cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 311 Documents
 28   29   30   31   32 
TANGGUNGJAWAB NEGARA DAN ASURANSI DALAM OPERASIONAL SATELIT DI INDONESIA Kemala, Ratih
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.610

Abstract

Pemanfaatan satelit secara inheren disertai dengan berbagai risiko. Meskipun satelit menawarkan manfaat substansial dalam hal komunikasi, navigasi, dan kemampuan pengawasan, penyebaran dan pemeliharaannya melibatkan biaya yang tinggi, masa operasional yang terbatas, dan potensi keterlambatan karena jarak ruang yang signifikan antara Bumi dan orbit satelit. Beban finansial dari operasi satelit—yang sering kali mencapai ratusan juta dolar AS dan memerlukan waktu bertahun-tahun dari inisiasi kontrak hingga peluncuran—telah mendorong para pemangku kepentingan komersial dan pemerintah untuk mencari mitigasi risiko melalui asuransi luar angkasa. Sejak munculnya pada tahun 1965, asuransi luar angkasa telah menjadi mekanisme penting yang mendukung ekonomi luar angkasa global, memberikan perlindungan bagi entitas swasta dan publik terhadap berbagai kemungkinan. Permintaan terhadap asuransi ini terus tumbuh seiring dengan komersialisasi layanan peluncuran dan operasi satelit. Secara krusial, cakupan asuransi luar angkasa telah berkembang melampaui sekadar perlindungan kerusakan menjadi mencakup risiko operasional yang komprehensif. Penelitian ini menyelidiki kerangka hukum dan regulasi yang mengatur asuransi satelit di Indonesia, dengan penekanan khusus pada tanggung jawab negara sesuai dengan hukum ruang angkasa internasional. Dengan menganalisis kewajiban Indonesia berdasarkan Outer Space Treaty (1967) dan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972) serta Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2002, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana Indonesia harus menanggung tanggung jawab atas kegiatan satelit dan memastikan pengelolaan risiko yang tepat melalui asuransi dan pengawasan negara
PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS Sutrisno, Andri
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.611

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia serta tantangan teoritis dan praktis yang menyertainya. Fokus utama kajian ini adalah posisi hukum internasional dalam hierarki norma hukum Indonesia dan kendala dalam proses integrasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis kritis, penelitian ini mengkaji dokumen hukum primer seperti UUD NRI 1945, UU No. 24 Tahun 2000, dan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menganut pendekatan dualisme, dengan kewajiban ratifikasi formal oleh DPR untuk mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Namun demikian, terdapat berbagai hambatan seperti tumpang tindih norma hukum, resistensi ideologis, rendahnya pemahaman hukum internasional di kalangan aparatur negara, serta lemahnya implementasi di tingkat daerah. Selain itu, ketiadaan norma konstitusional yang eksplisit mengenai status hukum internasional menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Penelitian ini merekomendasikan reformasi normatif, peningkatan literasi hukum, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin harmonisasi antara hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia.
IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN TARIF ERA TRUMP TERHADAP INDONESIA: REPOSISI TUGAS PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK Sutrisno, Andri
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.612

Abstract

Penerapan kebijakan tarif oleh Amerika Serikat selama masa pemerintahan Donald Trump menandai pergeseran signifikan dalam dinamika perdagangan internasional. Pendekatan proteksionis yang didasarkan pada prinsip "America First" memicu ketegangan global dan berdampak langsung pada negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut tidak hanya menimbulkan hambatan ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional seperti non-diskriminasi dan keterbukaan pasar. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi tantangan ganda, baik dari aspek hukum internasional maupun penyelenggaraan pelayanan publik nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari kebijakan tarif AS terhadap relasi dagang bilateral, serta menyoroti pentingnya reposisi peran pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan publik yang adaptif dan tanggap terhadap tekanan global. Inovasi digital, reformasi birokrasi, dan penguatan diplomasi perdagangan menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa pelayanan publik tetap berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan perkembangan geopolitik global.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MENGGUNAKAN GAWAI DAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Savitri, Aisha Mutiara; Fatihah, Tazkia Nur
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.614

Abstract

Perkembangan teknologi digital kini telah memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan anak-anak terutama dalam penggunaan gawai dan media sosial. Walaupun dalam aspek komunikasi dan pendidikan memiliki sisi positif, pemanfaatan teknologi ini juga membawa risiko negatif. Penelitian ini bertujuan untuk melindungi hukum anak di Indonesia, dengan fokus pada peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan lainnya yang relevan. Ditemukan bahwa perlindungan anak di dunia digital masih menghadapi beberapa masalah, termasuk tidak adanya kejelasan mengenai definisi hukum tentang usia anak. Tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat, terutama di kalangan orang tua dan anak-anak, juga memperburuk kondisi tersebut, sehingga anak-anak lebih rentan terhadap risiko eksploitasi seksual yang terjadi di ruang digital. Selain itu, keterbatasan dalam edukasi dan lemahnya pengawasan dari keluarga serta institusi pendidikan memberikan ruang bagi terjadinya kekerasan seksual di platform digital. Oleh karena itu, untuk melindungi anak- anak di era digital, diperlukan perubahan kebijakan, peningkatan literasi digital, serta penguatan kerjasama antar sektor secara terencana dan berkelanjutan.
Urgensi Perumusan Hukum Adat dalam Peraturan Daerah: Fungsi dan Tujuannya bagi Pemerintah Daerah Setiawan, Ichwan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.616

Abstract

Hak adat merupakan hak yang melekat secara kolektif pada masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kekayaan budaya lainnya, yang menjadi bagian integral dari sistem sosial dan hukum adat mereka. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek normatif dan implementatif dari perlindungan hak adat, serta menggali relevansi pendekatan restorative justice dan mediasi sebagai refleksi nilai-nilai hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi, tantangan masih muncul dalam aspek implementasi, terutama di tingkat lokal dan dalam konflik agraria. Oleh karena itu, sinergi antara sistem hukum negara dan hukum adat sangat diperlukan guna menciptakan keadilan yang inklusif bagi masyarakat adat
Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia Bunda, Ridho Harapan; Hardianto, Hardianto; Rahayu, Pipit
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.618

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan timbal balik antara kemandirian lembaga pengawas pemilu, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks pemilu serentak di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini secara kritis mengevaluasi kerangka hukum dan implementasi praktis mekanisme pengawasan pemilu. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memiliki wewenang normatif yang luas, kinerjanya tetap dibatasi oleh kelemahan struktural dan campur tangan politik yang terus-menerus. Netralitas ASN semakin rentan terhadap politisasi, terutama setelah pembubaran Komisi Aparatur Negara (KASN), yang sebelumnya memainkan peran pengawasan yang krusial. Selain itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu dan Gakkumdu belum mencapai efektivitas optimal, terutama akibat koordinasi antarlembaga yang lemah, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Studi kasus pemilihan umum 2019 menunjukkan bahwa banyak pelanggaran pemilihan tidak diproses secara memadai atau diabaikan, menyoroti kekhawatiran serius terkait integritas proses penegakan hukum. Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat lembaga pemilu, mereformasi kerangka regulasi, dan mendorong partisipasi publik yang aktif guna melindungi nilai-nilai demokrasi dan memastikan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.
THE ROLE OF COMMISSIONERS IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN BUMN (A JURIDICAL ANALYSIS BASED ON THE LIMITED LIABILITY COMPANY LAW AND THE BUMN LAW) Geni, Ariyanto Soewondo; Santoso, Budi; Sihabudin, Sihabudin; Samudra, Hero
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.619

Abstract

This research examines the involvement of BUMN commissioners in implementing Good Corporate Governance (GCG) based on the Limited Liability Company Law and the BUMN Law. The goal is to analyze how commissioners ensure transparency and accountability, the impact of GCG on BUMN performance, and the challenges they face in supervision. This normative legal research uses statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Data were collected through literature and documentation studies, then qualitatively analyzed descriptively with triangulation of data sources, peer review, critical analysis of sources, and consideration of the social-economic-political context in interpretation. Commissioners play a crucial role in ensuring transparency and accountability of BUMN through GCG. GCG implementation enhances the performance of BUMN as both a development agent and a business entity. However, there are obstacles such as independence, competence, nomination, and limited commissioner authority. The findings emphasize the necessity of strengthening the legal framework and oversight mechanisms to optimize the role of commissioners. The implications include enhancing regulations, supervisory practices, BUMN performance, and strengthening the independence, competence, and authority of commissioners in GCG implementation. This research is important for strengthening BUMN governance. Commissioners have demonstrated their significant role in ensuring GCG and BUMN performance. Further research is required on GCG best practices, its impact on performance, and the factors influencing its successful implementation in BUMN.
Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Corputty, Patrick; Yunanto , Yunanto; Sutrisno, Andri
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.615

Abstract

Pengakuan terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, pengakuan konstitusional tersebut belum diiringi dengan pembaruan regulasi teknis yang memadai, sehingga pelaksanaan hak-hak tersebut masih menemui banyak hambatan di tingkat praktik. Ketidakhadiran mekanisme administratif yang menjamin pencatatan hubungan ayah-anak berbasis bukti biologis menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan anak dan ibu, serta membuka ruang bagi penyangkalan tanggung jawab oleh pihak ayah biologis. Artikel ini mengkaji gap hukum dalam perlindungan anak luar kawin, dengan menyoroti lemahnya harmonisasi antarperaturan perundang-undangan, ketimpangan beban pembuktian, dan ketiadaan pendekatan yuridis yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus kontemporer, penulis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia masih bersifat simbolik dan belum menyentuh kebutuhan nyata. Artikel ini mengusulkan reformasi hukum yang berpijak pada prinsip hukum progresif dan kepentingan terbaik anak, termasuk pembentukan kelembagaan lintas sektor yang terintegrasi. Gagasan ini diharapkan dapat mendorong penyusunan kebijakan afirmatif yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial anak luar kawin sebagai subjek hukum yang otonom dan setara.
Arah Kebijakan Bantuan Hukum dalam Mendukung Pemerintahan Desa yang Transparan, Profesional dan Akuntabel Fakhlur, Fakhlur
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.621

Abstract

Kepala Desa berperan sentral dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa dengan tanggung jawab yang besar dalam mengatur administrasi, keuangan, serta pembangunan masyarakat desa. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Kepala Desa kerap dihadapkan pada berbagai ancaman hukum, termasuk kemungkinan dikriminalisasi atas kebijakan yang sebenarnya sah menurut hukum. Oleh sebab itu, adanya perlindungan hukum bagi Kepala Desa sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain, dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor c Tahun 2014 tentang Desa, negara memberikan dasar hukum yang kuat atas pentingnya dukungan berupa pendampingan dan bantuan hukum bagi Kepala Desa sebagai bagian dari penguatan otonomi desa dan perlindungan terhadap aparatur desa. Kesimpulan dari dari penelitian ini yaitu bahwa desa memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia dan perlu mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan agar dapat menjalankan fungsinya secara mandiri dan berkeadilan. Perlindungan hukum terhadap aparatur desa, khususnya Kepala Desa, sangat penting untuk mengantisipasi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas mereka. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan peran negara dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum guna mencegah kriminalisasi serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan sesuai hukum.
ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI ASAS ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA DALAM PEMAKAIAN NAMA PT DAN MEREK TERHADAP UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/G/2021/PTUN-JKT) Agustina, Leni; Isradjuningtias , Agri Chairunisa
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.609

Abstract

Di dalam pendaftaran nama perusahaan banyak yang sama dan /atau identik dengan lapangan usaha yang sama, menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman sehingga terjadi sengketa hukum. Jurnal ini akan membahas rumusan masalah yaitu bagaimana implikasi asa itikad baik dalam pendirian nama perseroan terbatas dan apakah dalam Putusan memperlihatkan realisasi dari itikad baik, terhadap pengesahan pendirian hukum normatif. Bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kebijakan-kebijakan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indoneasia, teori hukum, aspek-aspek hukum, dan pendapat hukum yang telah diperoleh dari literatur, jurnal terdahulu dan hasil penelitian lain. Salah satu contoh kasus sebagai bahan analisis kasus berdasarkan Putusan Pengadilan nomor 194/G/2021/PTUN-JKT. Dalam penelitian ini fokus terhadap pembahasan atas fakta hukum, yang berupa Putusan Hakim tentang Gugatan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”. Dan serta tegas dalam pendirian Perseroan tidak boleh memiliki nama yang sama yang telah dipakai Perseroan lain, seperti terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1): “Perseroan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain”.

Page 30 of 32 | Total Record : 311

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue