cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 311 Documents
 28   29   30   31   32 
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Narkotika Jenis Ganja sebagai Pengobatan Secara Darurat untuk Mempertahankan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor.83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg) Sitompul , Michael; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.626

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penggunaan tanaman ganja demi kesehatan dan apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg. Pengaturan mengenai penggunaan tanaman ganja demi kesehatan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa atas nama Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam perkara nomor 83/Pid.Sus/ 2020/Pn.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan pidana penjara tanpa memperhatikan hak asasi Reyndhart Rossy N. Siahaan yang membutuhkan peningkatan kesehatan setelah upaya pengobatan yang dilakukan ke beberapa rumah sakit tidak berhasil menyembuhkan penyakit saraf yang dideritanya.
KEYAKINAN HAKIM PADA ALAT BUKTI SATU SAKSI PERKARA PERDATA Permatasari, Pita; Wirawan, I Kadek Apdila; Sailellah, Sardiansyah Haerul Imam
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.627

Abstract

Prinsip actori incumbit probatio menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya melalui alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata Indonesia. Salah satu alat bukti yang umum diajukan adalah keterangan saksi. Namun, sistem hukum acara perdata di Indonesia tidak mengakui kekuatan pembuktian dari satu orang saksi saja (unus testis nullus testis) apabila tidak didukung alat bukti lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keyakinan hakim dapat dibangun berdasarkan alat bukti satu saksi dalam perkara perdata. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan studi kasus terhadap tiga perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi: Permohonan Akta Kematian No. 21/Pdt.P/2025/PN Bks, Gugatan Wanprestasi No. 457/Pdt.G/2024/PN Bks, dan No. 520/Pdt.G/2024/PN Bks. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterangan satu saksi tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah, namun dapat digunakan apabila diperkuat dengan alat bukti lain seperti bukti surat. Oleh karena itu, keyakinan hakim dalam perkara perdata tetap dapat dibangun secara sah selama terpenuhinya batas minimal pembuktian. Dalam praktik peradilan perdata, hakim juga mulai mengambil peran aktif secara proporsional dalam menggali kebenaran materiil untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.
IMPLIKASI HUKUM BISNIS TERHADAP PERDAGANGAN DIGITAL: ANALISIS REGULASI E-COMMERCE DI INDONESIA PASCA PENERAPAN UU ITE DAN PP NO 80 TAHUN 2019 Wahyono, Wahyono; Guntari, Titiek
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.632

Abstract

Perdagangan digital di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan penggunaan internet yang semakin luas. Regulasi seperti UU ITE dan PP No 80 Tahun 2019 memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi tersebut terhadap praktik bisnis e-commerce di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE dan PP No 80 Tahun 2019 memberikan dasar hukum yang kuat untuk transaksi digital dan perlindungan data pribadi. Meskipun regulasi ini memberikan kepastian hukum dan meningkatkan transparansi bagi konsumen serta pelaku usaha, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih ada, terutama terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dan penipuan dalam transaksi online. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan yang lebih fleksibel dan penguatan pengawasan diperlukan agar regulasi ini dapat mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika pasar digital yang pesat.
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak dalam Sistem Outsourcing Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tejamukti Kusuma, Robby
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.633

Abstract

Penerapan sistem alih daya (outsourcing) di Indonesia memberikan fleksibilitas operasional bagi perusahaan namun menimbulkan masalah perlindungan hak pekerja kontrak, seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Meskipun UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021 bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi perusahaan dan perlindungan pekerja, implementasinya masih menghadapi kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dalam sistem alih daya pasca-penerapan UU Cipta Kerja, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi baru memberikan fleksibilitas lebih bagi perusahaan, hal ini justru menciptakan kerentanan hukum bagi pekerja kontrak. Struktur hubungan kerja triangular antara pekerja, perusahaan penyedia, dan perusahaan pengguna jasa seringkali menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum, sehingga hak-hak pekerja sering terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak pekerja yang substansial.
Pertanggungjawaban Direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Studi Kasus Korporasi Multinasional Wahyono, Wahyono; Cahyo, Cahyo
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.634

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam konteks korporasi multinasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU ini di Indonesia, terutama dalam pengelolaan perusahaan yang beroperasi lintas yurisdiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menganalisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan serta menerapkan analisis kualitatif dengan pendekatan penafsiran sistematis dan komparatif. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa UU No. 40 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang jelas terkait tanggung jawab direksi, namun tantangan besar muncul dalam penerapan hukum terhadap korporasi multinasional yang melibatkan regulasi internasional yang kompleks. Penerapan prinsip business judgment rule memberikan perlindungan bagi direksi, namun risiko hukum tetap ada, terutama terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan hukum dan efektivitas implementasi UU ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan, audit internal yang ketat, serta reformasi sistem peradilan Indonesia. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional untuk menangani tantangan hukum korporasi multinasional.
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TANJUNGKARANG, LAMPUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 663/PID.SUS/2023/ PN TJK) Ihsana, Nurmalia; Anggraini, Dina Dwi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.635

Abstract

Perdagangan orang adalah kejahatan lintas negara yang terus menjadi ancaman serius bagi kemanusiaan, dengan dampak luas yang mempengaruhi jutaan orang di berbagai negara. Penelitian ini mempunyai tujuan guna menganalisis regulasi hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya melalui studi kasus Putusan No.663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Pendekatan pada penelitian yuridis normatif, dengan metode yang mencakup analisis terhadap undang-undang, konsep hukum, dan studi kasus. Penelitian ini juga menilai konsistensi antara regulasi yang berlaku dan implementasi hukum dalam kasus tersebut. Hasil dari analisa memperlihatkan bahwasanya walaupun Indonesia mempunyai kerangka hukum yang cukup lengkap dalam menangani perdagangan orang, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakjelasan definisi dan inkonsistensi antar undang- undang yang menghambat upaya pemberantasan dan perlindungan korban, terutama anak-anak dan perempuan. Studi kasus Putusan No.663/Pid.Sus/2023/PN Tjk menyoroti hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp120 juta yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja migran secara ilegal untuk tujuan eksploitasi. Penelitian ini menyarankan agar perbaikan dalam regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan program edukasi masyarakat menjadi prioritas untuk melindungi pekerja migran dan korban perdagangan orang.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM FINTECH PER TO PEER LENDING TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Rustam, Muhammad Rizal
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.636

Abstract

Pesatnya pertumbuhan Financial Technology (Fintech) Peer-to-Peer (P2P) Lending di Indonesia diiringi maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi nasabah untuk tujuan penagihan yang tidak manusiawi, menciptakan urgensi perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum platform P2P Lending sebagai Pengendali Data, mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum (administratif, perdata, pidana) menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mengkaji tantangan penegakannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa platform P2P Lending secara yuridis memenuhi kualifikasi sebagai Pengendali Data Pribadi, sehingga tunduk pada seluruh kewajiban dalam UU PDP. Konsekuensi dari penyalahgunaan data nasabah dapat berimplikasi pada sanksi berlapis, meliputi sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, gugatan ganti rugi perdata atas kerugian materiil dan imateriil, serta ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda miliaran rupiah bagi pengurus maupun korporasinya. Efektivitas UU PDP bergantung pada sinergi penegakan hukum dan literasi digital masyarakat.
Dampak Hukum Berlakunya Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement) Sejak Tanggal Akta Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Erlina, Erlina; Fathinnuddin, Muhammad
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.638

Abstract

A prenuptial agreement is a legal instrument that grants married couples the authority to regulate the ownership of assets, rights, and obligations during marriage. In Indonesia’s legal system, its provisions have evolved from the Civil Code and Law Number 1 of 1974 on Marriage to the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This decision is a significant milestone as it allows the agreement to be made not only before but also after the marriage. A postnuptial agreement may take effect either from the date of marriage or from the date the deed is signed. If it takes effect from the deed date, assets acquired beforehand remain as joint property, which carries legal implications, particularly concerning land ownership by foreign spouses. This paper discusses the legal development of postnuptial agreements and their impact on asset management, recommending that notaries explain potential legal risks and consider applying the agreement from the start of the marriage to prevent disputes.
Reformulating Government Regulation Number 39Year 2006 to Promote Integration of Development Control, Satu Data Indonesia, and National Development Risk Management Pambudi, Andi Setyo; Prabandani, Hendra Wahanu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.642

Abstract

The governance of Indonesia’s development reflects an urgent need for a proactive control and evaluation system across the policy cycle. Previous studies have been largely technical and have not dissected the regulatory framework, leaving gaps in substance, institutional roles, and data integration. This urgency has grown following the enactment of Law Number 59 Year 2024 (RPJPN 2025–2045) and the direction of National Development Risk Management (MRPN), which demand evidence-based and risk-aware policymaking. This study analyzes the weaknesses of Government Regulation No. 39/2006, identifies the need for alignment with the new legal framework, and formulates strategic recommendations for reform. Using qualitative methods, including content and policy gap analysis, the study finds that the ex-post focus limits early detection, institutional roles and coordination remain unclear, evaluation results are not yet prerequisites for planning and budgeting, and data systems are not integrated with One Data Indonesia. Reform is needed to strengthen anticipatory controls, institutional coordination, mandatory linkage of evaluation to planning and budgeting, and interoperable digital systems. These changes are essential to ensure that evaluation becomes a responsive, adaptive, and accountable policy navigation tool. Reforming PP No. 39 Year 2006 is thus a prerequisite for accelerating the achievement of RPJPN targets and Indonesia’s broader development agenda
Hak Cipta Kearifan Lokal Indonesia dan Eksploitasi Komersial Gunawan, Yusuf
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis keterbatasan sistem hak cipta Indonesia dalam melindungi kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya tradisional yang rentan terhadap eksploitasi komersial. Keberagaman budaya Indonesia yang berasal dari ribuan komunitas adat menjadikan ekspresi budaya seperti motif batik, seni pertunjukan, dan pengetahuan herbal sebagai objek yang bernilai ekonomi tinggi di pasar global. Namun, sistem hukum kekayaan intelektual yang berlaku saat ini belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan yang berbasis hak kolektif dan prinsip keadilan budaya. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana sistem hukum hak cipta di Indonesia saat ini mengatur perlindungan terhadap ekspresi kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya tradisional?; (2) Bagaimana rancangan sistem perlindungan hukum yang adil dan kontekstual terhadap kearifan lokal, khususnya dalam menghadapi eksploitasi komersial oleh aktor domestik maupun global? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan kombinasi analisis normatif dan studi kasus. Data diperoleh dari studi peraturan perundang-undangan, studi litertur dari buku dan jurnal penelitiaan ilmiah, serta dokumentasi kasus-kasus eksploitasi budaya yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak kolektif komunitas adat atas karya budaya mereka. Eksploitasi sering terjadi tanpa pembagian manfaat, sehingga diperlukan model hukum sui generis yang mengakui hak komunal, melibaPTan hukum adat, dan menjamin mekanisme benefit-sharing yang adil. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum nasional dengan pendekatan multikultural dan partisipatif sebagai solusi perlindungan terhadap kekayaan budaya tradisional.

Page 31 of 32 | Total Record : 311

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue