cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 311 Documents
 27   28   29   30   31 
Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sulistiyo, Harry; Dewanto, Wishnu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.555

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum berarti hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan seluruh warga negara. Semua aspek kehidupan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menegaskan kesadaran moral dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak narapidana. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang saat ini mencapai 89%, berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk menganalisis kebijakan hukum yang terkait dengan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen hukum dan sumber sekunder seperti jurnal ilmiah dan laporan institusi terkait. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan yang ada dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan perlunya reformasi hukum yang komprehensif, seperti peningkatan infrastruktur dan penerapan alternatif pemidanaan, untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 1 TAHUN 2021 Supartini, Tri; Nugroho, Meysita Arum
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.557

Abstract

Digitalisasi sertifikat tanah melalui penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan salah satu inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah birokrasi yang lamban dan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan dan penerapan hukum sertifikat tanah elektronik dan mengevaluasi jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis dokumen hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sertifikat tanah elektronik menawarkan efisiensi, terdapat tantangan teknis dan sosial yang mempengaruhi implementasinya di lapangan.
Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1137/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr) Setiawan, Erry; Nachrawi, Gunawan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.586

Abstract

Terorisme bukan hanya merupakan tindakan kekerasan, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan keamanan. Pelaku sering kali bertindak secara berkelompok, yang melibatkan dua orang atau lebih. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 1137/Pid.Sus.Terorisme/2020/PN Jkt.Utr. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer yang meliputi undang-undang, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan. Menurut Pasal 88 KUHP, pemufakatan jahat terjadi ketika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme (samenspanning) diatur dalam Pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini menyatakan bahwa mereka yang melakukan permufakatan jahat, menghasut, atau turut serta melakukan tindak pidana terorisme diancam dengan pidana maksimal pidana mati. Dalam putusan No. 1137/Pid.Sus.Terorisme/2020/PN Jkt.Utr, Abdul Kadir Afiudin alias Abu Thalha dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Perbuatannya memenuhi unsur Pasal 15 Jo Pasal 7 UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Effectiveness of Article 40 Paragraph (1) of PP Number 24 of 1997 Concerning the Obligation of PPAT to Submit Deeds Made to the Land Office Octaviani, Irva; Widyanti, Yenny Eta; Susilo, Hariyanto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.600

Abstract

Article 40 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 regulates the obligation of Land Deed Making Officials (PPAT) to submit the deeds they have made to the Land Office within 7 (seven) working days. However, in practice, this provision is often not implemented in a timely manner, resulting in various administrative and legal obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 40 paragraph (1) of PP No. 24 of 1997 at the Pulang Pisau Regency Land Office. The method used is an empirical legal approach with data collection through surveys and interviews. The results of the study indicate that there are still delays in the submission of deeds by PPAT, one of which is in the case of the Deed of Granting Mortgage Rights which was registered almost two months after signing. This delay has an impact on the slow process of recording rights and issuing certificates, as well as reducing legal certainty for the community. The main causal factors include lack of supervision, low administrative sanctions, and technical obstacles on the part of PPAT. In conclusion, the implementation of Article 40 paragraph (1) has not been effective and requires strengthening of regulations and increasing legal awareness for PPAT.
Legal Analysis of the Relationship between BPN Decree Number 3/Pbt.36/III/2023 and Supreme Court Decision Number 250 PK/Pdt/2004 Jo. 82/Pdt.G/1997/PN.TNG in the Cancellation of Transfer of Land Rights Blezinzky, Lavisya Nadiya; Dewi , Amelia Sri Kusuma; Supriyadi, Supriyadi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.602

Abstract

The legal conflict between BPN Decree Number 3/Pbt.36/III/2023 and Supreme Court Decision Number 250 PK/Pdt/2004 Jo. 82/Pdt.G/1997/PN.TNG creates uncertainty in the implementation of land rights that should have been resolved through the courts. This problem shows the disharmony between the administrative authority of the land institution and the permanent legal force possessed by the court decision. When a court decision that has permanent legal force is not respected by the administrative institution, there is a vacuum of legal protection for parties who have legally obtained their rights. Therefore, this study is important because it concerns the principle of res judicata and the obligation of state administrative institutions, in this case BPN, to submit to and obey court decisions that are final and binding. This study uses a normative legal approach method with qualitative analysis techniques on various relevant legal instruments. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively-analystically. The results of the study indicate that the BPN's action in issuing Decree Number 3/Pbt.36/III/2023 is a form of ultra vires, because it directly contradicts the Supreme Court Decision which has permanent legal force. This can be qualified as a form of abuse of authority that not only violates the principle of legality, but also damages the authority of the judicial institution. As a result, this situation opens up opportunities for the aggrieved party to take legal action through administrative objections, lawsuits to the State Administrative Court (TUN), or reports to the Indonesian Ombudsman for alleged maladministration. In conclusion, harmonization between land administration law and civil procedural law is very necessary to ensure the consistency of legal decisions and administrative actions, in order to realize legal certainty, protection of rights, and substantive justice in the national land system.
Dasar Hukum yang di Tetapkan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Long, Tjoe Kang; Wulan, Evi Retno
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.603

