinergi penegakan hukum dan literasi digital masyarakat.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue