cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwandono
Contact Email
jurnal@stpi-pajak.ac.id
Phone
+6285770328779
Journal Mail Official
jurnal@stpi-pajak.ac.id
Editorial Address
Jl. Matraman Raya No.27, RT.2/RW.1, Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13140
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)
Published by Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27230120     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal JPB is a journal that is managed and published by Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia which contains research results and thoughts of scholars in the field of Accounting Science both academics and practitioners, published twice a year in May and September. (1) Accounting Information Systems, (2) Financial Accounting, (3) Accounting & Syariah Finance, (4) Corporate Finance & Capital Market, (5) Cost Accounting, (6) Management Accounting, (7) Behaviour Accounting (8) Auditing, (9) Taxation. The articles contributed are original articles that have never been published in other media and use the latest reference libraries, the proportion of publications in the last 10 years.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 257 Documents
 22   23   24   25   26 
Model Pembiayaan Pengerukan Alur Pelayaran Melalui Kpbu Dengan Availability Payment Berbasis PNBP: Analisis Data 2015-2018 Paripurna Sandinugraha; Alih Aji Nugroho
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.458

Abstract

Pendangkalan alur pelayaran menimbulkan kebutuhan pengerukan yang berulang, sedangkan pembiayaan melalui belanja tahunan dapat menghasilkan layanan yang terfragmentasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola volume dan anggaran pengerukan serta merumuskan model Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan mekanisme Availability Payment yang menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai basis kapasitas fiskal melalui APBN. Penelitian menggunakan analisis dokumen dan statistik deskriptif atas data pengerukan 26 lokasi pada 2015-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa volume pengerukan menurun dari 9,18 juta m³ pada 2015 menjadi 0,67 juta m³ pada 2018. Anggaran turun dari Rp630,87 miliar menjadi Rp67,74 miliar, sedangkan biaya rata-rata meningkat dari Rp68,76 ribu menjadi Rp100,64 ribu per m³. Lima lokasi dengan volume terbesar menyerap 57,9 persen volume dan 44,2 persen anggaran. Variasi biaya antar lokasi sangat lebar, sehingga kelayakan proyek tidak dapat ditetapkan dengan satu asumsi biaya nasional. Model KPBU-AP dapat mengubah orientasi pembayaran dari volume pekerjaan menjadi ketersediaan kedalaman alur. Namun, PNBP tidak dapat diperlakukan sebagai earmarking langsung karena pembayaran tetap memerlukan pengalokasian melalui APBN dan DIPA. Skema ini layak dipertimbangkan secara selektif apabila pemerintah menetapkan indikator kinerja yang terukur, menguji keterjangkauan fiskal, dan mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya.
Tantangan Tata Kelola Informasi Anggaran pada Penginputan Usulan RPD DAK Nonfisik Dana Pelayanan PPA Laili Fitra Sani Lukman; Alih Aji Nugroho; Dewi Sahara
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.459

Abstract

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan instrumen pendanaan yang penting untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak. Kualitas informasi anggaran pada tahap perencanaan menjadi krusial karena usulan daerah digunakan sebagai dasar penilaian, pembahasan, perbaikan, dan input lanjutan dalam pelaporan sektoral. Artikel ini membahas tantangan tata kelola informasi anggaran pada penginputan usulan RPD DAK Nonfisik Dana Pelayanan PPA melalui KRISNA DAK dan keterkaitannya dengan ALAMANDA PPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan statistik deskriptif sederhana dari jawaban tertutup kuesioner. Data dikumpulkan melalui kuesioner semi-terstruktur dan wawancara singkat kepada 10 verifikator internal KemenPPPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi anggaran dalam usulan RPD belum sepenuhnya merata. Tantangan utama yang ditemukan meliputi dokumen tahun sebelumnya yang belum dimutakhirkan, pergantian operator tanpa alih pengetahuan yang memadai, waktu input dan perbaikan yang terbatas, pemahaman daerah yang belum merata terhadap catatan verifikator, koordinasi internal daerah yang belum optimal, serta beban kerja verifikator yang tinggi. Kesalahan juga masih ditemukan pada ALAMANDA PPA terutama ketika operator KRISNA DAK berbeda dengan operator ALAMANDA PPA. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan digital tidak secara otomatis menjamin informasi anggaran yang akuntabel. Penguatan tata kelola perlu dilakukan melalui template standar, checklist sebelum submit atau lock, klinik konsultasi, peningkatan kapasitas operator, kejelasan koordinasi antarpihak, dan kesinambungan informasi antar-aplikasi.
Di Balik Opini Wajar Tanpa Pengecualian: Analisis Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Keuangan Badan Pusat Statistik Ety Kurniati; Luki Karunia
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.461

Abstract

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering digunakan sebagai indikator ringkas keberhasilan akuntabilitas keuangan pemerintah. Namun, opini tersebut secara konseptual menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material dan tidak identik dengan ketiadaan kelemahan pengendalian, ketidakpatuhan, atau risiko operasional. Penelitian ini menganalisis hubungan antara opini WTP, karakteristik laporan keuangan, pengendalian intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal dan analisis dokumen. Sumber utama adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2024 Nomor 20.a/LHP/XV/05/2025 dan Laporan Keuangan BPS Tahun 2024 Audited. Analisis dilakukan melalui ekstraksi data, analisis horizontal 2023–2024, klasifikasi area risiko, pattern matching dengan agency theory dan konsep pengendalian intern, serta interpretasi materialitas audit. BPS memperoleh opini WTP pada entitas dengan 528 satuan kerja. Realisasi belanja 2024 sebesar Rp4,412 triliun atau 92,37 persen dari pagu Rp4,776 triliun, sedangkan total aset sebesar Rp5,375 triliun dan aset tetap neto mencapai sekitar 97,57 persen dari total aset. Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkap pemantauan tindak lanjut atas 18 temuan pemeriksaan TA 2023 yang mencakup PNBP, belanja, pengadaan, perjalanan dinas, persediaan, kas, aset tetap, aset tak berwujud, dan dana yang dibatasi penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTP lebih tepat diposisikan sebagai outcome kewajaran pelaporan, bukan proksi tunggal kualitas tata kelola. Kontribusi penelitian adalah Integrated Financial Control Model yang menghubungkan pemetaan risiko satuan kerja, pengendalian preventif, continuous transaction monitoring, rekonsiliasi keuangan-BMN, early warning, audit internal berbasis risiko, tindak lanjut berbasis akar penyebab, reliable financial reporting, dan akuntabilitas publik.
Kesiapan KPBU untuk Keberlanjutan Pembiayaan Jaringan Gas Rumah Tangga: Studi Kasus Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Suci Rahmawati; Edy Sutrisno
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.462

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan Program Jaringan Gas Rumah Tangga pada Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas. Isu ini penting karena pembangunan jaringan gas membutuhkan investasi besar dan berjangka panjang, sedangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki keterbatasan serta dipengaruhi oleh perubahan prioritas fiskal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis studi dokumentasi. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan, dokumen penyiapan KPBU Jargas, laporan resmi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta publikasi pemerintah dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui empat dimensi, yaitu kesiapan regulasi, kelembagaan, teknis dan pasar, serta finansial dan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiapan KPBU Jargas telah memiliki modal awal berupa kerangka umum KPBU, komitmen organisasi, studi pendahuluan, dan identifikasi wilayah potensial. Namun, kesiapan implementasinya belum sepenuhnya memadai. Aspek regulasi serta finansial dan fiskal masih menjadi hambatan utama karena regulasi sektoral belum mengatur struktur KPBU Jargas secara operasional, sedangkan mekanisme pendapatan, pembagian risiko, dukungan pemerintah, dan keterjangkauan fiskal belum ditetapkan secara jelas. Aspek kelembagaan serta teknis dan pasar relatif lebih siap, tetapi masih membutuhkan penguatan kapasitas pengelolaan proyek, kepastian pasokan gas, dan validasi permintaan pelanggan. Temuan ini menunjukkan bahwa KPBU berpotensi memperluas sumber pembiayaan Jargas, tetapi tidak dapat hanya diposisikan sebagai pengganti APBN. Implementasinya memerlukan penyelarasan regulasi, penguatan kelembagaan, pengembangan model bisnis yang layak, serta pengelolaan risiko fiskal secara hati-hati.
Redesain Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kementerian Dan Lembaga Di Indonesia Melalui Pendekatan Penganggaran Berorientasi Outcome Ina Karti Indah Pratiwi; Bambang Giyanto
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.463

Abstract

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting/PBB) merupakan salah satu instrumen utama reformasi pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran melalui keterkaitan antara alokasi sumber daya dan pencapaian kinerja. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang mendukung penerapan PBB, implementasinya pada kementerian dan lembaga masih menghadapi berbagai tantangan, terutama belum optimalnya pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan anggaran serta dominasi orientasi pada output dibandingkan outcome. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model konseptual redesain implementasi Anggaran Berbasis Kinerja melalui pendekatan penganggaran yang berorientasi pada outcome. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang dipadukan dengan analisis kebijakan. Data diperoleh dari artikel ilmiah, publikasi OECD, World Bank, IMF, serta regulasi nasional mengenai pengelolaan keuangan negara. Analisis dilakukan menggunakan thematic synthesis untuk mengidentifikasi tema utama, kesenjangan penelitian, dan merumuskan model konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PBB di Indonesia masih berada pada tahap performance-informed budgeting, sehingga informasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan prioritas anggaran dan evaluasi kebijakan. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini mengembangkan Outcome-Oriented Performance-Based Budgeting Redesign Model (OOPBRM) yang mengintegrasikan penyelarasan perencanaan strategis, penyusunan anggaran berbasis outcome, pemanfaatan informasi kinerja, monitoring dan evaluasi berbasis outcome, policy feedback, serta pembelajaran organisasi dalam satu siklus penganggaran. Model ini diharapkan menjadi kerangka konseptual yang mendukung penguatan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada kementerian dan lembaga serta meningkatkan efektivitas belanja negara dalam mencapai outcome pembangunan.
Peran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dalam Mendukung Kinerja Organisasi: Studi Pada Komisi Yudisial Republik Indonesia Widia Puspa Dewi; R Luki Karunia
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.467

Abstract

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran yang menggabungkan aspek perencanaan, implementasi, dan hasil. Meskipun digunakan secara luas pada kementerian/lembaga, hubungan IKPA dengan kinerja organisasi sering disimpulkan hanya dari tingginya realisasi anggaran atau nilai akhir indikator. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme melalui mana IKPA dapat mendukung kinerja organisasi pada Komisi Yudisial Republik Indonesia serta menetapkan batas interpretasi atas bukti yang tersedia. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif berbasis analisis dokumen. Korpus utama terdiri atas regulasi pengelolaan dan evaluasi anggaran, petunjuk teknis IKPA, Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024, dan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024. Data dianalisis melalui analisis isi tematik, pemetaan pola, dan triangulasi antar dokumen. Hasil penelitian mengidentifikasi empat mekanisme kontribusi IKPA, yaitu penguatan disiplin perencanaan, peningkatan ketepatan dan kepatuhan pelaksanaan, penguatan orientasi pada output, serta pembentukan koordinasi dan pembelajaran organisasi. Pada 2024, realisasi anggaran Komisi Yudisial mencapai 96,97% dan tujuh sasaran program Sekretariat Jenderal tercapai, tetapi data tersebut tidak membuktikan hubungan kausal karena nilai IKPA per indikator tidak tersedia dalam dokumen publik. Kebaruan penelitian terletak pada pemisahan antara ukuran pelaksanaan anggaran dan ukuran kinerja organisasi serta perumusan kebutuhan integrasi IKPA dengan SAKIP. Penelitian merekomendasikan dashboard terpadu yang menghubungkan indikator IKPA, capaian output, risiko pelaksanaan, dan sasaran organisasi untuk mencegah orientasi yang semata-mata mengejar skor.
Persepsi Asn Generasi Z Terhadap Pemanfaatan Inovasi Digital Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Diah Triastuti; Alih Aji Nugroho
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.470

Abstract

Pada tahun 2025 mulai banyak ASN yang memiliki latar belakang generasi Z atau Gen Z. Para Gen Z selama ini dipersepsikan sebagai mereka yang memiliki literasi digital dan kemampuan pemanfaatan digitalisasi yang lebih baik dan aktif dari generasi-generasi sebelumnya. Hal ini menciptakan persepsi bahwa keberadaan ASN Gen Z dapat menjadi potensi pemanfaatan inovasi digital untuk memudahkan pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan adanya antusiasme ASN Gen Z terhadap innovasi digital utuk meingkatkan pelayanan publik. Penelitian ini juga menggunakan sintesis teori New Public Administration dari George Fredericson dengan Teori Digital Era Governance dari Patrick Dunleavy. Sintesis dari kedua teori ini akan dikaitkan dengan jawaban para responden yang merupakan ASN Gen Z dari beberapa K/L untuk menemukan persepsi ASN Gen Z terhadap pemanfaatan teknologi digital pada sektor pelayanan publik, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk mendukung potensi ASN Gen Z pada isu tersebut.

Page 26 of 26 | Total Record : 257

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business Vol 7 No 1 (2026): Journal of Tax and Business Vol 6 No 2 (2025): Journal of Tax and Business Vol 6 No 1 (2025): Journal of Tax and Business Vol 5 No 2 (2024): Journal Of Tax and Business Vol 5 No 1 (2024): Journal Of Tax and Business Vol 4 No 2 (2023): Journal Of Tax and Business Vol 4 No 1 (2023): Journal of Tax and Business Vol 3 No 2 (2022): Journal of Tax and Business Vol 3 No 1 (2022): Journal of Tax & Business Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Pajak dan Bisnis More Issue