Abstract

Penelitian ini membahas rumusan masalah dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Tommy, dengan fokus pada penerapan hukum dan prinsip keadilan. Dasar hukum yang diterapkan oleh hakim harus sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 4 yang mengatur tindakan aktif seperti mencairkan dan mentransfer uang. Pasal 5, yang menekankan pada ketidaktahuan, mungkin kurang tepat mengingat keterlibatan aktif Tommy. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 4 sebagai dasar hukum akan lebih relevan. Untuk memastikan keadilan, hakim perlu memilih Pasal 4 dan mengevaluasi tindakan aktif Tommy secara mendalam. Selain itu, sanksi harus proporsional, termasuk pidana penjara dan denda yang sesuai dengan undang-undang dan beratnya pelanggaran, sambil mempertimbangkan efek jera untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan dengan metode penelitian normatif dan pendekatan undang- undang konseptual dan studi kasus.
NON-PENAL POLICY IN PROSECUTION TERMINATION (RECONSTRUCTING CRIMINAL LAW THROUGH RESTORATIVE JUSTICE) Marasabessy , Fauzy; Sugiri, Bambang; Ratnohadi, Heru
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.605

Abstract

The idea of non-penal policies prioritizing rehabilitation and social reintegration rather than mere incarceration is a more humane approach in sentencing systems. However, in practice, Indonesia's criminal justice system is still dominated by retributive paradigms emphasizing vengeance. This research examines the application of restorative justice as the basis for the prosecution termination by public prosecutors. It finds that although internal regulations exist within law enforcement institutions such as the police and prosecutor's office, restorative justice implementation remains suboptimal due to structural and cultural barriers. Using a normative juridical approach, this study concludes that non-penal policies can provide solutions to prison overcapacity, enhance victim protection, and strengthen the integrated criminal justice system.
Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Japar, Muhammad; Lubis, Efridani; Martini, Martini; Hermanto, Hermanto; Gunawan, Yusuf
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.606

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam melindungi hasil karya individu dan mendorong inovasi di Indonesia. Namun, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI masih rendah, sehingga praktik pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan karya tanpa izin masih sering terjadi. Studi ini menganalisis aspek moral dan budaya yang memengaruhi perlindungan HKI di Indonesia, serta bagaimana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya berbagi dan rendahnya pemahaman tentang hak moral pencipta menjadi tantangan utama dalam pemajuan HKI. Selain itu, perkembangan teknologi semakin mempercepat penyebaran karya, tetapi juga meningkatkan potensi pelanggaran HKI. Oleh karena itu, upaya edukasi yang berkelanjutan serta sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menghormati dan melindungi HKI. Dengan pendekatan yang tepat, sistem perlindungan HKI di Indonesia dapat lebih kuat dan mampu mendorong pertumbuhan kreativitas serta inovasi di berbagai sektor.
UNEQUAL RESTORATIVE JUSTICE THE PROBLEM OF NEGLECTING THE RIGHTS OF THE REPORTED PARTY IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Marasabessy , Fauzy; Sugiri, Bambang; Ratnohadi, Heru
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.607

Abstract

Restorative justice has been adopted as an alternative approach within the criminal justice system, with the primary aim of restoring relationships between offenders, victims, and the community. However, in practice in Indonesia, the implementation of restorative justice tends to prioritize victim recovery while failing to provide balanced legal protection for the reported party. This imbalance raises serious concerns, particularly in relation to the principle of presumption of innocence and the constitutional rights that should be upheld for every individual involved in legal proceedings. This article aims to analyze the unequal treatment faced by reported parties within restorative justice mechanisms in the criminal justice system. Utilizing a normative juridical approach, the study examines existing regulations and case studies of restorative justice implementation by law enforcement authorities. The findings indicate that the absence of robust procedural standards to safeguard the rights of the reported party renders restorative justice practices vulnerable to abuse, including coercion into settlement or undue pressure. Therefore, regulatory reinforcement and supervisory mechanisms are needed to ensure that restorative justice not only prioritizes victims' interests but also guarantees equal legal protection for reported parties, thereby contributing to a fair and balanced criminal justice system.  
Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Anggawira, Anggawira; Putranto, Rahmat Dwi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.608

Abstract

Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan implikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini menimbulkan permasalahan konstitusional dan normatif mengenai tata kelola sumber daya alam, peran organisasi keagamaan, serta prinsip penguasaan negara. Analisis yuridis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian regulasi tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mengevaluasi dampak sosial-hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguitas hukum dan potensi konflik dengan ketentuan konstitusi. Penulis merekomendasikan revisi terhadap peraturan ini agar selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan kepastian hukum.

Page 29 of 32 | Total Record : 311

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue